JOMBANG, TelusuR.ID   –   Diduga akibat terjadi penyumbatan akses informasi atas penanganan perkara ruko simpang tiga oleh pihak Pemkab dan Kejaksaan, sejumlah aktivis dan pegiat LSM kota santri mendesak kuat untuk segera dilakukan penutupan aset simpang tiga.

Desakan itu, karena Pemkab dinilai mlempem untuk mengambil tindakan tegas. Selain itu, progres penanganan perkara paska 20 Desember oleh Kejari Jombang yang tak kunjung dibuka ke publik, juga memicu dugaan bakal terjadi pembiaran yang tak terbatas.

Bertempat di gedung KPRI Jombang dalam rangka peringatan satu tahun LSM GeNaH (Generasi Nasional Hebat), sejumlah aktivis dan pegiat LSM kota santri menyerukan penutupan ruko simpang tiga dengan segera.

Ketua LSM ARAK yang juga owner media Nusantarapos, Safri, mengaku geram atas tindak Pembiaran yang dilakukan Pemkab. Terhitung sejak 2017 hingga 2021, Pemkab tercatat telah memberi keleluasaan kepada pihak ketiga untuk menempati ruko simpang tiga tanpa bayar sewa.

Alhasil, praktik tersebut berujung temuan BPK dan Pemkab diwajibkan mengembalikan uang negara sebesar Rp 5 milyar. Angka sebesar itu merupakan akumulasi sewa ruko selama 5 tahun. “Ini bukan sekedar soal angka. Lebih dari itu, bagaimana praktik pembiaran ini bisa terjadi. Benar-benar sulit dinalar akal sehat, “lantang Safri.

Dalam kesempatan itu, Safri mengajak seluruh elemen yang hadir untuk mengambil tindakan tegas dan terukur dalam bentuk penutupan ruko untuk kemudian dikembalikan kepada Pemkab. “Jika pihak ekskutif, legislatif, dan Yudikatif tidak mampu menyelesaikannya, serahkan saja kepada kami, “tegas Safri.

Senada dengan itu, Ketua LSM Masyarakat Anti Korupsi Suhartono, juga menegaskan seruan serupa, yakni penutupan ruko. Hal itu penting dilakukan, katanya, untuk memastikan terjadi status quo dan membersihkan aset simpang tiga dari kehadiran kelompok penghuni.

Suhartono beralasan, Pemkab berhak melakukan itu karena mengantongi kepemilikan yang kuat berupa SHPL. Disisi lain, sejak tertutupnya peluang perpanjangan SHGB pada 2017, pijakan penghuni untuk tetap menempati ruko sudah tidak lagi kuat. Karenanya, langkah penutupan perlu segera diambil.

Sementara itu, Ketua LSM ALMATAR (Aliansi Masyarakat Proletar) Dwi Andika, mengusung opsi penyelesaian berbeda. Menurutnya, saat ini Pemkab berada pada posisi kritis untuk segera mengambil tindakan tegas. Jika itu tidak dilakukan, tegasnya, maka resiko blunder bakal diterima pihak Pemkab.

Resiko blunder yang dimaksud itu, tutur Dwi, posisi Pemkab akan berubah menjadi obyek gugatan. Ini karena sejak 2017 hingga 2021, muncul fakta tak terbantahkan bahwa Pemkab telah melakukan pembiaran terhadap keberadaan penghuni.

“Hari ini kepemilikan aset terancam lepas akibat kelalaian itu. Juga, BPK akhirnya menerbitkan sanksi wajib bayar kepada Pemkab atas praktik pembiaran tersebut. Karenanya, jika dalam waktu dekat tidak terjadi penyelesaian secara signifikan, saya mengajak seluruh elemen untuk menggugat Pemkab atas tindakan pembiaran itu, “tegas Dwi.

Sadad Almahiri, Sekretaris LSM MRJ (Majelis Rakyat Jombang), lebih menyoal sisi penegakan hukum yang saat ini belum optimal. “Penegakan hukum itu adalah penyidikan, bukan sekedar pulbaket. Sehingga masalah menjadi terang karena muncul tersangka, “”tegas Sadat menyikapi proses hukum yang langsungkan Kejari Jombang.

Merujuk Undang-undang Perbendaharaan Negara, lanjut Sadad, temuan BPK terkait ruko simpang tiga sudah berimplikasi pada kerugian negara. Karena itu harus ada tindak lanjut secara penegakan hukum untuk memastikan terjadinya kerugian negara tersebut.

Hendro Suprasetyo, Ketua LSM GeNaH, yang bertindak selaku tuan rumah sekaligus moderator acara, memberi apresiasi tinggi terhadap semua pendapat. Dia menyatakan setuju jika penutupan dipandang mendesak. “Kami pasti masuk barisan. Karena sejak awal kami sudah melakukan demo untuk penyelesaian kasus ini, “tegasnya. (red/laput/udin)

JOMBANG, TelusuR.ID   –   Acara Tasyakuran dan Ngopi Bareng menandai satu tahun kiprah LSM GeNaH (Generasi Nasional Habat) yang berlangsung di gedung KPRI Jombang, Sabtu (24/12), berlangsung cukup khidmat.

Acara yang dimulai pukul 10.00 hingga pukul 02.00 Wib itu dihadiri sejumlah tokoh penting dunia pergerakan dan pegiat sosial lintas sektoral kota santri.

Dari kalangan praktisi media, ada jurnalis senior Totok Bidik yang juga Ketua MIO Jombang. Juga, hadir owner media Nusantarapos yang juga Ketua LSM ARAK, Safri. Serta Slamet dari Kabar Jombang.com.

Sementara dari kalangan aktivis dan pegiat sosial lintas sektoral nampak hadir Wibisono dan Suhartono. Juga, perwakilan kubu Nahdliyin dan sekaligus pengurus LSM MRJ Sadat Almahiri.

Berderet pegiat LSM kota santri juga turut hadir, antaralain Dwi Andika Ketua LSM Almatar (Aliansi Masyarakat Proletar), Ketua LSM Sapujagat Alim Rahman, serta Ketua LSM KOMPAK Jombang Lutfi Utomo.

Selebihnya, bangku undangan didominasi pegiat jurnalistik dari berbagai media cetak dan online, serta sejumlah aktivis pegiat sosial dan tokoh masyarakat.

Berbalut suasana santai sambil minum kopi, Ketua LSM GeNaH selaku tuan rumah dan moderator, membuka acara dengan melempar sejumlah isu kekinian yang terjadi di kota Jombang kepada audien.

Dari sekian isu kerakyatan yang menjadi catatan dan perhatian LSM GeNaH, tiga diantaranya paling banyak mendapat respon. Dari tiga isu itu, kasus ruko simpang tiga paling banyak disorot untuk secepatnya diselesaikan.

Tokoh senior yang juga aktivis reformasi 98, Wibisono, memastikan tekatnya untuk mengawal penyelesaian kasus pada porsi yang semestinya. Menurutnya, poin krusial yang harus menjadi titik tekan saat ini adalah mendorong Pemkab untuk tidak lagi salah kelola pada masa sewa baru ruko tahun 2023.

“Progresnya cukup bagus. Dalam waktu dekat kasus ini sudah bakal selesai.  Yang perlu dikawal ketat, jangan sampai setelah dilakukan pembayaran oleh penghuni, kelanjutan pengelolaan ruko menjadi tidak jelas dan kembali blunder, “tegasnya.

Wibisono menegaskan, dari sisi konstalasi hukum, sebenarnya tidak ada alasan untuk kasus ini berlangsung berlarut-larut. Sejak masa berlaku SHGB habis dan tidak lagi berpeluang di perpanjang, Pemkab seharusnya bisa menerbitkan tata ruang baru bagi aset simpang tiga, dan kasus pun selesai.

Ketua LSM ARAK dan sekaligus owner media online Nusantarapos, Safri, memilih penekanan berbeda. Dia bahkan mengaku gemas atas sikap yang dipilih Pemkab pada rentang 2017 hingga 2021. “Saya tidak habis pikir kenapa terjadi pembiaran yang begitu masif oleh Pemkab, “tegasnya dengan nada tinggi.

Safri pun menyinggung soal fungsi trias politika. Dalam hemat dia, jika fungsi negara yang diwakili tiga kekuatan Ekskutif, Legislatif, dan Yudikatif tidak mampu menyelesaikan kasus ruko simpang tiga, maka pilar ke 4 demokrasi yang didalamnya berjajar LSM dan media, perlu melakukan tindakan tegas dan terukur dalam bentuk penutupan ruko untuk kemudian dikembalikan kepada Pemkab.

Sementara itu Ketua LSM ALMATAR (Aliansi Masyarakat Proletar) Dwi Andika, menawarkan opsi penyelesaian berbeda. Menurutnya, jika memasuki awal 2023 tidak nampak ada penyelesaian yang terang-bendeang terkait simpang tiga, maka Pemkab harus bertanggungjawab atas tindak pembiaran yang sudah dilakukan.

“Jika memasuki awal tahun belum nampak penyelesaian yang signifikan, saya mengajak untuk kita melakukan upaya hukum dengan Pemkab sebagai terlapor atas kelalaiannya mengelola aset simpang tiga sehingga jadi temuan BPK. Apapun bahasanya, ini adalah kesalahan Pemkab dan dia harus bertanggungjawab, “tegas Dwi.

Pada kesempatan itu, Safri juga mengingatkan kepada audian untuk tidak terjebak dan berhenti sebatas aksi dukung-mendukung. Ia menegaskan, langkah kongkrit penyelesaian ruko simpang tiga perlu segera dipertegas dan disepakati oleh seluruh elemen masyarakat khususnya pegiat LSM dan aktivis pegiat sosial kota santri.

Sebagai moderator acara diskusi peringatan satu tahun LSM GeNaH, Hendro Prasetyo lantas menetapkan notulen kesepakatan bersama bawa diskusi bertajuk “mata lebah” itu akan ditindaklanjuti dengan pertemuan berikutnya untuk memastikan langkah kongkrit terkait penyelesaian kasus ruko simpang tiga. (din)

JOMBANG, TelusuR.ID   –   Menandai satu tahun perjalanan kiprah di panggung sosial kemasyarakatan dan kontrol Pemerintahan, LSM GeNaH (Generasi Nasional Hebat) sengaja memilih satu tema humanis untuk memastikan arah gerakan dan nafas keberpihakan lembaga.

Tema humanis itu bertajuk “Diskusi Mata Lebah”. Sebuah semangat dan cara pandang yang menomersatukan nilai kemanfaatan sebagai sisi tujuan tertinggi sebuah lembaga (LSM).

Sebuah semangat dan cara pandang dalam memilah dan memilih sikap demi mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dimensi sosial. Seperti mata lebah, yang seluruh pergerakannya adalah melangsungkan proses menuju terproduksinya madu.

Berlangsung hari ini di gedung KPRI Jombang, Sabtu (24/12/2022) pukul 09.00 WIB hingga selesai, peringatan satu tahun perjalanan LSM GeNaH di panggung regional Jombang dan Jawa Timur ini dikemas dalam diskusi santai bertajuk “Silaturrahmi dan Ngopi Bareng”.

Seluruh elemen dan pegiat sosial lintas segmen yang ada di kota santri sengaja diundang untuk duduk bersama menikmati secangkir kopi demi sebuah solusi atas persoalan-persoalan publik yang tengah mengemuka di Kabupaten Jombang.

“Ada yang perlu diluruskan atas persepsi kliru yang terlanjur menggurita di tengah masyarakat. Sejauh ini LSM cenderung dipahami sebagai lembaga yang kerjanya hanya mencari kesalahan orang. Dan itu tidak seluruhnya salah, meski sama sekali tidak benar. Karenanya LSM GeNaH akan memulainya dengan gerakan mata lebah, “tutur Hendro Prasetyo, Ketua LSM GeNaH.

Ditengah kehangatan duduk bersama sambil menikmati secangkir kopi, tegas Hendro, LSM GeNaH akan menawarkan evaluasi akhir tahun atas sejumlah persoalan yang saat ini cukup mengemuka di Kabupaten Jombang.

“Sambil minum kopi, kita gali bersama format terbaik untuk penyelesaian sejumlah masalah tersebut, “tegas Hendro. Diantaranya adalah polemik aset pasar Citra Niaga yang saat ini menanggung beban temuan BPK sebesar Rp 2 milyar.

“Saya tidak perduli dengan atmosfir yang melingkupi terjadinya kasus, yang saya tahu setiap aset Daerah harus diselamatkan dan mendapat porsi pengelolaan yang benar. Karena apapun itu, aset Daerah adalah pendulang PAD dan berimplikasi pada kesejahteraan rakyat, “tambahnya.

Tidak hanya isu pasar Citra Niaga, lanjut Hendro, tapi evaluasi akhir tahun juga menambah persoalan lain yang dinilai memiliki perspektif tinggi soal kerakyatan. “Sekali lagi bukan untuk memperuncing keadaan, tapi mencari format penyelesaian terbaik sebagaimana semangat mata lebah, “pungkasnya. (Udin)

JOMBANG, TelusuR.ID   –   Deadline (garis kematian, atau batas kompromi) tanggal 20 Desember 2022 yang dipatok Kejari Jombang memang tidak main-main. Sedikitnya, pemahaman itu diamini oleh sejumlah besar penghuni ruko simpang tiga. Mereka pun tidak ambil resiko.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejak hari Senin (19/12/2022) kemarin, sejumlah besar penghuni ruko telah berbondong-bondong mendatangi kantor Kejaksaan Jombang untuk menyelesaikan piutang sewa ruko yang mereka “kemplang” selama 5 (lima) tahun sejak 2017 hingga 2021.

Disebutkan, pembayaran tidak dilakukan secara sekaligus, tapi berangsur hingga mencapai 50 persen pada akhir pekan ini. Sedang sisanya akan diatur dalam skema pernyataan kesanggupan membayar berdurasi 2 atau 3 bulan. Dengan demikian pelunasan piutang sewa akan mencapai 100 persen pada awal tahun depan.

“Sebenarnya penyelesaian hukum tidak kenal istilah 50 persen.  Tapi sebagai bentuk kemanusiaan, perlu dilakukan penyesuaian dengan kemampuan pihak penghuni. Tapi intinya tetap 100 persen, hanya saja komitmen awal harus (minimal) 50 persen dulu, “tegas Sekdakab Agus Purnomo melalui sambungan telepon genggam, Selasa (20/12/2022).

“50 persen itu hanya ketentuan minimal sebagai bentuk penegasan komitmen. Artinya setoran awal tidak dibatasi hanya 50 persen, tapi lebih dari itu malah lebih bagus. Dan saya lihat banyak yang setor lebih dari itu, “tambah Sekdakab kepada Telusur.id.

Senada dengan itu, Kepala Disdagrin Jombang Hari Utomo, lebih eksplisit menegaskan bahwa sejak hari Senin kemarin telah terjadi penambahan setoran uang sewa ruko dikisaran Rp 500 juta. “Laporan dari staf saya ada penambahan setoran sekitar Rp 500 juta, “tegas Hati Utomo lewat telepon genggam.

Ia menegaskan, angka setoran dipastikan terus bertambah hingga puncaknya pada akhir pekan ini. “Ini kan proses sedang berjalan. Dan pembayaran terus berlangsung hingga puncaknya pada akhir pekan nanti. Lebih detailnya, nanti kita umumkan berapa setoran yang masuk pada akhir pekan, “tegasnya, Selasa (20/12/2022).

Sementara itu Kasi Intel Kejari Jombang, Deni, yang dikonfirmasi via chat WhatsApp terkait batas pulbaket oleh bidang Intel yang jatuh pada 20 Desember 2022 dan kemungkinan bakal dilakukan penetapan tersangka, ia mengaku belum ada keputusan ke arah itu dalam waktu dekat.

Deni menegaskan, pihaknya akan melakukan gelar perkara terlebih dulu sebelum dilakukan peningkatan perkara ke bidang pidsus. Penetapan tersangka, tutur Deni, baru dimungkinkan terjadi pada saat perkara sudah masuk bidang pidsus. “Nanti kita kabari updatenya ya, “tegasnya.

Disinggung soal sejumlah besar penghuni ruko yang mulai melakukan pembayaran piutang sewa dengan skema 50 persen diawal dan 50 persen menyusul kemudian, dia hanya menjawab singkat. “Akan kita verifikasi ulang karena ini bukan tawar-menawar kalau sudah masuk ranah hukum, “ujarnya, Selasa (20/12/2022).

Disisi lain, informasi yang dihimpun menyebutkan, saat ini diduga terjadi perpecahan dikubu penghuni ruko yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Simpang Tiga itu. Satu kelompok dipimpin Siswoyo dan memilih jalan kompromi. Sedang sisanya dipimpin Heri Susanto yang memilih jalan kontra.

Kelompok penghuni yang memilih membayar piutang sewa ruko sebagaimana jalan yang dipilih Siswoyo, disebut berjumlah lebih banyak bahkan mayoritas, dibanding jumlah yang sepaham dengan Heri Susanto. Hanya hingga berita ini ditulis, keduanya belum berhasil dikonfirmasi. (red/laput/udin)

JOMBANG, TelusuR.ID   –   “Ada progres cukup bagus. Pekan depan penghuni ruko siap bayar sewa, “celetuk Sumber dilingkungan kantor Pemkab Jombang melalui sambungan telepon genggam, Rabu (14/22/2022). “Ditunggu saja bagaimana realisasinya minggu depan, “tambahnya meyakinkan.

Tulusur.id merespon pernyataan tersebut dengan nada ragu. Sebab, dalam tiga hari terakhir masih terlihat sikap penghuni ruko yang kekeh dengan perlawanannya. “Itu hanya sebagian (penghuni ruko, red) saja. Ndak masalah, biar nanti berurusan dengan Kejaksaan, “tegasnya.

Bak lagu merdu di tengah gemuruh seteru, kabar tersebut cukup menghibur sekaligus kontroversial. Ini karena dua pekan sebelumnya, kelompok penghuni ruko yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Simpang Tiga itu melayangkan gugatan perdata di PN Jombang.

Sumber hanya melempar sepenggal kalimat. Tidak ada penjelasan rinci terkait kesediaan bayar sewa. Apakah melibatkan semua penghuni, atau hanya sebagian dari 57 pemilik ruko. Juga, apakah yang dimaksud dengan kesediaan itu merujuk pada pelunasan, atau hanya bayar sebagian dari rata-rata piutang Rp 100 juta per unit ruko.

Seseorang dari gedung wakil rakyat melempar tanggapan. Jika kabar tentang kesediaan bayar itu benar adanya, ia turut bersyukur meski sejatinya menyayangkan. Menurut eks anggota Pansus Aset Simpang Tiga ini, sikap kooperatif seyogyanya dilakukan sejak awal untuk menghindari polemik berkepanjangan.

“Saya yakin tidak semua penghuni setuju melakukan perlawanan. Khususnya yang memiliki 1 atau 2 ruko. Mereka itu korban provokasi. Maka jika benar akan ada langkah kooperatif, itu sama sekali tidak sepadan dengan energi yang sudah terbuang meski pilihan kooperatif jauh lebih bijak dan lebih cerdas, “tegasnya.

Senada dengan itu, seorang jurnalis yang masih kerabat dari Kaji Rukan (panggilan akrab Haji Masrukan) dengan kepemilikan 3 unit ruko Nomer SHGB 207, 208, dan 209 ini, menyebut kerabatnya itu tidak suka berpolemik. “Pengusaha sekaliber dia tidak suka ruwet. Saya yakin dia termasuk yang siap bayar sewa, “tegasnya.

Sementara itu, konfirmasi yang dilayangkan kepada Sumber dikalangan penghuni ruko terkait kesediaan bayar sewa yang akan berlangsung pekan depan, belum berbuah jawaban, Kamis (15/12/2022).

Spekulasi liar pun tak terbendung. Sikap anti klimaks pihak penghuni yang terbilang mengejutkan itu bisa jadi merupakan dampak penyelidikan yang dilakukan pihak Kejari. Bayang-bayang penetapan tersangka selepas 20 Desember, sepertinya mulai dirasakan sebagai tekanan bahkan ancaman.

Dari 57 pemilik ruko, diduga tidak semuanya memiliki mental petarung. Jika awalnya mereka cukup percaya diri, tapi dihadapan penyidik berubah lunglai. Ini karena sangkaan pidana penyerobotan aset yang berakibat merugikan keuangan negara sebesar Rp 6 milyar itu jelas bukan perkara remeh.

Juga, apakah kesediaan bayar bakal dilakukan seluruh penghuni atau sebagian saja, masih menjadi spekulasi. Terkait hal itu, muncul dugaan bahwa kekompakan paguyuban mulai terpecah. Sebagian memilih tetap melawan, tapi sebagian yang lain memilih melakukan pembayaran demi terhindar dari jerat hukum Kejaksaan.

Lalu bagaimana dengan jalannya gugatan perdata? Di atas kertas, kemenangan memang ada di pihak Pemkab, tapi bagaimana jika terjadi hal sebaliknya? Sejauh ini konfirmasi dari pihak Pemkab belum berhasil dikantongi. Mungkin karena mereka lagi terbuai oleh lagu yang benar-benar merdu. (red/laput/udin)