Boyolali, TelusuR.ID — Upaya percepatan pembangunan berbasis desa terus digencarkan. Kasdim 0724/Boyolali, Mayor Inf Sri Suraya, mengikuti kegiatan video conference (Vidcon) dalam rangka evaluasi percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Sabtu (28/03/2026).

Kegiatan strategis tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Panglima TNI, Tandyo Budi Revita, dan dilaksanakan secara terpusat di KDKMP Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, serta diikuti secara serentak oleh jajaran di seluruh Indonesia.

Dalam keterangannya, Mayor Inf Sri Suraya menyampaikan bahwa Vidcon ini menjadi sarana penting untuk mengevaluasi sekaligus mendorong percepatan pembangunan KDMP di berbagai daerah. Berbagai kendala yang dihadapi di lapangan turut dibahas secara terbuka, disertai solusi konkret guna memastikan program berjalan optimal dan tepat sasaran.

“Melalui forum ini, kita bisa menyamakan persepsi sekaligus mencari solusi terbaik agar pembangunan KDMP benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Menurutnya, kolaborasi yang solid menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berdaya guna.

Program KDMP sendiri diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian desa melalui pemberdayaan masyarakat, sekaligus memperkuat hubungan kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Kegiatan berlangsung dengan lancar dan penuh semangat kebersamaan. Dengan adanya evaluasi ini, pembangunan KDMP diharapkan terus mengalami peningkatan kualitas, sehingga dapat menjadi contoh nyata pembangunan berbasis kerakyatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa.

(Agus Kemplu)

JOMBANG,TelusuR.ID – Di tengah harapan akan terpenuhinya gizi yang layak bagi masyarakat, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jombang justru masih menyisakan cerita yang belum sepenuhnya tuntas. Program yang digadang-gadang menjadi solusi peningkatan kualitas gizi ini, nyatanya belum menyentuh seluruh lapisan yang paling membutuhkan.

Tak hanya pelajar yang kerap disebut sebagai penerima manfaat utama, masih banyak ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita yang hingga kini belum merasakan kehadiran program tersebut. Padahal, merekalah kelompok yang berada di garis depan kebutuhan gizi, terutama dalam masa-masa krusial yang menentukan kesehatan generasi mendatang.

Di berbagai sudut wilayah Jombang, keluhan itu perlahan muncul ke permukaan. Ada harapan yang terselip di balik penantian para ibu—harapan sederhana agar kebutuhan gizi selama masa kehamilan dan menyusui dapat terpenuhi dengan baik. Begitu pula dengan para balita, yang seharusnya menjadi prioritas dalam upaya pencegahan stunting sejak dini.

Selama ini, pemahaman masyarakat tentang MBG masih cenderung terbatas pada kalangan pelajar. Padahal, program ini sejatinya dirancang untuk menjangkau kelompok yang lebih luas, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita—mereka yang membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan gizi yang berkelanjutan.

Situasi ini pun mengundang perhatian berbagai pihak. Salah satunya datang dari Gus Faiz, Ketua Lembaga Bantuan Hak Asasi Manusia (LBHAM), yang mendorong agar program MBG tidak berhenti sebatas konsep atau administrasi semata. Ia menekankan pentingnya kehadiran nyata program di tengah masyarakat.

Dengan nada penuh harap, ia meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jombang untuk segera bergerak lebih cepat dan memastikan program ini berjalan secara merata.

“Kami berharap program ini benar-benar bisa dirasakan oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang sangat membutuhkan,” ujarnya.

Bagi Gus Faiz, MBG bukan sekadar program bantuan, melainkan bagian dari upaya besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Lebih dari itu, program ini juga menjadi salah satu kunci dalam menekan angka stunting sejak dini—sebuah persoalan yang hingga kini masih menjadi tantangan serius.

Kini, harapan itu kembali disematkan kepada pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait. Masyarakat menanti langkah nyata, agar program MBG tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar hadir sebagai solusi. Sebab di balik angka dan kebijakan, ada kehidupan yang sedang bertumbuh—ibu-ibu yang berjuang, dan anak-anak yang menjadi masa depan.(mift)

JOMBANG, TELUSUR.ID – Isu pengadaan seragam dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kembali memicu kontroversi. Kebijakan ini dinilai melukai rasa keadilan masyarakat, terutama saat anggaran fantastis digelontorkan di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit.

Direktur LBHAM, Gus Faiz, menyuarakan kritik tajam terkait fenomena ini. Ia menyebut penggunaan uang rakyat untuk atribut seremonial sebagai bentuk “matinya nurani” para pejabat publik yang lebih mementingkan citra daripada esensi pelayanan.

Gus Faiz menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan dan penggunaan APBD di Kabupaten Jombang wajib diaudit secara transparan. Hal ini menyusul adanya informasi mengenai alokasi anggaran besar-besaran yang terserap hanya untuk pengadaan seragam dinas baru.

Menurutnya, anggaran tersebut sangat kontras dengan realita di lapangan. Saat ini, banyak kebutuhan mendasar masyarakat yang justru minim realisasi, padahal dampak manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh warga Jombang secara luas.

Salah satu potret nyata yang disorot adalah kondisi infrastruktur jalan kabupaten yang berada di area pedesaan. Tidak sedikit akses jalan yang mengalami kerusakan parah akibat tingginya curah hujan dan kurangnya perawatan berkala.

Kondisi ini diperparah dengan minimnya pembangunan saluran air atau drainase di sepanjang jalan kabupaten. Akibatnya, genangan air sering muncul saat hujan turun, yang menjadi pemicu utama cepatnya kerusakan aspal dan mengganggu mobilitas warga.

Gus Faiz mengingatkan bahwa seragam dinas hanyalah sarana pendukung dalam menjalankan tugas pelayanan. Sementara itu, penyediaan fasilitas umum dan peningkatan pelayanan publik adalah tujuan utama dari keberadaan sebuah pemerintahan.

“Pemerintah yang memiliki integritas seharusnya mampu memprioritaskan anggaran untuk perbaikan layanan publik. Memprioritaskan keseragaman penampilan di atas kualitas fasilitas umum dianggap sebagai kegagalan dalam menentukan skala prioritas,” ujar Gus Faiz dalam keterangan tertulisnya dikutip Telusur.id, Sabtu (28/3/2026).

LBHAM menilai penggunaan APBD yang tidak tepat sasaran ini sebagai bentuk “kedzaliman yang terstruktur”. Istilah ini merujuk pada sistem yang tampak sah secara hukum, namun dalam implementasinya justru merugikan kepentingan publik.

Dalam konteks sosial-politik, kebijakan semacam ini diyakini akan memicu potensi penyalahgunaan anggaran. Terutama jika pengadaan tersebut dinilai tidak mendesak, berlebihan, atau memicu kecurigaan adanya praktik kotor dalam proses tender.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi harga mati dalam penggunaan uang rakyat. Anggaran negara harus benar-benar dikonversi menjadi kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar memenuhi keinginan elit politik maupun pejabat pemerintah daerah.

LBHAM secara terbuka mempertanyakan nalar di balik alokasi besar untuk pakaian dinas tersebut. Publik berhak tahu mengapa urusan seragam lebih didahulukan sementara perbaikan fasilitas publik yang rusak masih dibiarkan terbengkalai.

Kritik ini juga menyasar pada pemaknaan profesionalisme. Gus Faiz mempertanyakan apakah profesionalisme aparatur hanya diukur dari atribut fisik, sementara kinerja nyata untuk menyejahterakan rakyat masih jauh dari harapan.

Sebagai penutup, LBHAM menekankan pentingnya efisiensi dan moralitas bagi para pemangku jabatan.”Uang rakyat adalah amanah yang harus digunakan untuk kemaslahatan umum, bukan habis untuk urusan atribut dan simbol-simbol seremonial semata,” tegasnya.

Wonogiri,TelusuR.ID- Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) di Kelurahan Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri terus menunjukkan perkembangan signifikan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa.

Di lapangan, proses pembangunan saat ini difokuskan pada tahap plesteran dinding bata. Sejak pagi hari, para pekerja bersama warga tampak aktif bergotong royong memanfaatkan cuaca cerah yang mendukung kelancaran pekerjaan.

Babinsa Koramil 01/Wonogiri Koptu Budi yang bertugas di Kelurahan Wonoboyo turut hadir mendampingi dan memonitor langsung kegiatan pembangunan. Kehadiran Babinsa tidak hanya memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, tetapi juga memberikan motivasi kepada masyarakat agar tetap semangat.

“Pembangunan ini adalah untuk kepentingan bersama, sehingga perlu dukungan semua pihak. Dengan kebersamaan, kita yakin hasilnya akan maksimal,” ujar Babinsa di sela kegiatan. Sabtu (28/3/2026).

Sementara itu, Danramil 01/Wonogiri Kapten Inf Suraji menegaskan bahwa TNI melalui Babinsa akan terus mendukung setiap program pembangunan di wilayah binaan.

“Kami siap mendampingi masyarakat dalam setiap kegiatan yang berdampak positif, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian warga,” tegasnya.

Hingga saat ini, progres pembangunan KDKMP telah mencapai sekitar 40 persen. Diharapkan, dengan sinergi antara TNI dan masyarakat serta kondisi cuaca yang mendukung, pembangunan dapat segera rampung dan dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan ekonomi warga.

(Agus Kemplu)

JOMBANG, TELUSUR.ID – Cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy’ari, KH Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, membawa pesan penting menjelang perhelatan Muktamar NU tahun ini. Ia berharap forum tertinggi organisasi tersebut bersih dari dua noda besar.

Dua hal yang menjadi sorotan utama Gus Irfan adalah praktik politik uang (money politic) dan intervensi dari partai politik (parpol). Ia menegaskan bahwa kemurnian proses sirkulasi kepemimpinan di tubuh PBNU merupakan harga mati bagi marwah organisasi.

Gus Irfan menekankan bahwa proses penyusunan kepengurusan PBNU mendatang tidak boleh didasarkan pada kekuatan logistik semata. Menurutnya, NU harus tetap menjadi organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keulamaan di atas kepentingan materialis.

“Saya berharap Muktamar NU bebas dari dua hal, yaitu money politic dan partai politik. Kita berharap proses penyusunan pengurus PBNU tidak berdasarkan politik uang,” ujar Gus Irfan, Sabtu (28/3/2026) dikutip Telusur.id.

Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia ini juga memberikan peringatan keras terhadap partai politik. Ia meminta agar partai-partai tidak ikut “cawe-cawe” atau mencampuri urusan internal pemilihan pemimpin di NU.

Menurut putra dari KH Yusuf Hasyim ini, NU memiliki mekanisme dan kedaulatan sendiri dalam menentukan arah masa depannya. Campur tangan pihak luar, terutama dari elemen politik praktis, dinilai hanya akan mengaburkan visi besar organisasi.

“Biarkan NU bekerja dengan sendirinya tanpa dicampuri oleh partai politik. Apapun itu. Walaupun saya sendiri adalah kader partai, namun untuk urusan NU harus tetap independen,” tegas sosok kharismatik asal Jombang tersebut.

Saat ditanya mengenai siapa sosok yang paling tepat untuk memimpin PBNU ke depan, Gus Irfan enggan menyebutkan nama secara spesifik. Baginya, kualitas proses jauh lebih penting daripada sekadar memunculkan satu atau dua nama figur tertentu.

Gus Irfan meyakini bahwa stok tokoh mumpuni di lingkungan Nahdliyin sangatlah melimpah. Oleh karena itu, ia lebih fokus mendorong sistem yang sehat agar tokoh-tokoh layak tersebut tidak terganjal oleh hambatan-hambatan pragmatis.

“Kita tidak bicara sosok. Kita yakin banyak tokoh yang layak. Yang paling penting adalah prosesnya harus benar-benar bebas dari money politic dan pengaruh partai politik,” katanya dengan nada menekankan.

Secara teknis, Gus Irfan mengakui bahwa model pemilihan Ketua Umum PBNU melalui sistem voting memang sangat rawan terhadap godaan politik uang. Hal ini menjadi tantangan besar bagi panitia dan peserta Muktamar untuk menjaga integritas suara.

Sebagai solusi, ia membandingkan efektivitas model AHWA (Ahlul Halli wal Aqdi) yang dinilai lebih mampu meminimalisir celah transaksional. Sistem musyawarah mufakat oleh para kiai sepuh ini dianggap lebih mendekati tradisi luhur pesantren.

“Saya pikir AHWA bagus, atau mungkin ada usulan sistem lain. Intinya, mekanisme yang dipilih harus mampu memangkas potensi politik uang secara efektif demi masa depan NU yang lebih bermartabat,” pungkasnya.

SURABAYA, TELUSUR.ID – Mengusung semangat pelestarian kawasan pesisir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Komandan Pasmar 2, Mayor Jenderal TNI (Mar) Oni Junianto, memimpin aksi bersih pantai dan penanaman 1.200 bibit mangrove di Kenjeran Park, Surabaya, Jumat (27/3) pagi.

Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-25 Pasmar 2 ini menjadi simbol kuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan TNI AL. Kolaborasi ini bertujuan mewujudkan lingkungan pesisir yang bersih, lestari, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa keberhasilan menjaga lingkungan hidup tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, dibutuhkan kerja bersama lintas sektor yang terintegrasi untuk menghadapi tantangan kerusakan ekosistem di wilayah pantai.

“Sinergi seperti hari ini adalah kunci. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, harus ada kolaborasi antara pemerintah, TNI/Polri, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga alam,” ujar Khofifah di sela-sela penanaman dikutip Telusur.id.

Sebanyak 1.200 bibit mangrove jenis Rhizophora mucronata ditanam dalam aksi ini, yang didukung oleh Dinas Kehutanan Jatim melalui Yayasan Gajah Sumatera. Bibit unggul tersebut didatangkan langsung dari lokasi pembibitan legendaris milik Almarhum H. Mukarim di Nguling, Pasuruan.

Khofifah menambahkan bahwa mangrove memiliki peran vital sebagai penyerap karbondioksida hingga lima kali lipat dibanding hutan daratan. Hal ini menjadikan ekosistem mangrove sebagai benteng utama dalam merespons ancaman perubahan iklim dan pemanasan global.

Tak hanya manfaat ekologis, mangrove juga memberikan dampak ekonomi signifikan bagi warga pesisir. Keberadaan hutan mangrove yang sehat akan menghidupkan ekosistem laut seperti ikan, udang, dan kepiting, sehingga nelayan tidak perlu melaut terlalu jauh untuk mencari nafkah.

Berdasarkan data Pemprov Jatim, luas ekosistem mangrove di wilayah ini terus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2021 tercatat seluas 27.221 hektare, angka tersebut melonjak drastis menjadi 31.067 hektare pada tahun 2025 melalui berbagai program rehabilitasi.

Capaian luas mangrove di Jawa Timur pada tahun 2025 tersebut setara dengan 47,85 persen dari total luasan mangrove di seluruh Pulau Jawa. Khofifah menyebut angka ini adalah bukti nyata dari gerakan kolektif “Nandur Mangrove” yang masif dilakukan.

Di sisi lain, kualitas lingkungan di Jawa Timur juga membaik seiring dengan penurunan luas lahan kritis secara konsisten. Pemprov Jatim terus berkomitmen menginisiasi gerakan kolektif untuk menanam, merawat, dan menjaga benteng alami pesisir tersebut.

Selain penanaman pohon, aksi bersih-bersih pantai juga dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat. Khofifah menekankan bahwa menjaga kebersihan pantai bukan sekadar mengikuti instruksi pusat, melainkan sudah menjadi kebutuhan hidup yang mendesak.

Komandan Pasmar 2, Mayor Jenderal TNI (Mar) Oni Junianto, turut mengapresiasi dukungan penuh dari Pemprov Jatim. Ia menilai bantuan bibit dan kehadiran Gubernur adalah bentuk nyata kemanunggalan TNI dengan pemerintah daerah dalam urusan lingkungan.

Aksi lingkungan ini ditutup dengan peninjauan pameran UMKM yang menjadi rangkaian peringatan HUT Pasmar 2. Khofifah berpesan agar masyarakat terus mencintai alam, karena jika manusia menjaga alam, maka alam pun akan menjaga kehidupan manusia.

Jacob Ereste :
Intelektualitas Harus Dijaga dan Dibimbing Oleh Spiritualitas

TelusuR.ID – Orang pintar yang tidak jujur, justru lebih berbahaya bagi siapapun. Sebab dia bisa menggunakan kepintarannya untuk melakukan apa saja dengan cara yang cerdik dan culas, sehingga sulit diduga dan diprediksi sebelumnya, sehingga sekonyong-konyong banyak orang baru menyadari telah menjadi mangsa atau hewan kurban yang dua tumvalkan. Dalam konteks inilah kecerdasan dan kemampuan spiritual sangat diperlukan, bukan hanya untuk tidak melakukan tindakan yang culas seperti yang dilakukan oleh orang yang berilmu namun tidak bermoral itu. Karena hanya dalam kecerdasan dan kemampuan spiritual yang mumpuni sikap dan sifat culas yang tidak bermoral itu dapat dihindari. Karena dalam kecerdasan dan kemampuan spiritual itu dioersyaratkan juga adanya etika yang berbasis pada budaya rasa malu, takut akan dosa dan karma yang mengikat etika sangat kuat bertaut dengan moral dalam satu bungkai akhlak mulia nanusia yang beradab.

Oleh karena itu, mereja yang berilmu namun tidak memiliki etika dan moral yang terikat dalam satu simpul akhlak mulia manusia sungguh tidak beradab. Dan tidak layak diberi tempat — sekedar untuk mendekat pada diri kita, apalagi hendak dijadikan fartner dalam bentuk pekerjaan apapun. Sebab potensi untuk melakukan pengkhianatan sangat besar menggumpal dalam benak dan hatinya yang sudah membusuk.

Padanan langsung dari orang pintar yang tidak beretika dan tidak bermoral ini, bisa disandingkan dengan orang bodoh namun memiliki tata etika dan moral yang baik, jelas layak untuk diberi tempat yang lapang berada di sekitar kita. Sebab dengan begitu, peluang untuk saling asah, asih dan asuh sangat mungkin untuk dilakukan, setidaknya bagi kita yang ingin mendapat kesejukan hati dalam menata etika yang baik, mengukuhkan moralitas agar dapat semali kuat dan tegar menghadapi cobaan dan godaan dari syaitan yang berkeliaran disekitar kita.

Corak ragam dari pengkhianatan intelektual agaknya sudah cukup banyak terjadi dan dapat dijadikan contoh, bahwa potensi pengkhianatan itu tampaknya memang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan lebih, namun minim tata etika dan bobot moral yang memadai, atau bahkan memang sama sekali diabaikan. Sebab yang penting bagi mereka adalah hasil, bukan proses dari cara menghasilkan sesuatu itu sendiri yang lebih bernilai dan mempunyai arti dalan hidup dan kehidupan yang sesungguhnya.

Karena itu, kecerdasan dan kemampuan spiritual tidak lebih mementingkan dari apa yang akan dihasilkan dari laku spiritual. Sebab yang lebih utama dan esensial sifatnya adalah proses dari perjalanan spiritual itu yang dijalani secara bertahap, seperti mendaki ke puncak gunung untuk menyaksikan pemandangan yang indah. Padahal, di sepanjang perjalanan pendakian itu sendiri sesungguhnya memiliki keasyikan dan keindahan tersendiri yang tidak kalah menakjubkan. Maka itu dalam proses pendakian ke puncak spiritual yang paling mengasyikkan adalah tahapan dari pendakian itu sendiri yang memiliki ragam narasi untuk disimak dan diceritahan sebagai pengalaman hidup yang mungkin tidak sabar dirasakan oleh orang lain yang melakukan perjalanan bersama mencapai puncak pendakian spiritual.

Itulah sebabnya bagi para pendaki gunung kesehatan jasmani dan rohani menjadi syarat yang tidak bisa ditawar-tawar otentisitas dan keseimbangannya, agar secara mental — yang lebih bersifat material — dapat sepadan serta seimbang dengan kesiaoan spiritual. Dalam semboyan tata negara dan bangsa Indonesia — yang sarat dengan muatan spiritual — dapat ditilik mulai dari semboyan yang menyatakan bahwa semangat dalam pembangunan yang harus dilakukan adalah meliputi jiwa dan raga atau sebaliknya. Tapi dengan menempatkan pilihan pada jiwa — cari kemudian raga — sesungguhnya mengekspresikan dari nilai-nilai spiritual yang lebih utama dari nilai-nilai yang bisa disebut dalam katagori material.

Oleh karena itu, upaya membangun budaya (etika dan moral) yang dijabarkan dalam pendidikan, patut mendapat prioritas lebih besar — dalam kalkulasi apapun — dibanding dengan pembangunan infrastruktur yang cuma sekedar untuk meningkatkan taraf ekonomi agar dapat lebih baik. Meski begitu, toh masalah ekonomi pun tidak bisa diabaikan begitu saja untuk mendapat perhatian.

Artinya, orientasi hidup dan kehidupan manusia yang sejati tidak pantas untuk mengedepankan hal-hal yang bersifat material dibanding spiritual. Sebab hanya dengan cara pandang dan sikap semacam itu manusia Indonesia dapat terhindar dari pola hidup materialistik, konsumtif, dan kapitalistik yang cuma menjadi perangsang birahi keserakahan, kemaruk, culas, egoistik dan tidak tahu duri untuk menggagahi hak orang lain.

Fenomena korupsi yang terkesan telah menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia sungguh memprihatinkan. Dan untuk menekan pola hidup ingin cepat kaya melalui jakan pintas harus menjadi kesadaran bersama untuk segera dapat ditinggalkan. Sebab hanya dengan begitu, beragam bentuk manipulasi dan pengkhianatan — utamanya oleh kalangan intelektual yang tidak beretika dan tidak bermoral — harus dihadapi bersama dengan kecerdasan dan kemampuan spiritual sebagai jalan terbaik unuk menegakkan pilar etika dan moral yang kuat terikat dalam akhlak mulia manusia yang dapat terjaga dan dijaga.

Banten, 27 Maret 2026

MALANG, TELUSUR.ID – Malam itu, Selasa, 24 Maret 2026, aspal jalan provinsi menuju Kabupaten Malang masih terasa hangat oleh sisa kepadatan arus balik Lebaran 1447 Hijriah. Di tengah deru mesin kendaraan, Abd. Aziz, S.H., M.H., bergegas memecah kegelapan menuju sebuah titik di kawasan Gondanglegi.

Langkah kaki Aziz bukan sekadar kunjungan biasa. Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) ini sedang menjalankan misi silaturahmi intelektual menemui Wakil Rais ‘Aam PBNU, Kiai Afifuddin Muhajir. Sosok ulama yang dikenal sebagai samudera ilmu di bidang Fiqih dan Ushul Fiqih.

Bagi Aziz, menemui Kiai Afif adalah menimba air dari sumber yang jernih. Sang kiai bukan hanya ahli teks (nash), tapi juga piawai membedah konteks (siyaq), terutama dalam merumuskan hukum Islam yang berkelindan dengan urusan tata negara atau fiqh siyasah.

“Beliau memiliki kedalaman ilmu yang luar biasa. Pemikirannya sering menjadi rujukan fatwa moderat di lingkungan Nahdlatul Ulama, terutama bagaimana memandang Islam dan Negara secara harmonis,” ujar Aziz saat mengenang momen pertemuan tersebut, dikutip Telusur.id Jumat (27/3/2026).

Setibanya di sebuah rumah minimalis dengan tembok warna netral, Aziz disambut pemandangan yang menyentuh nurani. Kiai Afif duduk lesehan di lantai dengan posisi bersila, mengenakan peci maron dan sarung, sebuah potret kesahajaan ulama besar Nusantara.

Meski menyandang gelar mentereng sebagai Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo, Kiai Afif tak canggung berdiri menyambut Aziz. Keramahan itu kian terasa saat sang kiai menyuguhkan sendiri minuman untuk tamunya, tanpa bantuan pelayan atau santri.

“Ada rasa sungkan yang luar biasa saat melihat beliau menuangkan sendiri minuman. Beliau adalah sosok kesayangan Kiai As’ad Syamsul Arifin, sang mediator pendirian NU, namun sikapnya tetap sangat lembut dan bersahaja,” kenang Aziz dengan nada takzim.

Sambil menyeruput minuman yang disuguhkan, perbincangan beralih ke topik hangat: Muktamar NU ke-35. Perhelatan akbar yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026 di Pondok Gede ini memang sedang menjadi magnet perhatian warga Nahdliyin se-Indonesia.

Aziz mencatat poin penting dari penjelasan Kiai Afif, bahwa sebelum puncak Muktamar, akan digelar Munas Alim Ulama dan Kombes NU pada April 2026. Forum ini menjadi ruang krusial sebelum sirkulasi kepemimpinan Rais ‘Aam dan Ketua Umum PBNU dilakukan.

Namun, sebuah momen unik terjadi saat Aziz mencoba memancing pertanyaan tentang siapa kandidat potensial yang akan berlaga. Kiai yang dikenal sangat berhati-hati (wara’) itu mendadak terdiam, membuat suasana ruang tamu menjadi hening seketika.

Keheningan itu hanya dipecah oleh detak jam dinding, hingga akhirnya Kiai Afif mengeluarkan selera humor khas pesantrennya. “Kalau Mas Aziz tidak tahu, coba bertanya pada rumput yang bergoyang,” selorohnya, merujuk pada lirik lagu Ebiet G. Ade.

Aziz menangkap pesan di balik candaan itu. Menurutnya, Kiai Afif sedang menggunakan metafora untuk menjaga keharmonisan. Sang kiai ingin menutup ruang tafsir yang bisa memicu perpecahan di antara kubu kandidat menjelang Muktamar.

Dalam diskusi yang kian mendalam, Aziz menanyakan apa harapan terbesar Kiai Afif untuk masa depan NU. Dengan nada serius, sang kiai menekankan satu hal krusial: Muktamar harus berjalan tanpa adanya praktik politik uang.

“Politik uang hanya akan mencederai visi murni Kiai Hasyim Asy’ari. NU didirikan untuk menegakkan Islam Aswaja yang moderat, memajukan pendidikan, dan menciptakan keadilan, bukan untuk pragmatisme politik,” ujar Aziz menirukan pesan sang kiai.

Kiai Afif juga menitipkan kriteria pemimpin masa depan melalui Aziz. Pemimpin NU haruslah mereka yang memiliki integritas tanpa ragu, punya rekam jejak pengabdian yang panjang, dan memiliki keberpihakan nyata pada nasib umat di akar rumput.

“Jika proses pemilihannya benar, maka hasilnya akan benar. Pemimpin tersebut akan mampu menjaga kewibawaan NU di mata dunia, sekaligus membuat para pendiri organisasi bangga di alam sana,” tambah Aziz mempertegas posisi sang kiai.

Bagi Aziz, harapan Kiai Afif adalah alarm bagi seluruh kader NU. Sebagai praktisi hukum dan aktivis, Aziz setuju bahwa idealisme adalah kemewahan terakhir yang harus dijaga dalam organisasi, agar kaderisasi pemimpin jujur tidak mati oleh modal finansial.

Aziz menilai, NU ke depan butuh nakhoda yang mampu menguatkan tiga pilar: benteng Ahlussunnah wal Jamaah, pengawal moral bangsa, dan penopang NKRI. Ketiga hal ini menurutnya adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dalam Muktamar nanti.

Melihat seluruh kriteria dan integritas yang ditunjukkan Kiai Afif, Aziz secara blak-blakan menyebut sang ulama sebagai figur yang sangat layak. “Beliau memiliki kelayakan, kepatutan, dan kepantasan untuk dipertimbangkan sebagai Rais ‘Aam PBNU,” tegasnya.

Malam kian larut di Gondanglegi saat Aziz pamit undur diri. Pertemuan itu meninggalkan kesan mendalam baginya—sebuah keyakinan bahwa NU akan tetap menjadi jembatan moderasi yang kokoh selama dipimpin oleh sosok-sosok yang mengutamakan integritas di atas segalanya.

Sragen, TelusuR.ID – Dalam rangka meningkatkan infrastruktur serta mempererat kebersamaan dengan masyarakat, Lettu Cke Sudarto Danramil 12/Gesi Kodim 0725/Sragen melaksanakan kegiatan karya bakti pembuatan talud jalan di Dukuh Grengseng Desa Poleng Kec. Gesi, Jum’at (27/03/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan bersama warga setempat secara gotong royong sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi jalan yang rawan longsor, terutama saat musim hujan. Dengan penuh semangat, Danramil bersama masyarakat bahu-membahu mengangkut material seperti batu dan pasir serta melakukan pemasangan talud di sepanjang sisi jalan.

Sudarto menyampaikan bahwa kegiatan karya bakti ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus meningkatkan kenyamanan akses transportasi warga. “Talud ini sangat penting untuk menahan tanah agar tidak longsor, sehingga jalan tetap aman dilalui,” ujarnya.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Kebersamaan yang terjalin diharapkan dapat terus terjaga dalam berbagai kegiatan positif lainnya.

Warga Desa Poleng Gesi menyambut baik kehadiran Babinsa yang selalu aktif membantu setiap kegiatan di desa. Mereka merasa terbantu dan termotivasi untuk terus menjaga kekompakan serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

(Agus Kemplu)

Boyolali,TelusuR.ID — Wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat kembali ditunjukkan oleh Babinsa Koramil 19/Juwangi Kodim 0724/Boyolali. Sertu Sukoco melaksanakan takziah ke rumah duka salah satu warga binaannya di Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Kamis (26/03/2026).

Kehadiran Babinsa di tengah suasana duka tersebut bukan sekadar bentuk tugas kewilayahan, melainkan cerminan empati dan kepedulian terhadap warga yang sedang mengalami musibah. Melalui kegiatan takziah, Babinsa berupaya memberikan dukungan moril kepada keluarga yang ditinggalkan, sekaligus mempererat hubungan emosional dengan masyarakat binaannya.

Sertu Sukoco menyampaikan bahwa takziah merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi sosial yang harmonis antara TNI dan masyarakat. “Dengan hadir langsung di tengah warga yang berduka, kami berharap dapat memberikan semangat serta menunjukkan bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi cobaan,” ungkapnya.

Kehadiran Babinsa tersebut pun mendapat apresiasi positif dari warga sekitar. Sikap peduli dan kedekatan yang ditunjukkan dinilai mampu mempererat hubungan antara TNI dengan rakyat, sehingga semakin memperkokoh kemanunggalan TNI dan masyarakat di wilayah binaan.

(Agus Kemplu)