Menu
Beranda blog Halaman 407

Sosialisasi Pencegahan Peredaran Rokok Ilegal Berlanjut Di Desa Ngudirejo Kecamatan Diwek

Penulis
Alis Asmaun
-
0
Dinas Kominfo Jombang Bersama Bea Cukai Kediri genjot sosialisasi peredaran rokok ilegal di Desa Ngudirejo

JOMBANG, TelusuR.ID – Sosialisasi ketentuan peraturan perundang – undanagan dibidang cukai khususnya “Gempur Rokok Illegal” terus dikampanyekan kepada masyarakat, kali ini  dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jombang di desa Ngudirejo – Diwek – Jombang, Kamis (02/09/2021).

Kepala Bidang Kehumasan dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Jombang Aries yuswantono saat sambutan mewakili Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, Budi Winarno mengatakan, bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok illegal, “saya berharap sosialisasi ini tidak berhenti disini, disampaikan ketetangga yang lain agar semua paham, mari kita cegah rokok illegal untuk penerimaan negara, karena pajak cukai juga akan dikembalikan lagi ke masyarakat”, Terangnya.

Disampaikan pula bahwa kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi terkait dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang cukai kepada masyarakat juga diharapkan bisa menjadi sarana komunikasi kepada masyarakat serta memperkuat sinergi diantara Bea Cukai Kediri, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dalam memberantas rokok ilegal agar kebocoran dapat diminimalisir dan tentunya penerimaan anggaran dari sektor pajak semakin meningkat, “kita tidak melarang masyarakat untuk tidak boleh merokok, tapi kalau merokok jangan di tempat umum ada tempatnya. tidak apa apa nglinting dewe di rokok  dewe pokoknya tidak di jual, kalau dijual itu namanya melanggar, karena tidak ada pita cukai/pajaknya. saya yakin meskipun peredaran rokok illegal saat ini sudah berkurang, namun harus terus kita cegah secara terus menerus, karena meskipun kebocoran itu sedikit, lama – lama akan menjadi banyak dan itu akan mengurangi penerimaan negara” pungkasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi yang disampaikan oleh Kantor Bea Cukai Kediri Rudi Suprianto yang memaparkan terkait ketentuan umum dibidang cukai dan kampanye rokok illegal.

Disampaikan oleh narasumber bahwa ada beberapa sifat dan karakteristik barang – barang apa saja yang bisa dikenai cukai, “ada 4 (Empat) karakteristik barang kena cukai yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negative bagi masyarakaaat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan” Katanya.

Disampaikan pula bahwa ada juga beberapa barang yang bisa dikenai cukai, “ada 3 (Tiga) barang yaitu Etil Alkohol (EA) atau Etanol yang dikenal dengan istilah umum alcohol, minuman yang mengandung etil alcohol (MMEA) atau dikenal dengan istilah umum minuman keras atau miras serta hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya” Terangnya.

Materi lainnya juga disampaikan terkait pengertian pita cukai, “Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Pita Cukai  dilekatkan pada kemasan barang kena cukai. Pita Cukai akan berganti desain pada setiap tahun anggaran berikutnya. Pita Cukai  dalam keseharian dikenal sebagai istilah BANDEROL” Pungkasnya.

Gandeng Kantor Bea Cukai Kediri, Diskominfo Jombang Gelar Sosialisasi Pencegahan Peredaran Rokok Ilegal di Kecamatan Diwek Desa Bendet

Penulis
Alis Asmaun
-
0
image by infokom jombang

JOMBANG, TelusuR.ID – Sosialisasi ketentuan peraturan perundang – undanagan dibidang cukai khususnya “Gempur Rokok Illegal” terus dikampanyekan kepada masyarakat, salah satunya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jombang di desa Bendet – Diwek – Jombang, Rabu (01/09/2021).

Kepala Bidang Kehumasan dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Jombang Aries yuswantono saat sambutan mewakili Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, Budi Winarno mengatakan, bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok illegal, “saya berharap sosialisasi ini tidak berhenti disini, disampaikan ketetangga yang lain agar semua paham, mari kita cegah rokok illegal untuk penerimaan negara, karena pajak cukai juga akan dikembalikan lagi ke masyarakat”, Terangnya.

“Mari kita cegah rokok illegal untuk penerimaan negara, karena pajak cukai juga akan dikembalikan lagi ke masyarakat”

Disampaikan pula bahwa kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi terkait dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang cukai kepada masyarakat juga diharapkan bisa menjadi sarana komunikasi kepada masyarakat serta memperkuat sinergi diantara Bea Cukai Kediri, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dalam memberantas rokok ilegal agar kebocoran dapat diminimalisir dan tentunya penerimaan anggaran dari sektor pajak semakin meningkat, “kita tidak melarang masyarakat untuk tidak boleh merokok, tapi kalau merokok jangan di tempat umum ada tempatnya. tidak apa apa nglinting dewe di rokok dewe pokoknya tidak di jual, kalau dijual itu namanya melanggar, karena tidak ada pita cukai/pajaknya. saya yakin meskipun peredaran rokok illegal saat ini sudah berkurang, namun harus terus kita cegah secara terus menerus, karena meskipun kebocoran itu sedikit, lama – lama akan menjadi banyak dan itu akan mengurangi penerimaan negara” pungkasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi yang disampaikan oleh Kantor Bea Cukai Kediri Raden Doni Sumbada yang memaparkan terkait ketentuan umum dibidang cukai dan kampanye rokok illegal.

Disampaikan oleh narasumber bahwa ada beberapa sifat dan karakteristik barang – barang apa saja yang bisa dikenai cukai, “ada 4 (Empat) karakteristik barang kena cukai yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negative bagi masyarakaaat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan” Katanya.

Disampaikan pula bahwa ada juga beberapa barang yang bisa dikenai cukai, “ada 3 (Tiga) barang yaitu Etil Alkohol (EA) atau Etanol yang dikenal dengan istilah umum alcohol, minuman yang mengandung etil alcohol (MMEA) atau dikenal dengan istilah umum minuman keras atau miras serta hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya” Terangnya.

Materi lainnya juga disampaikan terkait pengertian pita cukai, “Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Pita Cukai dilekatkan pada kemasan barang kena cukai. Pita Cukai akan berganti desain pada setiap tahun anggaran berikutnya. Pita Cukai dalam keseharian dikenal sebagai istilah BANDEROL” Pungkasnya.

Doa Bersama untuk Keselamatan Bangsa dan Kesejahteraan Petani

Penulis
Alis Asmaun
-
0
Aksi doa bersama Majelis Dzikir Al Tsawab, Minggu (19/9/2021). (Dok: Pemprov Jateng)

JOMBANG, TelusuR.ID – Aksi doa bersama, agar seluruh petani memeroleh keberkahan dilakukan oleh ulama se-Jawa dan Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam Majelis Dzikir Al Tsawab, Minggu (19/9/2021).

Doa bersama ini merupakan edisi kedua dari majelis dzikir yang digelar selapan, 35 hari sekali secara virtual, yang diikuti 65 titik Majelis Dzikir Al Tsawab yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur sampai NTB.

Satu diantaranya berada di Pondok Pesantren Syafiiyah Desa Bandungsari, Kecamatan Ngaringin, Grobogan, Jateng. Belasan kiai, ustaz dan santri berkumpul melingkar di sebuah ruang kelas. Mereka semua mengenakan masker dan tetap menjaga jarak.

Pengasuh Ponpes Syafiiyah, Kiai Ahmad Haris mengatakan, sudah sekian bulan petani di Tanah Air mengalami keterpurukan, terutama karena jatuhnya harga beberapa komoditas. Melihat situasi tersebut, seluruh kiai dan santri dalam Majelis Dzikir Al Tsawab memutuskan memberi dukungan spirit kepada petani.

“Semoga pertanian di seluruh pelosok negeri memeroleh berkah, terhindar dari hama, panennya bisa melimpah dan harga jual tidak anjlok,” ujar Kiai Ahmad Haris.

Selain puluhan santri, hadir di Ponpes Syafiiyah para petani yang ada di desa tersebut. Mereka juga khusuk melantunkan dzikir dan doa.

“Di majelis ini, para kiai dan santri memang sengaja hadir di tengah persoalan yang dialami masyarakat. Agar bukan hanya kesalehan ritual, tapi kami juga memeroleh kesalehan sosial,” tambahnya.

Sementara itu, Kiai Muhammadun dari Ponpes Dirgantara Purbalingga, salah satu pendiri Majelis Dzikir Ats Tsawab menuturkan, majelis tersebut berdiri sejak Agustus tahun ini. Namun hingga saat ini sudah menyebar di seluruh kabupaten/kota di Jateng dan sebagian sudah ada di Jabar, Jatim, dan NTB.

“Di Jateng sudah ada sekitar 65 titik, dan 10 titik ada di Jatim, Jabar dan NTB. Ke depan akan terus bertambah,” ungkapnya.
Majlis Dzikir Ats-Tsawab, paparnya, diharapkan jadi embrionya ikatan majlis dzikir se-Indonesia. Sebagaimana dikatakan Kiai Ahmad Haris, Kiai Muhammadun juga mengatakan Majelis Dzikir Al Tsawab ini hadir untuk mendoakan dan memberi dukungan secara spiritual kepada masyarakat yang tengah mengalami problematika. Untuk edisi kali ini, para kiai dan santri merasa gelisah dengan kondisi dunia pertanian Tanah Air.

“Tujuannya adalah bersatu padu, saling jaga dan saling bantu membantu dalam hal hablum minallah dan hablum minannas. Shalih untuk diri sendiri dan mushlih untuk orang lain. Bersinergi dalam menjaga paham ahlussunnah wal jamaah. Syukur dapat meluas manfaat dalam hal pendidikan dan ekonomi,”

“Tujuannya adalah bersatu padu, saling jaga dan saling bantu membantu dalam hal hablum minallah dan hablum minannas. Shalih untuk diri sendiri dan mushlih untuk orang lain. Bersinergi dalam menjaga paham ahlussunnah wal jamaah. Syukur dapat meluas manfaat dalam hal pendidikan dan ekonomi,” tuturnya.

Jika pertanian bisa terurus dengan baik, lanjut Kiai Muhammadun, sangat terbuka kemungkinan untuk jadi salah satu pilar perekonomian bangsa. Dia juga mengungkapkan kebanggaannya atas capaian dunia pertanian di Jateng yang berhasil jadi eksportir hasil pertanian di Tanah Air.

Sementara itu, salah seorang petani Desa Bandungsari, Suyatman merasa bersyukur, hasil panen kali ini sangat maksimal. Produksi jagung dapat terjual dengan harga Rp5.300 per kilogram.

Hasil tersebut menurutnya tidak terlepas dari dukungan banyak pihak dari pemerintah yang mendukung sarapa prasarana sampai dukungan para kiai yang mensupport secara spiritual.

“Kali ini panen jagung, hasilnya bagus dan maksimal. Alhamdulillah pemerintah perhatian, karena pupuk mudah dan lancar. Hanya saja kami usul kalau bisa dibuatkan mesin sedot air untuk pengairan,” tandasnya.

GEPAL Geram, Desak Penuntasan Dugaan Korupsi PDAM Giri Tirta 133 M

Penulis
Alis Asmaun
-
0
image by dok GEPAL

GRESIK, TelusuR.ID  – Ratusan aktivis Gresik yang mengatasnamakan diri gerakan penolak lupa (Gepal) menggelar demo di kantor DPRD Gresik, Jalan KH. Wachid Hasyim, Senin (12/9/2021).

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Syafiudin menyatakan, aksi di DPRD Gresik kali ini sebagai tindak lanjut demo sebelumnya. Pendemo mendesak KPK yang tengah mengusut kasus dugaan korupsi proyek kerja sama investasi PDAM Giri Tirta Gresik dengan PT Dewata Bangun Tirta (DBT) dan PT Drupadi Agung Lestari (DAL) tahun 2012 dengan nilai investasi sebesar Rp 133 miliar agar segera menetapkan tersangka dan menuntaskan kasus tersebut.

Menurutnya, dugaan korupsi di tubuh PDAM Giri Tirta Gresik membuat masyarakat geram. Sebab, saat kemiskinan di Gresik tinggi ternyata ada dugaan kasus korupsi di PDAM, apalagi di masa pandemi Covid-19.

“Terlebih, saat ini banyak masyarakat kesulitan mendapatkan air PDAM. Namun, terjadi dugaan korupsi di tubuh PDAM yang merugikan negara hingga ratusan miliar. Makanya, harus segera dituntaskan,” desaknya.

Dalam aksinya, mereka menyuarakan sepuluh tuntutan rakyat (Sepul Tura). Yakni, usut tuntas korupsi di tubuh PDAM Giri Tirta Gresik (sekarang Perusahaan Daerah Giri Tirta), hukum mati koruptor, stop PHK sepihak, gratiskan biaya pendidikan, gratiskan biaya kesehatan, gratiskan biaya PCR, save ICW, pekerjaan untuk rakyat (perda lokal), distribusi tanah untuk rakyat, dan save aktivis.

Selain demonstrasi massa juga menggelar aksi teatrikal membagi-bagikan sembilan bahan pokok (sembako) dan membagi bagikan selebaran. (AW)

Polres Jombang Terima Kunjungan Tim Peneliti STIK Lemdiklat Polri Terkait Program ETLE

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG, TelusuR.ID  –  Kepolisian Resor (Polres) Jombang menerima kunjungan tim peneliti STIK Lemdiklat Polri terkait efektifitas elektronic traffic law enforcement (ETLE) dalam mencegah pungli pada penegakan hukum di lingkungan fungsi lalu lintas.

Tim supervisi dan peneliti STIK Lemdikat Polri dipimpin Kombespol Solihin dengan anggota tim terdiri dari Kombespol Prasetyo Rachmat Purboyo; AKBP H. Samsuri; Pembina TK II Dr. Vita Mayastisari dan Pentu Dr. Benyamin Lufpi.

Kunjungan itu disambut Kapolres Jombang AKBP Agung Setyo Nugroho beserta Kabag, Kasat dan Kasi Polres Jombang di ruang Jombang Comand Center (JCC), Senin (13/9/2021).

“Selamat datang kepada Kombespol Solihin beserta anggota tim di Polres Jombang,” kata Kapolres Jombang, AKBP Agung Setyo Nugroho. 

Kapolres mengungkapkan, kegiatan tim peneliti STIK Lemdiklat Polri itu untuk melakukan pengumpulan data dengan cara penelitian terhadap efektifitas elektronic traffic law enforcement (ETLE) dalam mencegah pungli pada penegakan hukum di lingkungan fungsi lalu lintas di Kabupaten Jombang.

“Penerapan ETLE merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh kepolisian sebagai tindak lanjut program Kapolri yakni, Polri yang presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi berkeadilan,” katanya.

Selain itu, kata Kapolres, bertujuan meminimalisir interaksi antara pelanggar lalu lintas dengan Polri pada saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas.

“Penerapan program ETLE ini juga sekaligus untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara,” kata Kapolres Jombang.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Penelitian STIK Lemdikat Polri, Kombespol Solihin mengatakan kunjungannya ke Polres Jombang bertujuan untuk mengumpulkan data dan tanggapan terkait dengan kelebihan maupun kekurangan serta kendala dari program ETLE.

Kombes Pol Solihin juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Jombang AKBP Agung Setyo Nugroho yang membantunya untuk mempersiapkan kegiatan penelitian tersebut.

“Tujuan kami adalah untuk mengumpulkan data dan tanggapan bapak ibu sekalian terkait dengan kelebihan maupun kekurangan progran ETLE serta kendalanya sebagai bahan penelitian kami,” ujarnya

Kegiatan itu dibagi menjadi dua sesi yakni sesi pengisian kuisioner dan penyampaian pendapat atau presepsi peserta yang hadir terkait kelebihan maupun kekurangan progran ETLE serta kendalanya di Kabupaten Jombang.

SMK Muhamadiyah 2 Jogoroto berpartisipasi dalam pelaksanaan Vaksin Merdeka yang diselenggarakan Polres Jombang bersama Muhammadiyah

Penulis
Alis Asmaun
-
0
Dokumen Telusur

Jombang, Telusur.id – Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Jogoroto yang di nahkodai oleh bapak Moh. Rofi’i, S. Ag, S.E, M.M, ikut melaksanakan program Vaksin Merdeka yang dilaksanakan oleh Polres Jombang bersama Muhammadiyah Jombang.

SMK Muhammadiyah 2 Jogoroto merupakan sekolah yang aktif mengikuti banyak kegiatan hard skill maupun soft skill baik tingkat Kabupaten maupun Nasional. Hal ini dibuktikan dengan andilnya dalam Tari Kelono Sewu yang diadakan Pemkab Jombang 2019, Kamp Kreatif SMK Indonesia 2020 peraih Start Up peringkat 11 dari ratusan Sekolah Menengah Kejuruan yang ada di Indonesia, SMK Leadership Camp 2021 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMK, Ditjen Pendidikan Vokasi dan Kemendikbudristek, PKL AKL yang diselenggarakan oleh PT. Cipta Sarana Cendekia Malang, serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Kamis, 9 September 2021. Puluhan peserta didik dari Sekolah Menengah Kejuruan terkemuka di Kecamatan Jogoroto ini ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 yang diselenggarakan oleh Polres Jombang bersama Muhammadiyah di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jombang. Vacsin Sinovac yang disediakan sekitar 500 lebih dosis untuk peserta vaksin, antusias ini sangat disambut baik oleh peserta didik SMK Muhammadiyah 2 Jogoroto dengan berbagai ekspresi, baik takut, cemas, was-was namun mereka sangat antusias.

Saat ditemui oleh awak media telusur.id, “bu ila” sapaan khas yang didengar oleh siswa menuturkan pada team telusur bahwa sekolah ingin memberikan yang terbaik untuk siswa dan negara dengan mengikuti instruksi Presiden dan Lembaga terkait tentang pelaksanaan vaksinasi covid-19,

Bu ila juga menuturkan, “Kami ingin peserta didik yang belum mendapatkan pelayanan vaksinasi covid-19 terbantu mendapatkan pelayanan vaksinasi dengan baik dan mudah, sebagai salah satu Tim Satgas Covid-19 sekolah, kami juga berharap andaikan bisa dilaksanakan, pelaksanaan vaksinasi selanjutnya bisa diselenggarakan di Sekolah sehingga peserta didik tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke Jombang yang sedikit beresiko. Kami juga sangat berterima kasih kepada Kapolres selaku pimpinan Polres Kabupaten Jombang yang sudah bekerja sama dengan Muhammadiyah Jombang dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 ini, Demikian halnya lembaga Muhammadiyah yang telah aktif berkomunikasi dengan sekolah kami sehingga program pemerintah ini bisa kami rasakan dengan baik. Harapan terbesar kami dengan adanya vaksinasi ini kedepannya sekolah kami dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan baik dan aman karena peserta didik sudah divaksin sehingga kecamasan tentang penyebaran virus corona ini bisa diminimalisir. Meskipun kita berusaha mematuhi protokol kesehatan dengan semaksimal mungkin, saya pripadi sebagai salah satu Tim Satgas Covid-19 sekolah masih sangat was-was akan penyebaran covid-19 ini. Maka dari itu kesempatan yang baik ini kita sambut dengan penuh semangat dan antusias agar dapat mencegah hal yang tidak kita inginkan yaitu penyebaran covid-19 di civitas sekolah” (red**)

(*Anam/tlsr*)

Penyegaran Organisasi, Kapolres Pimpin Sertijab dan Pengukuhan Jabatan

Penulis
Alis Asmaun
-
0
Image by : humas polres jombang

JOMBANG, TelusuR.ID  –  Polres Jombang menggelar upacara serah terima jabatan kepala satuan (Kasat), Kapolsek serta pengukuhan jabatan Kabag dan Kasi di lingkungan Polres setempat, Rabu, (8/9/2021)  pagi.

Upacara serah terima jabatan berlangsung di Lapangan Polres Jombang dengan mengikuti protokol kesehatan secara ketat dipimpin langsung Kapolres Jombang, AKBP Agung Setyo Nugroho dan dihadiri Wakapolres, Pejabat utama, Kapolsek jajaran dan personil Polres serta Polsek jajaran.

Image By : Humas Polres Jombang

Adapun pejabat yang melaksanakan sertijab yakni, Kasat samapta dari AKP Dwi Basuki Nugroho kepada IPTU Mulyani; Kapolsek Plandaan dari AKP Akwan kepada IPTU Pranan Edi, Kapolsek Diwek dari AKP Achmad Chairuddin kepada AKP Dwi Basuki Nugroho dan Kasat Tahti dari Iptu Achmad Darussalam kepada Ipda Niswan.

Sedangkan pejabat yang dikukuhkan yakni Kabag SDM Kompol Heru Nur Hidayat, Kepala bagian Logistik (Kabaglog) AKP Achmad Chairuddin, Kepala Seksi Humas (Kasihumas) AKP Hariyono, Kepala seksi Hukum (Kasikum) Iptu Sulianto.

Kapolres Jombang dalam amanatnya mengucapkan selamat kepada pejabat baru yang telah dilantik. Kapolres pun meminta untuk mengenali dan pahami karakteristik masyarakat serta banyak melakukan upaya pembinaan ke dalam, khususnya dalam rangka meningkatkan kemampuan profesionalisme personil.

“Disamping itu lakukan upaya terobosan baru dalam rangka menumbuhkan semangat soliditas dan kebersamaan yang kokoh dengan sesama anggota, agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar,” kata AKBP Agung.

Kapolres mengatakan, jabatan itu adalah amanah. Dimanapun bertugas akan selalu memberi ilmu yang bermanfaat dan kepemimpinan yang baik sehingga menciptakan keberkahan dalam pelaksanaan tugas sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat.

“Pergantian jabatan dalam jajaran Kepolisian merupakan hal yang wajar yang merupakan wujud penyegaran organisasi Polri. Semoga amanah,” kata AKBP Agung.

Image By : Humas Polres Jombang

Kapolres juga mengingatkan harus tetap waspada terhadap wabah Covid-19 yang masih berlangsung. Di masa pandemi ini harus tetap menggunakan protokoler kesehatan dalam setiap kegiatan sebagai upaya memutus rantai penularan pandemi virus corona di Kabupaten Jombang.

Kapolres mengungkapkan, dalam rangka kegiatan aktif penggalangan penyebaran covid 19, maka program serbuan vaksinasi serentak, operasi yustisi dan operasi aman nusa harus terus dioptimalkan yang bekerja sama dengan instansi terkait yaitu TNI, Polri dan Pemkab jombang.

“Tetap laksanakan dan sosialisasikan di keluarga juga di masyarakat tentang pentingnya 5M, disiplin prokes ketat dan waspada juga senantiasa berdoa untuk keselamatan dari wabah Pandemi Covid-19 ini,” pesannya.

Lebih lanjut Kapolres meminta agar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat serta upaya menumbuhkan kepercayaan Polri di masyarakat guna pemulihan ekonomi nasional.(redaksi)

Pihak RSUD Jombang Sebut Pengadaan Mengacu Pada Perpres

Penulis
Alis Asmaun
-
0
image by : https://www.pengadaan.web.id/

JOMBANG, TelusuR.ID  –  Polemik seputar pengadaan barang dan jasa di RSUD Jombang tahun anggaran 2020 akhirnya menemui titik terang. Sejumlah kegiatan belanja anggaran rumah sakit terbesar di kabupaten Jombang dan berbasis BLUD yang semula terduga tidak lazim itu akhirnya terkuak. 

Direktur Utama RSUD Jombang, Dr Puji Umbaran melalui Kabag TU Heri, menegaskan, bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa diinstansinya merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres 12/2021 tentang perubahan atas Perpres 16/2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah). “Kita pakai Perpres, “singkatnya menjawab konfirmasi yang dilayangkan via chat whatsapp, beberapa waktu lalu.  

image by : https://www.pengadaan.web.id/

Sayangnya ketika ditanya lebih jauh soal kejanggalan paket pengadaan langsung di RSUD Jombang yang bernilai pagu lebih dari Rp 200 juta hingga Rp 7 milyar, dan itu sama sekali dipastikan menyimpang dari ketentuan Perpres 12, Kabag TU RSUD Jombang yang mantan Camat Kudu itu memilih tidak memberi respon. 

Kepastian soal pengadaan barang dan jasa di RSUD Jombang mengacu pada Perpres itu sekaligus juga menjelaskan bahwa sebagai BLUD, RSUD Jombang selama ini belum memilki piranti internal berupa Peraturan Pimpinan BLUD sebagaimana amanat Perpres 12/2021. 

Hanya saja, publik dan juga APH (Aparat Penegak Hukum) terlanjur salah pandang atau cenderung meyakini bahwa kinerja  BLUD relatif kebal hukum karena sifatnya yang khusus itu. Tapi setelah dipastikan mengacu pada Perpres, maka cukup terang benderang bahwa dugaan praktik menyimpang itu telah terjadi di RSUD Jombang.  

Disisi lain, mental tak pernah tersentuh karena berlindung dibalik stempel BLUD, rupanya kian hari kian membuat jajaran elit RSUD Jombang terlena. Terbukti, penganggaran belanja barang dan jasa untuk tahun anggaran 2021 masih terjadi praktik serupa. 

Dari 89 kegiatan kontraktual atau yang melibatkan penyedia, 33 diantaranya adalah paket pengadaan langsung (PL) dengan pagu lebih dari Rp 200 juta. Bahkan 3 diantaranya terlihat mencolok karena bernilai pagu masing-masing Rp 2 M,  Rp 4 M, dan Rp 7 M.  

“Konfirmasi yang ditegaskan pihak RSUD Jombang bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa diinstansi tersebut mengacu pada Perpres, jelas sebuah pintu masuk untuk menguji sejauhmana dugaan praktik menyimpang ini sudah memicu kerugian negara, “. 

“Sebab jika dibiarkan, sikap semau gue yang dijalankan pihak RSUD akan terus berlanjut. Ini kan seperti praktik negara dalam negara. Masak sikap membokongi Perpres seperti itu tidak ada sanksi hukum? “ujar sumber berlatar pemerhati pengadaan barang dan jasa pemerintah ini tak habis pikir. 

Ia pun berharap agar masalah ini bisa segera mendapat penyikapan dari aparat penegak hukum. Sebab, tuturnya, praktik pengadaan barang dan jasa yang berlangsung di RSUD Jombang sudah terbilang tidak sehat dan dikhawatirkan menjadi preseden buruk bagi kelangsungan managemen rumah sakit ke depan. 

“Kalau praktik yang terjadi adalah buah ketidak tahuan pihak RSUD, maka sebaiknya dikakukan pembenahan segera. Tapi jika hal itu merupakan niat jahat yang sengaja direncakan, maka tidak ada jalan lain, penegakan hukum harus ditegakkan, “tegasnya. 

Hingga berita ini ditulis, TelusuR.ID belum berhasil mendapat konfirmasi dari pemilik RSUD Jombang, yakni elit Pemkab Jombang, terkait dugaan praktik penyimpangan tersebut. Kepala Inspektorat Jombang, Eka Suprasetya, saat dihubungi via saluran whatsapp, Senin (6/9), berhasil tersambung namun tidak berbuah jawaban.  Begitu pun dengan Sekdakab Jombang Akhmad Jazuli, saat dihubungi lewat sambungan seluler, ia hanya menjawab singkat bahwa pihaknya sedang rapat dan telepon dimatikan. Selain elit Pemkab, penyikapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Jombang juga belum berhasil dikantongi. (redaksi)

Presiden Pantau Vaksinasi Serentak Ribuan Santri Dan Pengurus Ponpes Di Jombang

Penulis
Alis Asmaun
-
0
Humas Polres

JOMBANG, Telusur.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur dalam rangka peninjauan pelaksanaan Vaksinasi Merdeka bersama rumah ibadah dan pondok pesantren (ponpes) secara serentak di seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai dengan Papua.

Acara puncak kegiatan ini berlangsung di Pondok Pesantren K.H. Syamsudin, Ponorogo, Jatim yang tersambung langsung pada 341 titik ponpes dan rumah ibadah di seluruh Indonesia dengan total sasaran 346.688 orang. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyapa langsung secara virtual pelaksanaan vaksinasi merdeka di Ponpes Gontor Jawa Timur, Gereja Katedral Gereja Paroki Katedral St. Maria Palangkaraya Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Vihara Giri Ratana Puja, Lombok Utara Nusa Tenggara Barat (NTB). Vaksinasi Merdeka ini merupakan strategi yang dilakukan TNI-Polri terkait dengan akselerasi atau percepatan terciptanya kekebalan komunal.
elain vaksinasi, dalam kegiatan ini juga disalurkan bantuan sosial (bansos) dari Presiden Jokowi sejumlah 60.341 paket sembako dan 88 ton beras kepada warga yang paling terdampak perekonomiannya akibat Pandemi Covid-19.
Pelaksanaan program vaksinasi di rumah ibadah bertujuan untuk revitalisasi rumah ibadah sebagai fungsi sosial. Rumah ibadah pada hakekatnya memiliki fungsi membimbing perilaku jamaahnya dalam tatanan kehidupan sosial termasuk dalam pengendalian Covid-19.

Saya juga selalu mengingatkan, tingginya tingkat capaian vaksinasi merupakan modal dasar dalam hidup berdampingan dengan Covid-19, yaitu bagaimana perekonomian dapat tumbuh. Namun Covid-19 tidak kembali melonjak.

Sementara itu, di GOR Hasbullah Said Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang juga digelar Vaksinasi covid-19 dan disiapkan sebanyak 1.500 dosis vaksin jenis sinovac untuk para santri dan pengurus.

Proses vaksinasi dengan secara serentak di pesantren dan rumah ibadah dipantau langsung oleh Kapolres Jombang AKBP Agung Setyo Nugroho bersama Forkopimda Jombang.

“Hari ini kita melaksanakan kegiatan bersama Pemerintah daerah dan pak Dandim untuk percepatan vaksinasi nasional, dengan sasaran pondok pesantren dan rumah ibadah,” jelas Kapolres Jombang AKBP Agung Setyo Nugroho kepada Wartawan di lokasi vaksinasi, Selasa (07/09/2021).

Dijelaskan Kapolres, vaksinasi di kalangan pesantren dan rumah ibadah ini merupakan instruksi Presiden untuk mengejar target nasional yang ditentukan. Sedikitnya 1.500 dosis vaksin sinovac disiapkan Polres Jombang untuk kalangan santri dan pengurus ponpes.

“Jumlah peserta vaksinasi untuk pondok pesantren Bahrul Ulum Tambakberas digabungkan dengan rangkaian kegiatan yang lalu, totalnya sudah mencapai 1.500 sasaran,” pungkasnya.
(Alis/tlsr)

Bupati Jombang : Insya Allah pekan depan Pembelajaran Tatap Muka dapat Terlaksana

Penulis
Alis Asmaun
-
0
Dukumentasi: Lensa ndonesia.com

Jombang, Telusur.id – Melalui jumpa pers daring di kanal Youtube Sekretariat Presiden,Senin (6/9/2021) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyampaikan Jumlah daerah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) tingkat 2 dan 3 di Jawa Bali terjadi peningkatan yang signifikan.
Dari data yang diterima redaksi telusur.id bahwa Kabupaten Jombang masuk pada kabupaten yang berada pada level 3 pelaksanaan PPKM Tanggal 6 – 13 September. Dengan adanya penurunan status dari level 4 ke level 3 tersebut hal ini juga di iringi dengan adanya berbagai pelonggaran dalam kegiatan sosial bermasyarakat di kabupaten Jombang.
Rencananya Pemkab Jombang akan melaksanakan pembelajaran tatap Muka (PTM) di sekolah pada pekan depan, Senin 13 September seiring kasus COVID-19 di wilayah itu mulai melandai.
“Direncanakan tanggal 13 (September 2021) sesuai aturan protokol kesehatan, 50 persen, jadi bergilir masuknya,” ucap Bupati Jombang, Mundjidah Wahab saat memantau kegiatan vaksinasi COVID-19 di Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Kelenteng Hok Liong Kiong, Jombang, Senin (6/9/2021).
Mundjidah menyebut, jika persiapan pelaksanaan sekolah tatap muka juga akan tetap melihat kondisi kasus COVID-19 disetiap kecamatan di Kabupaten setempat.
Sementara itu, di tempat yang sama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Budi Nugroho menambahkan, Kabupaten Jombang saat ini sudah berstatus zona kuning atau kategori penularan sedang.
Budi menyebut, 23 rumah sehat yang dijadikan tempat isolasi terpusat yang sebelumnya ditempatkan di sekolah-sekolah sebagian besar telah dipindah
“Insyaallah karena kemarin sudah di deadline oleh dinas pendidikan, ya harus dipindahkan. Karena menjelang tanggal 13 September kan harus sterilisasi dulu,” katanya.
“Meskipun tempat itu bukan ruang kelas yang biasa digunakan, tapi harus tetap disterilisasi,” lanjut mantan kepala Bappeda Pemkab Jombang tersebut.
Budi menambahkan, untuk rumah sehat di sekolah yang ada di Kecamatan Jombang telah dipindahkan ke gedung tennis indoor yang ruangannya lebih luas.

(*alis/tlsr*)

1...406407408...412Halaman 407 dari 412

PILIHAN EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI E POPULLARIZUAR

©