JOMBANG, TelusuR.ID     –     Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi LSM Jombang, Kamis (02/02/2023), disebut berujung mengecewakan. Bukan soal hasilnya, tegas Aan Ketua LSM POSPERA, tapi soal sikap pejabat Pemkab yang tidak pro aktif dan terkesan menghindar dari pendemo.

Demo menuntut penutupan ruko simpang tiga itu bahkan berujung menggelikan, tutur Aan, karena Pemkab hanya memasang Kadisdagrin sebagai negoisator. “Saya menduga ini bentuk kesengajaan. Sudah tahu Kadisdagrin tidak punya kapasitas menutup ruko tapi dipaksakan juga menemui pendemo, “ujarnya.

Fenomena nihilnya elit penguasa dari gedung Pemkab dengan dalih melangsungkan agenda dinas luar itu, tutur Aan, cenderung sebagai bentuk lain dari upaya menghindari pendemo. Ukurannya, kata Aan, selain surat pemberitahuan sudah dikirim 3 hari sebelumnya, pendekatan lewat sambungan telepon juga dilakukan.

“Dan mereka menjanjikan bakal menemui pendemo. Tapi yang terjadi malah diluar dugaan. Jika alasannya adalah agenda dinas luar, memang sepenting apa dibanding penyelesaian kasus ruko simpang tiga yang sudah 7 tahun menggantung. Jangan-jangan agenda dinas luar hanya dalih menutupi ketidakmampuan, “ujarnya.

Hal kontradiktif terjadi pada saat Pemkab didemo LSM GeNaH (Generasi Nasional Hebad) beberapa bulan lalu. Saat itu, Sekdakab dengan percaya diri menemui pendemo dan berjanji bakal melakukan tindakan tegas berupa penutupan ruko.

“Tapi hari ini apa yang terjadi? Jika pernyataan tersebut bukan bentuk pencitraan, setidaknya hari ini Sekda bersedia menemui pendemo sebagai bentuk komitmen dan integritas dia sebagai pejabat publik. Jika Pemkab tidak berani menutup ruko, biarlah kami yang melakukan. Tapi jangan menghindar dong, “tuturnya.

Sebagai atmosfir, dalam penanganan kasus ruko simpang tiga, sejauh ini Pemkab cenderung tidak melakukan apa-apa kecuali menyerahkan kasus ke pihak Kejaksaan. Ironisnya, untuk masa sewa tahun 2022 dan 2023, Pemkab bahkan belum melakukan apprasial untuk penetapan tarif sewa baru.

Seorang Sumber menyebut, terhadap belum diterbitkannya tarif baru sewa ruko, tarif lama memang masih bisa dipakai. Artinya untuk sewa ruko tahun 2022 dan 2023, SK Bupati tahun 2022 tentang tarif sewa ruko masih bisa digunakan. “Tapi itu artinya kan Pemkab tidak bekerja, “ujarnya.

Hal paling buruk sebagai dampak tidak bekerjanya Pemkab, tegas Sumber, sewa ruko tahun 2022 dan 2023 dipastikan tidak tertagih. “Bagaimana tertagih, wong piutang yang lama belum lunas. Ini buka lagi soal duit, tapi lebih kepada soal ketaatan. Nampaknya pihak penghuni tidak lagi takut dengan Pemkab, “tambahnya.

Dengan tidak tertagihnya masa sewa ruko tahun 2022 dan 2023 yang berarti menyeret penghuni kepada status liar, tegas Sumber, maka hal paling berbahaya adalah soal potensi berulangnya praktik pembiaran oleh Pemkab. “Ingat, kasus ini dimulai dari pembiaran. Dan hari ini praktik itu berpotensi terulang lagi, “tuturnya.

Terhadap ketidakjelasan dan kegamangan sikap yang ditunjukkan Pemkab tersebut, Ketua LSM GeNaH Hendro Suprasetya menduga, bahwa hal itu ada kaitan dengan kepentingan politik 2024. “Kalau bukan karena kepentingan politik, lalu kenapa Pemkab tidak berani bertindak tegas, “ujar Hendro.

“Empat indikasi antaralain tidak ada apprasial, tidak ada keberanian menutup ruko, mengulang praktik pembiaran, serta tidak berani menemui pendemo, adalah bukti bahwa retorika Pemkab soal penyelesaian kasus ruko simpang tiga hanyalah pepesan kosong, “tutur Sumber. (red/laput/udin)

JOMBANG, TelusuR.ID     –     Hari ini, Kamis, adalah hari kedua bulan Pebruari tahun ke 7 polemik ruko simpang tiga berlangsung. Pagi ini, guliran waktu menunjukkan pukul 10.00 wib. Di langit, matahari sudah terjinjing meski panasnya tidak menyengat.

Puluhan orang dengan atribut aktivis dan tentengan poster bernada kecaman dan satirisme, nampak berdiri dan menyesaki pintu gerbang kantor Pemkab Jombang. Mereka dalam skema melingkar membentuk barisan.

Menyusul, moncong pengeras suara dan pasukan Kuda Lumping mengambil posisi bak pasukan siap tempur. Mereka menatap tajam dan berhadap-hadapan dengan pagar manusia berlabel Polisi dan Satpol PP.

Selanjutnya, “Assalamualaikum. Selamat siang Jombang….., “lantang Dwi Andika dari atas tumpukan piranti sound system. Pentolan LSM Almatar ini membuka orasi dengan menahan gejolak. Suaranya memekik telinga. Menggema dan terlempar jauh ke ruang-ruang tempat para birokrat gedung Pemkab bekerja.

Pagi itu, Dwi Andika yang didaulat sebagai koordinator lapangan demo Aliansi LSM Jombang, melepas kemarahannya lewat pengeras suara. Sebagai rakyat Jombang, kejengkelannya memuncak melihat kekerdilan mental pejabat Pemkab yang tak kunjung menuntaskan kasus ruko simpang tiga.

“Sudah tujuh tahun ruko simpang tiga dibiarkan dalam penguasaan pihak ketiga. Sudah tujuh tahun tahun Pemkab tidak berani memungut sewa dan akhirnya jadi temuan BPK. Kenapa ini terjadi? Kenapa Pemkab tidak bernyali menghadapi segelintir penghuni? Ada apa ini woooooyyy…….., “protes keras Dwi kepada pejabat Pemkab.

Menyambung orasi Dwi Andika, Pentolan LSM POSPERA Aan Teguh Prihanto, mendobrak solusi. “Hari ini ruko simpang tiga harus dikosongkan dari penjarah aset rakyat. Karena hari ini dan tahun kemarin, para penghuni tidak lagi memiliki legalitas untuk tinggal. Mereka liar. Karenanya ruko harus dikosongkan. Harus dikosongkan. Harus! “pekiknya.

Aan lantas memblejeti mental pejabat Pemkab yang terkesan mengistimewakan penghuni yang terbukti tidak pernah ditindak. Dalam orasinya, Aan berpandangan bahwa ruko simpang tiga adalah milik rakyat yang dibangun dari uang pajak. “Saya rakyat Jombang. Saya juga pemilik ruko. Saya juga berhak menempati, termasuk para PKL, “tandasnya.

Mendapat giliran selanjutnya, Ketua LSM GeNaH (Generasi Nasional Hebat) Hendro Suprasetyo, dalam orasinya langsung menukik ke sisi politis kekuasaan. “Apa karena alasan politik ruko simpang tiga dibiarkan? Apa karena takut kehilangan dukungan ruko simpang tiga dikorbankan? “nadanya bertanya.

“Jika bukan karena alasan politis, lalu kenapa Pemkab tidak bernyali mengambil tindakan tegas. Ini bukan soal perkara sudah ditangani pihak Kejaksaan. Itu soal lain. Ini adalah soal penyelematan aset rakyat. Dan itu artinya harus dilakukan pengosongan ruko tanpa tawar-menawar, “lantang Hendro.

Upik, panggilan Lutfi Utomo, Ketua LSM KOMPAK yang sekaligus koordinator Aliansi LSM Jombang, langsung membombardir mental penguasa dengan tudingan tunduk pada kaum kapitalis. “Apakah ini yang dimaksud penguasa adalah pengusaha…… Apakah ini yang dimaksud penguasa adalah pengusaha…., “pekiknya sambil mengacungkan jari ke atas.

Aksi menuntut penutupan ruko simpang tiga yang berlangsung sekitar 2 jam itu nampak tidak mendapat tanggapan dari pejabat Pemkab. Bupati dan Sekda disebut tengah dinas luar ke suatu tempat. Pendemo akhirnya ditemui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jombang.

Hasilnya pun bisa ditebak. Sebagai Kadisdagrin yang tugasnya hanya memungut retribusi ruko, Suwignyo dipastikan tidak berani mengambil kebijakan strategis semisal penutupan ruko. “Tuntutan ini akan saya sampaikan kepada Bupati dan Sekda, “ujarnya mengakhiri pertemuan.

Demo kemudian dilanjut ke gedung dewan dan komplek ruko simpang tiga. “Hari ini, retorika bahwa Pemkab bakal menindak penghuni yang tidak bayar sewa, hanyalah pepesan kosong. Jangankan menindak, menemui pendemo saja tidak berani. Hari ini, retorika kosong yang dibangun Pemkab itu telah diobrak-obrik oleh Aliansi LSM Jombang, “tutur Sumber. (red/laput/udin)