Boyolali,TelusuR.ID — Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, Babinsa Koramil 17/Wonosegoro Kodim 0724/Boyolali Serka Joko Prasetyo bersama Koptu Ali Imron melaksanakan patroli malam dengan mengontrol kegiatan ronda di sejumlah pos kamling yang berada di Dukuh Gebang, Desa Kalinanas, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Rabu Malam (12/03/2026).

Kegiatan patroli tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekaligus mencegah potensi tindak kriminalitas di wilayah desa. Dalam patroli itu, Babinsa juga menyempatkan diri berdialog dengan warga yang sedang melaksanakan ronda malam.

Serka Joko Prasetyo menyampaikan bahwa patroli malam dan pengaktifan pos kamling merupakan salah satu cara efektif untuk menjaga situasi keamanan lingkungan tetap kondusif. Menurutnya, kegiatan ronda sangat penting guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan yang dapat merugikan masyarakat.

“Beberapa waktu terakhir sempat terjadi kasus pencurian kendaraan maupun aksi pelemparan kaca oleh orang tidak dikenal. Oleh karena itu, ronda malam perlu terus digiatkan agar keamanan lingkungan tetap terjaga,” ujar Serka Joko.

Selain memberikan motivasi kepada warga yang sedang berjaga, patroli tersebut juga dimanfaatkan Babinsa untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat sekaligus memberikan imbauan agar warga tetap peduli terhadap keamanan lingkungan serta aktif memberikan informasi kepada Babinsa terkait situasi wilayah.

Sementara itu, salah satu warga yang sedang melaksanakan ronda malam menyambut baik kehadiran Babinsa di pos kamling. Menurutnya, kunjungan Babinsa memberikan semangat tersendiri bagi warga yang sedang berjaga serta semakin mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Dengan adanya kontrol dan pendampingan dari Babinsa, masyarakat merasa lebih aman dan terlindungi, sehingga semangat gotong royong dalam menjaga keamanan lingkungan dapat terus terpelihara.

(Agus Kemplu)

Sragen,TelusuR.ID – Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan sekaligus melancarkan aliran air, Babinsa Desa Keden Koramil 18/Kalijambe Kodim 0725/Sragen Serda Sunarno bersama warga melaksanakan kegiatan gotong royong pembuatan parit di Masjid Dk.keden wetan Ds.Keden Kec.Kalijambe, Kamis (12/03/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan dengan penuh semangat kebersamaan. Babinsa bersama warga bergotong royong menggali tanah untuk saluran parit di sepanjan jalan Masjid. Pembuatan parit ini bertujuan untuk memperlancar aliran air, terutama saat turun hujan, sehingga dapat mencegah genangan maupun banjir di lingkungan masjid.

Sunarno mengatakan bahwa kegiatan gotong royong ini merupakan salah satu wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat serta bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan di wilayah binaan.
“Melalui kerja bakti seperti ini, selain memperlancar aliran air juga dapat menumbuhkan kembali semangat kebersamaan dan kepedulian warga terhadap lingkungan,” Ujar Sunarno.

Melalui kegiatan gotong royong ini, Sunarno berharap kebersamaan antara aparat dan masyarakat semakin erat, sekaligus menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh warga.

(Agus Kemplu)

JAKARTA, TELUSUR.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III kembali mengungkap adanya sejumlah anomali dalam tata kelola Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, dana hibah, serta bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Kebumen. Temuan ini dibedah secara mendalam dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Lembaga antirasuah tersebut mengindikasikan bahwa anggaran yang seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan rakyat sering kali diselewengkan oleh oknum pejabat. Modusnya beragam, mulai dari praktik pemotongan dana secara sistematis hingga penyalahgunaan kewenangan oleh oknum legislatif dalam menetapkan sasaran bantuan.

Plt Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Imam Turmudhi, menegaskan bahwa akar persoalan ini biasanya sudah tertanam sejak tahap perencanaan dan penganggaran, bukan hanya saat eksekusi di lapangan. Ia menyebut adanya praktik pemotongan dana oleh rekanan untuk pejabat sebesar 10 hingga 15 persen yang diduga melibatkan orang dekat pemangku kebijakan.

“KPK berupaya menelisik lebih dalam pada tiga aspek tersebut karena bansos dan hibah sering kali keluar dari tujuan awalnya, terutama saat mendekati momentum politik. Dana ini kerap dimanfaatkan untuk memengaruhi pilihan masyarakat melalui pengarahan yang bersifat politis,” ujar Imam dikytip Telusur.id Jumat (13/3/2026).

Salah satu temuan mencolok adalah adanya usulan pokir DPRD yang berada di luar daerah pemilihan (dapil) pengusul. Hal ini menimbulkan tanya besar terkait validitas pokir tersebut sebagai aspirasi nyata masyarakat, atau sekadar kepentingan pribadi oknum anggota dewan tertentu.

Tak hanya itu, KPK menemukan modus pokir dalam bentuk kegiatan bimbingan teknis (bimtek) atau sosialisasi, di mana narasumbernya adalah anggota dewan pengusul itu sendiri. Padahal, anggota legislatif tersebut dinilai tidak memiliki keahlian kompeten pada bidang yang disosialisasikan, sehingga terkesan hanya sebagai cara mengambil keuntungan finansial.

Bupati Kebumen, Lilis Nuryani, merespons temuan tersebut sebagai momentum refleksi bagi jajaran pemerintah daerah. Ia mengaku sangat terbuka terhadap masukan KPK untuk memperkuat sistem pengendalian melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar proses pengadaan lebih transparan dan akuntabel.

Meski skor Monitoring Center Prevention (MCP) Kebumen mencapai 89,42 persen—di atas rata-rata nasional—hal tersebut rupanya belum sepenuhnya menjamin tata kelola yang bersih. Data menunjukkan terdapat 12 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang ditangani aparat penegak hukum terkait penyimpangan dana desa, bansos, dan hibah di Kebumen.

KPK menekankan bahwa jika aturan perencanaan dilanggar, tindakan tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (PMH). Penyelidikan pun akan dikembangkan untuk menelusuri aliran dana ke berbagai pihak, termasuk potensi masuknya uang negara ke kantong pribadi oknum DPRD maupun pejabat daerah.

Sebagai langkah perbaikan, KPK meminta Pemkab Kebumen segera menyusun ulang “Kamus Usulan Pokir” untuk tahun anggaran mendatang. Proses verifikasi harus dilakukan secara ketat dengan melibatkan Bappeda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna memastikan usulan selaras dengan visi-misi pembangunan daerah dan batasan dapil.

Langkah tegas ini diharapkan mampu mengembalikan filosofi awal pokir dan bansos sebagai alat distribusi keadilan sosial bagi masyarakat Kebumen. Transparansi dan integritas dalam setiap tahapan penganggaran menjadi harga mati agar tidak ada lagi dana rakyat yang menguap melalui celah birokrasi yang koruptif.

MADIUN, TELUSUR.ID – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kembali turun ke lapangan untuk memastikan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Bertempat di Lapangan Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Kamis (12/3/2026), Gubernur menggelar Pasar Murah ke-58 sebagai instrumen strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga menjelang Hari Raya Idulfitri.

Dalam kunjungannya, Khofifah menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan upaya nyata negara hadir di tengah masyarakat. Pasar murah menjadi solusi jangka pendek yang efektif untuk mendekatkan kebutuhan pokok sekaligus memastikan daya beli warga tetap terjaga di tengah fluktuasi harga pasar yang cenderung naik saat Ramadan.

“Pasar Murah ini merupakan bagian dari program stabilisasi harga pangan. Kami ingin mendekatkan kebutuhan bahan pokok kepada masyarakat dengan harga yang jauh lebih terjangkau, terutama saat permintaan mulai meningkat menjelang lebaran,” ujar Khofifah dikutip Telusur.id, Jumat (13/3/2026).

Antusiasme warga terlihat jelas saat melihat daftar harga komoditas yang dijual. Beras medium dibanderol hanya Rp11.000 per kilogram, sementara beras premium seharga Rp14.000 per kilogram. Selain itu, minyak goreng Minyakita tersedia dengan harga Rp13.000 per liter, telur ayam ras Rp22.000 per pak, dan tepung terigu dipatok Rp10.000 per kilogram.

Khofifah membandingkan langsung harga di pasar murah dengan harga eceran di pasar tradisional yang saat ini mulai merangkak naik. Sebagai contoh, harga daging ayam ras yang biasanya mencapai Rp42.000 per pak, di pasar murah ini warga hanya perlu membayar Rp30.000, sementara telur yang di luar mencapai Rp30.000 dijual hanya seharga Rp22.000.

Gubernur juga memberikan jaminan kepada masyarakat Jawa Timur agar tidak perlu merasa khawatir mengenai ketersediaan stok pangan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan pemantauan ketat terhadap jalur distribusi dan pasokan logistik agar kebutuhan konsumsi warga tetap terpenuhi hingga usai Lebaran nanti.

Langkah intervensi ini juga menjadi strategi utama Pemprov Jatim dalam menekan angka inflasi daerah. Khofifah mengidentifikasi bahwa komoditas seperti cabai rawit, daging ayam, dan telur sering kali menjadi penyumbang inflasi tertinggi, sehingga intervensi harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi sangat krusial.

Tak sekadar menjual barang murah, Gubernur Khofifah juga menunjukkan sisi kemanusiaannya dengan membagikan bantuan pangan secara gratis. Lansia mendapatkan bantuan beras, sementara ibu hamil dan anak-anak menerima bantuan telur sebagai langkah nyata dalam mendukung pemenuhan gizi keluarga dan pencegahan stunting.

Dukungan terhadap ekonomi lokal juga tampak saat Khofifah memborong berbagai produk UMKM yang menjajakan dagangannya di area pasar murah. Produk-produk yang dibeli tersebut kemudian dibagikan kembali kepada masyarakat yang hadir, sehingga memberikan dampak ekonomi ganda bagi pelaku usaha kecil dan warga sekitar.

Siti, salah seorang warga yang bekerja sebagai buruh pabrik rokok, mengaku sangat terbantu dengan kehadiran pasar murah ini. Menurutnya, potongan harga yang diberikan pemerintah sangat terasa manfaatnya bagi manajemen dapur keluarga di saat kebutuhan rumah tangga melonjak tajam menjelang Idulfitri.

Senada dengan Siti, Ana, warga setempat lainnya, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya langsung kepada Gubernur. Kehadiran pasar murah ini dinilai menjadi oase bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan sembako berkualitas dengan harga yang sangat bersahabat bagi kantong rakyat.

JAKARTA, TELUSUR.ID – Peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan menjadi pengingat keras bagi seluruh kepala daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penguatan sistem pencegahan korupsi di daerah harus dilakukan secara konsisten, terutama dalam memitigasi benturan kepentingan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip good governance.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa tindakan represif yang dilakukan lembaga antirasuah merupakan upaya untuk memastikan sistem pencegahan berjalan efektif. Penindakan ini bukan merupakan langkah yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari strategi besar untuk memperkuat tata kelola agar praktik serupa tidak kembali terulang di masa depan.

KPK memandang praktik korupsi yang masih terjadi sebagai “alarm” evaluasi bersama bagi pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan. Dalam memantau kinerja daerah, KPK menggunakan instrumen Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai rujukan objektif bagi pemda untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

Sebelum terjadinya tangkap tangan, KPK melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) sebenarnya telah melakukan pendampingan intensif kepada Pemkab Pekalongan. Dalam rapat koordinasi pada Agustus 2025 lalu, KPK telah mengidentifikasi sejumlah sektor strategis yang memiliki risiko korupsi tinggi, mulai dari pengadaan barang dan jasa (PBJ) hingga pengelolaan hibah.

Salah satu poin krusial yang disorot adalah mekanisme e-purchasing yang mencapai 65,75 persen dari total pengadaan di Pekalongan, dengan nilai sekitar Rp39 miliar. KPK mengingatkan agar skema ini tidak disalahgunakan untuk proyek strategis bernilai jumbo, karena berpotensi menurunkan kualitas transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan.

Data MCSP menunjukkan dinamika yang mengkhawatirkan pada sektor PBJ di Kabupaten Pekalongan. Meski sempat menyentuh angka 96 poin pada 2024, nilai tersebut justru merosot menjadi 88 poin pada 2025. Penurunan paling signifikan terlihat pada indikator proses pemilihan penyedia jasa yang terjun bebas ke angka 50 poin pada tahun yang sama.

Kondisi serupa tercermin dalam hasil SPI yang menggambarkan persepsi integritas di lingkungan Pemkab Pekalongan. Walaupun skor total sempat meningkat menjadi 80,17 pada 2025, penilaian dari komponen ahli tetap berada pada kategori “Waspada” karena rendahnya integritas dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan pelayanan publik.

“Dinamika data MCSP dan SPI tersebut menjadi gambaran penting sekaligus bahan evaluasi mendalam bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat benteng pertahanan terhadap praktik korupsi,” tegas Budi Prasetyo saat memberikan keterangan pers kepada media dikutip Telusur.id, Jumat (13/3/2026).

Kasus di Pekalongan ini menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sejak dilantik pada 2025. Tercatat sudah ada tujuh wilayah lain, mulai dari Provinsi Riau hingga Kabupaten Pati, yang pemimpinnya harus berurusan dengan hukum akibat dugaan tindak pidana korupsi dalam periode kepemimpinan yang singkat.

KPK berharap rentetan kasus ini menjadi momentum titik balik bagi seluruh pemerintah daerah untuk melakukan reformasi birokrasi yang radikal. Fungsi koordinasi dan supervisi akan terus diperketat agar tata kelola pemerintahan di daerah semakin transparan, akuntabel, dan benar-benar berintegritas sesuai harapan masyarakat.

Sebagai penutup, KPK memberikan apresiasi tinggi kepada masyarakat yang terus aktif memberikan dukungan dalam upaya pemberantasan korupsi. Dukungan publik dinilai sebagai elemen vital dalam menjaga komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dari segala bentuk praktik lancung dan penyalahgunaan kekuasaan.

JAKARTA, TELUSUR.ID – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (12/3/2026). Pertemuan strategis tersebut dilakukan untuk membahas langkah-langkah darurat dan jangka panjang dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah situasi global yang kian tidak menentu.

Usai pertemuan, Bahlil menjelaskan bahwa dirinya melaporkan hasil rapat awal Satuan Tugas (Satgas) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). Satgas ini melibatkan berbagai kementerian terkait serta PT PLN (Persero) untuk mematangkan transisi energi dan percepatan konversi kendaraan berbasis fosil ke tenaga listrik.

“Kami melaporkan perkembangan pembahasan Satgas EBTKE, terutama terkait optimalisasi energi baru terbarukan dan program konversi kendaraan dari bensin ke listrik,” ujar Bahlil kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan dikutip Telusur.id, Jumat (13/3/2026).

Salah satu fokus utama yang dibahas adalah langkah konkret pemerintah untuk mengganti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang selama ini masih mengandalkan bahan bakar solar. Pemerintah menilai ketergantungan pada solar harus segera dikurangi demi efisiensi anggaran dan keberlanjutan lingkungan.

Bahlil menyebutkan bahwa program penggantian pembangkit ini akan diterapkan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Prioritas diberikan pada daerah-daerah terpencil atau wilayah yang operasional pembangkit listriknya masih sangat bergantung pada pasokan bahan bakar minyak (BBM) fosil.

Langkah ini diambil sebagai bentuk kewaspadaan terhadap dinamika geopolitik dunia yang sedang bergejolak akibat konflik bersenjata. Kondisi perang tersebut dinilai dapat mengganggu stabilitas pasokan energi global, sehingga Indonesia harus segera mengoptimalkan potensi energi dalam negeri yang melimpah.

“Dalam kondisi geopolitik perang seperti sekarang, kita tidak bisa memastikan kestabilan energi jangka panjang. Karena itu, kita harus mengoptimalkan seluruh potensi dalam negeri dan mengonversi energi dari fosil ke energi bersih,” ungkap Bahlil dengan tegas.

Selain transisi energi, pertemuan tersebut juga menyoroti langkah antisipasi terhadap gangguan pasokan di Selat Hormuz yang merupakan jalur vital energi dunia. Sebagai bagian dari strategi diversifikasi, pemerintah mulai mencari sumber minyak mentah (crude oil) dari negara-negara di luar kawasan Timur Tengah.

Bahlil mengungkapkan bahwa Indonesia tengah menjajaki kerja sama dengan sejumlah negara alternatif seperti Amerika Serikat, Nigeria, Brasil, hingga Australia. Langkah ini dilakukan agar pasokan minyak mentah nasional tidak hanya terkonsentrasi pada satu kawasan yang sedang mengalami ketegangan politik.

Pemerintah juga terus melakukan pemantauan ketat terhadap pergerakan harga minyak global yang bersifat fluktuatif. Strategi diversifikasi ini diharapkan mampu memberikan ruang bagi pemerintah untuk mendapatkan harga terbaik dan pasokan yang lebih terjamin bagi kepentingan rakyat.

Menutup keterangannya, Bahlil menegaskan bahwa keamanan energi adalah prioritas utama pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Pemerintah berkomitmen penuh untuk mencari opsi terbaik guna melindungi kepentingan nasional dan menjaga stabilitas ekonomi dari dampak krisis energi dunia.

Wonogiri,TelusuR.ID – Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M, Komando Distrik Militer (Kodim) 0728/Wonogiri menggelar Bazar Ramadhan, bertempat di Halaman Kodim, Jumat (13/3/2026) pagi.

Kegiatan Bazar Ramadhan tersebut dibuka langsung Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, dan diikuti secara virtual oleh seluruh Kotama-kotama TNI seluruh Indonesia.

Dandim 0728/Wonogiri Letkol Inf Rodricho Ivan Pattihahuan didampingi Ketua Persit pada saat meninjau Bazar murah mengatakan selain untuk keluarga besar Kodim, kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mempersiapkan kebutuhan selama bulan suci Ramadan dan menjelang Idul Fitri.

“Bazar yang digelar Kodim 0728/Wonogiri menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, terigu, makanan siap saji, pakaian dan produk-produk UMKM lokal tentunya dengan harga murah sehingga membantu baik keluarga Prajurit maupun masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya jelang hari Raya Idul Fitri 1447 H”, kata Dandim.

Dandim juga menyambut baik antusias masyarakat serta partisipasi para pelaku UMKM lokal dalam kegiatan bazar yang digelar oleh Kodim 0728/Wonogiri.

Dengan semakin banyaknya pelaku UMKM yang turut berpartisipasi dalam kegiatan bazar berarti semakin beraneka ragam kebutuhan juga yang tersedia dengan harga yang lebih murah.

(Agus Kemplu)

MADIUN, TELUSUR.ID – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, membawa suasana hangat dan penuh keceriaan saat mengunjungi Sun City Mall Madiun pada Kamis (12/3/2026). Dalam kesempatan tersebut, Khofifah mengajak sebanyak 95 murid berkebutuhan khusus dari Kota dan Kabupaten Madiun untuk berbelanja berbagai kebutuhan menyambut Hari Raya Idulfitri.

Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai dan Kadinsos Jatim Restu Novi Widiani, Gubernur memberikan voucer belanja kepada setiap murid. Fasilitas ini membebaskan para siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) tersebut untuk memilih sendiri pakaian, sepatu, hingga perlengkapan lebaran yang mereka idamkan.

Suasana mal menjadi riuh dengan tawa bahagia para murid yang didampingi oleh guru-guru mereka. Khofifah pun tampak tidak segan berinteraksi langsung, bahkan ikut membantu salah satu murid mencarikan ukuran pakaian yang pas agar terlihat serasi saat dikenakan di hari kemenangan nanti.

Kegembiraan kian terpancar saat anak-anak tersebut mengantre di kasir untuk membayar belanjaan mereka. Tidak sedikit dari mereka yang memamerkan sepatu dan sandal baru dengan wajah berseri-seri, sebuah pemandangan yang membuat orang nomor satu di Jawa Timur itu merasa terenyuh sekaligus bahagia.

Tak berhenti pada voucer belanja, Khofifah juga memberikan tambahan uang saku sebesar Rp200 ribu per murid. Selain itu, mereka dibekali paket makanan berbuka puasa dan kudapan untuk dibawa pulang sebagai pelengkap kebahagiaan di bulan suci Ramadhan.

Perhatian Gubernur juga menyasar kepada para guru pendamping yang selama ini menjadi garda terdepan dalam mendidik anak-anak istimewa tersebut. Sebagai wujud terima kasih atas dedikasi dan kesabaran mereka, Khofifah memberikan paket sembako dan uang tunai secara langsung.

Khofifah menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kesalehan sosial dan rasa persaudaraan. Fokus tahun ini sengaja diarahkan kepada penyandang disabilitas agar masyarakat lebih peka dan bersyukur atas segala anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan.

“Tahun-tahun sebelumnya kita lebih banyak menyapa lansia dan anak yatim. Kali ini saya ingin bersapa langsung dengan penyandang difabel agar kita semua bisa menikmati syukur atas anugerah panca indra yang diberikan oleh Allah SWT,” ungkap Khofifah penuh haru dikutip Telusur.id

Gubernur memuji semangat juang para murid SLB yang meski memiliki keterbatasan fisik, rungu, wicara, maupun netra, tetap memiliki optimisme tinggi untuk meraih masa depan. Baginya, interaksi ini menjadi referensi penting dalam membangun kepedulian antarsesama manusia.

Ucapan terima kasih juga mengalir dari Suster Mia, pendamping SLB Bhakti Luhur Kota Madiun, yang mengaku baru pertama kali merasakan program belanja bersama Gubernur seperti ini. Hal senada diungkapkan Paudi, siswi kelas VII, yang tak henti mengucap syukur atas baju dan sandal baru pemberian Gubernur.

Melalui aksi nyata ini, Khofifah berharap dapat memicu gelombang kebaikan yang lebih luas di tengah masyarakat. Ia berpesan agar persaudaraan dan kepedulian terhadap kelompok rentan terus dirawat sebagai fondasi kuat dalam membangun Jawa Timur yang inklusif dan harmonis.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Polres Jombang menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat dengan sandi “Ops Ketupat Semeru 2026” di lapangan Mapolres Jombang, Kamis (12/3/2026) pagi. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan dan kelancaran perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, di tengah proyeksi lonjakan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi.

Apel gelar pasukan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, didampingi Wakil Bupati Jombang Salmanudin Yazid (Gus Salman) serta Dandim 0814 Jombang Letkol Kav Dicky Prasojo. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan personel gabungan dari TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, hingga organisasi kemasyarakatan di wilayah Jombang.

Dalam amanat Kapolri yang dibacakan oleh AKBP Ardi Kurniawan, ditekankan bahwa apel ini merupakan wujud nyata kesiapan serta sinergi antarinstansi. Fokus utama operasi tahun ini adalah menghadapi arus mudik dan balik lebaran yang diprediksi akan menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data survei Kementerian Perhubungan RI, jumlah pergerakan masyarakat selama libur Lebaran tahun 2026 diperkirakan menembus angka 143 juta jiwa secara nasional. Skala pergerakan yang masif ini menuntut persiapan yang sangat matang dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin keselamatan warga.

“Pergerakan masyarakat diperkirakan meningkat tajam secara nasional. Oleh karena itu, persiapan yang matang dan koordinasi lintas sektoral sangat dibutuhkan demi menjamin kenyamanan masyarakat saat mudik,” ujar AKBP Ardi Kurniawan di hadapan peserta apel dikutip Telusur.id

Operasi Ketupat 2026 dijadwalkan berlangsung selama 13 hari, mulai tanggal 13 hingga 25 Maret 2026. Secara nasional, operasi ini melibatkan 161.243 personel gabungan dengan dukungan ribuan pos pengamanan dan pelayanan yang tersebar di titik-titik strategis seluruh Indonesia.

Khusus di wilayah hukum Polres Jombang, kepolisian telah menyiapkan enam pos strategis untuk melayani para pemudik. Fasilitas tersebut terdiri dari satu pos terpadu, satu pos pelayanan, serta empat pos pengamanan yang akan disiagakan di jalur-jalur rawan kemacetan dan kecelakaan.

Keberadaan pos-pos ini diharapkan dapat menjadi pusat bantuan bagi masyarakat yang melintas di Jombang, baik untuk beristirahat maupun mendapatkan informasi lalu lintas. Kapolres menegaskan bahwa keberhasilan operasi ini bergantung pada soliditas dan sinergisitas tim di lapangan.

“Keberhasilan Operasi Ketupat merupakan tanggung jawab kita bersama. Terus tingkatkan soliditas dalam setiap pelaksanaan tugas demi mewujudkan cita-cita Mudik Aman, Keluarga Bahagia,” tegas Kapolres Jombang dalam pidato arahannya.

Ia juga berpesan kepada seluruh personel agar menjadikan tugas pengamanan ini sebagai bentuk ibadah dan pengabdian tulus kepada negara. Setiap tantangan di lapangan harus dijawab dengan dedikasi tinggi guna memberikan rasa aman bagi umat Islam yang sedang merayakan hari kemenangan.

Menutup rangkaian apel, Kapolres menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa dan menyambut Idul Fitri 1447 H. Melalui persiapan yang komprehensif ini, Polres Jombang optimistis seluruh rangkaian perayaan Lebaran 2026 di Jombang akan berlangsung kondusif dan lancar.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Menjelang puncak arus mudik Lebaran 2026, Polres Jombang meluncurkan inovasi pelayanan publik guna memberikan rasa aman bagi masyarakat. Bagi warga yang hendak pulang ke kampung halaman namun merasa khawatir meninggalkan kendaraan di rumah, kepolisian kini resmi membuka layanan penitipan kendaraan bermotor secara cuma-cuma.

Layanan strategis ini memungkinkan warga Kabupaten Jombang untuk menitipkan sepeda motor maupun mobil mereka di Mapolres maupun seluruh Polsek jajaran. Program ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk menekan angka kriminalitas, khususnya pencurian kendaraan bermotor, saat rumah ditinggal dalam keadaan kosong.

Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, mengimbau masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan fasilitas tersebut. Menurutnya, kepolisian ingin memastikan masyarakat dapat merayakan hari kemenangan di kampung halaman dengan perasaan tenang tanpa harus memikirkan keamanan aset yang ditinggalkan.

“Kami mengimbau sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat atau pemudik yang ingin menitipkan kendaraan bermotor di Polres atau Polsek, silakan datang. Kami siap menjaga amanah tersebut,” ujar AKBP Ardi Kurniawan saat memberikan keterangan resmi, Kamis (12/03/2026).

Program ini telah disosialisasikan secara masif melalui berbagai kanal, mulai dari peran Bhabinkamtibmas di desa-desa hingga publikasi melalui media sosial dan media online. Hal ini bertujuan agar informasi mengenai layanan gratis ini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok Jombang.

Fasilitas penitipan ini secara khusus diperuntukkan bagi warga yang tidak memiliki area parkir tertutup atau sistem pengamanan yang memadai di kediamannya. Penitipan di kantor polisi dinilai jauh lebih aman dibandingkan membiarkan kendaraan terparkir di teras atau luar rumah dalam waktu lama.

“Bagi warga pemudik yang meninggalkan kendaraan dan tidak bisa dimasukkan ke dalam rumah, daripada kendaraan ditinggal di luar rumah dengan risiko tinggi, jauh lebih baik dititipkan kepada kami di Polres atau Polsek terdekat,” tegasnya.

Terkait mekanisme penitipan, masyarakat diminta mematuhi prosedur administratif yang sangat sederhana. Warga hanya diwajibkan menunjukkan identitas diri yang sah serta bukti kepemilikan kendaraan berupa STNK atau dokumen pendukung lainnya guna menjamin legalitas kendaraan yang dititipkan.

Selain syarat dokumen, pemilik kendaraan juga sangat dianjurkan untuk memasang kunci ganda sebagai langkah pengamanan tambahan dari sisi internal. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kerja sama antara pemilik dan petugas dalam menjaga kondisi kendaraan tetap optimal selama masa penitipan.

Kapolres menegaskan bahwa seluruh kendaraan yang masuk ke area penitipan akan mendapatkan pengawasan ketat selama 24 jam penuh. Layanan ini mulai beroperasi efektif pada H-5 Lebaran atau tepatnya sejak Jumat, 13 Maret 2026, bertepatan dengan dimulainya Operasi Ketupat Semeru 2026.

“Program ini sepenuhnya gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ini adalah bentuk pengabdian kami untuk membantu kelancaran tradisi mudik masyarakat Jombang agar tetap aman dan kondusif,” jelas perwira dengan dua melati di pundak tersebut.

Di samping urusan keamanan kendaraan, AKBP Ardi Kurniawan juga mengingatkan para pemudik untuk tetap disiplin dan tertib dalam berlalu lintas. Ia menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik agar tetap prima saat menempuh perjalanan jauh demi keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya.

“Utamakan keselamatan di atas segalanya. Jika merasa lelah, jangan paksakan mengemudi dan segeralah beristirahat di pos-pos pelayanan yang telah kami siapkan di sepanjang jalur mudik Jombang,” pungkasnya menutup imbauan.