Beranda blog Halaman 372

Insiden Al Quran Dibakar, Ansor Jatim Minta Masyarakat Tetap Tenang

0
caption : Gus Muhammad Fawait, Bendahara GP Ansor Jawa Timur. foto : istimewa.

SURABAYA, TelusuR.ID – Pembakaran Al Quran oleh pemimpin partai garis keras Denmark, Rasmus Paludan mendapat kecaman dari berbagai pihak. Tindakan itu dinilai bar bar dan tidak logis. Aksi demonstrasi pun terjadi di berbagai belahan dunia mengecam tindakan pembakaran Al Quran di Stockholm, Swedia tersebut.

Muhammad Fawait, Bendahara Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur ikut mengecam tindakan bar bar tersebut. Namun, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Chotib, Al Qodiri IV itu meminta masyarakat tetap tenang, tidak terprovokasi.

“Saya yakin umat muslim pasti marah kitab sucinya dibakar. Tapi saya minta masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing provokasi,” kata kader muda NU yang akrab disapa Gus Fawait itu, Rabu (25/1/2023).

Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini yakin tindakan provokatif itu usaha mencari simpati dan menarik perhatian publik, terutama kelompok garis keras di Eropa. Karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat Indonesia dan Jawa Timur menahan diri.

Gus Fawait melanjutkan, selama ini masyarakat Eropa selalu menggembar-gemborkan kebebasan beragama dan penghormatan terhadap hak asasi4 manusia. Karena itu apa yang terjadi di Swedia bertolak belakang dengan apa yang mereka kampanyekan selama ini.

“Saya kira pembakaran Al Quran di Swedia itu jauh dari potret warga Eropa yang menjunjung tinggi peradaban dan menghormati perbedaan. Jangankan orang beragama, seorang atheis saja tidak setuju dengan pembakaran kitab suci,” tegas Gus Fawait.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim ini meminta masyarakat tidak melakukan tindakan yang kontra produktif. Pihaknya mengajak masyarakat mempercayakqn saluran diplomatik terkait kasus ini.

Gus Fawait menambahkan, pihaknya juga mendapat informasi kalau Kementerian Luar Negeri RI telah memanggil Dubes Swedia di Jakarta. Hal itu tentu tidak sekedar untuk mendengar kronologi tapi pernyataan sikap Indonesia terkait insiden pembakaran Al Quran.

“Kita tunjukkan umat muslim Indonesia adalah orang-orang yang beradab. Mari kita serahkan kasus ini sesuai saluran diplomatik yang ada,” pungkas alumnus pascasarjana UGM tersebut. (*)

Silaturahmi Rizal Ramli – Habib Rizieq Berlangsung Gayeng

0
caption : Silaturahmi tokoh nasional, Dr. Rizal Ramli dengan Habib Rizieq Shihab berlangsung gayeng. foto : istimewa.

SURABAYA, TelusuR.ID – Tokoh Nasional Dr Rizal Ramli (RR) bersilaturahmi dengan Habib Rizieq Shihab (HRS) di Jakarta, 25 Januari 2023. Pertemuan itu berlangsung gayeng, layaknya dua sahabat lama.

Rizal mengaku mengenal Habib Rizieq sejak tahun 2000. Ia melihat sosok ulama tersebut konsisten memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks Negara Pancasila.

“Kadang-kadang keras tapi damai,” kata Rizal dalam keterangannya, Rabu (25/1/2023)

Rizal juga merupakan salah satu tokoh yang menandatangani piagam dari tokoh Tionghoa, almarhum Lieus Sungkharisma untuk Habib Rizieq. Piagam tersebut merupakan penghargaan atas perjuangan Habib Rizieq dalam menggalang persatuan umat demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam pertemuan itu, Rizal Ramli dan Habib Rizieq ingin menegaskan bahwa dalam negara yang sejak awal mengakui Bhineka Tunggal Ika, perbedaan-perbedaan agama, suku dan warna kulit seharusnya sudah selesai demi tujuan keadilan, kemakmuran dan kedamaian rakyat dan bangsa.

“Perbedaan-perbedaan itu justru harus menjadi kekayaan dan ikatan kuat kebangsaan kita,” pungkas mantan menteri di era Presiden Abdurrahman Wahid itu. (*)

Terkait pengelolaan scrap PT CJI akan didemo Tiga Desa
di Kecamatan Ploso

0

JOMBANG, TelusuR.ID – Rapat koordinasi yang digelar di pendopo Kecamatan Ploso pada Kamis siang 19 Januari 2023 dihadiri oleh forkopimcam, PT CJI, dan perwakilan 3 desa yaitu Desa Jatigedong, Ploso dan Pagertanjung terkait pengelolaan scrap (rosokan) dalam suasana cukup memanas. Hal ini diawali dengan pernyataan perwakilan dari ketua BPD Desa Jatigedong Nasibyanto atau yang akrab disapa Hendro. Hendro mengungkapkan, jika pengelolaan scrap lepas dari Desa Jatigedong, maka warga desa kami akan melakukan aksi demo besar-besaran.
“Keputusan rapat lembaga dan warga desa Jatigedong kemarin memutuskan, bahwa pengelolaan scrap harus tetap dikelola desa Jatigedong dan tidak boleh keluar. Mohon maaf sikap ini tidak bermaksud mengancam. Tapi jika sampai (pengelolaan scrap) lepas dari desa kami, maka kami warga jatigedong siap untuk melakukan aksi demo,” tegasnya.

Pernyataan Hendro ketua BPD Jatigedong ini langsung mendapatkan reaksi keras dari Kepala Desa Ploso Nining Permatasari. Dengan nada tinggi Kades yang biasa dipanggil Buk Ning ini merespon pernyataan Hendro yang terkesan arogan dan seolah pengelolaan scrap PT CJI mutlak sepenuhnya milik Desa Jatigedong ,”Kalau Desa Jatigedong siap demo, kami atas nama warga desa Ploso lebih siap lagi untuk menggelar demo,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Pagertanjung Bambang Pitono. Desa Pagertanjung sebagian wilayahnya masuk dalam komplek pabrik PT CJI, juga merasa memiliki hak yang sama dalam pengelolaan scrap.
“Kami Desa Pagertanjung juga menginginkan pengelolaan scrap. Karena ini merupakan aspirasi warga desa Pagertanjung,” ungkapnya.

Perlu diketahui, rapat koordinasi membahas soal pengelolaan scrap PT CJI kali ini diinisiasi atas permintaan dua desa, yaitu Desa Ploso dan Desa Pagertanjung. Kedua desa ini sama sekali belum pernah mendapakan kerjasama pengelolaan scrap seperti yang sudah dilakukan oleh desa Jatigedong. Nining Permatasari Kepala Desa Ploso juga menyampaikan sejarah kesepakatan sebelumnya yang dilakukan oleh kepala desa. Bahwa Desa Ploso dan Pagertanjung memiliki hak yang sama dalam pengelolaan scrap. “Ini adalah hak kami, karena berdirinya pabrik CJI juga di wilayah Desa Ploso, kenapa hanya Desa Jatigedong saja yang dapat hak pengelolaan scrap? Padahal dulu awal keluarnya scrap dari pabrik bisa terjadi karena adanya kesepakatan tanda tangan tiga kepala desa sebelumnya. Yakni Kades Ploso era Bapak Yunus, Kades Pagertanjung Ibu Sri dan Kades Jatigedong Pak Broto” jelasnya.

Sementara itu Kapolsek Ploso Kompol Darmaji menanggapi rencana desa yang akan melakukan demo. Mantan Kapolsek Megaluh dan Bandar Kedungmulyo ini meminta semua pihak dalam hal ini tiga desa yang hadir agar berkepala dingin dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
“Saya tidak melarang dan juga tidak menyuruh demo, karena menyampaikan pendapat dimuka umum diatur oleh undang-undang kami dari Polsek Ploso akan mengawal untuk menjaga kamtibmas. Akan tetapi, harapan kami, semua bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Supaya situasi keamanan di wilayah kecamatan ploso tetap kondusif,” jelasnya.

Sedangkan pimpinan PT. CJI Benny Efendy mengatakan, kerjasama pengelolaan scrap adalah bagian dari CSR perusahaan. Karena harganya di bawah harga pasaran. Sehingga harapannya ada keuntungan untuk desa yang ditunjuk, serta keuntungannya bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh desa pengelola scrap.
“Itu bagian dari CSR, kalau bisnis murni jelas perusahaan kami akan membuat tender bebas dengan harga penawaran tertinggi. Dan bukan penunjukan serta dengan harga di bawah pasar seperti yang telah dilakukan selama ini,” urai alumnus FTI jurusan Teknik Kimia ITS Surabaya ini.

Di penghujung rapat koordinasi, Camat Ploso Tridoyo Purnomo mengungkapka, akan menampung seluruh masukan dari warga tiga desa yang diwakili Pemdes masing-masing.
“Ini seperti rapat dengar pendapat jadi sementara kita tampung dulu usulan dari tiga desa yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut. Sehingga bisa mendapatkan hasil keputusan yang terbaik, nanti akan kita undang kembali,” ungkap mantan Camat Kudu.

Ketika ditanya sejumlah awak media, mantan ajudan Wakil Bupati Ali Fikri ini akan mengagendakanpertemuan kembali di Pendopo kecamatan Ploso. Sambil berseloroh alumnus STPDN angkatan X ini mengatakan, akan mencari hari yang baik.
“Saya akan cari wangsit dulu hari yang tepat, supaya pertemuan berikutnya ada titik temu dan bisa membuat keputusan yang terbaik,” ucap alumnus SMAN 1 Jombang.

Di tempat terpisah salah satu tokoh masyarakat Desa Ploso yang juga ketua LSM LPHM PANDAWA Cucuk Wahyu Riyanto mengungkapkan ada ketidakberesan dalam pengelolaan scrap yang saat ini masih dikelola Bumdes Jatigedong. Bahkan temuan pria yang akrab dipanggil Cucuk ini terdapat penyelewengan pada pengeluaran sebesar 588 juta rupiah pada tahun 2020. Bahkan ia sudah mendapatkan 11 kali Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Unit Tipikor Satreskrim Polres Jombang. Sampai detik ini Cucuk masih menunggu hasil auditor Inspektorat Jombang yang akan diserahkan ke Polres Jombang. “Biar adil dan untuk menjaga kondusifitas wilayah kecamatan Ploso sudah seharusnya pengelolaan scrap itu harus dikelola bergantian atau gilir kacang oleh tiga desa. Karena sama-sama punya wilayah berdirinya pabrik PT CJI. Dan Desa Jatigedong harus legowo untuk dikelola bergiliran jangan serakah, apalagi selama ini pengelolaan scrap Jatigedong selalu bermasalah, seperti yang pernah saya laporkan ke polres Jombang pada 24 Mei 2021 terkait dugaan penyimpangan pengelolaan scrap oleh Bumdes Jatigedong,” urainya.

( mu’in )

Bentuk kepedulian sesama, Polisi di Jombang bagi – bagi
nasi bungkus

0

JOMBANG, TelusuR.ID – Sebagai bentuk kepedulian serta mendekatkan diri pada Masyarakat, Polwan Polres Jombang membagikan ratusan nasi bungkus kepada juru parkir dan tukang becak yang dibeli dari sejumlah pedagang kaki lima di Jalan Protokol Kota Jombang.

Kasihumas Polres Jombang Iptu Putut Yuger Asmoro mengungkapkan, kegiatan bakti sosial itu bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

Pembagian nasi bungkus itu menyasar di lima titik, di antaranya sepanjang Jalan KH. Wakhid Hasyim, Simpang Empat RSUD Jombang, Depan Stasiun Kereta Api serta Simpang Tiga Pabrik Gula Jombang.

“Selama pandemi ini, banyak masyarakat yang terdampak. Dari situ, kami membeli makanan berupa nasi bungkus dari Pedagang Kaki lima untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti pengayuh becak, juru parkir, pemulung dan masyarakat yang melintas,” kata Iptu Yuger, Selasa, (24/1/2023).

Ia menjelaskan, sebelum kegiatan berbagi itu dilakukan, anggota terlebih dahulu berbelanja ke pelaku UMKM seperti PKL yang jualan nasi bungkus. Hasil pembelian itu kemudian dibagikan pada masyarakat yang membutuhkan.

Menurut dia, program membeli dari Pedagang kaki lima tersebut merupakan bagian dari membantu pemerintah dalam menggairahkan atau pemulihan ekonomi masyarakat Jombang.

“Selain itu juga bertujuan sebagai ladang amal dan ibadah dengan berbagi kepada sesama,” jelasnya.

Tak hanya itu, menurut Iptu Yuger maksud dan tujuan berlanjutnya program itu juga menjalankan tugas polri sebagai mitra masyarakat.

“Selain itu, agar masyarakat merasakan keberadaan kami dalam berupaya melindungi mengayomi dan melayani masyarakat. Karena Polisi adalah mitra masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, pihaknya berupaya jika kegiatan tersebut dapat menjadi inspirasi dan inovasi untuk pihak lain sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan kegiatan tersebut tetap mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes).

( mu’in )

Bentuk Sekretariat Bersama, Bukti Koalisi Gerindra – PKB Tetap Solid

0

SURABAYA, TelusuR.ID – Pasca deklarasi koalisi pilpres Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa di Sentul, Bogor pada 13 Agustus 2022, koalisi tersebut sempat diterpa isu perpecahan. Prabowo Subianto, ketua umum Partai Gerindra dan Gus Muhaimin, ketua umum PKB terlihat jalan sendiri-sendiri.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur, Muhammad Fawait menampik kabar perpecahan koalisi Gerindra – PKB. Menurut pria yang akrab disapa Gus Fawait itu, koalisi Gerindra – PKB tetap solid. Hal itu dibuktikan dengan dibentuknya Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra – PKB di Jakarta pada 23 Januari 2023.

“Dengan terbentuknya Sekber Gerindra – PKB, bukti koalisi ini konkret. Kami tetap solid menuju pilpres 2024,” tegas Gus Fawait, Senin (23/1/2023).

Bendahara DPD Partai Gerindra Jatim ini mengungkapkan, pasca terbentuknya Sekber Gerindra – PKB di tingkat pusat, akan dibentuk pula Sekber Gerindra – PKB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ini dilakukan untuk menyelaraskan langkah antara sekber pusat dengan yang di bawah.

Terbentuknya sekber ini juga menambah semangat kader dari kedua partai, baik Gerindra mau pun PKB. Sebab mereka memiliki kandidat capres dan cawapres di pilpres mendatang.

“Kami sami’na wa atho’na dengan DPP. Karena itu, kami akan tindaklanjuti pembentukan Sekber di tingkat pusat dengan membentuk Sekber di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” terang Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) itu.

Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif Jawa Timur versi Forkom Jurnalis Nahdliyin ini menjelaskan, sebagai menteri Prabowo Subianto selalu tunduk dan patuh pada Presiden Joko Widodo. Hal itu dibuktikan, beliau tak pernah melakukan aktifitas kepartaian di tengah waktu kerja.

Gus Fawait melanjutkan, kalau pun ada waktu libur atau cuti bersama, jarang digunakan beliau untuk aktifitas partai. Beliau hanya menyempatkan diri bersilaturahmi dengan ulama dan habaib yang sudah lama ia kenal.

“Komitmen Pak prabowo untuk tidak menggunakan jam kerja untuk kegiatan partai, benar-benar beliau pegang. Makanya praktis beliau belum berkampanye seperti calon lainnya. Tapi alhamdulillah, elektabilitasnya tetap tinggi,” pungkas kader GP Ansor tersebut. (*)

PPDI Jombang kompak menghadiri
SILATNAS ke 3
di JAKARTA

0

JOMBANG, TelusuR.ID – Perangkat Desa Kabupaten Jombang yang tergabung dalam wadah Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berencana berangkat ke Jakarta menghadiri acara silaturahmi nasional (silatnas) yang ke tiga (3).

Dalam acara silatnas PPDI yang ke tiga (3) ini tampak ada yang istimewa , karena di samping melakukan silahturahmi akbar , para perangkat Desa ini juga ingin menyampaikan aspirasi penolakan terhadap rekomendasi audensi DPP APDESI No 094/B/DPP-APDESI/X/2022 , khusus nya pada point no 4 yang berbunyi .
“Masa jabatan Perangkat Desa sama dengan Masa jabatan Kepala Desa . rekomendasi nya sembilan (9) tahun”.

Tentu hal tersebut di tolak keras oleh semua Perangkat Desa seluruh Indonesia karena berdasarkan UU Desa No 6 tahun 2014 pasal 53 di jelaskan bahwa masa jabatan perangkat Desa sampai usia 60tahun .
Guna memperjuangkan hak nya itulah perangkat Desa se Indonesia yang tergabung dalam wadah PPDI akan menyampaikan aspirasi pada saat silatnas yang ke 3 di Jakarta .
PPDI kabupaten Jombang juga sudah mempersiapkan semua anggota nya untuk berangkat ke Jakarta . Hal ini seperti di tuturkan oleh Teguh Wahyudi ketua PPDI kabupaten Jombang pada minggu (22-01-2023) di rumahnya Desa Bawangan Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Jawa Timur .

” Kemarin pada hari sabtu (21-01-2023) kami bersama seluruh pengurus PPDI Jombang melakukan rapat terakhir di Kantor sekretariat PPDI Kabupaten Jombang yang berada di Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan , membahas persiapan pemberangkatan teman-teman ke Jakarta untuk menghadiri silatnas yang ke 3″, kata Teguh

Sekretaris Desa Bawangan ini juga menyampaikan rencana pemberangkatan anggota PPDI Kabupaten Jombang untuk menghadiri silatnas di Jakarta .

“Persiapan kami sudah matang rencana titik kumpul pemberangkatan di alun-alun Jombang pada hari selasa (24-01-2023) kita mulai dengan apel pemberangkatan sekitar jam 13.00wib , rencana kontingen dari Jombang ada sekitar 17 Bus dengan kalkulasi sekitar 850Perangkat Desa dan kami berharap Ibu Bupati atau yang mewakili bisa memberangkatkan kami semua . Kami di jakarta cuma 1hari malamnya langsung balik karena kami juga punya tanggung jawab untuk tetap melayani masyarakat , maka dari itu kami tidak bisa berlama-lama di Jakarta”, ungkap Teguh

Ketua PPDI Jombang ini juga menambahkan .

” Menurut informasi yang kami dengar dari Jawa Timur saja ada sekitar 199 bus dan ada sekitar 12elf sedangkan di tingkat nasional info akan ada kurang lebih sekitar 2000an Bus , dan sekitar 120,000an perangkat Desa yang hadir tentu nya ini jumlah yang besar , rencana titik kumpul awal di sekitaran Monas dan Masjid Istiqlal “, urainya

Terkait pembiayaannya Teguh Wahyudi menjelaskan .

” Karena ini merupakan perjuangan kami bersama untuk pembiayaan kegiatan ini murni dari urunan kami semua artinya anggaran nya dari swadaya kami sendiri .
Saya mewakili teman-teman PPDI Kabupaten Jombang mohon doa restunya agar apa yang kami perjuangkan bisa sukses dan keberangkatan kami ke Jakarta hingga balik ke Jombang agar selalu di berikan keselamatan oleh Alloh SWT , dan kami juga mengucapkan terimakasih kepada semuanya yang mendukung perjuangan kami ini” Pungkas Teguh Wayudi .

( mu’in )

Intimidasi dan kekerasan FISIK dialami seorang WARTAWAN di SPBU

0

JOMBANG, TelusuR.ID – Kekerasan dan Intimidasi terus menimpa pada para wartawan di Jombang . Kali ini dilakukan oleh oknum karyawan sebuah SPBU di Jogoloyo Sumobito , yang diduga karyawan itu kesehariannya sebagai mekanik di SPBU tersebut .

Tanpa alasan yang jelas karyawan SPBU itu melakukan pemukulan kepada salah satu Wartawan media online , yang saat itu menanyakan keberadaan Yudi yang merupakan manager SPBU tersebut.

Peristiwa ini terjadi pada Kamis (19/1/2023) sekitar jam 13.30 wib di SPBU yang berada di Dusun Dusun Mojo kuripan Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Jawa Timur .

ED Wartawan korban pemukulan dan intimidasi karyawan SPBU ketika di temui di rumah nya menceritakan , bahwa sebenarnya tujuan Nya dan istrinya mampir ke SPBU itu hanya untuk mengisi BBM sepeda motor nya .

“Tujuan Saya dan istri ke situ sebenarnya hanya untuk mengisi bensin motor saya “, jelas ED

” Akan tetapi karena antrian nya panjang istri Saya mengajak istirahat dulu , karena istri saya juga mau ke toilet , ketika mau pergi ke toilet istri saya berpesan ke Saya agar menanyakan keberadaan Pak Yudi Manager SPBU tersebut , yang memang kami berdua mengenalnya “, urai ED

Lebih rinci nya ED menceritakan awal terjadi pemukulan terhadap dirinya .

” Karena mendapat pesan dari istri Saya untuk menanyakan keberadaan Pak Yudi , Saya mencoba bertanya ke salah Karyawan SPBU yang berada di dekat Saya , akan tetapi gak tahu masalah nya apa Karyawan tersebut malah marah-marah dan ngomel-ngomel gak karuan , dan ketika saya mencoba menjelaskan maksud saya , tiba-tiba karyawan tersebut memukul rahang Saya dengan dan saya langsung Jatuh”. Tegas ED

Merasa kesakitan dan terima dengan perlakuan oknum Karyawan SPBU terdekat ED bersama istri nya di temani Yusuf Asobi Ketua DPD IWOI (Ikatan Wartawan Online Indonesia) Kabupaten Jombang , sepakat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumobito , karena memang tkp nya berada di wilayah Sumobito .
Dengan LP/B/06/I/2023/SPKT/Polsek Sumobito/RES JOMBANG/POLDA JATIM .
Tertanggal 19 Januari 2023 .

Sedangkan Yusuf atau yang lebih di kenal dengan panggilan Sobi Ketua DPD IWOI Kabupaten Jombang , ketika di mintai pendapat nya menyampaikan .

“Memang ironis sekali apa yang di alami teman-teman Wartawan di lapangan , ketika mereka investigasi untuk mencari keterangan sering kali teman-teman ini harus berhadapan dengan berbagai kepentingan di situlah rawan terjadi konflik “, jelas Sobi

Ketua DPD IWOI Jombang ini juga berpesan .
” Melihat kenyataan seperti itu Saya berharap teman-teman bisa lebih bijak ketika terjun ke lapangan dan terutama Saya berpesan agar selalu berhati-hati , karena keluarga di rumah selalu menunggu ke pulangan kita”. Pungkas Asobi

Bu Sri isteri korban pemukulan mengatakan,
“Bahkan setelah itu ada beberapa orang kalau nggak salah ada 4 – 5 orang mendekati saya mau mengeroyok atau memukul. Intinya beberapa orang ini mau mengeroyok. Anehnya dalam peristiwa ini tidak ada satupun orang yang melerai dan membantu saya, ” tutur bu Sri.

“Bahkan saya berteriak minta tolong agar dibantu dan dilaporkan ke polisi tetapi tidak ada yang menggubris permintaan tolong saya, ” ungkap bu Sri.

“Dari pada terjadi keributan setelah sadar saya bergegas meninggalkan SPBU Jogoloyo Sumobito, kemudian melaporkan masalah pemukulan ini ke Polsek Sumobito,” pungkasnya. (Red*/Psd/bersambung).

( mu’in )

Wanita pengedar sabu berhasil diringkus Satresnarkoba Polres Jombang

0

JOMBANG, TelusuR.ID – Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Jombang Polda Jatim berhasil menangkap pengedar narkoba di sebuah rumah Desa Sumobito, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Penggerebekan di dalam rumah di Sumobito pada Senin (16/1/2023) sekitar 12.30 WIB. Tiga orang ditangkap di tempat itu.

Tiga orang pelaku yang diduga pengedar yakni EN (32), perempuan warga Desa Tawangsari, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Kemudian IZ (46) warga Desa Badas dan SUG (23) warga Desa Badas, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang.

Kasatresnarkoba Polres Jombang AKP Komar Sasmito mengatakan, awalnya polisi mendapat informasi jika EN sedang berada di dalam sebuah rumah di Sumobito yang diduga melakukan transaksi sabu.

“Tersangka EN merupakan Target Operasi (TO),” ujar AKP Komar Sasmito, Kamis (19/1/2023).

Informasi tersebut ditindaklanjuti petugas reserse narkoba dengan melakukan proses penyelidikan di sekitar lokasi. Ternyata, informasi masyarakat itu benar.

Polisi langsung menggerebek dan menangkap EN di dalam rumah. Wanita asal Mojokerto tersebut tak berkutik ketika dilakukan penggeledahan dan ditemukan sejumlah barang bukti sabu-sabu.

Yakni 7 paket sabu dengan total berat kotor 5,55 gram dan berat bersih 4,29 gram. Lalu 1 paket timbangan elektrik, kartu ATM BRI dan HP yang diduga dipakai alat transaksi.

“Tersangka diduga mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu,” ujar Kasatresnarkoba Polres Jombang.

AKP Komar mengungkapkan, pada saat dilakukan penangkapan terhadap EN, di dalam rumah itu juga terdapat IZ dan SUG yang sedang pesta sabu-sabu. Keduanya pun langsung diamankan.

“Sewaktu dilakukan penangkapan tersangka EN, Kedua tersangka tersebut sedang pesta sabu di dalam rumah di Desa Sumobito Kecamatan Sumobito,” katanya.

Adapun barang bukti yang disita dari IZ dan SUG yakni 1 pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 1,50 gram; 1 botol plastik terangkai sedotan plastik; 1 tutup botol terangkai sedotan plastik; 1 korek api dan dua unit ponsel.

“Ketiga tersangka melanggar UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,” pungkasnya.

Terpisah, Kapolres Jombang AKBP Moh Nurhidayat menegaskan pihaknya berkomitmen tidak memberi ruang terhadap para pengedar narkoba di Kota Santri ini. Sebab, Narkoba dapat merusak generasi bangsa yang harus diperangi.

“Pemberantasan peredaran narkoba merupakan komitmen kami. Kami berharap masyarakat juga turut aktif menginformasikan jika mengetahui adanya peredaran narkoba di lingkungan sekitarnya,” ujar AKBP Moh Nurhidayat.

( mu’in)

New Simpang Tiga (27): KIAN BERSIMPANG-SIMPANG DAN JAUH API DARI PANGGANG

0

JOMBANG, TelusuR.ID     –     Melelahkan. Seorang Sumber menyebut, mengikuti pola pikir dan gaya penyelesaian kasus simpang tiga yang diterapkan Pemkab, sungguh sesuatu yang melelahkan.

“Bagaimana tidak melelahkan, wong mindsetnya tidak jelas. Antara taktik perang dan sikap gamang hanya beda-beda tipis. Pada akhirnya tidak hanya melelahkan, tapi membosankan. Publik hanya disuguhi retorika, “tegas Sumber berlatar pegiat LSM.

Hari ini, tuturnya, setelah semua janji dan harapan di obral ke tengah publik, nyaris tidak satu pun terjadi progres yang mengabarkan kasus bakal segera selesai. Sebaliknya, “Perjalanan kasus kian bersimpang-simpang, dan api kian jauh dari panggang, “ucapnya beriring geleng kepala.

Ia lantas menunjuk dua peristiwa penting yang terjadi pada pekan ketiga Januari ini. Menurutnya, dua peristiwa itu telah mengabarkan sebentuk potret penyelesaian kasus yang kian jauh dari kata selesai. Setidaknya, tidak terjadi dalam waktu dekat.

Yakni belum terbitnya SK Bupati tentang tarif baru ruko paska temuan LHP BPK (atau masa sewa ruko tahun 2023 dan seterusnya), sehingga praktik pembiaran berpotensi terulang dan bakal memicu terjadinya blunder.

Juga, upaya penyelesaian kasus melalui jalur penegakan hukum (pidana) untuk menghadirkan atmosfir ‘ancaman’ bagi penghuni yang menolak bayar, yang nampaknya belum seluruhnya efektif.

Sumber menegaskan, efek jera yang diharapkan itu belum terjadi pada penghuni. Catatan terakhir jalur penegakan hukum menegaskan, tutur Sumber, dari total piutang sewa ruko yang mencapai Rp 5,2 milyar itu hanya mampu tertagih kurang dari 20 persen.

Kecuali mantan Sekdakab Jombang (melalui suaminya Taufikurrahman) yang tercatat melakukan pelunasan sewa, dari 55 penghuni, bahkan hanya 2 orang saja yang bersedia teken pernyataan sanggup bayar. “Memang ada progres. Tapi secara keseluruhan, efek jera itu tidak terjadi, “ujar Sumber.

Yang lebih membingungkan, tuturnya, penegakan hukum oleh Kejari yang diharapkan bisa berlangsung tegak lurus, ternyata kinerjanya tidak mampu dijangkau logika awam. Tentu penyidik tidak perlu mengumbar strategi penanganan perkara ke publik, sergahnya, namun ketertutupan yang terlalu lama bisa menjadikan awam gagal paham.

“Ini sudah masuk hari ke 18 perkara simpang tiga ditangani Pidsus. Namun penetapan tersangka belum juga dilakukan. Tentu penyidik punya argumen dan strategi soal penangan perkara, namun proses yang terkesan berjalan lambat itu membuat publik gagal paham atas apa yang dicari dan dibutuhkan tim pidsus, “ucapnya.

 

Disisi lain, Sumber menilai, tampaknya Pemkab terlalu larut dalam uforia penanganan perkara oleh Kejaksaan tapi abai terhadap domain yang menjadi tanggungjawabnya.

“Kejaksaan hanya menangani dugaan kerugian negara yang menjadi temuan BPK saja. Itu artinya Kejaksaan hanya fokus pada rentang sewa 2017 hingga 2021. Sedang untuk sewa selanjutnya, itu murni domain Pemkab. Tapi yang terjadi, Pemkab cenderung tidak melakukan apa-apa. Penerbitan SK tarif baru sewa ruko belum dilakukan. Sehingga praktik pembiaran berpotensi terulang sebagaiman awal kasus ini pecah, “ujarnya.

Jika Pemkab ogah disebut gamang dalam bersikap, tegas Sumber, seharusnya masuk 2023 ini Pemkab mengambil langkah tegas berupa pengosongan ruko dari penghuni.

“Ini penting untuk mempertegas status quo. Pertimbangannya, karena Pemkab tidak mungkin memungut retribusi sewa ruko tahun 2023 seiring belum terbitnya SK Bupati tentang tarif baru sewa ruko, “ucapnya.

“Jika langkah tegas dalam bentuk pengosongan ruko itu pada akhirnya memicu aksi gugatan ke pengadilan, itu hanya sebentuk konsekuensi. Dan itu hal biasa. Tapi poin pentingnya adalah Pemkab sudah mengambil tindakan tegas dan terukur, dan terpenting tidak gamang lagi, “ucapnya. (red/laput/udin).

Golkar Sidoarjo Buka Kantor untuk Nahdliyin Transit

0

SIDOARJO, TelusuR.ID – Resepsi puncak 1 Abad Nahdlatul Ulama akan digelar di stadion Delta Sidoarjo pada Selasa, 7 Februari 2023. Momentum akbar itu diprediksi dihadiri 1 juta nahdliyin dari seluruh nusantara.

Adam Rusydi, Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo menyambut suka cita peringatan 1 Abad NU yang dilaksanakan di Sidoarjo. Pihaknya akan membuka kantor Golkar Sidoarjo untuk nahdliyin transit, sebelum menuju stadion Delta Sidoarjo.

“Kami membuka kantor Golkar Sidoarjo untuk nahdliyin transit dan beristirahat. Kami juga sediakan makan dan minum untuk para nahdliyin. Insya Allah, kami sediakan pula layanan pijat gratis,” kata anggota DPRD Jatim itu, Senin (16/1/2023).

Adam mengakui kantor DPD Partai Golkar Sidoarjo letaknya strategis di pinggir jalan raya. Jaraknya pun hanya 1 kilometer dari stadion Gelora Delta Sidoarjo, sebagai tempat resepsi puncak 1 Abad NU.

Karena itu, pihaknya mempersilahkan para nahdliyin mampir ke kantor DPD Golkar Sidoarjo untuk beristirahat dan melepas lelah. Menurutnya, ini momen besar dengan jumlah massa yang besar pula. Karena itu perlu partisipasi banyak pihak.

“Kami yakin panitia akan melayani nahdliyin yang datang ke peringatan 1 Abad NU dengan maksimal. Kami sekedar membantu ikut melayani,” ujar Adam merendah.

Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif 2022 versi Forkom Jurnalis Nahdliyin ini mengatakan, gelombang massa nahdliyin yang hadir di Sidoarjo tidak sekedar menyaksikan peringatan 1 Abad NU. Mereka akan berdoa bersama dengan jutaan nahdliyin untuk keselamatan bangsa.

Adam melanjutkan, kedatangan para nahdliyin itu membawa kekuatan spiritual dan energi positif. Tentu ini menjadi berkah tersendiri bagi Sidoarjo sebagai tuan rumah.

“Insya Allah, kedatangan para nahdliyin dari penjuru nusantara ini membawa berkah bagi Sidoarjo. Selain membawa energi positif, kedatangan mereka akan membawa berkah bagi pelaku UMKM. Tentu akan ada perputaran uang yang besar di Sidoarjo,” pungkas anggota Komisi E DPRD Jatim tersebut. (*)