Ketimpangan dan Tax Ratio: Pilar yang Hilang dalam Sistem Pajak Indonesia

Oleh: M Shoim Haris
ADCENT ( Advisory Center For Development)

ADA tiga angka yang, apabila dibaca bersama, mengungkap sebuah kegagalan struktural yang jarang diakui secara jujur.

Angka pertama: World Inequality Report 2026 mencatat bahwa 10 persen kelompok teratas di Indonesia menguasai sekitar 59 persen total kekayaan nasional, sementara 50 persen kelompok terbawah hanya menguasai kurang dari 5 persen. Angka kedua: tax ratio Indonesia pada 2025 hanya mencapai 9,31 persen terhadap PDB—turun dari 10,08 persen pada 2024, dan tetap menjadi salah satu yang terendah di antara negara-negara G20. Angka ketiga: lebih dari separuh pekerja Indonesia berada di sektor informal dengan pendapatan tidak tetap dan rata-rata upah buruh hanya Rp3,33 juta per bulan.

Ketiga angka ini bukanlah fenomena yang terpisah. Ia adalah tiga gejala dari masalah yang sama: sistem perpajakan yang tidak menyentuh akumulasi kekayaan, sementara terus membebani konsumsi dan pendapatan formal.

Selama bertahun-tahun, perdebatan tentang rendahnya tax ratio selalu berputar di sekitar dikotomi yang melelahkan: menaikkan tarif atau memperluas basis. Di satu pihak, ada yang bersikeras bahwa tarif PPN harus naik. Di pihak lain, ada yang menolak karena beban akan menghantam rakyat kecil. Keduanya benar—dan keduanya juga salah. Benar karena PPN memang instrumen yang paling mudah menghasilkan penerimaan. Salah karena debat ini mengabaikan gajah di ruang tamu: kekayaan raksasa yang menumpuk di puncak piramida, tidak tersentuh, tidak berkontribusi.

Di sinilah kita perlu membalik arah pandang. Masalah tax ratio Indonesia bukanlah semata soal administrasi yang bocor atau basis yang sempit—meskipun keduanya berkontribusi, bersama dengan shadow economy yang diperkirakan mencapai 30–40 persen PDB. Masalah yang lebih fundamental adalah bahwa kita tidak pernah serius menyasar sumber ketimpangan itu sendiri: akumulasi kekayaan yang tidak tersentuh pajak.

Inti Masalah: “r” yang Berlari, “g” yang Tertatih

Untuk memahami hubungan antara ketimpangan dan tax ratio, kita perlu kembali ke formula yang dipopulerkan oleh Thomas Piketty: ketika tingkat pengembalian modal (r) secara konsisten melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi (g), ketimpangan akan melebar secara otomatis. Kekayaan melahirkan kekayaan, sementara mereka yang hanya mengandalkan upah semakin tertinggal.

Indonesia memberikan ilustrasi yang kuat—meskipun bukan bukti kausal tunggal—dari fenomena ini. Sepanjang tahun 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan kinerja tahunan terbaik dalam satu dekade, menguat 21,88 persen dan menembus rekor tertinggi sepanjang masa. Sementara itu, di kuartal yang sama, pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 5,11 persen. Selisih antara 21,88 persen dan 5,11 persen itu bukanlah bukti definitif—karena return on capital mencakup lebih dari sekadar saham—tetapi ia memberikan arah yang konsisten: pemilik modal besar menikmati pertumbuhan yang jauh melampaui pertumbuhan ekonomi riil yang menjadi tumpuan mayoritas pekerja.

Data World Inequality Report 2026 mengkonfirmasi arah ini dengan otoritas yang lebih besar: 10 persen kelompok teratas menerima sekitar 46 persen dari total pendapatan nasional, sementara 50 persen kelompok terbawah hanya menerima 14 persen. Konsentrasi kekayaan bahkan lebih timpang: 1 persen populasi teratas menguasai sekitar 20 persen total kekayaan nasional, dan 10 persen teratas menguasai sekitar 59 persen. Pola ini konsisten dengan dinamika r > g yang dijelaskan Piketty: ketika pengembalian modal secara sistematis melampaui pertumbuhan ekonomi, ketimpangan melebar, dan kekayaan terkonsentrasi pada mereka yang sudah memilikinya.

Data LPS per September 2025 memberikan bukti lebih lanjut tentang konsentrasi ini. Dari total simpanan nasional yang mencapai Rp9.676,8 triliun, simpanan di atas Rp5 miliar—yang hanya dimiliki oleh sebagian amat kecil nasabah—kini menguasai 56,45 persen. Dalam rentang 2014 hingga 2025, nilai simpanan di atas Rp5 miliar meningkat dari Rp1.564 triliun menjadi Rp5.463 triliun. Pertumbuhan ini jauh melampaui pertumbuhan simpanan masyarakat kecil.

Lantas, apa yang dilakukan sistem perpajakan kita di tengah konsentrasi semacam ini? Ia berdiri di sana tanpa berbuat banyak. Pajak Penghasilan Orang Pribadi hanya menyentuh mereka yang memiliki penghasilan formal—sebuah kategori yang tidak mencakup kekayaan yang sudah terakumulasi. PPN memukul rata konsumsi tanpa memandang kemampuan. Sementara itu, kekayaan bersih—variabel yang paling mencerminkan kemampuan ekonomis sesungguhnya—tidak tersentuh sama sekali. Maka tidak mengherankan jika tax ratio kita bukan hanya mandek, melainkan turun.

Mengapa Bukan PPN yang Digenjot Lagi

Pemerintah sering tergoda untuk menaikkan PPN karena alasan sederhana: ia mudah dikumpulkan dan sulit dihindari. Hampir semua negara maju menjadikan PPN/VAT sebagai tulang punggung penerimaan. Namun dalam konteks Indonesia yang sangat timpang, ketergantungan berlebihan pada PPN menimbulkan masalah serius.

PPN adalah instrumen yang secara inheren regresif. Seorang ibu rumah tangga dengan penghasilan Rp2 juta per bulan membayar persentase PPN yang sama dengan seorang konglomerat ketika membeli sabun atau beras kemasan. Dalam proporsi terhadap pendapatan, beban si ibu jauh lebih besar. Inilah yang disebut sebagai regresivitas vertikal.

Dalam konteks ketimpangan yang sudah akut, menjadikan PPN sebagai tumpuan utama penerimaan negara bukan hanya tidak adil—ia juga kontraproduktif. Setiap kenaikan PPN menekan daya beli mayoritas penduduk dan memperlambat konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang utama PDB. Paradoksnya, kebijakan yang ditempuh demi mengejar tax ratio justru dapat menurunkan basis pajak itu sendiri melalui efek kontraksi pada ekonomi riil.

Alternatifnya bukanlah misteri. Ia sudah terang-benderang: jika kita ingin menaikkan tax ratio tanpa membebani rakyat kecil, kita harus pergi ke tempat uang itu berada. Dan uang itu, dalam jumlah raksasa, sedang beristirahat di gunung-gunung aset finansial dan hamparan tanah yang tidak produktif.

Belajar dari Kegagalan: Mengapa Desain Ini Berbeda

Sebelum mengajukan usulan, kita harus jujur mengakui bahwa pajak kekayaan memiliki sejarah yang buruk di banyak negara. Prancis menghapus impôt de solidarité sur la fortune pada 2018 setelah mengalami capital flight dan kehilangan sekitar 60.000 wajib pajak kaya dalam 15 tahun. Swedia menghapus wealth tax-nya pada 2007. Dari 12 negara OECD yang memberlakukan pajak kekayaan pada 1990, hanya empat yang bertahan pada 2020.

Kritik utama terhadap wealth tax konvensional dapat diringkas dalam tiga kata: capital flight, avoidance, dan valuation. Pemilik modal besar memindahkan aset ke luar negeri. Mereka memanfaatkan celah hukum untuk menyembunyikan kekayaan. Dan negara terjebak dalam perdebatan tak berujung tentang valuasi aset yang tidak likuid.

Desain yang saya usulkan berbeda secara fundamental, dan perbedaan inilah yang menjadi jawaban atas kritik historis tersebut.

Pertama, kita tidak perlu memulai dengan pajak kekayaan universal yang mencakup semua jenis aset. Sebaliknya, kita mulai dari dua jenis aset yang secara teknis paling siap: (a) aset finansial yang tercatat dalam sistem perbankan dan pasar modal, dan (b) tanah menganggur yang kasat mata dan tidak bisa dipindahkan.

Kedua, Coretax telah mengubah lanskap administrasi secara fundamental. Sistem ini tidak sempurna—praktik nominee, struktur offshore, dan trust tetap menjadi tantangan—tetapi ia meningkatkan kapasitas deteksi secara signifikan dibandingkan era sebelumnya. Integrasi real-time dengan perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya memberikan visibilitas yang belum pernah ada sebelumnya. Jika dulu negara harus mengandalkan laporan sukarela yang mudah dimanipulasi, kini ia memiliki radar yang bekerja 24 jam. Ini mengurangi—meskipun tidak menghilangkan—ruang untuk penghindaran.

Ketiga, tarif yang diusulkan sangat kecil—0,5 hingga 2 persen—dan hanya dikenakan di atas ambang yang sangat tinggi, misalnya aset finansial di atas Rp50 miliar. Pada level ini, insentif untuk melakukan capital flight jauh lebih kecil dibandingkan pajak kekayaan konvensional yang bertarif tinggi dan berambang rendah.

Keempat, pajak tanah menganggur secara fundamental berbeda dari wealth tax konvensional karena menyasar aset yang immobile. Anda tidak bisa memindahkan tanah ke Singapura. Ini secara drastis mengurangi risiko capital flight dan menjadikannya instrumen yang jauh lebih sulit dihindari.

Dengan kata lain, apa yang saya usulkan bukanlah wealth tax ala Prancis atau Swedia. Ini adalah pendekatan bertahap, bertarif rendah, dan menyasar aset yang secara teknis paling siap: aset finansial tercatat dan tanah tidak produktif.

Pilar Pertama: Aset Finansial

Sejak beroperasi penuh pada 1 Januari 2025, Coretax telah mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sistem ini terhubung dengan data perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya secara real-time. Kemampuannya memang tidak absolut—struktur kepemilikan yang kompleks, nominee, dan jaringan offshore tetap bisa mengaburkan kepemilikan sesungguhnya. Namun kapasitas deteksinya jauh melampaui sistem manual yang kita gunakan sebelumnya.

Dengan sistem ini, setiap akumulasi aset finansial di atas ambang tertentu dapat diidentifikasi. Tarif awal tidak perlu tinggi. Sebagai ilustrasi skenario, studi CELIOS (2026) memperkirakan bahwa pengenaan pajak kekayaan sebesar 2 persen pada 50 orang terkaya saja dapat menghasilkan penerimaan sekitar Rp93 triliun per tahun. Angka ini bukan proyeksi pasti—ia sangat bergantung pada asumsi compliance dan desain teknis—tetapi memberikan gambaran tentang skala penerimaan yang mungkin dihasilkan. Jumlah itu mampu membiayai pembangunan 387 ribu rumah layak huni atau kuliah gratis bagi 1,2 juta mahasiswa.

Pilar Kedua: Tanah Menganggur

Jika pajak atas aset finansial adalah jawaban untuk penerimaan dan keadilan vertikal, maka pajak atas tanah menganggur adalah jawaban untuk pertumbuhan yang hilang. Dan inilah pilar yang paling siap secara teknis dan politis.

Indonesia adalah salah satu negara dengan konsentrasi lahan paling timpang di dunia. Data Kementerian ATR/BPN mengindikasikan bahwa sebagian besar bidang tanah di Indonesia dikuasai oleh sebagian kecil populasi—berbagai studi independen memperkirakan 1 persen populasi menguasai antara 56 hingga 68 persen lahan, dengan median di sekitar 58 persen. Lebih lanjut, terdapat sekitar 8,3 juta hektar lahan tidur di Indonesia—setara dengan 12 kali luas DKI Jakarta—yang sebagian besar dikuasai oleh korporasi tanpa realisasi investasi.

Fenomena land banking ini adalah parasit bagi perekonomian. Ia menciptakan kelangkaan artifisial yang mendongkrak harga tanah dan properti. Ia membunuh akses rakyat kecil terhadap hunian layak. Dan yang paling fatal, ia membekukan potensi produktif yang seharusnya bisa berubah menjadi pabrik, lahan pertanian, atau kawasan industri—yang semuanya menciptakan lapangan kerja dan menaikkan basis pajak secara organik.

Pajak atas tanah menganggur mengubah kalkulasi ini secara fundamental. Jika memiliki lahan kosong menjadi beban fiskal yang terus membesar, pemiliknya dihadapkan pada pilihan yang sehat: membangun sesuatu di atasnya, menyewakannya untuk produksi, atau menjualnya kepada pihak yang bersedia menggarap. Apa pun pilihannya, ekonomi riil bergerak. Lapangan kerja tercipta. Penghasilan kena pajak bertambah. Dan tax ratio pun naik—bukan karena tarif dinaikkan, melainkan karena lebih banyak orang berproduksi dan memperoleh penghasilan.

Keunggulan utama pajak ini adalah ketahanannya terhadap penghindaran. Anda tidak bisa memindahkan tanah ke luar negeri. Anda tidak bisa menyembunyikan ratusan hektar lahan kosong dari citra satelit. Dan momentum hukumnya sudah ada: Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengendalian Tanah Telantar memberikan fondasi regulasi untuk melangkah lebih jauh.

Menyusun Urutan dengan Akal Sehat

Jika kita sepakat bahwa pajak kekayaan diperlukan, pertanyaan selanjutnya adalah: dari mana memulainya? Urutan yang logis dan pragmatis adalah sebagai berikut.

Pertama, aset finansial. Inilah sektor dengan data paling lengkap, administrasi paling siap, dan—dengan tarif yang sangat kecil dan ambang yang sangat tinggi—resistensi paling rendah dari segi teknis. Negara tidak perlu turun ke lapangan. Cukup dengan sistem Coretax yang sudah ada, setiap akumulasi di atas ambang tertentu dapat dideteksi.

Kedua, secara paralel, tanah menganggur. Inilah sasaran yang paling sulit dihindari, paling kasat mata, dan memiliki justifikasi ekonomi ganda: penerimaan negara sekaligus pembebasan potensi produktif. Keduanya bisa berjalan bersamaan, saling memperkuat.

Ketiga, emas fisik adalah tantangan terakhir. Bukan karena tidak penting, tetapi karena sifatnya yang mudah disembunyikan. Memaksakan pajak di sini terlalu dini akan memicu pelarian ke pasar gelap dan kontraproduktif terhadap tujuan awal. Kesabaran di sektor ini adalah kebijaksanaan, bukan kelemahan.

Dimensi Politik-Ekonomi: Mengakui Resistensi

Tulisan ini tidak akan jujur tanpa mengakui bahwa resistensi terhadap pajak kekayaan sangat besar. Pemilik modal besar memiliki akses politik yang tidak proporsional. Mereka mampu membentuk opini publik, mempengaruhi proses legislasi, dan—dalam skenario terburuk—mengancam stabilitas pasar dengan ancaman pelarian modal. Ini adalah kendala political economy yang harus dihadapi, bukan disembunyikan.

Namun justru di sinilah strategi bertahap dan bertarif rendah menjadi kunci. Dengan memulai dari tarif 0,1–0,5 persen pada aset finansial di atas Rp50 miliar, resistensi diminimalkan sementara preseden hukum dibangun. Dengan menonjolkan pajak tanah menganggur sebagai instrumen yang mendorong produktivitas—bukan menghukum kekayaan—narasi publik bergeser dari “negara memusuhi yang kaya” menjadi “negara menghukum ketidakproduktifan.” Dan dengan mendemonstrasikan bahwa penerimaan digunakan untuk program yang terlihat dan dirasakan—seperti perumahan rakyat dan pendidikan gratis—legitimasi politik diperkuat.

Pesan Moral yang Tak Boleh Diabaikan

Akhirnya, ada dimensi yang melampaui angka dan data. Ada dimensi kepercayaan.

Ketika rakyat kecil melihat bahwa negara terus-menerus menggenjot PPN, memungut dari konsumsi mereka yang pas-pasan—di mana mayoritas pekerja berada di sektor informal dengan pendapatan rendah dan rata-rata upah buruh hanya Rp3,33 juta per bulan—sementara simpanan senilai ribuan triliun rupiah tidak tersentuh, yang hilang bukan hanya uang. Yang hilang adalah keyakinan bahwa sistem ini adil.

Tax ratio yang rendah bukan semata soal teknis atau administrasi. Ia adalah cermin dari kontrak sosial yang retak. Warga negara mau membayar pajak jika mereka percaya bahwa semua orang diperlakukan setara: bahwa kontribusi diminta sebanding dengan kemampuan, bukan sebanding dengan kepasrahan. Selama rasa keadilan ini tidak terpenuhi, kepatuhan pajak akan terus menjadi persoalan, dan tax ratio akan terus menjadi hantu yang menghantui APBN.

Pajak kekayaan atas aset finansial dan tanah menganggur adalah jalan untuk memperbaiki kontrak sosial itu. Ia mengatakan kepada rakyat kecil: “Kalian sudah cukup lama memikul beban. Kini giliran mereka yang paling mampu untuk berkontribusi.” Dan ia mengatakan kepada pemilik modal: “Negara tidak memusuhi kekayaan Anda. Negara hanya meminta agar kekayaan itu ikut membangun, bukan sekadar menumpuk.”

Penutup: Menemukan Pilar yang Hilang

Ketimpangan dan tax ratio adalah dua sisi dari krisis yang sama. Ketimpangan yang tinggi—di mana 10 persen teratas menguasai 59 persen kekayaan dan 46 persen pendapatan nasional—menggerus basis pajak karena kekayaan terkonsentrasi pada segelintir pihak yang relatif mudah menghindar. Tax ratio yang rendah melanggengkan ketimpangan karena negara kekurangan sumber daya untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang membuka mobilitas sosial. Memutus lingkaran ini membutuhkan keberanian untuk menyentuh wilayah yang selama ini tabu: kekayaan itu sendiri.

Sistem perpajakan Indonesia memiliki banyak kelemahan—shadow economy yang besar, kapasitas penegakan yang terbatas, administrasi yang masih dalam proses perbaikan. Semua ini harus diakui. Tetapi kelemahan terbesar bukanlah itu. Kelemahan terbesar adalah bahwa kita memiliki dua pilar yang hilang: pajak atas akumulasi aset finansial dan pajak atas tanah yang tidak produktif.

Coretax telah menyediakan teknologinya. Data telah menyediakan buktinya. Pengalaman negara lain telah menyediakan pelajarannya. Kini yang ditunggu hanyalah keputusan politik: apakah kita akan terus-menerus mengandalkan PPN yang memukul rata, ataukah kita akan memulai perjalanan menuju sistem perpajakan yang lebih adil dan lebih produktif. Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan tidak hanya angka tax ratio di masa depan, tetapi juga jenis bangsa seperti apa yang akan kita wariskan kepada generasi mendatang.

Catatan: Tulisan ini didasarkan pada data World Inequality Report 2026, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, Bursa Efek Indonesia, serta studi lembaga independen.

Surakarta,TelusuR.ID – Babinsa Joyontakan Koramil 03 Serengan Kodim 0735 Surakarta Serka Sudiyono Bersama Linmas melaksanakan Komsos Dengan Bapak Parjo selaku warga yang kerja di Bank Sampah, Dalam kegiatan pemilahan sampah yang dilakukan oleh pekerja Bank Sampah di Jl. Kahayan Rt 05 Rw 05 Jontakan Serengan Kota Surakarta, Minggu 3 Mei 2026 pukul 09.00 Wib s.d selesai.

Kegiatan Bank Sampah ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan, Warga secara aktif melakukan pemilahan sampah organik dan Non organik sebelum dilakukan penimbangan, guna meningkatkan nilai ekonomis sampah serta mengurangi pencemaran lingkungan.

Serka Sudiyono menyampaikan bahwa kegiatan bank sampah sangat positif karena mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga. Kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI AD dalam mendorong program kebersihan dan kesehatan lingkungan di wilayah binaan.

“Dengan adanya Bank Sampah, masyarakat diharapkan semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan serta dapat memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang bernilai,” Tegas Sudiyono

(Agus Kemplu)

JOMBANG, TELUSUR.ID – Kabupaten Jombang selama ini populer dengan julukan Kota Santri karena ribuan pesantrennya. Namun, di balik itu, wilayah ini juga menyimpan permata wisata religi tersembunyi yang sarat akan nilai sejarah dan nuansa spiritualitas tinggi.

Terletak di ujung timur laut, tepatnya di Desa Cupak, Kecamatan Ngusikan, terdapat sebuah perbukitan hijau yang disakralkan oleh masyarakat sekitar. Bukit tersebut dikenal luas oleh para peziarah dengan nama Gunung Pucangan.

Destinasi ini bukan sekadar hamparan alam asri yang menyegarkan mata. Gunung Pucangan diyakini sebagai lokasi peristirahatan terakhir sekaligus tempat pertapaan seorang putri bangsawan dari era kejayaan Kerajaan Kediri.

Perpaduan antara keindahan lanskap alam, atmosfer mistis yang kental, serta peninggalan situs kuno menjadikan lokasi ini magnet bagi para wisatawan. Terutama bagi mereka yang haus akan cerita legenda dan perjalanan spiritual.

Daya tarik utama Gunung Pucangan tak lepas dari sosok Dewi Kilisuci. Beliau adalah putri dari Raja Airlangga, penguasa legendaris yang pernah membawa Kerajaan Kediri mencapai masa keemasannya.

Berbeda dengan trah bangsawan pada umumnya yang kerap terlibat perebutan kekuasaan, Dewi Kilisuci justru memilih jalan hidup yang kontras. Ia memilih meninggalkan kemewahan istana demi mencari kedamaian batin.

“Dewi Kilisuci adalah nama julukan karena beliau seorang pertapa suci. Beliau diketahui tidak pernah menikah seumur hidupnya,” jelas Agus, juru kunci makam, dikutip Telusur.id, Minggu (3/5/2026).

Berdasarkan cerita tutur yang diwariskan turun-temurun, sang putri sebenarnya telah dipersiapkan untuk naik takhta menjadi ratu. Namun, panggilan spiritual membuatnya dengan tegas menolak garis takdir tersebut.

Agus menambahkan, Dewi Kilisuci lebih memilih mengasingkan diri di Alas Pugawat atau Gunung Pucangan. Di sana, ia mendoakan kesejahteraan rakyat daripada sibuk dengan urusan takhta dan kekuasaan kerajaan.

Di puncak gunung itulah, sang putri menghabiskan sisa usianya dalam keheningan tapa brata. Hal ini menjadikan Gunung Pucangan dianggap sebagai tempat suci yang penuh berkah hingga saat ini.

Kompleks religi ini ternyata menyimpan kekayaan sejarah yang besar dengan keberadaan 13 makam keramat. Makam Dewi Kilisuci menjadi titik sentral, berada di bangunan tertutup yang terpisah dari makam lainnya.

Ke-13 makam tersebut di antaranya adalah makam Eyang Rogo Wali Suci, Eyang Sunuwun Wali, hingga Pangeran Said. Keberadaan makam-makam ini dijaga dengan sangat khidmat oleh warga setempat sebagai warisan leluhur.

Tak hanya makam, daya tarik lain dari Gunung Pucangan adalah keberadaan dua sendang atau telaga kecil di kaki bukit. Sendang Widodaren dan Sendang Ndermo diyakini memiliki khasiat tertentu bagi para pengunjung.

Sendang Widodaren dipercaya secara turun-temurun sebagai tempat mandi para bidadari. Hingga kini, banyak peziarah wanita yang menyempatkan diri bersuci di sana sebelum melanjutkan pendakian ke area makam.

Sementara itu, Sendang Ndermo memiliki dua sumber mata air utama, yakni Sendang Drajat dan Sendang Kamulyan. Sendang Drajat kerap digunakan untuk mandi atau bersuci, sedangkan air Sendang Kamulyan sering dibawa pulang untuk dikonsumsi.

Meskipun akses jalannya menanjak dan cukup menantang, hal itu tidak menyurutkan niat para peziarah. Pada hari-hari biasa, tercatat puluhan orang berkunjung, namun jumlahnya melonjak drastis pada momentum tertentu.

“Puncaknya pada malam Jumat Legi, jumlah peziarah bisa mencapai lebih dari 500 orang. Mereka datang dari berbagai daerah di Jawa Timur untuk mencari ketenangan hajat,” ungkap Agus.

Gunung Pucangan kini berhasil menyuguhkan paket wisata lengkap yang menggabungkan petualangan alam, wisata religi, serta edukasi sejarah. Destinasi ini menjadi bukti nyata bahwa warisan masa lalu masih lestari di tengah zaman modern.

Boyolali,TelusuR.ID – Pengerjaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam program TMMD Sengkuyung Tahap II Kodim 0724/Boyolali terus menunjukkan progres signifikan. Pembangunan yang dilaksanakan pada Sabtu (02/05/2026) ini berjalan cepat berkat kolaborasi solid antara personel Satgas TMMD dan masyarakat setempat yang bahu-membahu di lapangan.

Sejak awal pelaksanaan, proses pembangunan dilakukan secara bertahap dan terencana, mulai dari penyiapan material, pengerjaan pondasi, pemasangan dinding, hingga tahap penyelesaian atap. Setiap tahapan dikerjakan dengan penuh ketelitian guna menghasilkan hunian yang kokoh, layak, dan nyaman bagi warga penerima manfaat.

Keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama percepatan pembangunan. Dengan semangat gotong royong yang tinggi, warga turut membantu pekerjaan di lapangan, memperlihatkan kuatnya sinergi antara TNI dan rakyat. Selain mempercepat pengerjaan, kebersamaan ini juga semakin mempererat hubungan emosional di antara keduanya.

Program RTLH dalam TMMD ini menjadi wujud nyata kepedulian terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan rumah yang lebih layak huni, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan, keamanan, serta kenyamanan keluarga. Hingga saat ini, progres pembangunan terus berjalan optimal dan ditargetkan selesai tepat waktu.

(Agus Kemplu)

JAKARTA,TelusuR.ID – Keberangkatan jemaah haji sering kali menjadi cermin bagaimana sebuah negara memuliakan warga negaranya. Menyongsong musim haji 2026, sebuah lompatan besar sedang dirancang melalui kolaborasi strategis antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) dengan Kementerian Haji dan Umrah (KHAU) Republik Indonesia, bersama otoritas Arab Saudi. Langkah ini bukan sekadar urusan teknis bandara, melainkan upaya sistemik untuk menggeser beban birokrasi dari pundak jemaah ke tangan negara secara presisi.

Lahirnya Kementerian Haji dan Umrah dalam kabinet Presiden Prabowo adalah pernyataan politik yang kuat bahwa urusan tamu Allah tidak lagi boleh dikelola secara “sampingan”.

Kini, dengan adanya kementerian yang spesifik, KHAU bertindak sebagai dirigen utama pelayanan, sementara Kemenimipas menjadi garda depan dalam memastikan aspek legalitas dan kelancaran arus di pintu gerbang negara.

Kerja sama ini memastikan bahwa program *Paspor Simpatik Haji* dan sistem *Makkah Route* tidak berjalan di ruang hampa. Sinkronisasi data antara e-Hajj dengan basis data kependudukan dan imigrasi menciptakan barikade bagi praktik haji ilegal. Ini adalah jawaban telak atas maraknya penyalahgunaan visa ziarah yang sering kali menelantarkan jemaah.

Dengan Satgas Haji gabungan, negara hadir untuk memastikan bahwa mereka yang berangkat bukan hanya berbekal niat suci, tapi juga perlindungan hukum yang paripurna.

Makkah Route: Wajah Baru Diplomasi Pelayanan

Integrasi dengan otoritas Arab Saudi dalam penerapan Makkah Route di 14 embarkasi adalah bentuk tertinggi dari “Diplomasi Pelayanan.” Memindahkan proses imigrasi Saudi ke tanah air adalah bentuk penghormatan terhadap martabat jemaah, khususnya lansia, agar tak lagi terhimpit antrean panjang di Jeddah atau Madinah.

Di sini, peran KHAU yang fokus pada manajemen jemaah bertemu dengan ketangkasan Kemenimipas dalam urusan keimigrasian, sebuah orkestrasi yang selama ini dirindukan publik.

Manifestasi Asta Cita Presiden Prabowo

Secara politik makro, kolaborasi antar-lembaga ini merupakan pengejawantahan dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto:

Perlindungan dan Penegakan Hukum (Asta Cita 1 & 7): Memberantas mafia haji non-prosedural adalah mandat perlindungan warga negara. Dengan Kementerian Haji yang berdiri sendiri, pengawasan menjadi lebih fokus, memastikan negara tidak lagi kalah cepat dari sindikat yang mempertaruhkan nyawa rakyat demi keuntungan finansial.

Modernisasi Layanan (Asta Cita 7): Transformasi digital dalam pengurusan paspor dan integrasi sistem lintas negara mencerminkan reformasi birokrasi yang lincah (agile) dan tidak lagi berbelit.

Ketahanan Sosial dan Bakti (Asta Cita 8): Memastikan ibadah haji berjalan aman dan nyaman adalah langkah nyata dalam memperkuat harmoni kehidupan beragama dan bakti kepada Tuhan YME.

Tentu, di atas kertas, kebijakan ini tampak sempurna. Namun, ujian sesungguhnya ada pada konsistensi implementasi di 14 bandara embarkasi. Kolaborasi Kemenimipas dan KHAU harus bebas dari ego sektoral. Satgas gabungan tidak boleh terjebak dalam rutinitas seremonial; mereka harus mampu mengendus pergerakan sindikat sebelum jemaah menginjakkan kaki di pesawat.

Kesimpulannya, langkah Kemenimipas dan Kementerian Haji dan Umrah RI untuk Haji 2026 adalah sebuah standar baru manajemen publik. Jika transisi ini berjalan mulus, kepemimpinan Prabowo akan mencatat sejarah: haji yang tidak hanya nyaman secara logistik, tetapi juga tegak secara hukum. Kita berharap, tak ada lagi air mata jemaah yang tertahan di gerbang deportasi, melainkan hanya air mata haru karena pelayanan negara yang hadir secara utuh dan bermartabat.

Jakarta, 2 Mei 2026

Abdullah Rasyid

*Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

*Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Jombang,TelusuR.ID – Pagi yang cerah di Lapangan Pemkab Jombang, Sabtu 2 Mei 2026, menjadi saksi semangat baru dunia pendidikan di Kota Santri. Dalam suasana yang tertib dan penuh khidmat, Pemerintah Kabupaten Jombang menggelar upacara bendera memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026—sebuah momentum penting untuk meneguhkan komitmen membangun pendidikan yang lebih maju dan merata.

Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si., yang bertindak sebagai inspektur upacara, tampil mengenakan busana khas Jombang Deles. Pemandangan ini semakin semarak dengan kehadiran para peserta upacara yang mengenakan beragam pakaian adat dan busana nasional. Keberagaman tersebut menjadi simbol nyata semangat Bhinneka Tunggal Ika yang terus dijaga di tengah upaya memajukan pendidikan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Warsubi membacakan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed. Pesan yang disampaikan menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu, tetapi juga upaya memuliakan manusia. Pendidikan, menurutnya, harus menjadi ruang tumbuh yang utuh bagi setiap anak bangsa.

Melalui momentum Hardiknas tahun ini, pemerintah pusat mendorong penerapan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas proses belajar di kelas. Pendekatan ini diharapkan mampu membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat dan kemampuan berpikir kritis.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Jombang menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung terwujudnya “Pendidikan Bermutu untuk Semua”. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah strategis, mulai dari menciptakan ruang belajar yang nyaman dengan revitalisasi sekolah dan digitalisasi sarana pendidikan, hingga peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru melalui pelatihan serta dukungan pendidikan lanjutan.

Tak hanya fokus pada aspek akademik, Pemkab Jombang juga menaruh perhatian besar pada pembentukan karakter peserta didik. Lingkungan sekolah yang aman, bebas dari perundungan, serta dukungan program gizi menjadi bagian penting dalam menciptakan generasi yang sehat dan berdaya saing. Di sisi lain, penguatan literasi, numerasi, dan sains terus didorong agar kualitas pendidikan semakin meningkat.

Komitmen tersebut juga tercermin dalam upaya menjaga pemerataan akses pendidikan. Pemkab Jombang memastikan bahwa seluruh anak, termasuk dari keluarga kurang mampu dan anak berkebutuhan khusus, tetap mendapatkan layanan pendidikan yang adil dan berkualitas.

Sebagai bentuk apresiasi, momentum Hardiknas 2026 ini juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada para pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi. Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa dedikasi dan kerja keras insan pendidikan di Jombang mendapat perhatian dan penghargaan tinggi dari pemerintah daerah.

Berikut pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi  Juara I diantaranya:
Juara I -Guru PAUD, Iflaha Zulia Rahayu Fitri, S.Pd, dari KB Tarbiyatul Aulad (Megaluh)

Juara I – Kepala Sekolah PAUD, Nur Khanifah, dari TPA Islam Terpadu Ceria (Mojoagung)

Juara I – Guru TK, Lilik Chuzaimah, S.Psi, dari TK Roudlotul Hikmah (Diwek)

Juara I- Kepala TK, Yulia Mustianingrum, S.Pd., M.A.P, dari TK Dharma Wanita Sepanyul (Gudo)

Juara I – Guru SD, Ismail Harianto, M.Pd, dari SD Negeri Tampingmojo (Tembelang)

Juara I – Kepala Sekolah SD, Donny Erfantoro, S.Pd., dari SD Negeri Jombatan 3 Jombang

Juara I-Guru SMP, Meriena Mustikaning Kussusilo, S.Pd, dariSMP Negeri 3 Kabuh

Juara I – Kepala SMP, Laily Syarifah, S.Ag, dari SMP Negeri 2 Megaluh

Juara I – Guru Pamong, Gilang Adi Permana, S.Pd., M.Pd., dari SKB Gudo

Juara I – Pengawas Penilik, Ninik Nur Oktaviani, S.Pd, dari Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Turut hadir dalam upacara tersebut Wakil Bupati Jombang, pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, serta para kepala OPD dan undangan lainnya. Kehadiran mereka menegaskan sinergi kuat antar pemangku kepentingan dalam membangun pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Jombang.

Melalui peringatan Hardiknas ini, Pemerintah Kabupaten Jombang tidak hanya mengenang pentingnya pendidikan, tetapi juga meneguhkan langkah ke depan—mewujudkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Sebuah ikhtiar bersama menuju Jombang yang lebih maju dan sejahtera.

Sragen,TelusuR.ID – Program TMMD Reguler ke-128 Kodim Sragen terus menunjukkan progres yang signifikan. Salah satu kegiatan yang tengah dilaksanakan adalah pembangunan sumur bor di Dukuh Gadung Sari RT 17, Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen.

Dalam proses pengerjaan, terlihat kekompakan anggota Satgas TMMD bersama warga saat mengangkat tiang penampung air.

Kebersamaan dan semangat gotong royong menjadi pemandangan yang mencerminkan kuatnya kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Sumur bor ini nantinya diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi sekitar 16 Kepala Keluarga di Dukuh Gadung Sari.
Salah satu warga, Tugiman( 51), mengungkapkan kekagumannya terhadap para anggota TNI.

“Tentara itu ternyata kuat-kuat, waktu mengangkat besi itu kuat sekali,” ujar Tugiman.(Sabtu/02/05/2026).

Sementara itu, Sertu Sunardi, anggota Satgas TMMD, menyampaikan bahwa kebersamaan menjadi kunci dalam setiap pekerjaan.

“Kami sangat semangat saat mengangkat besi, seperti koloni kuntul yang berbaris, terasa ringan karena dilakukan bersama-sama,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa kemanunggalan TNI dan rakyat tidak hanya terlihat saat kegiatan formal, tetapi juga dalam setiap momen kebersamaan di lapangan.

Program TMMD ini tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat, demi meningkatkan kesejahteraan warga.

(Agus Kemplu)

JOMBANG,TelusuR.ID – Pagi itu, Jumat 1 Mei 2026, suasana di Stadion Merdeka Jombang terasa berbeda. Sejak matahari belum terlalu tinggi, ribuan orang sudah memadati area stadion. Mereka datang dari berbagai latar—para buruh, pegawai pemerintah, hingga masyarakat umum—semuanya menyatu dalam satu semangat: merayakan Hari Buruh Internasional atau May Day.

Dengan mengusung tema “Buruh Bersatu, Jombang Maju! Buruh Hebat, Indonesia Kuat!”, kegiatan ini tak sekadar seremoni tahunan. Ada energi kebersamaan yang terasa hangat, terutama saat senam kebugaran massal dimulai. Gerakan demi gerakan diikuti penuh antusias, seolah menjadi simbol kekompakan dan semangat hidup sehat yang ingin ditularkan kepada semua.

Di tengah keramaian itu, tampak hadir sejumlah tokoh penting daerah, mulai dari Bupati Jombang Warsubi, Ketua DPRD Hadi Atmaji, hingga jajaran Forkopimda, kepala OPD, dan perwakilan serikat buruh. Kehadiran mereka menjadi penegas bahwa peringatan May Day di Jombang bukan hanya milik pekerja, tetapi juga menjadi ruang bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Acara pun berlanjut dengan pembukaan resmi, penyerahan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan, hingga pembagian berbagai door prize yang semakin menambah semarak suasana. Namun lebih dari itu, ada pesan yang ingin disampaikan—bahwa kesejahteraan dan kebersamaan adalah hal yang harus terus dirawat.

Dalam sambutannya, Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur karena kegiatan dapat berlangsung aman, damai, dan penuh kebahagiaan. Ia juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Menurutnya, kegiatan seperti ini bukan hanya soal menjaga kebugaran fisik, tetapi juga memperkuat jalinan sosial antara pekerja dan pemerintah.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin menumbuhkan kebersamaan dan menghadirkan kebahagiaan,” ujarnya, menegaskan bahwa kesehatan dan kesempatan bekerja adalah nikmat yang patut disyukuri.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap tanggal 1 Mei merupakan momen penting untuk menghargai perjuangan dan kontribusi para buruh. Peran mereka, menurutnya, sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Jombang.

Kejutan pun hadir di penghujung acara. Untuk menambah semarak, Bupati Warsubi menyediakan tiga hadiah umroh bagi peserta yang beruntung. Salah satunya diraih Yayuk Yuniarti dari PT MAS. Dengan wajah sumringah, ia mengaku tak menyangka akan mendapatkan hadiah tersebut.

“Saya sangat gembira, nggak menyangka dapat hadiah umroh. Tadi malam tidak ada firasat apa-apa, hanya berdoa semoga bisa berangkat umroh. Terima kasih Abah Bupati,” tuturnya penuh haru.

Di balik kemeriahan itu, Pemerintah Kabupaten Jombang juga menegaskan komitmennya untuk terus menciptakan iklim ketenagakerjaan yang adil, sehat, dan produktif. Upaya ini dilakukan melalui penguatan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai aturan.

Tak hanya itu, semangat “Wani Resik” juga digaungkan dalam peringatan kali ini. Sebuah ajakan sederhana namun bermakna, agar semua peserta menjaga kebersihan—datang dalam keadaan bersih dan pulang tanpa meninggalkan sampah. Sebuah langkah kecil menuju lingkungan yang lebih sehat dan nyaman.

Akhirnya, peringatan May Day 2026 di Jombang bukan hanya tentang perayaan. Ia menjadi ruang bertemu, berbagi, dan memperkuat solidaritas. Dari stadion itu, harapan pun mengalir—agar hubungan industrial semakin harmonis, kesejahteraan buruh terus meningkat, dan Jombang melangkah maju bersama semua warganya.

SURABAYA, TELUSUR.ID – Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh elemen memperkuat posisi provinsi ini sebagai barometer pendidikan nasional. Ia menekankan pentingnya pembangunan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pesan kuat tersebut disampaikan Khofifah saat memimpin Peringatan Hardiknas 2026 di Surabaya, Sabtu (2/5/2026). Ia menegaskan bahwa Jawa Timur harus terus menjadi pusat lahirnya talenta unggul yang mampu bersaing, tidak hanya di level nasional namun juga internasional.

Tekad tersebut sejalan dengan tema nasional Hardiknas 2026, “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”. Khofifah memadukannya dengan visi lokal “Jatim Cerdas – Pendidikan Berdampak”, sebuah konsep yang menitikberatkan pada hasil konkret dari proses belajar mengajar.

“Melalui program Jatim Cerdas, pemerataan akses pendidikan menjadi prioritas utama. Kami tidak ingin ada satu pun anak di Jawa Timur yang tertinggal. Semua harus mendapatkan akses dan kesempatan yang sama hingga pendidikan menengah,” tegas Khofifah di hadapan para pendidik dikutip Telusur.id

Khofifah menginstruksikan jajarannya untuk aktif melakukan penyisiran terhadap anak-anak yang belum bersekolah. Langkah ini bertujuan agar mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu dapat kembali ke bangku sekolah tanpa terbebani biaya, demi memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.

Selain akses, Pemprov Jatim terus memperkuat sarana dan prasarana pendidikan agar lingkungan sekolah lebih inspiratif. Sekolah didorong menjadi ruang tumbuh yang sehat, aman, dan nyaman, sehingga mampu memicu kreativitas serta produktivitas baik bagi siswa maupun guru.

Aspek karakter juga menjadi fokus utama dengan memperluas gerakan budaya integritas ke seluruh SMA, SMK, dan SLB di 38 kabupaten/kota. Nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab ditanamkan sejak dini sebagai fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Sebuah kebijakan progresif juga diterapkan dengan pembatasan penggunaan gadget selama proses pembelajaran di kelas. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan konsentrasi, memperkuat interaksi sosial, serta menghidupkan budaya diskusi aktif dan literasi membaca bagi para siswa.

Tak hanya akademis, pendidikan di Jatim juga menyentuh aspek lingkungan melalui gerakan sekolah ramah lingkungan. Siswa dibiasakan meminimalisir penggunaan plastik, sejalan dengan program inovatif SIKAP (Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan) yang telah diterapkan di ratusan sekolah.

Program-program pendukung lainnya seperti EJIES untuk inovasi guru, pengembangan kendaraan listrik di SMK, hingga Double Track SMA untuk kewirausahaan, terus dikembangkan. Semua inovasi ini dirancang agar pendidikan memiliki dampak ekonomi dan kemandirian bagi warga sekolah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai, menegaskan bahwa pendidikan berdampak berorientasi pada kesiapan masa depan. “Siswa harus berkarakter kuat dan berprestasi. Pembatasan gadget dan penguatan literasi adalah upaya besar untuk mencapai itu,” jelasnya.

Kerja keras tersebut membuahkan hasil membanggakan dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026. Sebanyak 29.046 siswa Jawa Timur dinyatakan lolos ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN), mencatatkan rekor terbanyak secara nasional selama tujuh tahun berturut-turut sejak 2019.

“Capaian ini menegaskan bahwa Jawa Timur adalah barometer prestasi. Ini merupakan hasil dari strategi pemetaan peluang yang dilakukan guru dan sekolah dalam membimbing pilihan studi siswa secara akurat,” kata Khofifah dengan bangga.

Tak hanya kuantitas, Jawa Timur juga menjadi provinsi dengan jumlah penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) terbanyak yang lolos SNBP. Tercatat sebanyak 8.915 siswa pemegang KIP-K berhasil menembus PTN impian mereka tahun ini.

Di sektor pendidikan kejuruan, Jawa Timur kembali mencatatkan sejarah dengan meraih juara umum Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat nasional tiga tahun berturut-turut. Prestasi hattrick ini menjadi bukti sistem pembinaan SMK di Jatim berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan.

“Juara umum LKS tiga kali berturut-turut ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil nyata dari visi ‘Jatim Cerdas’. Kecerdasan itu harus berdampak nyata pada daya saing lulusan kita di dunia industri,” tegas mantan Menteri Sosial tersebut.

Ke depan, Pemprov Jatim berkomitmen untuk terus memperluas akses inovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran global. Fokus utamanya tetap pada pembentukan karakter generasi masa depan yang memiliki mentalitas juara namun tetap rendah hati dan berintegritas.

Melalui sinergi semangat Hardiknas dan visi Jatim Cerdas, Jawa Timur optimistis dapat terus memimpin transformasi pendidikan nasional. Langkah ini menjadi kontribusi besar dalam mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045 melalui SDM yang berdaya saing global.

Jakarta,TelusuR.ID — Komrad Pancasila menyampaikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya di bawah kepemimpinan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri atas keberhasilan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026.

Pengamanan yang dilakukan aparat kepolisian dinilai berhasil menghadirkan keseimbangan penting antara perlindungan terhadap hak konstitusional buruh untuk menyampaikan aspirasi dan kewajiban negara menjaga ketertiban umum. Sebelumnya, Polda Metro Jaya bersama unsur TNI, Pemda, Pamdal, dan elemen terkait menyiapkan 24.980 personel gabungan untuk memastikan rangkaian May Day 2026 berjalan aman, tertib, lancar, humanis, dan kondusif.

Koordinator Komrad Pancasila, Antony Komrad, menilai langkah Polda Metro Jaya yang mengedepankan pendekatan persuasif namun tetap tegas terhadap pihak-pihak yang diduga hendak menciptakan kerusuhan merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga ruang demokrasi.

“Kami mengapresiasi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri dan seluruh jajaran Polda Metro Jaya yang telah menunjukkan kepemimpinan pengamanan yang humanis, terukur, tetapi tetap tegas. Hari Buruh adalah momentum penghormatan terhadap perjuangan pekerja, bukan ruang bagi provokasi, anarkisme, atau tindakan yang merusak marwah demokrasi,” ujar Antony Komrad pada telusur.id melalui press rilisnya(02/05/26).

Menurut Antony, penangkapan terhadap 101 orang yang diduga berpotensi membuat kerusuhan, sebagaimana diberitakan media, patut dipahami sebagai upaya preventif aparat untuk melindungi masyarakat, peserta aksi damai, dan fasilitas publik dari ancaman tindakan destruktif.

“Demokrasi harus memberi ruang seluas-luasnya bagi aspirasi buruh. Namun demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Ketika ada kelompok yang diduga hendak menunggangi perayaan Hari Buruh untuk menciptakan kekacauan, maka aparat wajib bertindak. Itu bukan pembatasan aspirasi, melainkan perlindungan terhadap aspirasi yang sah,” tegas Antony.

Komrad Pancasila menilai, kepemimpinan Irjen Pol Asep Edi Suheri dalam pengamanan May Day 2026 menunjukkan paradigma kepolisian modern: dekat dengan masyarakat, menghormati kebebasan sipil, namun tidak ragu mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang berpotensi mengganggu keamanan publik. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri sebelumnya juga tercatat mendorong dialog ketenagakerjaan sebagai wadah mendengar langsung persoalan buruh menjelang May Day 2026.