Surakarta,TelusuR.ID – Babinsa Joyotakan Koramil 03/Serengan Kodim 0735/Ska Serma Rumbawa dan anggota Linmas serta BPBD Kota Surakarta melaksanakan kegiatan latihan pengoperasian mesin genset dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam. Bertempat di halaman parkir Kelurahan Joyotakan kec.Serengan Kota Surakarta. Jumat 10 April 2026 pukul 09.00 Wib.

Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Kelurahan Joyotakan dengan melibatkan unsur gabungan sebagai upaya memperkuat sinergitas antar instansi dalam penanggulangan bencana, khususnya dalam kondisi darurat yang memerlukan dukungan pasokan listrik cadangan.

Serma Rumbawa mengungkapkan bahwa Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pengecekan peralatan genset, meliputi kondisi bahan bakar, oli mesin, kabel, serta kelayakan panel listrik. Selanjutnya peserta diberikan penjelasan teknis mengenai bagian-bagian genset, fungsi masing-masing komponen, serta prosedur standar pengoperasian. Dalam praktik lapangan, peserta secara bergantian mencoba menghidupkan genset, mulai dari membuka kran bahan bakar, mengatur choke, melakukan starter, hingga memastikan mesin berjalan stabil. Selain itu juga dilakukan simulasi pemasangan kabel ke sumber beban, seperti penerangan darurat dan peralatan pendukung lainnya.

Tidak hanya itu, dalam latihan juga diberikan materi tentang penanganan gangguan ringan padahal genset, seperti mesin tidak mau hidup, suara mesin tidak stabil, maupun langkah penghentian mesin yang aman setelah digunakan. Personel Damkar dan BPBD turut memberikan arahan terkait aspek keselamatan, seperti penempatan genset di lokasi terbuka, menjaga sirkulasi udara, serta menghindari potensi kebakaran akibat bahan bakar, Tegas Serma Rumbawa

Melalui kegiatan latihan ini, diharapkan Babinsa, Linmas, serta personel Damkar dan BPBD Kota Surakarta memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam mengoperasikan genset secara cepat, tepat, dan aman. Dengan demikian, apabila terjadi bencana alam yang mengakibatkan pemadaman listrik, seluruh unsur yang terlibat sudah siap mendukung operasional penanganan bencana serta memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, Pungkasnya

( Kemplu)

Boyolali,TelusuR.ID – Progres pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali terus menunjukkan perkembangan signifikan. Pada Jumat (10/04/2026), pekerjaan difokuskan pada pemasangan pintu besi gerai sebagai bagian dari tahap penyelesaian bangunan.

Pintu besi yang dipasang tidak hanya berfungsi sebagai akses keluar masuk, tetapi juga menjadi elemen penting dalam meningkatkan keamanan gerai. Dengan konstruksi yang kokoh, diharapkan mampu melindungi aset serta barang kebutuhan pokok yang nantinya tersedia bagi masyarakat.

Proses pengerjaan di lapangan berjalan lancar dengan mengutamakan ketelitian dan kualitas hasil. Para pekerja memastikan setiap bagian terpasung dengan rapi dan kuat, sehingga mendukung kesiapan operasional KDMP dalam waktu dekat.

Dengan semakin lengkapnya fasilitas yang ada, KDMP Desa Butuh diharapkan segera beroperasi dan menjadi motor penggerak ekonomi desa, sekaligus memberikan kemudahan bagi warga dalam mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

(Kemplu)

MINAHASA,TelusuR.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sinergi kuat pemerintah pusat dalam mendorong percepatan program perumahan rakyat melalui peninjauan langsung di Provinsi Sulawesi Utara,Kamis (9/4/2026). Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Perumahan Subsidi Jaya Chidaatma Home Koka di Kabupaten Minahasa, yang menjadi contoh nyata upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Maruarar Sirait berdialog langsung dengan para pengembang dan penghuni perumahan untuk menyerap aspirasi sekaligus memastikan program berjalan tepat sasaran. Fokus pembahasan mencakup kemudahan layanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia menekankan pentingnya optimalisasi layanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) guna menghadirkan proses yang lebih cepat, transparan, dan berpihak pada masyarakat.

Pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan progresif berupa pembebasan biaya PBG dan BPHTB bagi MBR. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan kepada masyarakat kecil, sekaligus memiliki potensi untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) secara berkelanjutan.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Desa Tempang Dua, Kecamatan Langowan Utara, untuk meninjau langsung calon penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta menyaksikan simulasi tender rakyat yang transparan dan partisipatif. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan program berjalan akuntabel dan melibatkan masyarakat secara aktif.

Dalam sambutannya, Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap program perumahan rakyat yang merupakan wujud perhatian besar Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat kecil. Program ini tidak hanya memberikan hunian yang layak, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup serta menghadirkan harapan baru bagi masyarakat.

Ke depan, diharapkan semakin banyak pemerintah daerah dan masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari program ini. Selain membantu masyarakat kurang mampu, program perumahan rakyat juga memiliki nilai sosial dan kemanusiaan yang tinggi, sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

JAKARTA,TelusuR.ID – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keuangan negara dengan menyaksikan langsung penyerahan hasil sitaan sebesar Rp11,4 triliun oleh Kejaksaan Agung pada Jumat (10/4/2026). Dana tersebut berasal dari denda administratif sektor kehutanan, PNBP dari tindak pidana korupsi, serta setoran pajak—menjadi bukti nyata bahwa upaya penegakan hukum berjalan efektif dan berdampak langsung bagi negara.

Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa nilai tersebut memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Ia menggambarkan bahwa dana Rp11,4 triliun setara dengan renovasi sekitar 34.000 sekolah atau perbaikan lebih dari 500.000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini mencerminkan bagaimana pengelolaan keuangan negara yang baik dapat diterjemahkan menjadi kesejahteraan nyata bagi rakyat.

Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi tinggi kepada kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dalam kurun waktu 1,5 tahun berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga Rp31,3 triliun, serta menguasai kembali aset kawasan hutan dengan nilai mencapai Rp370 triliun. Capaian ini menjadi indikator keberhasilan kolaborasi lintas lembaga dalam menjaga kekayaan alam Indonesia.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi aparat penegak hukum. Ia memastikan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap segala bentuk intimidasi di lapangan, serta menekankan bahwa penegakan hukum akan terus dilakukan secara tegas, adil, dan tanpa pandang bulu.

Momentum penyerahan ini menjadi simbol optimisme dan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum, memperkuat tata kelola sumber daya alam, serta mengembalikan kekayaan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Pemerintah Kabupaten Jombang secara resmi meluncurkan penyaluran bantuan pangan besar-besaran untuk alokasi bulan Februari dan Maret 2026. Langkah ini diambil sebagai strategi konkret pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan pangan dan menekan laju inflasi di tingkat akar rumput.

Peluncuran program strategis ini dipusatkan di Balai Desa Purisemanding, Kecamatan Plandaan, pada Jumat (10/4/2026). Bupati Jombang, Warsubi, memimpin langsung seremoni penyaluran dengan didampingi oleh jajaran Sekdakab Jombang, perwakilan Forkopimda, serta pimpinan Perum BULOG sebagai penyedia stok pangan nasional.

Bupati Warsubi menegaskan bahwa penyaluran ini bukan sekadar bantuan sosial biasa, melainkan instruksi langsung Presiden RI untuk memberikan stimulus ekonomi. Pemerintah ingin memastikan bahwa di tengah dinamika harga pasar, masyarakat tetap memiliki akses terhadap bahan pokok berkualitas.

“Program ini adalah upaya strategis kami dalam menjaga stabilitas ekonomi rakyat. Melalui bantuan ini, pemerintah hadir untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat sekaligus mengendalikan gejolak harga pangan di pasar,” ujar Warsubi dalam sambutannya.

Bantuan yang disalurkan kali ini mencakup dua komoditas vital yang ketersediaannya dijaga ketat oleh negara, yakni beras dan minyak goreng. Setiap Penerima Bantuan Pangan (PBP) berhak mendapatkan 10 kilogram beras kualitas unggul dan 2 liter minyak goreng untuk setiap bulannya.

Mengingat penyaluran kali ini mencakup alokasi periode Februari dan Maret, setiap warga penerima manfaat langsung membawa pulang paket ganda sekaligus. Hal ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan rumah tangga untuk jangka waktu yang lebih lama.

Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial, cakupan bantuan di Jombang sangat luas. Tercatat sebanyak 207.858 penerima yang tersebar di 21 kecamatan dan 306 desa menjadi sasaran utama program penguatan pangan ini.

Untuk memastikan ketersediaan stok tetap aman, Perum BULOG Kantor Cabang Mojokerto berperan sebagai garda terdepan dalam penyediaan dan distribusi. Kehadiran Bulog menjamin bahwa komoditas yang sampai ke tangan warga memiliki standar kualitas yang layak konsumsi.

Pimpinan Perum BULOG Kantor Cabang Mojokerto, Muhammad Husin, menjelaskan bahwa pihaknya mendapatkan penugasan khusus dari Badan Pangan Nasional. Bulog bertanggung jawab penuh dalam memastikan aliran stok beras dan minyak goreng dari gudang hingga ke titik bagi di desa-desa.

“Kami menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mendistribusikan bantuan ini. Bulog berkomitmen memastikan ketersediaan pangan di tingkat daerah tetap terjaga dan tersalurkan tepat waktu,” tegas Muhammad Husin.

Ia juga mengklarifikasi terkait periode bantuan yang dimulai dari alokasi Februari. Husin menjelaskan bahwa operasional penyaluran pangan ini sangat bergantung pada kebijakan anggaran pusat dan manajemen stok pangan nasional yang dikelola secara bertahap.

Lebih dari sekadar bantuan darurat, program ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah dalam mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan poin Asta Cita Presiden untuk memperkuat kedaulatan pangan demi kemandirian bangsa.

Bupati Warsubi pun meminta seluruh jajaran dari tingkat camat hingga kepala desa untuk tidak main-main dalam mengawal distribusi ini. Ia menginginkan pengawasan ketat agar komoditas pangan yang telah disiapkan Bulog benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.

“Saya instruksikan para Camat dan Kepala Desa untuk melakukan pengawasan melekat di lapangan. Pastikan penyaluran ini tertib, lancar, dan tepat sasaran tanpa ada kendala teknis sedikit pun,” pungkas Warsubi menutup arahannya.

JAKARTA, TELUSUR.ID – Perhelatan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 kini sudah di depan mata. Forum tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut direncanakan bakal berlangsung pada bulan Agustus tahun ini, memicu berbagai spekulasi terkait lokasi pelaksanaannya.

Sebelum memasuki agenda puncak, rangkaian acara akan dimulai dengan Konferensi Besar (Konbes) NU dan Silaturahmi Alim Ulama yang dijadwalkan berlangsung di Surabaya pada April ini. Meski demikian, hingga saat ini PBNU belum memutuskan secara resmi siapa yang akan menjadi tuan rumah Muktamar ke-35.

Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Koordinator Nasional Poros Muda NU, Ramadhan Isa. Pria yang akrab disapa Dhani tersebut menilai bahwa Jawa Timur merupakan kandidat yang paling siap untuk menyelenggarakan perhelatan akbar kaum Nahdliyin tersebut.

Dhani menegaskan, salah satu alasan fundamental mengapa Jawa Timur layak menjadi tuan rumah adalah adanya “Khofifah Effect”. Sosok Khofifah Indar Parawansa dinilai memiliki magnet dan kapasitas manajerial yang luar biasa dalam mengawal agenda-agenda besar NU di wilayahnya.

“Saya kira Jawa Timur yang paling siap untuk menjadi tuan rumah Muktamar NU ke-35 karena faktor Khofifah. Beliau bukan sekadar Gubernur, tapi juga tokoh NU senior yang punya komitmen, basis massa, dan leadership kuat,” ujar Dhani saat memberikan keterangan tertulisnya kepada Telusur.id di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Rekam jejak Khofifah dalam menyelenggarakan acara berskala masif menjadi bukti nyata. Selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, Khofifah terbukti sukses mengorkestrasi sejumlah perhelatan besar yang melibatkan jutaan massa dengan tertib dan lancar.

Dhani mencontohkan kesuksesan Peringatan Satu Abad NU versi Hijriyah yang digelar di Stadion Delta Sidoarjo pada 7 Februari 2023 lalu. Acara tersebut menjadi tonggak sejarah baru bagi NU dengan mobilisasi massa yang luar biasa besar namun tetap kondusif.

Keberhasilan berlanjut pada pelaksanaan Kongres Muslimat NU ke-18 di Surabaya pada Februari 2025. Teranyar, Jawa Timur juga sukses menggelar Mujahadah Kubro 1 Abad NU di Stadion Gajayana Malang pada 7-8 Februari 2026 yang dihadiri langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Acara di Malang tersebut diikuti sekitar 150.000 Nahdliyin. Ini menunjukkan bahwa infrastruktur dan koordinasi di Jawa Timur sudah sangat matang untuk level nasional maupun internasional,” lanjut Dhani yang juga merupakan aktivis ’98 ini.

Tidak hanya di Jawa Timur, pengaruh Khofifah juga terasa hingga ke ibu kota. Dhani mengingatkan kembali suksesnya Harlah Muslimat NU ke-78 di Gelora Bung Karno pada Januari 2024 yang dihadiri 200 ribu anggota Muslimat NU sebagai bukti tangan dingin sang Ketua Umum Muslimat tersebut.

Lebih lanjut, alumni santri Daarul Rahman Jakarta ini menyebut Jawa Timur adalah “punjer” atau pusat gravitasi dari Nahdlatul Ulama. Sejarah mencatat bahwa NU lahir dan tumbuh besar di Bumi Majapahit tersebut dengan dukungan para ulama kharismatik.

Jawa Timur menyimpan nilai historis yang tak ternilai bagi organisasi, mengingat banyaknya pondok pesantren bersejarah dan keberadaan makam para muassis (pendiri) NU yang tersebar di berbagai daerah di sana.

Atas pertimbangan tersebut, Poros Muda NU mengusulkan konsep “Tuan Rumah Bersama” di Jawa Timur. Konsep ini melibatkan kolaborasi antar daerah seperti Surabaya, Sidoarjo, Bangkalan, Jombang, Kediri Raya, hingga Situbondo untuk membagi beban penyelenggaraan.

“Jadi tuan rumah besarnya adalah Jawa Timur, melibatkan kabupaten dan kota yang punya ikatan sejarah kuat. Termasuk pondok pesantren yang diasuh kiai-kiai khos dan keluarga pendiri NU,” pungkas mantan Sekretaris PC Ansor Jakarta Utara itu menutup pembicaraan.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Merespons isu kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 kilogram yang sempat meresahkan warga, Satreskrim Polres Jombang bergerak cepat melakukan langkah preventif. Melalui Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter), petugas melakukan pengecekan mendadak ke salah satu titik vital distribusi bahan bakar melon tersebut.

Sidak ini menyasar Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) PT Sumberbina Usaha Mandiri yang berlokasi di Desa Tanggungan, Kecamatan Gudo, Jombang, Kamis (9/4/2026). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa rantai pasok gas bersubsidi di wilayah tersebut tetap berjalan tanpa hambatan.

Kegiatan pengecekan dipimpin langsung oleh Kanit Tipidter Satreskrim Polres Jombang, IPDA Heru Prastyo. Bersama sejumlah anggota, ia memantau setiap detail proses teknis di lapangan, mulai dari pengisian tabung hingga kesiapan armada pengangkut.

Fokus utama petugas adalah memverifikasi ketersediaan stok di tangki timbun serta memastikan mekanisme penyaluran kepada para agen berjalan sesuai prosedur. Petugas juga memeriksa data distribusi harian guna mengendus adanya potensi penyimpangan atau penahanan stok.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, tim menemukan adanya tren peningkatan konsumsi LPG 3 kilogram oleh masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dinilai wajar seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan kebutuhan rumah tangga di bulan ini.

Petugas juga memberikan klarifikasi terkait isu hambatan distribusi yang sempat beredar di masyarakat. Sebelumnya, sempat terjadi kendala pengiriman dari Depo Pertamina Surabaya yang berdampak pada keterlambatan stok di tingkat daerah.

Namun, pihak kepolisian memastikan bahwa kendala teknis dari Surabaya tersebut sudah tertangani sepenuhnya. Sejak awal April 2026, aliran distribusi LPG dari pusat menuju SPBE di Jombang telah kembali masuk dalam kategori normal dan lancar.

IPDA Heru Prastyo menegaskan bahwa sidak ini merupakan bagian dari upaya antisipatif Polres Jombang. Polisi ingin menjamin tidak ada celah bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik penyalahgunaan distribusi LPG subsidi.

“Kami hadir untuk memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir. Langkah ini adalah bentuk pengawasan agar LPG subsidi tetap tersedia dan tidak terjadi kelangkaan yang dibuat-buat,” ungkap IPDA Heru di sela kegiatannya.

Dari hasil pengecekan secara menyeluruh di SPBE Tanggungan, ketersediaan stok LPG 3 kilogram untuk wilayah Kabupaten Jombang dinyatakan dalam kondisi aman. Tidak ditemukan bukti fisik adanya kelangkaan massal seperti yang sempat dikhawatirkan warga.

Seluruh proses distribusi dari SPBE menuju agen hingga pangkalan terpantau berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Petugas memastikan bahwa tabung-tabung gas tersebut terus bergerak ke pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian masyarakat.

Sementara itu, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan melalui Kasat Reskrim AKP Dimas Robin Alexander menegaskan bahwa pengawasan ini tidak akan berhenti pada satu titik saja. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal energi bersubsidi agar tetap tepat sasaran.

“Kami memastikan pengawasan distribusi LPG 3 kilogram akan dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjamin kebutuhan masyarakat terpenuhi di tengah meningkatnya permintaan,” tegas AKP Dimas dalam keterangannya.

Ia juga memberikan peringatan keras kepada seluruh pelaku usaha di rantai distribusi agar tidak mencoba-coba melakukan penimbunan. Polisi tidak akan segan mengambil tindakan hukum bagi siapa pun yang sengaja mempermainkan stok gas subsidi demi keuntungan pribadi.

Sragen,TelusuR.ID Sebagai bentuk kepedulian terhadap ketahanan pangan di wilayah binaannya, Babinsa Koramil 15/Gemolong Kodim 0725/Sragen Serka Sumanto turut serta membantu petani dalam membasmi gulma yang mengganggu pertumbuhan tanaman padi di lahan persawahan milik Bp. Ikhsan Dukuh Semak Rt. 09/03 Kel. Gemolong Kec. Gemolong, Jum’at (10/04/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan Babinsa bersama para petani dengan penuh semangat gotong royong. Gulma yang tumbuh di sekitar tanaman padi dibersihkan secara manual agar tidak menghambat pertumbuhan serta penyerapan nutrisi oleh tanaman padi.

Manto sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa keberadaan gulma dapat menjadi salah satu faktor penghambat hasil panen, sehingga perlu dilakukan pembersihan secara rutin agar tanaman padi dapat tumbuh optimal dan menghasilkan panen yang maksimal.

Selain membantu secara langsung, Manto juga memberikan motivasi kepada para petani agar terus semangat dalam merawat tanaman padi serta menjaga kualitas lahan pertanian. Kehadiran Babinsa di tengah-tengah petani diharapkan dapat memberikan dorongan semangat serta mempererat hubungan antara TNI dengan masyarakat.

Pemilih sawah Bp. Ikhsan pun mengaku sangat terbantu dengan kehadiran Babinsa yang tidak segan turun langsung ke sawah untuk membantu pekerjaan mereka. Diharapkan melalui kegiatan ini, hasil panen padi ke depan dapat meningkat, Ujarnya.

(Agus Kemplu)

Wonogiri,TelusuR.ID – Dusun Sanggrahan dan Dusun Jaganti Desa Hagantoro di Kecamatan Tirtomoyo Wonogiri, sebentar lagi bakal terhubung dengan akses jalan yang bagus dan mulus.

Jalan tembus itu akan dibangun pada akhir April 2026 melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung Tahap II 2026.

Rencana pembangunan jalan yang menghubungkan dua dusun itu dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) pelaksanaan TMMD di Ruang Mandiri Dinas PMD Wonogiri, Jumat (10/4/2026).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Wonogiri, Djoko Purwidyatmo yang diwakili Sekertaris Dinas PMD Retno Utari, mengatakan pembukaan program TMMD rencana akan dilaksanakan di Desa Hargantoro pada Rabu (22/4/20246). Anggaran senilai Rp565 juta disiapkan untuk membangun jalan sepanjang 1000 meter penghubung antar dusun tersebut.

Anggaran itu bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah senilai Rp165 juta dan APBD Kabupaten Wonogiri senilai Rp400 juta. “Harapanya TMMD Sengkuyung Tahap II ini lebih baik dan cuaca mendukung pengerjaan fisik. Semoga target terpenuhi dan program dapat diselesaikan dengan baik nanti,”.

Sementara itu, Komandan Kodim 0728/Wonogiri Letkol Inf Rodricho Ivan Pattihahuan yang diwakilo Pjs Pasipers Kodim 0728/Wonogiri, Kapten Arm Agus Setyono, menyampaikan jalan yang dibangun di Desa Hargantoro, berupa rabat jalan beton. Selain pembangunan jalan, program TMMD juga ada kegiatan nonfisik.

Maka dari itu perlu kerja sama dari semua pihak untuk melancarkan kegiatan tersebut termasuk dinas terkait. Kegiatan nonfisik itu di antaranya penyuluhan penanganan stunting, posyandu dan posbindu, wawasan kebangsaan, sosialisasi keselamatan lalu lintas, dan bahaya narkoba.

“Dengan adanya pembangunan rabat jalan beton nantinya akan mempermudah transportasi yang yakni dusun Sanggrahan dan dusun Jaganti,” ucap Kapten Agus.

(Agus Kemplu)

JOMBANG, Telusur.id – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah berbasis keagamaan. Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Zulhas ini saat meninjau langsung pelaksanaan program di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Jombang, Jumat (10/4/2026).

Dalam kunjungan kerja di Jombang, Zulhas melakukan perbandingan kesiapan antara sekolah umum dan madrasah. Sebelumnya, ia telah memantau distribusi makanan di SMA Negeri 2 Jombang untuk memastikan standar gizi yang diterima para siswa telah sesuai dengan regulasi pemerintah.

Zulhas mengungkapkan adanya ketimpangan distribusi yang cukup mencolok antara sekolah umum dan sekolah berbasis agama. Berdasarkan pantauannya, banyak sekolah umum yang sudah menjalankan program ini dalam waktu yang relatif lama, sementara madrasah baru saja memulai.

“SMA tadi sudah lama mendapatkan makanan bergizi, sedangkan di MAN 1 Jombang ini informasinya baru hari ini dimulai. Ini yang menjadi catatan penting bagi kami untuk segera dievaluasi,” kata Menko Pangan di hadapan awak media.

Menyikapi temuan tersebut, Zulhas mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Ia meminta lembaga tersebut untuk melakukan akselerasi penyaluran MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama dan pondok pesantren.

Data menunjukkan bahwa cakupan layanan MBG untuk sekolah berbasis agama saat ini baru mencapai angka sekitar 15 persen. Angka ini tertinggal jauh jika dibandingkan dengan sekolah umum yang cakupan layanannya telah menyentuh hampir 85 persen secara nasional.

“Tsanawiyah, Aliyah, hingga pondok-pondok pesantren harus dipercepat. Jangan sampai ada ketimpangan layanan, karena semua anak bangsa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan asupan gizi yang berkualitas di sekolah,” sambung Zulhas.

Zulhas juga sempat berkelakar mengenai adanya “protes” kecil dari para siswa madrasah yang merasa distribusi di sekolah mereka terlambat dibandingkan sekolah umum. Menurutnya, antusiasme siswa adalah bukti bahwa program ini sangat dinantikan manfaatnya.

“Anak-anak di madrasah sempat bertanya, kenapa mereka baru mulai sekarang padahal sekolah umum sudah ada yang jalan enam sampai tujuh bulan. Aspirasi ini yang memicu kami untuk menekan BGN agar lebih responsif terhadap sekolah agama,” ungkapnya.

Meski pelaksanaannya baru dimulai, Zulhas memberikan apresiasi terhadap kualitas menu yang disajikan di MAN 1 Jombang. Ia menilai komposisi makanan yang diberikan sudah memenuhi standar empat sehat lima sempurna yang sangat layak untuk menunjang pertumbuhan remaja.

“Sangat layak dan bergizi. Menunya lengkap, ada protein dari chicken katsu, ada karbohidrat, sayuran, buah-buahan, hingga susu. Ini komposisi yang ideal untuk mencetak generasi yang sehat dan cerdas,” ulas Zulhas saat meninjau kotak makan siswa.

Di sisi lain, Kepala MAN 1 Jombang, Hj. Saadatul Athiyah, menyambut baik kehadiran program ini di instansinya. Ia merasa bersyukur karena beban ekonomi orang tua siswa kini sedikit teringan berkat adanya jatah makan siang gratis dari negara.

“Kami sangat senang dan berterima kasih. Paling tidak, program ini mengurangi pengeluaran harian anak-anak untuk membeli makan siang, sehingga uang sakunya bisa dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan lainnya,” ujar Ning Atik, sapaan akrabnya.

Ia merinci bahwa terdapat sekitar 1.500 pelajar di sekolahnya yang kini terdaftar sebagai penerima manfaat MBG. Jumlah tersebut mencakup seluruh siswa dari jenjang kelas X hingga kelas XII yang tengah menempuh pendidikan di MAN 1 Jombang.

“Saat ini total penerima ada 1.500 anak. Namun, jika nanti kakak kelas XII sudah lulus, jumlahnya akan menyesuaikan kembali menjadi sekitar 1.000 anak, karena rata-rata setiap jenjang di sekolah kami terdiri dari 500 siswa,” pungkasnya.