JOMBANG, TELUSUR.ID – Cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy’ari, KH Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, membawa pesan penting menjelang perhelatan Muktamar NU tahun ini. Ia berharap forum tertinggi organisasi tersebut bersih dari dua noda besar.
Dua hal yang menjadi sorotan utama Gus Irfan adalah praktik politik uang (money politic) dan intervensi dari partai politik (parpol). Ia menegaskan bahwa kemurnian proses sirkulasi kepemimpinan di tubuh PBNU merupakan harga mati bagi marwah organisasi.
Gus Irfan menekankan bahwa proses penyusunan kepengurusan PBNU mendatang tidak boleh didasarkan pada kekuatan logistik semata. Menurutnya, NU harus tetap menjadi organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keulamaan di atas kepentingan materialis.
“Saya berharap Muktamar NU bebas dari dua hal, yaitu money politic dan partai politik. Kita berharap proses penyusunan pengurus PBNU tidak berdasarkan politik uang,” ujar Gus Irfan, Sabtu (28/3/2026) dikutip Telusur.id.
Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia ini juga memberikan peringatan keras terhadap partai politik. Ia meminta agar partai-partai tidak ikut “cawe-cawe” atau mencampuri urusan internal pemilihan pemimpin di NU.
Menurut putra dari KH Yusuf Hasyim ini, NU memiliki mekanisme dan kedaulatan sendiri dalam menentukan arah masa depannya. Campur tangan pihak luar, terutama dari elemen politik praktis, dinilai hanya akan mengaburkan visi besar organisasi.
“Biarkan NU bekerja dengan sendirinya tanpa dicampuri oleh partai politik. Apapun itu. Walaupun saya sendiri adalah kader partai, namun untuk urusan NU harus tetap independen,” tegas sosok kharismatik asal Jombang tersebut.
Saat ditanya mengenai siapa sosok yang paling tepat untuk memimpin PBNU ke depan, Gus Irfan enggan menyebutkan nama secara spesifik. Baginya, kualitas proses jauh lebih penting daripada sekadar memunculkan satu atau dua nama figur tertentu.
Gus Irfan meyakini bahwa stok tokoh mumpuni di lingkungan Nahdliyin sangatlah melimpah. Oleh karena itu, ia lebih fokus mendorong sistem yang sehat agar tokoh-tokoh layak tersebut tidak terganjal oleh hambatan-hambatan pragmatis.
“Kita tidak bicara sosok. Kita yakin banyak tokoh yang layak. Yang paling penting adalah prosesnya harus benar-benar bebas dari money politic dan pengaruh partai politik,” katanya dengan nada menekankan.
Secara teknis, Gus Irfan mengakui bahwa model pemilihan Ketua Umum PBNU melalui sistem voting memang sangat rawan terhadap godaan politik uang. Hal ini menjadi tantangan besar bagi panitia dan peserta Muktamar untuk menjaga integritas suara.
Sebagai solusi, ia membandingkan efektivitas model AHWA (Ahlul Halli wal Aqdi) yang dinilai lebih mampu meminimalisir celah transaksional. Sistem musyawarah mufakat oleh para kiai sepuh ini dianggap lebih mendekati tradisi luhur pesantren.
“Saya pikir AHWA bagus, atau mungkin ada usulan sistem lain. Intinya, mekanisme yang dipilih harus mampu memangkas potensi politik uang secara efektif demi masa depan NU yang lebih bermartabat,” pungkasnya.
