JOMBANG, TELUSUR.ID – Gelombang desakan untuk melakukan pembenahan total dalam persiapan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) mulai bermunculan dari kalangan pesantren. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, KH Zainul Ibad Wijaya As’ad, melontarkan kritik pedas terkait komposisi kepanitiaan yang dinilai perlu dirombak total.

Tokoh yang akrab disapa Gus Ulib ini menegaskan bahwa keberhasilan Muktamar NU sangat bergantung pada integritas para penyelenggaranya. Menurutnya, tanpa panitia yang bersih dan netral, mustahil akan lahir kepengurusan yang mampu membawa perubahan positif bagi organisasi berlambang jagad tersebut.

Dalam pernyataan tegasnya, Gus Ulib menyoroti pentingnya sterilisasi struktur kepanitiaan dari berbagai kepentingan luar. Ia memandang adanya anasir-anasir yang justru berpotensi merusak marwah organisasi jika tetap dibiarkan mengelola jalannya Muktamar.

Gus Ulib secara spesifik menyebutkan bahwa panitia harus dibersihkan dari pengaruh joki politik hingga kepentingan bisnis tertentu, termasuk urusan tambang. Baginya, hal-hal tersebut sama sekali tidak memberikan faedah bagi kemajuan jam’iyah Nahdlatul Ulama ke depan.

“Kita semua berharap agar Muktamar segera dilaksanakan, agar NU segera memiliki kepengurusan yang lebih baik. Namun, hasil yang baik hanya bisa dicapai jika penyelenggaranya bersih dari anasir-anasir jahat dan joki politik,” ujar Gus Ulib, Kamis (2/4/2026) dikutup Telusur.id

Lebih lanjut, ia mengkritik tajam persoalan netralitas figur-figur yang ditunjuk masuk dalam jajaran kepanitiaan saat ini. Gus Ulib mencium adanya pola-pola lama di mana oknum tertentu dianggap sengaja menawarkan diri demi mengamankan posisi atau kepentingan kelompok.

Ia mendesak agar format kepanitiaan dibenahi secara mendasar sebelum Muktamar resmi digelar. Hal ini dianggap krusial agar forum tertinggi warga Nahdliyin tersebut tidak terjebak dalam kepentingan pragmatis yang merugikan organisasi dalam jangka panjang.

Kritik Gus Ulib semakin meruncing saat menyinggung penunjukan sosok ketua panitia yang akrab disapa Ipul. Ia secara terbuka menyatakan rasa pesimisnya jika nakhoda penyelenggara Muktamar masih dipegang oleh figur yang memiliki rekam jejak atau pola serupa.

Gus Ulib bahkan memberikan perumpamaan yang cukup menohok terkait situasi kepanitiaan saat ini. Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti menyerahkan hewan ternak kepada pihak yang salah, sehingga hasilnya sudah bisa ditebak sejak awal.

“Ya pesimislah kita jadinya. Itu sama saja kita menyerahkan sapi kepada tukang jagal. Kalau kata orang Jawa ‘wes mesti dibeleh’, artinya sudah pasti disembelih,” tegasnya dengan nada satir.

Ia mengingatkan agar warga NU tidak kembali menjadi korban untuk kesekian kalinya akibat integritas kepanitiaan yang dipertanyakan. Gus Ulib tidak ingin Muktamar hanya menjadi ajang formalitas yang memuluskan agenda-agenda tersembunyi pihak tertentu.

Dalam pandangannya, sudah saatnya warga NU yang memiliki pemikiran jernih bergerak untuk membentuk kepanitiaan yang lebih “waras”. Kriteria “waras” yang dimaksud adalah panitia yang benar-benar bekerja demi kepentingan umat, bukan kepentingan personal.

Tujuan utama dari pembenahan ini adalah untuk menghasilkan kepengurusan NU yang memiliki citra keumatan yang kuat. Gus Ulib menekankan bahwa sense keumatan harus menjadi ruh utama dalam setiap langkah organisasi di masa yang akan datang.

Sebagai penutup, ia meminta agar struktur kepanitiaan saat ini segera dikoreksi sebelum langkah organisasi melangkah terlalu jauh. “Ayolah, bentuk kepanitiaan yang lebih baik untuk menghasilkan NU yang lebih memiliki citra keumatan. Saya kira itu mohon segera dikoreksi,” pungkasnya.

Wonogiri,TelusuR.ID – Dalam rangka mendukung program pemerintah pembangunan di wilayah binaan, Babinsa Desa Watangsono Koramil 14/Jatisrono Kodim 0728/Wonogiri Sertu Surono, melaksanakan kegiatan pendampingan pembangunan KDKMP di Desa Watangsono, Kecamatan Jatisrono, pada Kamis (2/4/2026).

Kegiatan pendampingan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan peran aktif TNI AD melalui aparat kewilayahan dalam membantu percepatan pembangunan infrastruktur desa.

Sertu Surono selaku Babinsa turut memonitor proses pembangunan serta berkoordinasi dengan aparat desa dan masyarakat setempat guna memastikan pekerjaan berjalan dengan lancar dan sesuai rencana.

Selain itu, kehadiran Babinsa di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan motivasi serta meningkatkan semangat gotong royong warga dalam mendukung pembangunan di desa.

Dengan adanya pembangunan KDKMP ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Cisolok serta menunjang peningkatan kesejahteraan dan perekonomian warga setempat.

(Agus Kemplu)

Boyolali,TelusuR.ID – Komitmen percepatan pembangunan ekonomi desa terus diperkuat. Komandan Kodim (Dandim) 0724/Boyolali, Dhanu Anggoro Asmoro, mengikuti kegiatan Video Conference (Vidcon) percepatan pembangunan gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dipusatkan di Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali.

Kegiatan ini merupakan bagian dari percepatan Program Strategis Nasional (PSN) Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah pusat guna memperkuat fondasi ekonomi masyarakat desa.

Dalam Vidcon tersebut, Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI, Bambang Trisnohadi, yang mewakili Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita, menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk memastikan program berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, program KDKMP merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden yang menargetkan pembentukan 80.000 unit koperasi di seluruh Indonesia. Target ambisius pun dipasang, yakni pembangunan dapat terealisasi pada Juli 2026 mendatang.

Sementara itu, Dandim 0724/Boyolali menegaskan kesiapan TNI dalam mendukung penuh program pemerintah tersebut. Melalui jajaran kewilayahan, TNI berkomitmen untuk mengawal percepatan pembangunan KDKMP agar berjalan sesuai rencana.

“Kehadiran kami merupakan bentuk komitmen TNI untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dan desa, guna memastikan pembangunan berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan KDKMP bukan sekadar pembangunan fisik semata, melainkan simbol nyata kehadiran negara dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

“Percepatan pembangunan harus tetap mengedepankan mutu dan kualitas. Dan tentu, kami siap untuk itu,” tegasnya.

(Agus Kemplu)

Sragen,TelusuR.ID – Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi warga binaannya, Babinsa Desa Gilirejo Koramil 16/Miri Kodim 0725/Sragen Kopka Eko Budi turun langsung membantu proses pembuatan pondasi rumah milik Bp. Marimo (56 )salah satu warga di wilayah desa binaan.

Kegiatan tersebut dilakukan dengan penuh semangat gotong royong bersama masyarakat sekitar. Dengan mengenakan seragam loreng khasnya, Kopka Eko tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga ikut bekerja mulai dari penggalian tanah hingga penyusunan batu pondasi.

Dalam kesempatan itu, Eko menyampaikan bahwa pembuatan pondasi merupakan tahap penting dalam pembangunan rumah, karena menjadi dasar kekuatan bangunan agar kokoh dan tahan lama. Oleh karena itu, pengerjaan harus dilakukan dengan teliti dan sesuai standar.

Selain membantu secara fisik, Eko juga memberikan motivasi kepada pemilik rumah agar tetap semangat dalam menyelesaikan pembangunan hunian tersebut. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat diharapkan mampu meringankan beban serta mempererat hubungan antara TNI dan warga.

Dengan adanya pendampingan dari Babinsa dalam pembuatan pondasi rumah ini, diharapkan proses pembangunan dapat berjalan lancar serta menghasilkan rumah yang kokoh, aman, dan nyaman untuk ditempati.

(Agus Kemplu)

Wonogiri,TelusuR.ID – Disela sela kesibukannya, Komandan Kodim 0728/Wonogiri Letkol Inf Rodricho Ivan Pattihahuan berkeliling ke wilayah Koramil jajaran Kodim 0728/Wonogiri, Rabu (1/4/2026).

Hal tersebut dilakukan untuk mengecek atau meninjau pembangunan gedung / kantor Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang ada di wilayah Kodim 0728/Wonogiri.

Hari ini kegiatan tersebut masih berlanjut dan meninjau di beberapa lokasi yang ada di wilayah Koramil jajaran antara lain di Koramil 18/Girimarto tepatnya di pembangunan KDKMP Desa Bubakan Kecamatan Girimarto.

Sebagaimana dijelaskan Dandim pada saat pertama melakukan peninjauan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya dalam menyukseskan program Pemerintah dan Komando Atas utamanya Program Koperasi Merah Putih yang bertujuan menyejahterakan masyarakat melalui perkuatan ekonomi khususnya yang ada di pedesaan.

Dandim menegaskan pentingnya menjaga mutu pekerjaan, ketepatan waktu penyelesaian, serta keselamatan kerja agar hasil pembangunan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

Lebih lanjut disampaikan, keberadaan Gedung KDKMP nantinya diharapkan dapat menjadi sarana pendukung penguatan ekonomi kerakyatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Girimarto dan sekitarnya.

Kegiatan pengecekan ini merupakan wujud komitmen Kodim 0728/Wonogiri dalam mengawal program pembangunan di wilayah binaan agar berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

(Agus Kemplu)

JOMBANG, TELUSUR.ID – Upaya penguatan tata kelola di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus bergulir. Sejumlah elemen yang tergabung dalam Ulama Muda Pecinta Nahdlatul Ulama secara resmi mengajukan usulan strategis untuk menetapkan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) sebagai Majelis Tahkim ‘Aly di tingkat pusat.

Koordinator Ulama Muda Pecinta NU sekaligus Pengasuh Ribath Muhajirin 3 Bahrul Ulum Tambakberas, KH Abdul Latif Malik atau yang akrab disapa Gus Latif, menegaskan bahwa usulan ini merupakan langkah konkret untuk menjaga marwah jam’iyah. Menurutnya, organisasi sebesar NU membutuhkan lembaga otoritatif yang memiliki kedudukan kuat.

Gus Latif menjelaskan bahwa kebutuhan akan adanya lembaga penengah atau arbitrase yang berwibawa menjadi latar belakang lahirnya gagasan ini. Majelis Tahkim ‘Aly diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai mediator, tetapi juga memiliki kewenangan tertinggi dalam memastikan arah organisasi tetap sesuai dengan mandat Muktamar.

Dalam konsep yang ditawarkan, Majelis Tahkim ‘Aly akan menjadi lembaga tertinggi dalam penyelesaian konflik dan pengambilan keputusan strategis. Otoritas lembaga ini bersandar penuh pada kedalaman ilmu, integritas moral, serta kebijaksanaan para ulama senior yang terpilih dalam keanggotaan AHWA.

Lebih lanjut, Gus Latif memaparkan bahwa Majelis Tahkim ‘Aly memiliki peran vital sebagai penjaga konstitusi dan Khittah jam’iyah. Lembaga ini diproyeksikan menjadi penafsir akhir apabila terjadi sengketa dalam internal organisasi yang sulit dipecahkan melalui jalur biasa.

Tak hanya itu, Majelis Tahkim ‘Aly juga memegang fungsi sebagai pengawal mandat Muktamar. Sebagai forum tertinggi organisasi, keputusan Muktamar harus dipastikan berjalan tanpa penyimpangan, dan di sinilah peran AHWA diperlukan untuk melakukan pengawasan ketat secara kelembagaan.

Sebagai bentuk penguatan, usulan ini juga mencakup kewenangan khusus bagi Majelis Tahkim ‘Aly untuk menyelesaikan konflik internal secara final dan mengikat. Hal ini bertujuan agar dinamika di dalam PBNU tidak berlarut-larut dan tetap berada dalam koridor hukum yang jelas.

Poin krusial lainnya adalah kewenangan majelis ini untuk memberikan putusan atas pelanggaran berat terhadap konstitusi organisasi. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa setiap gerak langkah PBNU tetap selaras dengan prinsip dasar yang telah diletakkan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama.

Bahkan, usulan tersebut mencakup klausul tegas terkait akuntabilitas pimpinan tertinggi. Majelis Tahkim ‘Aly diusulkan memiliki wewenang untuk memberhentikan Rais ‘Aam maupun Ketua Umum PBNU jika terbukti secara sah melakukan penyimpangan terhadap mandat Muktamar.

Gus Latif menilai langkah ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah. Dengan adanya pengawasan dari para ulama sepuh, maka integritas kepemimpinan di tingkat pusat akan tetap terjaga dan terhindar dari potensi penyalahgunaan wewenang.

Secara historis, konsep AHWA dalam tradisi Islam memang merepresentasikan kumpulan ulama yang memiliki otoritas dalam menetapkan serta mengoreksi kepemimpinan. Hal ini dianggap sangat relevan untuk diinstitusionalisasikan demi menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab.

Usulan ini pun menekankan pentingnya mekanisme checks and balances di tubuh PBNU. Pimpinan organisasi, sebagai mandataris Muktamar, harus memiliki legitimasi yang dibarengi dengan akuntabilitas moral serta kelembagaan yang dapat diawasi secara objektif.

Dengan terbentuknya Majelis Tahkim ‘Aly, diharapkan kepemimpinan PBNU ke depan akan lebih akuntabel dan berorientasi pada amanah umat. Selain itu, setiap konflik internal diharapkan dapat diselesaikan secara bermartabat tanpa mengganggu keutuhan jam’iyah di tengah dinamika zaman yang kian kompleks.

Sebagai penutup, Gus Latif menegaskan bahwa ikhtiar ini adalah upaya mengembalikan peran sentral ulama dalam menjaga kemurnian perjuangan organisasi. Ia berharap PBNU dapat mempertimbangkan usulan ini secara bijak demi kemaslahatan Nahdlatul Ulama dan umat secara luas.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Pemerintah Kabupaten Jombang menggelar acara tasyakuran dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) Tahun 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis (30/4/2026) malam. Kegiatan yang berlangsung khidmat ini menjadi potret kebersamaan antara unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Jombang Warsubi S.H., M.Si., didampingi Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan dan Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji. Turut serta jajaran Forkopimda, kepala OPD, pimpinan perusahaan, hingga para ketua serikat pekerja se-Kabupaten Jombang yang memadati lokasi acara.

Dalam sambutannya, Bupati Warsubi menegaskan bahwa peringatan May Day bukan sekadar seremoni tahunan. Baginya, momen ini adalah titik balik untuk memperkuat komitmen membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat di dunia kerja.

Tahun ini, May Day di Jombang mengusung tema “Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja” dengan slogan “Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama”. Tema ini dipilih untuk menegaskan arah kebijakan daerah dalam menciptakan ekosistem kerja yang lebih produktif.

Bupati Warsubi menekankan bahwa kemajuan ekonomi Jombang tidak bisa berdiri sendiri tanpa sinergi yang kuat. Pemerintah, dunia usaha, dan tenaga kerja merupakan tiga pilar strategis yang harus berjalan beriringan guna mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurut Warsubi, pekerja adalah penggerak utama roda industri yang harus dijaga hak-haknya. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan jaminan kesejahteraan bukan hanya tuntutan buruh semata, melainkan tanggung jawab kolektif yang harus dipenuhi oleh perusahaan dan dipantau pemerintah.

Di sisi lain, ia juga menyoroti pentingnya dukungan bagi dunia usaha agar terus berinovasi dan memiliki daya saing tinggi. Hal ini krusial agar perusahaan mampu bertahan menghadapi tantangan global, sehingga dapat terus membuka lapangan kerja baru bagi warga Jombang.

Pemkab Jombang pun berkomitmen memposisikan diri sebagai fasilitator dan mediator yang adil. Upaya ini dilakukan melalui dialog konstruktif serta penyusunan regulasi yang menyeimbangkan kepentingan investasi dengan perlindungan hak-hak dasar tenaga kerja.

Apresiasi tinggi diberikan Bupati kepada organisasi pengusaha dan serikat pekerja yang selama ini berhasil menjaga kondusivitas di Jombang. Ia berharap kolaborasi yang inklusif ini terus ditingkatkan guna menciptakan iklim industri yang maju dan berdaya saing di masa depan.

Suasana semakin hangat saat Pemkab Jombang menyerahkan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur kepada sejumlah perusahaan berprestasi. Sebanyak 10 perusahaan, termasuk PT Cheil Jedang dan PT Kimia Farma Plant Watudakon, meraih penghargaan kategori Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tanpa kecelakaan.

Tak hanya soal keselamatan kerja, penghargaan juga diberikan kepada perusahaan yang sukses menjalankan program Penanggulangan Tuberkulosis (TB) tingkat Gold. Selain itu, enam perusahaan diganjar penghargaan Platinum atas keberhasilan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di lingkungan kerja.

Bupati Warsubi juga memberikan penghargaan khusus kepada Pimpinan Unit Kerja (PUK) serikat pekerja yang dinilai aktif memperjuangkan hak buruh. Beberapa di antaranya adalah PUK SBSI PT Pei Hai dan PUK Persaudaraan Sedolor Sehat Tentrem Jaya Lestari.

Puncak peringatan May Day sendiri dijadwalkan berlangsung pada 1 Mei 2026. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Jombang, Bambang Suntowo, menjelaskan bahwa agenda puncak akan dipusatkan di stadion dengan melibatkan ribuan peserta.

“Puncak kegiatan akan diisi senam kebugaran di stadion dengan peserta sekitar 8.000 orang. Selain itu, kami juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan gerakan pangan murah untuk masyarakat,” ujar Bambang Suntowo dalam keterangannya.

Ketua SPSI Jombang, Subagyo, mengapresiasi konsistensi Pemkab yang telah memfasilitasi komunikasi pekerja sejak 2013. Ia memuji langkah Bupati Warsubi yang dinilai berhasil mendatangkan investor serta meningkatkan UMR secara progresif guna mengurangi angka pengangguran.

Tasyakuran May Day 2026 ini akhirnya ditutup dengan ramah tamah yang penuh keakraban. Momen ini menjadi simbol kuat bahwa di Jombang, perbedaan kepentingan antara buruh dan pengusaha dapat dijembatani melalui komunikasi yang matang dan rasa kekeluargaan yang tinggi.

Sragen, TelusuR.ID – Dalam rangka memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok (sembako) tetap aman dan harga tetap stabil usai Hari Raya, Babinsa Koramil 02/Karangmalang Kodim 0725/Sragen Serma Eko Budi melaksanakan pemantauan langsung ke pasar tradisional Dk.Pucung Lor RT 20 Ds.Jurangjero Kec. Karangmalang, Selasa (31/03/2026).

Kegiatan ini dilakukan dengan menyambangi para pedagang serta berdialog langsung untuk mengetahui kondisi stok dan perkembangan harga sembako pasca perayaan hari besar. Beberapa komoditas yang menjadi perhatian antara lain beras, minyak goreng, gula, telur, dan kebutuhan pokok lainnya.

Eko menyampaikan bahwa pemantauan ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan barang maupun lonjakan harga yang dapat memberatkan masyarakat.

“Kami turun langsung ke pasar untuk mengecek ketersediaan sembako serta memastikan harga masih dalam batas wajar, sehingga masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik,” ujar Eko.

Selain melakukan pengecekan, Eko juga mengimbau kepada para pedagang agar tidak melakukan penimbunan barang serta tetap menjaga kestabilan harga demi kepentingan bersama.

Dari hasil pemantauan sementara, ketersediaan sembako di pasar masih relatif aman dan harga cenderung stabil, meskipun terdapat sedikit kenaikan pada beberapa komoditas.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kondisi pasar tetap kondusif dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, sehingga stabilitas ekonomi di wilayah tetap terjaga pasca Hari Raya.

(Agus Kemplu)

Wonogiri,TelusuR.ID – Komitmen percepatan pembangunan infrastruktur kembali ditegaskan melalui kegiatan groundbreaking Jembatan Garuda di wilayah Kodim 0728/Wonogiri. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (31/3/2026) bertempat di Desa Jendi, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri.

Prosesi peresmian awal pembangunan tersebut digelar secara video conference (vidcon) bersama Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin yang diikuti oleh jajaran TNI, pemerintah daerah, serta unsur masyarakat setempat.

Hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya Dandim 0728/Wonogiri Letkol Inf Rodricho Ivan Pattihahuan, Wakil Bupati Wonogiri Imron Rizkyarno, Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo yang diwakili Kabagops Kompol Agus serta unsur pemerintahan kecamatan dan kelurahan, tokoh masyarakat, hingga warga masyarakat setempat.

Pangdam mengucapkan terima kasih dan sekaligus apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta kontribusi nyata demi terwujudnya pembangunan Jembatan Garuda ini. Semoga niat tulus dan kerja keras saudara sekalian dicatat sebagai amal ibadah serta mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Prosesi acara Ground Breaking ini adalah merupakan representasi kehadiran pemerintah kepada masyarakat dalam mengupayakan ketersediaan sarana infrastruktur jalur penghubung antar desa atau titik lokasi terisolir menuju ke desa lainnya serta akses untuk menuju ke sekolah, kantor pemerintahan dan fasilitas publik.

Program ini juga merupakan salah satu Program Strategis pemerintah dalam mengupayakan solusi cepat guna mengatasi kesulitan yang dihadapi rakyat selain dari program-program kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sudah dijalankan selama ini. Oleh karena itu, diawali dari kegiatan hari ini, mari bersama-sama kita bersatu dan bekerjasama dalam mewujudkan pembangunan Jembatan Garuda di wilayah masing-masing.

Kemudian dalam kesempatan ini, hadir seluruh Komandan Korem dan Komandan Kodim yang nantinya akan terlibat langsung bersama-sama dengan warga masyarakat di wilayahnya dalam pengerjaan Jembatan Garuda di wilayahnya masing-masing. Sebanyak 60 unit Jembatan Garuda, akan dibangun di 60 titik lokasi di wilayah Kodam IV/Diponegoro. Pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya, meliputi : 49 titik jembatan gantung dan 11 titik jembatan beton, keseluruhan pembangunan ini sekali lagi adalah sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat.

Pangdam juga menyampaikan bahwa pada periode pertama dan kedua, Kodam IV/Diponegoro bersama-sama dengan masyarakat, telah berhasil merealisasikan dan meresmikan 48 unit Jembatan Garuda yang tersebar di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Kegiatan launching 200 unit Jembatan Garuda yang tersebar di wilayah Indonesia dilaksanakan secara serentak dipimpin Bapak Kepala Staf Angkatan Darat dan dihadiri Presiden Republik Indonesa, Bapak H. Prabowo Subianto.

Pangdam berharap semoga proses pembangunan Jembatan Garuda ini dapat berjalan dengan aman, cepat dan lancar serta nantinya akan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Sementara itu, Dandim 0728/Wonogiri Letkol Inf Rodricho Ivan Pattihahuan menyampaikan bahwa Program Jembatan Garuda merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.

“Jembatan gantung garuda yang akan dibangun ini akan dirasakan manfaatnya oleh warga dari tiga Desa yakni Desa Nungkulan,Desa Jendi dan Kelurahan Gemawang,” Imbuh Dandim.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi bersama TNI dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan tersebut.

“Kualitas dan ketepatan waktu menjadi hal utama agar manfaat pembangunan ini dapat segera dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut nantinya diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Desa Nungkulan dan sekitarnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, juga dilaksanakan penyerahan bantuan sosial berupa paket sembako kepada warga dari tiga desa di sekitar titik pemangunan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar.

Groundbreaking Jembatan Garuda ini mencerminkan komitmen kuat TNI AD melalui Kodim 0728/Wonogiri dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Selain meningkatkan konektivitas, program ini juga dinilai strategis dalam memperkuat stabilitas sosial serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sinergitas antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat pun menjadi faktor kunci keberhasilan program, sekaligus meminimalisir potensi hambatan sosial dalam pelaksanaannya di lapangan.

(Agus Kemplu)

Boyolali,TelusuR.ID – Penantian panjang warga Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, akhirnya terjawab. Pembangunan Jembatan Perintis Garuda resmi dimulai melalui prosesi ground breaking yang dipimpin Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han., Selasa (31/03/2026).

Momentum ini menjadi titik balik bagi masyarakat yang selama puluhan tahun harus menghadapi keterbatasan akses. Ketiadaan jembatan memaksa warga menyeberangi sungai untuk menjalani aktivitas sehari-hari, mulai dari berangkat sekolah, bekerja di ladang, hingga mengakses layanan kesehatan.

“Kalau airnya dangkal masih bisa dilewati, tapi tetap sulit karena licin. Kadang ada yang jatuh, bahkan anak-anak harus pulang lagi karena baju basah atau kotor,” ungkap Widodo, salah satu warga, menggambarkan kondisi yang selama ini dihadapi.

Dalam sambutannya, Pangdam IV/Diponegoro menyampaikan apresiasi kepada jajaran Forkopimda Kabupaten Boyolali atas sinergi yang telah terjalin sehingga acara groundbreaking serta pembangunan jembatan dapat dimulai secara serentak di 60 titik di wilayah Jawa Tengah.

Program Jembatan Perintis Garuda sendiri merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah dengan akses terbatas.

“Melalui program ini, TNI hadir untuk membantu membuka keterisolasian wilayah dan mempermudah akses antar desa,” tegas Pangdam.

Selain kegiatan pembangunan jembatan, pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pengobatan massal dan pemberian tali asih kepada masyarakat. Sebanyak 200 warga menerima layanan kesehatan gratis serta bantuan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

Ia juga berharap pembangunan jembatan di Boyolali dapat terus berlanjut ke titik-titik lain yang membutuhkan, mengingat program ini menjadi prioritas nasional dalam pemerataan pembangunan infrastruktur.
Pembangunan Jembatan Garuda ini merupakan bagian dari karya bakti TNI bersama masyarakat.

Diharapkan, keberadaannya nanti mampu dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang aktivitas warga dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
Secara simbolis, pada pukul 15.00 WIB, pembangunan Jembatan Garuda di Desa Bolo dinyatakan resmi dimulai.

Sementara itu, Wakil Bupati Boyolali, Dwi Fajar Nirwana, menyampaikan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Jembatan ini sangat penting, terutama untuk keselamatan anak-anak sekolah serta sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, di Kabupaten Boyolali direncanakan akan dibangun lima jembatan sebagai bagian dari program tersebut. Pemerintah daerah pun menyampaikan apresiasi tinggi kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo, atas perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur di daerah.
Dengan dimulainya pembangunan ini, masyarakat Desa Bolo kini menaruh harapan besar agar jembatan segera rampung dan dapat digunakan, membuka akses yang lebih mudah, aman, dan layak bagi generasi mendatang.

(Agus Kemplu)