JOMBANG, TelusuR.ID   –   Kejaksaan Negeri Jombang tercatat sudah bekerja secara on the track. Setelah sebelumnya sempat memicu sikap kurang tegas, sesuai janjinya, pada hari Senin kemarin kasus aset simpang tiga dipastikan masuk ranah Pidsus (Pidana Khusus).

Kepastian itu disampaikan Kasi Intel Kejari Jombang Denny Saputra Kurniawan. Melalui keterangan yang dikirim via chat WhatsApp, Senin (2/1/2023), Denny memastikan kasus simpang tiga dinaikkan ke bidang pidsus dan penanganan perkara bukan lagi menjadi domainnya.

Sesuai janjinya, Denny juga merilis angka rupiah yang disetor pihak penghuni ke kas daerah. Dalam keterangannya, total setoran piutang sewa ruko dari penghuni mencapai Rp 714.500 atau kurang dari 20 persen. Sedang sisa piutang yang belum terbayar mencapai angka Rp 4.464.250.000 atau Rp 4,4 milyar.

Denny menegaskan sejak hari Senin berkas pulbaket sudah diserahkan ke pimpinan untuk kemudian dilakukan lidik oleh bidang Pidsus. Denny tidak menyebut berapa lama waktu yang diperlukan pidsus untuk fase penyelidikan. Namun fase itu harus dilalui sebelum akhirnya masuk ke tahap penyidikan.

Dalam rilisnya, Denny hanya menyebut angka rupiah yang disetor pihak penghuni, tapi tidak ada keterangan detail soal siapa saja dari 57 penghuni yang sudah melakukan pembayaran. Informasi sementara, hanya Taufikurrahman (suami mantan Sekdakab Jombang) yang melakukan pelunasan atas dua unit ruko yang disewanya.

Dari keterangan yang dihimpun, Taufikurrahman melakukan pelunasan sebesar Rp 185 juta untuk dua unit ruko Blok E-8 dan E-9. Dengan demikian ada nominal Rp 530 juta uang setoran tanpa identitas penyetor. Hingga Kadisdagrin dimutasi dan diganti Suwignyo, nama-nama penghuni yang sudah bayar tidak pernah dibuka untuk publik.

Seorang Sumber menyebut, dengan hanya Taufikurrahman yang melakukan pelunasan piutang sewa ruko dan 55 yang lain belum lunas, dikhawatirkan fase penyelidikan oleh pidsus hanya berkutat dan fokus pada pelunasan sewa serta penetapan tersangka terjadi penundaan atas nama penyelidikan.

“Selain sudah waktunya, penetapan tersangka menjadi penting untuk memastikan status aset. Dengan penghuni mendapat label tersangka, maka status aset menjadi mutlak milik Pemkab dan langkah ekskusi bisa dikaji untuk segera dilaksanakan. Tanpa bermaksud mendahului kinerja Kejaksaan, saya pikir itu poin yang perlu ditegakkan, “tegasnya.

“Semua tahu kasus simpang tiga menyimpan trauma publik cukup akut karena terjadi pembiaran yang lama dan masif. Terhitung sejak Bupati Nyono dan masuk fase akhir Pemerintahan Bupati Munjidah, kasus ini baru dapat perhatian serius. Itu pun ada andil besar pihak LSM yang melakukan desakan kuat. Jadi, saya pikir Kejaksaan perlu mempertimbangkan itu, “tambahnya.

Ia pun mendorong agar Kejaksaan tidak lagi memperdulikan soal setoran sewa dari penghuni. Menurutnya fase itu sudah terlewati dan tidak lagi penting untuk dimobilisir. “Jika goal dari penegakan hukum adalah upaya mengembalikan aset daerah, maka seharusnya Kejaksaan bersikap tegak lurus untuk segera menetapkan tersangka, “tegasnya.

Sebelumnya, tercatat dua kali Kejaksaan menerapkan deadline pulbaket untuk memberi kesempatan pihak penghuni melakukan pelunasan piutang sewa ruko yang mereka kemplang selama 5 tahun sejak 2017 hingga 2021. Deadline diberikan pada 20 Desember, serta 30 Desember 2022.

Sesuai janjinya, setelah pemberlakuan deadline berakhir, penanganan kasus simpang tiga bakal dinaikkan ke bidang pidsus. Dan janji itu terbukti dipenuhi. Tercatat, pada Senin kemarin pihak Kejari telah manaikkan kasus simpang tiga ke bidang pidsus. Hanya pertanyaannya, seberapa cepat penetapan tersangka bakal dilakukan oleh bidang pidsus? (red/laput/udin)

JOMBANG, TelusuR.ID   –   Kasi Intel Kejari Jombang Denny Saputra Kurniawan memastikan proses hukum kasus aset simpang tiga terus berjalan. Ia bahkan menegaskan bakal menindak tegas siapapun oknum yang coba-coba menghalangi proses penegakan hukum.

Pernyataan itu disampaikan Denny menjawab pertanyaan Telusur.id tentang dugaan orang kuat dikalangan penghuni yang mencari perlindungan kepada oknum tertentu untuk meloloskan diri dari jerat hukum dan jerat tersangka.

Tidak tanggung-tanggung, spekulasi yang beredar menyebut oknum penghuni itu telah minta perlindungan dari orang kuat yang ada dilingkar kekuasaan. Satu unit rumah mewah disebut dihadiahkan kepada bampernya itu.

Sejauh ini spekulasi itu masih berdiam diruang gelap. Belum ada sinyal yang menguatkan dugaan dimaksud. Oknum orang kuat dikalangan penghuni yang disebut-sebut itu belum berhasil dikonfirmasi. Termasuk oknum bamper yang menjadi bahan rasan-rasan, belum berhasil ditemui.

“Penegakan hukum (kasus simpang tiga, red) tetap berjalan dan jangan menghalang-halangi proses hukum. Siapapun yang menghalangi akan kami lakukan pemeriksaan terhadap oknum tersebut, “tegas Denny via chat WhatsApp, Minggu (1/1/2023).

Spekulasi liar muncul karena belakangan sikap Kejaksaan dinilai kurang tegas soal penuntasan kasus simpang tiga yang sudah menjadi konsumsi publik Jombang itu. Rasan-rasan menyebutkan, Kejaksaan tidak akan melakukan peningkatan perkara ke pidsus dan juga penetapan tersangka, dalam waktu dekat.

Indikasi itu sedikitnya bisa dilihat dari dua kali dilakukan deadline pulbaket (per 20 Desember dan per 30 Desember 2022) namun belum juga muncul kepastian mempidsuskan perkara. Saat ini fokus pulbaket masih tahap rekap akhir STS per Desember 2022 dari Disdagrin.

“Untuk (penghuni) yang belum bayar, Senin akan kami tindaklanjuti setelah menerima rekap akhir STS per Desember 2022 dari Disdagrin, “tegas Denny, Jumat (30/12/2022), seraya menyebut akan mengumumkan jumlah uang sewa yang sudah disetor pihak penghuni ke kas daerah.

Pertanyaannya, tegas Sumber, tindak lanjut hari Senin untuk kelompok penghuni yang belum bayar sewa itu seperti apa. “Kenapa tidak langsung mempidsuskan perkara dan menetapkan tersangka? Bukankah kesempatan itu sudah cukup diberikan kepada pihak penghuni? “ujarnya.

Sebagaimana perkembangan hari Jumat (30/12/2022) yang merupakan batas deadline kedua untuk penghuni menyelesaikan kewajibannya, ternyata hasilnya belum bisa dipublis ke masyarakat luas. Ini karena Pemkab dan Kejaksaan masih harus menunggu hasil validasi pihak bank terkait bukti setoran ke kas daerah. (red/laput/udin)

JOMBANG, TelusuR.ID   –   Menapaki awal 2023, penanganan aset simpang tiga oleh Kejari Jombang sudah waktunya masuk ranah Pidsus (bidang Pidana Khusus). Kepastian tahapan itu sempat disinggung Kasi Intel Kejari Jombang Denny Kurniawan. Peningkatan dilakukan, karena kesempatan win-win solusi sudah cukup diberikan kepada penghuni.

Dengan masuk ke ranah Pidsus, otomatis penetapan tersangka segera dilakukan. Entah siapa, dan entah berapa jumlahnya. Apakah sasaran tembak hanya mengarah pada kelompok penghuni (terutama yang menolak bayar sewa), ataukah juga menyasar kalangan birokrat, semua berpulang pada tanggal main.

Dari rangkaian panjang proses pulbaket yang dilakukan, tegas seorang Sumber, nyaris tidak ada alasan bagi Kejaksaan untuk tidak melakukan penetapan tersangka.

Ini karena dua kali deadline (per 20 Desember dan per 30 Desember 2022) yang dilakukan tercatat gagal memasok target. Yang terjadi, tekanan deadline tidak berbanding lurus dengan progres yang diharapkan.

Khusus untuk kelompok penghuni, hingga guliran 2022 mencapai puncaknya, belum ada release terkait siapa membayar berapa, juga siapa yang sama sekali tidak bayar. Pihak Kejari menunggu validasi pihak bank untuk mengumumkannya. Paling singkat release bakal dilakukan pada hari Senin (2/01/2023).

Pemkab bahkan cenderung muter-muter terkait hal ini. Padahal pengumuman pihak-pihak yang berbayar menjadi penting, tegas Sumber, karena diluar sana santer beredar kabar bahwa dikalangan penghuni ada orang kuat yang ogah bayar sewa tapi dia bakal tidak tersentuh.

Terbaru, orang kuat ini disebut telah menghadiahkan sebuah rumah mewah kepada pihak yang dianggap mampu melindunginya. Dari hadiah itu, tegas Sumber, bakal muncul kekuatan yang akan menghalau langkah Kejaksaan mentersangkakan dirinya. Hanya saja, sinyal itu sejauh ini masih berkutat diruang gelap.

Disisi di lain, paska deadline kedua per 30 Desember 2022, sikap Kejari Jombang belum mengabarkan langkah yang absolut tegas. Bila sebelumnya terjadi atmosfir cukup kuat membawa perkara ke arah pidsus, paska 30 Desember terkesan sedikit memudar.

Kasi Intel Kejari Jombang Denny Kurniawan menyebut, penyikapan terhadap penghuni yang belum bayar sewa bakal ditindaklanjuti kemudian (setelah penerimaan rekap akhir STS), tanpa ada penegasan bakal tancap gas.

Secara administratif, tegas Sumber, pelaksanaan peningkatan perkara bisa jadi bukan sekedar urusan bim salabim. Tapi butuh waktu dan perlu dukungan kesiapan. Sekalipun begitu, lanjut Sumber, publik butuh kepastian tentang kapan perkara dipidsuskan. Apalagi kasus ini menyimpan trauma moral karena 7 tahun terjadi pembiaran.

“Sudah jelas waktu dan kesempatan untuk penghuni lebih dari cukup. Dua kali deadline itu menjelaskan bahwa mereka tidak punya itikad baik. Saya sepakat pada akhirnya hukum bukan soal tawar-menawar. Apalagi ini masuk ranah kerugian negara. Kurang jelas apa LHP BPK? “nada Sumber tak habis pikir.

Lalu, benarkah isu orang kuat dikalangan penghuni itu ada kaitan dengan sikap Kejaksaan yang terkesan menunda-nunda pelaksanaan ranah pidsus? Hingga berita ini ditulis, Minggu (1/01/2023),konfirmasi dari pihak Kejaksaan belum berhasil dikantongi. Begitu pun dengan pihak Pemkab. (red/laput/udin)

JOMBANG, TelusuR.ID   –   Hingga deadline kedua berakhir, Jumat (30/12/2022), progres pembayaran piutang sewa ruko simpang tiga tercatat belum memenuhi target. Kasi Intel Kejari Jombang Denny Kurniawan menyebut uang masuk baru mencapai kisaran 60 persen, tapi belum bisa disebut detail angkanya.

Dalam keterangan via chat WhatsApp yang dikirim kepada Telusur.id, Jumat (30/12), Denny menyebut telah terjadi pembayaran sekitar 60 persen diri total piutang yang wajib dibayar. Ia tidak bisa menyebut detail angkanya karena harus menunggu validasi dari pihak bank terlebih dulu.

“Senin baru bisa saya infokan karena masih menunggu rekap STS dari Disdagrin. Karena kalau belum ada bukti validasi bank untuk setoran ke kas daerah, saya belum bisa release angkanya. Untuk yang belum bayar, Senin akan kita tindaklanjuti setelah menerima rekap akhir STS per Desember 2022, “tulisnya.

Keterangan Denny tidak menyinggung siapa saja dari 57 penghuni ruko yang sudah melakukan pembayaran. Tapi Kepala Disdagrin Jombang menegaskan bahwa dari sekian penghuni ada yang sudah lunas. Yaitu atas nama Taufikurrahman, suami mantan Sekda Jombang.

“Sudah lunas atas nama Taufikurrahman. Yaitu dua unit ruko Blok E-8 dan E-9 senilai total Rp190 juta, ” tegas Hari Utomo saat ditemui diruang kerjanya, siang sebelum malamnya dimutasi sebagai Staf Ahli Bupati Jombang.

Senada dengan Denny, Hari Utomo juga mengaku tidak hafal siapa saja penghuni ruko yang sudah melakukan pembayaran. Dia hanya menyebut bahwa progres pembayaran terus berlangsung. “Saya belum dapat laporan dari staf siapa saja yang membayar. Yang jelas prosesnya terus berlangsung, “ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hari Utomo bersikukuh bahwa pola pembayaran masih menerapkan skema 50 persen di awal, dan 50 persen sisanya diangsur. Hal ini sebagaimana penegasan Sekdakab Agus Purnomo, 50 persen sisanya itu diangsur dengan mekanisme pernyataan kesanggupan bayar.

Siang sebelum Denny Kurniawan menyebut uang masuk mencapai 60 persen, Hari Utomo mengaku lupa jumlah uang sewa yang sudah masuk. Yang dia ingat, di awal ada pembayaran sebesar Rp 210 juta, kemudian Rp 570 juta, serta Rp 190 juta dari Taufikurrahman. Dengan demikian total setoran hanya mencapai kisaran satu milyar rupiah.

Sedang 60 persen yang dimaksud Denny itu merujuk pada angka Rp 3 milyar. Ini karena total piutang sewa mencapai Rp 5 milyar. Lalu siapa yang benar? Mungkinkah keterangan tersebut berbau manipulasi mengingat sejak awal tidak pernah ada keterbukaan? Semua akan terjawab pada hari Senin (2/1/2023), saat Kejari mengumumkan detail angka 60 persen.

Dari keterangan yang muncul, sepertinya tidak ada lagi pemberlakuan deadline ketiga. Dengan demikian memasuki awal tahun 2023 adalah fase peningkatan perkara atau masuk ke ranah pidsus. Mungkinkah fase itu dilakukan pada pekan pertama Januari 2023 dan langsung muncul tersangka? (red/laput/udin)

JOMBANG, TelusuR.ID   –   Bukan rahasia umum lagi. Pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara epurchasing melalui ekatalog terbilang rawan praktik Pat gulipat. Sistem pengadaan barang oleh Instansi Pemerintah yang sebenarnya dirancang aman dari tindak korupsi ini malah gampang diobok-obok.

Modus secara umum, sebelum pemilik dana melakukan klik pembelian, terlebih dulu terjadi komunikasi antar pihak diluar sana untuk sebuah kata sepakat atas harga barang yang akan dipilih. Tentu, didalamnya juga disepakati besaran uang pengembalian atau bonus (cashback) yang akan diterima pihak pembeli (dalam hal ini OPD).

Sehingga yang nampak mata, seluruh transaksi seolah berjalan wajar. Bahkan harga satuan yang dipatok juga standar pasaran. Hanya permainan itu seringkali jatuh pada pilihan merk. Dengan spesifikasi yang sama untuk merk berbeda (apalagi merk tidak branded dan tidak marketable), secara umum terjadi selisih harga cukup tajam.

Dalam kaitan itu, informasi yang dihimpun Telusur.id menyebutkan, pada tahun anggaran 2022 ini, salah satu OPD Pemkab Jombang tercatat telah menerima kucuran dana dari Kementerian sebesar Rp 4,4 milyar. Oleh OPD tersebut, dana kemudian dibelanjakan barang secara epurchasing melalui ekatalog.

Dari tampilan daftar harga yang muncul dilapak ekatalog, satu unit barang yang dipesan itu dibandrol sebesar Rp 3,4 milyar. Seluruh transaksi berlangsung aman. Dan barang pesanan sudah sampai dilokasi tujuan. Hanya anehnya, dari harga tersebut, pihak OPD dikabarkan menerima uang cashback sebesar Rp 600 juta. Kok bisa?

Bagaimana kronologi cashback berlangsung dan sampai di tangan petinggi OPD? Lalu, apa nama dan fungsi barang yang hanya satu unit itu sehingga harus dibandrol Rp 3,4 milyar? Juga, apa merk dan spesikasi barang yang lolos dari pengawasan itu? Telusur.id akan mengungkapnya pada edisi awal tahun sebagai hadiah tahun baru.

Sebagai atmosfir, proyek pengadaan barang dari salah satu Kementerian ini tidak hanya berlaku di Jombang. Tapi di OPD yang sama yang ada di setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dibanding OPD Kabupaten/Kota lain, kucuran dana untuk Jombang tergolong kecil yakni hanya Rp 4,4 milyar.

Hebatnya, kucuran dana kementerian itu tidak akan pernah muncul di permukaan. Baik melalui saluran LPSE atau lapak Sirup LKPP. Belum diketahui, regulasi apa yang menguatkan dana tersebut untuk tidak muncul ke permukaan. Yang jelas, situasi serupa juga berlangsung pada OPD yang sama yang ada di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Yang tak kalah menarik, sisa anggaran sebesar Rp 1 milyar dikabarkan tidak diketahui keberadaannya. Namun seorang pelaku pengadaan yang berlatar importir mengaku mengetahui alur aliran dana tersebut. Dia bahkan mengantongi SK Dirjen tentang penggunaan dana Kementerian yang tidak sembarang orang bisa memiliki.

“Saya berani pastikan, selain kelompok penyedia yang dipilih untuk terlibat dalam proyek Kementerian ini, tidak satu pun pihak bisa mendapatkan SK Dirjen. Karena sebenarnya SK ini cenderung rahasia, “tegasnya seraya menjelaskan detail SK tersebut kepada Telusur.id. (red/din)