SURABAYA, TelusuR.ID   –   Belanja Swakelola Dinas PU Bina Marga (DPUBM) Jatim tahun anggaran 2021 diduga menyimpang dari ketentuan. Tidak tanggung-tanggung, pagu swakelola yang terduga menyimpang itu mencapai kisaran Rp 20 milyar.

Hingga berita ini ditulis, belum di dapat konfirmasi kenapa praktik seperti itu bisa berlangsung. Data yang dihimpun menyebutkan, pagu Rp 20 milyar itu merupakan gabungan dari sejumlah kegiatan swakelola.

Antara lain belanja mamin (makanan dan minuman), belanja konsultansi, belanja BBM (Bahan Bakar dan Pelumas), belanja bahan material dan konstruksi, belanja ATK, belanja pakaian, belanja materai, belanja foto copy, belanja sewa alat, dan swakelola yang lain.

Dari sejumlah itu, kebutuhan mamin mencapai kisaran Rp 1,2 milyar. Pakaian dinas (PDH maupun batik) mencapai kisaran Rp 2 milyar. BBM mencapai kisaran Rp 3,4 milyar. Serta sejumlah swakelola lain seperti ATK, foto copy, konsultansi dan seterusnya, yang masing-masing hanya menembus angka ratusan juta rupiah.

Dari sekian itu, yang terbilang menonjol adalah belanja sewa alat bantu serta belanja bahan bangunan dan konstruksi. Antaralain paket dengan kode RUP 26855434, bertajuk belanja sewa alat bantu lainnya, dengan pagu Rp 1,2 milyar.

Kemudian paket dengan kode RUP 25555350, bertajuk belanja bahan bangunan dan konstruksi UPT PJJ Pamekasan Korwil 1 (Pamekasan dan Sumenep), dengan pagu Rp 4,4 milyar. Serta kode RUP 26855407, bertajuk belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi, dengan pagu mencapai Rp 5,7 milyar.

Sumber berlatar pegiat LSM menilai, paket swakelola DPUBM Jatim tahun anggaran 2021 yang menembus pagu hingga Rp 20 milyar itu dianggap menyimpang karena tercatat dilaksanakan dengan metode swakelola tipe 1.

“Merujuk data sirup LKPP 2021, sejumlah paket tersebut ternyata dilaksanakan dengan swakelola tipe 1. Ini jelas tidak masuk akal dan berpotensi menyimpang dari ketentuan, “tegasnya kepada TelusuR.ID.

Ia lantas menyitir ketentuan lampiran Peraturan Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) Nomer 3/2021 sebagai pengganti Peraturan LKPP Nomer 8/2018 tentang pedoman swakelola.

Pada bab pendahuluan angka 1.2 Lampiran Perlemb tersebut ditegaskan, tuturnya, bahwa yang dimaksud dengan swakelola adalah cara memperoleh barang dan jasa yang dikerjakan sendiri oleh KLPD (Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah) dan KLPD lain, serta Ormas dan Pokmas.

Sedang pasal 5 huruf a Peraturan yang sama menegasakan, lanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan swakelola tipe 1 adalah swakelola yang direncakan, dilaksanakan, serta diawasi oleh KLPD sebagai penanggungjawab anggaran.

“Maksud dari frasa kalimat “dilaksanakan” itu artinya tidak boleh melibatkan pihak ketiga atau penyedia. Padahal swakelola dengan pagu Rp 20 milyar itu seluruhnya diperoleh dengan cara beli dari pihak ketiga atau pasar, lalu kenapa disebut swakelola tipe 1? “bantahnya.

Ia pun menilai bahwa paket swakelolatipe 1 DPUBM Jatim tahun anggaran 2021 yang mencapai kisaran pagu Rp 20 milyar itu seharusnya masuk paket penyedia (Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, atau Tender, red).

“Sebut saja misalnya paket belanja makanan dan minuman. Jika itu dilakukan swakelola tipe 1, maka pihak DPUBM Jatim harus menyediakan mamin dengan cara memasak sendiri. Misalkan itu dimungkinkan, maka pertanyaannya apakah DPUBM Jatim punya kompetensi sebagai juru masak? “.

“Juga pada paket belanja bahan bangunan dan konstruksi. Jika itu dilangsungkan lewat swakelola tipe 1, maka pertanyaannya, bagaimana DPUBM menyediakan barang seperti batu belah, pasir pasang, besi beton, dan seterusnya? Jika faktanya barang dibeli dari pihak ketiga, lalu kenapa disebut swakelola tipe 1? “timpalnya tidak habis pikir.

Ia pun menilai bahwa dugaan penyimpangan terjadi lebih merupakan modus untuk mengeruk keuntungan pribadi dibanding sebentuk kelalaian administrasi biasa. Ia meyakini bahwa kecakapan sumber daya manusia DPUBM Jatim tidak mungkin bisa kecolongan untuk hal sepele seperti itu.

“Saya melihat praktik ini lebih sebagai bentuk kesengajaan dibanding kelalaian administrasi biasa. Motifnya jelas mengarah pada keuntungan pribadi. Pada kasus ini, saya melihat pihak penentu paket sepertinya cukup paham akan perbedaan swakelola tipe 1 dan paket penyedia, “tuturnya.

Sumber lantas menyebut ada sejumlah keuntungan jika paket dilangsungkan lewat swakelola tipe 1. Antaralain terciptanya ruang transaksi yang mudah dimanipulasi karena tanpa kehadiran pihak rekanan. “Termasuk didalamnya soal cash back atau potongan harga, dan itu sudah menjadi rahasia umum, “ucapnya.

Hal itu sangat berbeda jika paket dilangsungkan lewat Pengadaan Langsung (pagu diatas Rp 50 juta) atau tender (pagu diatas Rp 200 juta). Selain terikat mekanisme yang terbilang ketat dan terbuka, tutur sumber, penentuan harga juga bergantung pada penawaran pihak rekanan. Lalu, bagaimana tanggapan pihak DPUBM Jatim? (din).

SURABAYA, TelusuR.ID   –   Hingga berita ini ditulis, Minggu (25/09/2022), Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDABM) Pemkot Surabaya tercatat belum mengklarifikasi dugaan penyimpangan pada sejumlah paket PL dan swakelola tahun anggaran 2022 dan 2021. Padahal redaksi telah melayangkan surat konfirmasi sejak 13 September 2022.

Namun seseorang mengaku bernama Bagio dari DSDABM Pemkot Surabaya telah menghubungi TelusuR.ID dan mengatakan bakal mengirim klarifikasi via surat ke kantor redaksi, Jumat (23/09/2022). “Sudah (ditanggapi DSDABM, red). Sekarang dalam proses pengiriman, “tulis Bagio melalui sambungan WhatsApp.

Surat konfirmasi berita Nomer 021/Ped/TLSR/SKPI-Jmb/IX/2022 yang ditujukan kepada Kepala Dinas SDABM Pemkot Surabaya tersebut terbilang lama tidak mendapat tanggapan. Baru setelah 11 hari sejak surat dikirim, upaya klarifikasi dihembuskan. Itu pun sebatas pernyataan. Sehingga materi klarifikasi belum bisa diketahui.

Tentu menarik ditunggu penjelasan dari DSDABM Pemkot Surabaya. Terutama terkait pelaksanaan paket tahun anggaran 2021 yang terbilang sudah terserap. Dan itu berbeda dengan paket 2022 yang masih dalam tahun berjalan. Dimana kekeliruan berbasis sistemik ataupun human error, misalnya, masih terbuka untuk dibenahi.

Hingga hari Sabtu (24/09/2022) kemarin, pantaun dilapak lembaga otoritas pengadaan barang dan jasa pemerintah masih menunjukkan data yang sama. Sebanyak 36 paket swakelola tipe 1 tahun 2021 yang mencapai pagu Rp 10,5 milyar masih bertengger ditempatnya. Dengan demikian paket terbilang sudah terserap karena sudah melewati tahun anggaran.

Seorang Pegiat LSM menyebut, rilis paket tahun 2021 pada lapak lembaga otoritas yang hingga hari ini belum terhapus, merupakan sebentuk produk hukum yang tidak bisa sembarangan dibantah. Alasan klasik semisal terjadi salah upload data atau terjadi kasus salah ketik, tuturnya, sama sekali tidak bisa dijadikan pembenar.

Alasannya, lanjut Pegiat LSM, karena konstruksi hukum negara telah menempatkan lembaga otoritas pada posisi yang cukup vital sebagai pengejewantah Perpres 12/2021 tentang Perubahan Atas Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah. Dan itu termaktub pada angka 1 dan angka 6 pasal 1 Perpres 12/2021.

Yang antaralain menegaskan, lanjutnya, bahwa Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan Instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-undang Dasar tahun 1945 atau Peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedang LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah) adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Karenanya LKPP adalah lembaga otoritas. Dan rilis data paket pada lapak lembaga otoritas adalah produk hukum, “tegasnya.

Ia menuturkan, sejauh ini banyak pihak yang masih menganggap enteng posisi LKPP sebagai lembaga otoritas bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terutama lapak sirup yang berisi daftar rencana paket. “Sirup LKPP cenderung dipahami sekedar rencana kegiatan yang tidak mengikat. Padahal pandangan seperti itu salah, “pungkasnya. (din)