JOMBANG, TelusuR.ID     –     LSM MRJ (Majelis Rakyat Jombang) melayangkan surat somasi I (kesatu) kepada Pemkab dan Kejari Jombang, Jumat (28/01/2023). Somasi dilakukan karena kinerja kedua instansi dinilai jauh dari kata memuaskan.

Rencananya, somasi kedua dan ketiga bakal dilayangkan pada pekan berikutnya menyusul tindakan yang diambil kedua instansi. Hingga pada puncaknya, LSM MRJ akan membawa urusan ke tahap lebih serius yaitu pelaporan hukum.

Lebih khusus, somasi dilakukan karena Pemkab dan Kejari Jombang dianggap tidak serius dalam penuntasan kasus ruko simpang tiga. “Sejak kasus ditangani pidsus, hingga hari ini belum ada perkembangan yang signifikan, “tegas Sadad, Sekretaris MRJ.

Ditemui dikantornya jalan Seroja 103 Jombang, Senin (30/01/2023), Sadad mengungkap maksud dari perkembangan signifikan itu yakni belum dilakukan penetapan tersangka atau sedikitnya penerbitan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) oleh Pidsus terkait kasus simpang tiga.

“Untuk sebuah kasus publik yang terbilang akut karena praktik pembiaran yang begitu masif, kinerja Kejari Jombang terkait penanganan kasus simpang tiga cenderung tidak jelas dan terkesan bertele-tele, “ujar Sadad.

Ukurannya, kata Sadad, hingga rentang bulan Januari habis atau dengan kata lain sudah satu bulan berkas berada di tangan Pidsus, tercatat belum ada penjelasan apapun kepada publik terkait perkembangan penanganan kasus.

“Masyarakat Jombang dibuat gagal paham oleh Kejari dengan sikap diamnya. Seharusnya ada progres yang disampaikan ke publik sekalipun bukan sebentuk penetapan tersangka atau sekedar guliran SPDP. Sehingga publik tahu duduk persoalan sebenarnya, dan bukannya malah diam seperti ini, “ujar Sadad.

Ditambah lagi, lanjutnya, kasus ini sudah berlangsung selama 7 tahun dan sudah sedemikian menyita perhatian publik Jombang, sehingga memicu keterdesakan cukup tinggi untuk segera diselesaikan. “Ada rasa keadilan yang sepertinya sengaja disepelekan, “tuturnya.

Sementara itu, lanjut Sadad, hingga memasuki tahun ke 7 guliran polemik, sikap Pemkab terkait penuntasan kasus ruko simpang tiga masih terbilang sama. Yakni belum beranjak dari aura kegamangan dan keraguan dalam menentukan sikap.

Hari ini, kata Sadad, dimana Pemerintahan Mundjidah-Ramba sudah mencapai puncak masa bakti (tinggal 8 bulan lagi), nampak belum muncul dobrakan yang signifikan dari Pemkab. Kecuali hanya menyerahkan kasus ke pihak kejaksaan, tuturnya, sejauh ini Pemkab terbilang tidak melakukan tindakan dengan bobot ekskutoral.

“Nyaris tidak bisa dipercaya Pemkab yang memiliki segalanya itu dengan gampang menyerahkan kasus ke kejaksaan. Justru untuk beberapa alasan, sikap seperti itu cenderung merupakan bentuk cuci tangan atau sikap menghindar dari resiko, “ujarnya.

Sadad menilai, Pemkab yang merupakan simbol Pemerintahan dan sekaligus simbol negara yang dilengkapi dengan instrumen kekuasaan, tidak seharusnya memilih sikap lari dari panggung. “Atas nama perundangan, seharusnya Pemkab tidak perlu ragu mengambil paksa ruko simpang tiga dari tangan penghuni. Tapi faktanya hal itu tidak pernah dilakukan, “tegas Sadad.

Tentu akan muncul ekses dan resiko yang tak terhindarkan. Salah satunya adalah kemungkinan pihak penghuni melayangkan aksi gugatan. Dan jika itu yang terjadi, tandas Sadad, sebenarnya itu hal biasa dan lebih merupakan sebentuk harga perjuangan.

“Gugatan itu hal biasa. Kenapa harus takut? Apalagi ini soal penegakan supremasi dan wibawa Pemkab? Kegamangan sikap tidak perlu terjadi karena Pemkab memiliki segalanya. Dari tenaga ahli urusan hukum, satpol PP, hingga kesediaan anggaran, semua dikantongi Pemkab. Jadi tidak ada alasan untuk memilih gamang kecuali berniat cuci tangan dan menghindar dari resiko, “urai Sadad.

Karena itu, tegas Sadad, pada puncak somasi nanti, LSM MRJ akan menyeret Pemkab ke ranah hukum atas dugaan tindak pembiaran serta indikasi menghilangkan aset daerah. “Termasuk Kejaksaan, kita akan melaporkan ke Komisi Kejaksaan atas kinerjanya yang bertele-tele, “tandasnya. (red/laput/udin).

JOMBANG, TelusuR.ID     –     Menyikapi penyelesaian kasus ruko simpang tiga yang kian bertele-tele dan malah memicu kompleksitas baru, Aliansi LSM Jombang yang merupakan gabungan 4 LSM yaitu KOMPAK, Almatar, LPKRI BAI, dan POSPERA, akan mengelar aksi turun jalan pada hari Kamis (02/02/2023).

Demo akan dimulai dari kantor Pemkab, kemudian dilanjut ke gedung wakil rakyat, dan akan berakhir di kompleks ruko simpang tiga. “Dari simpang tiga kita lanjut ke kantor Kejaksaan, bukan untuk demo, tapi mengirim surat audensi kepada Kajari Jombang, “tegas Aan Teguh Prihatno, Ketua LSM POSPERA (Posko Perjuangan Rakyat) kepada Telusur.id, Selasa (31/01/2023).

Sebagaimana release aksi yang disampaikan kepada wartawan, aksi turun jalan oleh Aliansi LSM Jombang itu mengusung 4 tuntutan. Yakni, (1) Meminta Pemkab berani bertindak tegas untuk melakukan penutupan ruko simpang tiga. (2) Meminta Pemkab tidak melakukan perpanjangan kontrak dengan kelompok penyewa lama.

(3) Meminta Pemkab tidak menerbitkan kontrak baru dengan pihak penghuni sebelum masalah audit temuan BPK terselesaikan. Serta, (4) Meminta agar ruko simpang tiga secepatnya dikosongkan dari penghuni.

Ketua LSM KOMPAK Jombang Lutfi Utomo yang didaulat sebagai koordinator aksi menegaskan, keputusan menggelar aksi turun jalan pada hari Kamis itu sedikitnya dipicu oleh 2 hal.

Yakni proses penanganan perkara oleh Kejari Jombang yang terkesan bertele-tele dan jauh dari makna tegak lurus. Serta melihat sikap Pemkab yang cenderung bergantung kepada Kejaksaan tanpa dibarengi upaya inisiasi yang mengarah pada penyelesaian kasus.

“Setelah deadline pada penghujung 2022 lalu terbukti piutang penghuni hanya mampu tertagih kurang dari 20 persen, hingga saat ini Pemkab nyaris tidak melakukan apa-apa dan malah cenderung pasif soal penyelesaian ruko simpang tiga, “tegas Upik, panggilan akrab Lutfi Utomo, kepada wartawan.

Yang mengerikan, tandas Upik, untuk masa sewa ruko tahun 2022 dan 2023 dipastikan tidak tertagih karena piutang lama belum terlunasi. “Logikanya tidak mungkin terbayar. Sehingga status penghuni pada 2022 dan 2023 terbilang liar, dan itu artinya terjadi pengulangan praktik pembiaran oleh Pemkab, “urainya.

“Karena itu demi memastikan kasus tidak berlangsung berlarut-larut dan berhenti sebatas obral retorika dan janji manis belaka, Aliansi LSM Jombang dengan tegas meminta Pemkab berani melakukan penutupan ruko. Itu poin pentingnya, “tegas Upik.

Terhadap kemungkinan bakal muncul.ekses dan resiko hukum atas penutupan ruko yang mungkin dilayangkan pihak penghuni, tegas Upik, itu hal biasa yang tidak perlu dirisaukan dan itu hanya sebentuk harga yang harus dibayar kaitannya dengan penegakan supremasi dan wibawa Pemkab. “Memangnya kalau digugat terus kiamat? “Upik bernada satir.

Sementara kaitannya demo juga dialamatkan ke gedung wakil rakyat, tegas Upik, ini lebih kepada bentuk bahwa anggota dewan juga harus bertanggungjawab secara moral atas kasus yang berlangsung. Bukan sekedar menerbitkan rekom pansus, tapi anggota dewan juga perlu partisipatif dalam tindakan terukur demi menyelamatkan aset rakyat.

Hingga berita ini ditulis, Selasa (31/01/2023), surat pemberitahuan demo oleh Aliansi LSM Jombang sudah dikirim ke Polres Jombang. “Sebagai rakyat Jombang, kita sudah bosan dengan janji manis dan retorika yang muter-muter. Situasi ini harus diakhiri. Dan Pemkab harus bernyali menutup ruko, serta jangan lagi bersembunyi di ketiak Kejaksaan, “sorot Aan, Ketua LSM POSPERA. (red/laput/udin)

JOMBANG, TelusuR.ID     –     Kinerja BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) ‘Aneka Usaha’ Milik Pemerintahan Desa Jatigedong, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, mulai dipertanyakan warga setempat.

Terutama soal pengelolaan keuangan hasil olah scrab (limbah rosok) dari PT CJI Ploso. Ini karena selama 10 tahun mengelola scrub, hasilnya terbilang tidak jelas dan jauh dari kata transparan.

Selain memantik laporan polisi oleh LSM LPHM Pandawa yang saat ini menunggu jadwal gelar perkara oleh Satreskrim Polres Jombang, dugaan praktik pat gulipat oleh oknum pengurus BUMDes Aneka Usaha juga jadi sorotan warga.

Dari informasi yang dihimpun, secara umum warga desa Jatigedong merasa tidak mendapatkan manfaat dari hasil olah scrub selama 10 tahun. Warga bahkan merasa bahwa pundi-pundi hasil pengolahan scrub hanya “dinikmati” oleh oknum tertentu.

Salah satu warga Jatigedong sebut saja Samirin (bukan nama sebenarnya), dengan kepolosannya menyebut pihak yang diuntungkan dari pengelolaan scrub PT CJI adalah pihak Pemerintahan Desa dan pengurus BUMDes.

“Opo cak, seng penak lan makmur yo cuma pamong ambek pengurus BUMDes. Wong koyok awak dewe Iki pancet ae, nek gak mreman gak mangan (apanya cak, yang enak dan makmur itu ya cuma Pemerintahan Desa dan pengurus BUMDes. Orang kayak kita ini tetap harus jadi buruh untuk bisa makan), “ujarnya.

Senada dengan Samirin, PW yang merupakan petugas RW Desa Jatigedong juga menegaskan hal serupa. Ia bahkan mengaku tidak percaya lagi dengan pengurus BUMDes.

“Selama ini saya dan warga sekitar belum pernah menikmati hasil dari scrub. Semua serba tertutup dan hanya dikuasai orang-orang tertentu. Saat ini sepertinya kegiatannya sedang beku. Dan saya pribadi sudah tidak percaya dengan pengurus BUMDes saat ini, “tegas PW kepada Telusur.id.

PW menegaskan, selama 10 tahun pengelolaan scrub dari PT CJI sempat diwarnai kejanggalan. Salah satunya soal dugaan penyelewengan Rp 588 juta dana scrub yang hingga hari ini belum jelas rimbanya.

“Saat ini, kinerja pengurus BUMDes sangat tidak jelas. Tidak ada keterbukaan. Mereka tidak layak jadi pengurus dan seharusnya dirombak total, “imbuhnya dengan nada kecewa.

Sebelumnya, Beni Kepala Divisi Administrasi PT CJI Ploso menegaskan, bahwa pengelolaan scrub (limbah rosok) yang dipercayakan kepada BUMDes Aneka Usaha Desa Jatigedong adalah sebentuk CSR perusahaan.

Selain sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar atas dampak kegiatan produksi yang dilangsungkan perusahaan, pendistribusian scrub ke BUMDes juga tidak dilakukan lelang dengan harapan warga sekitar bisa meraup keuntungan lebih.

Hingga berita ini ditulis, Kamis (25/01/2023), konfirmasi dari pengurus BUMDes Aneka Usaha Desa Jatigedong serta pihak Pemerintahan Desa belum berhasil dikantongi. Upaya konfirmasi akan terus dilakukan dan hasilnya akan disajikan pada berita edisi berikutnya untuk memenuhi aspek keberimbangan berita. (Muin)

JOMBANG, TelusuR.ID     –     Kabupaten Jombang kini memiliki 5 gedung Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) setelah 4 gedung Puskeswan yang baru dibangun dan direhab telah selesai dan diresmikan oleh Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab, Rabu (25/01/2023).

Empat gedung baru itu adalah Puskeswan Diwek, Puskeswan Mojoagung, Puskeswan Ploso, dan Puskeswan Ngoro.

Peresmian yang dipusatkan di Puskeswan Diwek di Desa Keras tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Wignyo Handoko, Kepala Dinas Peternakan Jombang Agus Susilo Sugioto, Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Perikanan Nur Kamalia, Camat beserta Forkopimcam Kecamatan Diwek, Kades Keras beserta seluruh Perangkat Desa.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Jombang, saya mengapresiasi adanya rehabilitasi sarana fisik pusat kesehatan (Puskeswan) dan pelaksanaan kegiatan stake holder peternakan sebagai upaya untuk mencegah segala penyakit yang saat ini terus mengancam sektor peternakan, “tutur Bupati membuka sambutan.

Menurut Bupati, seiring berjalannya waktu, sektor peternakan dihadapkan pada tantangan dan tuntutan baru sebagai dampak dan pengaruh strategi global, nasional dan sektoral.

Karena itu, untuk mengantisipasi dan mendukung tercapainya sasaran pembangunan peternakan, maka diperlukan adanya pendekatan Sistem Pembinaan Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswanas).

Dengan berdirinya gedung baru Puskeswan, Bupati berharap dapat membantu tugas dari Dinas Peternakan dalam memberikan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan hewan/ternak di wilayah kerja Puskeswan.

“Peresmian sarana pusat kesehatan hewan ini harus diikuti dengan pelayanan masyarakat yang maksimal. Harapannya kedepan, pelayanan kesehatan hewan khususnya di Kabupaten Jombang mampu lebih memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Tentu, kedisplinan petugas kesehatan harus diterapkan, ” pungkasnya.

Peresmian Puskeswan Diwek, Mojoagung, Ploso dan Ngoro ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Jombang yang dilanjut dengan pemotongan roncean melati, serta peninjauan setiap ruangan yang ada.

Agus Susilo Sugioto Kepala Dinas Peternakan Pemkab Jombang menyampaikan bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pusat kesehatan hewan, Pemerintah telah menempuh beberapa upaya diantaranya melakukan pengembangan kualitas pusat kesehatan hewan, perbaikan sarana gedung pusat kesehatan hewan, dan pengadaan alat kesehatan hewan.

“Alhamdulillah, untuk mendekatkan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat peternak khususnya, supaya semuanya bisa sejahtera untuk menjadi peternak yang handal dan peternak yang baik, pada tahun 2022 telah dilaksanakan pekerjaan fisik Puskeswan beserta sarana dan prasarana sebanyak 5 Puskeswan yang masing-masing membawahi 4 kecamatan, “tegas Agus.

Antaralain, lanjutnya, Puskeswan Diwek membawahi Kecamatan Diwek, Kecamatan Gudo, Kecamatan Perak, dan Kecamatan Bandarkedungmulyo. Sedang Puskeswan Mojoagung masing-masing membawahi Kecamatan Mojoagung, Sumobito, Jogoroto, dan Kesamben, “.

Untuk Puskeswan Ploso, papar Agus, kecamatan yang dinaungi adalah Ploso, Plandaan, Kabuh, Kudu, dan Ngusikan. Sedang Puskeswan Ngoro membawahi kecamatan Ngoro, Bareng, Wonosalam, dan Mojowarno.

“Sementara Puskeswan Jombang membawahi 4 kecamatan yaitu kecamatan Jombang, kecamatan Peterongan, kecamatan Tembelang dan kecamatan Megaluh, “ujarnya.

Agus menambahkan bahwa pada tahun 2022 telah memberikan hibah barang dari alokasi APBD II (kepada 33 kelompok) dengan rincian APPO: 4 kelompok. Ternak kambing: 10 kelompok. Serta ternak sapi potong: 3 kelompok.

Hibah keuangan: 16 kelompok. Hibah barang dari dana APBD I (untuk 3 kelompok) dengan rincian untuk ternak kambing: 40 ekor, ternak sapi: 8 ekor. Hibah barang dari dana APBN (kepada 41 kelompok) dengan rincian ternak ayam: 1.500 ekor.

Kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) pada 2022 mencapai 2.106 ekor dari target APBD Kabupaten Jombang sebanyak 1500 ekor dengan rincian 1500 ekor sapi potong dan 606 ekor sapi perah.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab menyerahkan secara simbolis 1 unit mobil operasional Kepala Dinas Peternakan Pemkab Jombang, serta 8 unit sepeda motor yang secara simbolis diserahkan kepada Puskeswan. (*)