JOMBANG, TelusuR.ID   –   Deadline (garis kematian, atau batas kompromi) tanggal 20 Desember 2022 yang dipatok Kejari Jombang memang tidak main-main. Sedikitnya, pemahaman itu diamini oleh sejumlah besar penghuni ruko simpang tiga. Mereka pun tidak ambil resiko.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejak hari Senin (19/12/2022) kemarin, sejumlah besar penghuni ruko telah berbondong-bondong mendatangi kantor Kejaksaan Jombang untuk menyelesaikan piutang sewa ruko yang mereka “kemplang” selama 5 (lima) tahun sejak 2017 hingga 2021.

Disebutkan, pembayaran tidak dilakukan secara sekaligus, tapi berangsur hingga mencapai 50 persen pada akhir pekan ini. Sedang sisanya akan diatur dalam skema pernyataan kesanggupan membayar berdurasi 2 atau 3 bulan. Dengan demikian pelunasan piutang sewa akan mencapai 100 persen pada awal tahun depan.

“Sebenarnya penyelesaian hukum tidak kenal istilah 50 persen.  Tapi sebagai bentuk kemanusiaan, perlu dilakukan penyesuaian dengan kemampuan pihak penghuni. Tapi intinya tetap 100 persen, hanya saja komitmen awal harus (minimal) 50 persen dulu, “tegas Sekdakab Agus Purnomo melalui sambungan telepon genggam, Selasa (20/12/2022).

“50 persen itu hanya ketentuan minimal sebagai bentuk penegasan komitmen. Artinya setoran awal tidak dibatasi hanya 50 persen, tapi lebih dari itu malah lebih bagus. Dan saya lihat banyak yang setor lebih dari itu, “tambah Sekdakab kepada Telusur.id.

Senada dengan itu, Kepala Disdagrin Jombang Hari Utomo, lebih eksplisit menegaskan bahwa sejak hari Senin kemarin telah terjadi penambahan setoran uang sewa ruko dikisaran Rp 500 juta. “Laporan dari staf saya ada penambahan setoran sekitar Rp 500 juta, “tegas Hati Utomo lewat telepon genggam.

Ia menegaskan, angka setoran dipastikan terus bertambah hingga puncaknya pada akhir pekan ini. “Ini kan proses sedang berjalan. Dan pembayaran terus berlangsung hingga puncaknya pada akhir pekan nanti. Lebih detailnya, nanti kita umumkan berapa setoran yang masuk pada akhir pekan, “tegasnya, Selasa (20/12/2022).

Sementara itu Kasi Intel Kejari Jombang, Deni, yang dikonfirmasi via chat WhatsApp terkait batas pulbaket oleh bidang Intel yang jatuh pada 20 Desember 2022 dan kemungkinan bakal dilakukan penetapan tersangka, ia mengaku belum ada keputusan ke arah itu dalam waktu dekat.

Deni menegaskan, pihaknya akan melakukan gelar perkara terlebih dulu sebelum dilakukan peningkatan perkara ke bidang pidsus. Penetapan tersangka, tutur Deni, baru dimungkinkan terjadi pada saat perkara sudah masuk bidang pidsus. “Nanti kita kabari updatenya ya, “tegasnya.

Disinggung soal sejumlah besar penghuni ruko yang mulai melakukan pembayaran piutang sewa dengan skema 50 persen diawal dan 50 persen menyusul kemudian, dia hanya menjawab singkat. “Akan kita verifikasi ulang karena ini bukan tawar-menawar kalau sudah masuk ranah hukum, “ujarnya, Selasa (20/12/2022).

Disisi lain, informasi yang dihimpun menyebutkan, saat ini diduga terjadi perpecahan dikubu penghuni ruko yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Simpang Tiga itu. Satu kelompok dipimpin Siswoyo dan memilih jalan kompromi. Sedang sisanya dipimpin Heri Susanto yang memilih jalan kontra.

Kelompok penghuni yang memilih membayar piutang sewa ruko sebagaimana jalan yang dipilih Siswoyo, disebut berjumlah lebih banyak bahkan mayoritas, dibanding jumlah yang sepaham dengan Heri Susanto. Hanya hingga berita ini ditulis, keduanya belum berhasil dikonfirmasi. (red/laput/udin)

JOMBANG, TelusuR.ID   –   “Ada progres cukup bagus. Pekan depan penghuni ruko siap bayar sewa, “celetuk Sumber dilingkungan kantor Pemkab Jombang melalui sambungan telepon genggam, Rabu (14/22/2022). “Ditunggu saja bagaimana realisasinya minggu depan, “tambahnya meyakinkan.

Tulusur.id merespon pernyataan tersebut dengan nada ragu. Sebab, dalam tiga hari terakhir masih terlihat sikap penghuni ruko yang kekeh dengan perlawanannya. “Itu hanya sebagian (penghuni ruko, red) saja. Ndak masalah, biar nanti berurusan dengan Kejaksaan, “tegasnya.

Bak lagu merdu di tengah gemuruh seteru, kabar tersebut cukup menghibur sekaligus kontroversial. Ini karena dua pekan sebelumnya, kelompok penghuni ruko yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Simpang Tiga itu melayangkan gugatan perdata di PN Jombang.

Sumber hanya melempar sepenggal kalimat. Tidak ada penjelasan rinci terkait kesediaan bayar sewa. Apakah melibatkan semua penghuni, atau hanya sebagian dari 57 pemilik ruko. Juga, apakah yang dimaksud dengan kesediaan itu merujuk pada pelunasan, atau hanya bayar sebagian dari rata-rata piutang Rp 100 juta per unit ruko.

Seseorang dari gedung wakil rakyat melempar tanggapan. Jika kabar tentang kesediaan bayar itu benar adanya, ia turut bersyukur meski sejatinya menyayangkan. Menurut eks anggota Pansus Aset Simpang Tiga ini, sikap kooperatif seyogyanya dilakukan sejak awal untuk menghindari polemik berkepanjangan.

“Saya yakin tidak semua penghuni setuju melakukan perlawanan. Khususnya yang memiliki 1 atau 2 ruko. Mereka itu korban provokasi. Maka jika benar akan ada langkah kooperatif, itu sama sekali tidak sepadan dengan energi yang sudah terbuang meski pilihan kooperatif jauh lebih bijak dan lebih cerdas, “tegasnya.

Senada dengan itu, seorang jurnalis yang masih kerabat dari Kaji Rukan (panggilan akrab Haji Masrukan) dengan kepemilikan 3 unit ruko Nomer SHGB 207, 208, dan 209 ini, menyebut kerabatnya itu tidak suka berpolemik. “Pengusaha sekaliber dia tidak suka ruwet. Saya yakin dia termasuk yang siap bayar sewa, “tegasnya.

Sementara itu, konfirmasi yang dilayangkan kepada Sumber dikalangan penghuni ruko terkait kesediaan bayar sewa yang akan berlangsung pekan depan, belum berbuah jawaban, Kamis (15/12/2022).

Spekulasi liar pun tak terbendung. Sikap anti klimaks pihak penghuni yang terbilang mengejutkan itu bisa jadi merupakan dampak penyelidikan yang dilakukan pihak Kejari. Bayang-bayang penetapan tersangka selepas 20 Desember, sepertinya mulai dirasakan sebagai tekanan bahkan ancaman.

Dari 57 pemilik ruko, diduga tidak semuanya memiliki mental petarung. Jika awalnya mereka cukup percaya diri, tapi dihadapan penyidik berubah lunglai. Ini karena sangkaan pidana penyerobotan aset yang berakibat merugikan keuangan negara sebesar Rp 6 milyar itu jelas bukan perkara remeh.

Juga, apakah kesediaan bayar bakal dilakukan seluruh penghuni atau sebagian saja, masih menjadi spekulasi. Terkait hal itu, muncul dugaan bahwa kekompakan paguyuban mulai terpecah. Sebagian memilih tetap melawan, tapi sebagian yang lain memilih melakukan pembayaran demi terhindar dari jerat hukum Kejaksaan.

Lalu bagaimana dengan jalannya gugatan perdata? Di atas kertas, kemenangan memang ada di pihak Pemkab, tapi bagaimana jika terjadi hal sebaliknya? Sejauh ini konfirmasi dari pihak Pemkab belum berhasil dikantongi. Mungkin karena mereka lagi terbuai oleh lagu yang benar-benar merdu. (red/laput/udin)

JOMBANG, TelusuR.ID   –   Kasak-kusuk seputar aliran dana dari penghuni ruko simpang tiga kepada sejumlah elit pejabat Pemkab Jombang, diduga kuat tidak pernah terjadi. Dengan demikian, sebelum ada bukti baru yang valid soal itu, pihak Pemkab terbilang bersih dari segala tuduhan pungli.

Sejatinya fakta ini cukup mengejutkan. Sebab, dari rentang 2016 hingga 2021, info yang dihimpun menyebutkan, pihak penghuni tidak pernah bayar apapun selain retribusi resmi ke Pemkab. Lalu, bagaimana mereka bisa menempati ruko sekian lama? Juga, bagaimana pembiaran ini bisa berlangsung?

Yang jelas akibat pembiaran ini, BPK akhirnya menjatuhkan sanksi pengembalian uang negara sebesar Rp 6 milyar kepada pihak Pemkab Jombang. Awalnya, angka ini dinilai kelewat besar. Dan pertanyaan darimana angka itu muncul, hingga saat ini banyak pihak yang masih memajangnya sebagai wacana publik.

Mungkin belum seluruhnya menjawab pertanyaan. Namun SK Bupati Jombang Nomer: 188.4.45/318/415.10.1.3/2022 tentang tarif ruko simpang tiga tertanggal 5 Oktober 2022, sedikitnya bisa menyapa publik dari ketertegunan soal angka.

Dari SK tersebut, akhirnya muncul satu tagihan kepada penghuni bernama Liliek Soenartie. Tagihan itu tertuju pada ruko miliknya yang ada di Blok C11. Dimana disebutkan bahwa Nilai Wajar Sewa atas ruko tersebut adalah Rp 19.150.000. Sehingga tunggakan sewa ruko yang belum dibayar selama 5 tahun (dari 2016 hingga 2021) adalah Rp 97.750.000.

Pada surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Jombang Nomer: 028/8105/415.32/2022 tentang batas waktu pembayaran sewa tertanggal 13 Oktober 2022, Liliek Soenarti hanya diminta membayar pelunasan sebesar Rp 92.750.000, karena Likiek sebelumnya sudah melakukan cicilan sebesar Rp 5 juta melalui Bank Jatim.

Total jumlah ruko yang ada di simpang tiga sebanyak 57 unit. Ruko terbagi dalam 5 blok. Antaralain Blok A sebanyak 9 unit, Blok B sebanyak 13 unit, Blok C sebanyak 12 unit, Blok D sebanyak 7 unit, serta Blok E sebanyak 16 unit. Dari sekian itu, Blok C disebut yang paling murah.

“Jika dirata-rata satu unit ruko bernilai sewa Rp 100 juta per lima tahun, maka angka tagihan yang muncul adalah sebesar 5,7 milyar. Dan itu sudah mendekati angka yang ditetapkan BPK, “ujar Sumber dilingkungan Pemkab Jombang.

Rupanya, tagihan BPK muncul, karena Pemkab Jombang telah menetapkan seluruh aset simpang tiga (tanah beserta seluruh bangunan yang ada didalamnya) menjadi Aset Pemkab dan sudah tercatat di Neraca Pemkab Jombang sebagaimana Keputusan Bupati Jombang Nomer 295 Tahun 2016.

Penetapan itu merujuk pada Diktum Pertama Nomer 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomer: 602.35-523 tertanggal 15 Juli 1995 yang berbunyi, “Setelah berakhirnya masa kerjasama, seluruh aset berupa tanah dan bangunan serta sarana penunjang yang menjadi bagian dari PT Suryatamanusa Karya Pembangunan yang ada di kompleks ruko tersebut menjadi milik Pemkab Jombang”.

Dengan demikian dugaan terjadi pungli oleh elit pejabat Pemkab Jombang hanya isapan jempol. Kepastian tidak terjadi praktik pungli itu sedikitnya terbaca dari keterangan Sumber yang ada dilingkungan ruko.

“Selama ini kami tidak pernah bayar apapun kecuali retribusi. Termasuk yang Rp 5 juta itu bukan untuk cicilan sewa ruko, tapi itu retribusi sewa tanah. Hanya saja oleh Pemkab diplintir, “ujarnya.

Lantas, jika selama rentang 2016 hingga 2021 tidak terjadi pembayaran sewa sama sekali, bagaimana mereka bisa menempati ruko? Kenapa terjadi pembiaran yang sekian lama itu?

Terhadap hal ini, info yang dihimpun menyebutkan, diduga kuat pihak penghuni sudah mengeluarkan banyak duit. Tidak untuk elit pejabat Pemkab, tapi mengalir kepada pihak-pihak tertentu yang menurut penghuni dianggap memiliki “kekuatan”. (red/laput/udin)

JOMBANG, TelusuR.ID   –   Mengiringi perjalanan polemik ruko simpang tiga yang mencapai puncaknya pada tahun ini, ada hal menarik yang ditunjukkan dua pejabat penting di Jombang. Disebut menarik, karena dua pejabat ini mampu menjaga integritas ditengah pusaran konflik dan kuatnya tarik-menarik kepentingan.

Dua pejabat itu adalah Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang Agus Purnomo, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jombang Tengku Firdaus. Berdasarkan informasi yang dihimpun, khususnya terkait penanganan ruko simpang tiga, dua orang ini disebut tidak kenal kompromi dan tidak bisa di lobi.

Seorang Sumber menyebut, lebih dari lima kali sejak kasus ruko simpang tiga masuk meja Kejari Jombang, Tengku Firdaus mendapat bujukan untuk hadir pada undangan tertutup yang berlabel “pertemuan enam mata” itu. Sebuah pertemuan rahasia yang hanya berisi tiga orang penting tapi mampu memporak-porandakan segalanya.

Namun hingga pada undangan yang ke lima, dimana tempat dan waktu selalu berubah-ubah bahkan hingga luar kota, Tengku Firdaus disebut tetep kekeh pada pendirian dan komitmen untuk menuntaskan kasus simpang tiga. Tengku Firdaus disebut tidak sekali pun datang memenuhi undangan itu.

Sebaliknya, pemberkasan perkara terus berjalan. Pemeriksaan saksi-saksi tidak sedikit pun berhenti. Bahkan penyelidikan oleh Kejari Jombang akan mencapai puncaknya pada 20 Desember yang tinggal 5 hari lagi itu. Setelah itu, pengumuman Tersangka bakal segera dilakukan untuk publik. Hanya saja, sejauh ini Kejari tetap bergeming dan memilih untuk irit bicara.

Disisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang Agus Purnomo, juga disebut menerapkan sikap yang sama. Beberapa pihak yang kepentingannya terampas oleh sikap tegasnya, dibuat kelimpungan dan habis akal. Agus Purnomo disebut tidak sedikit pun membuka “ruang bincang-bincang” tentang pelemahan aset simpang tiga.

Memang tindakannya tergolong “bukan pemberani'” untuk kebanyakan orang. Juga, kebijakannya terbilang tidak memuaskan bagi pihak yang ingin secepatnya aset simpang tiga di kuasai Pemkab. Ini karena harapan bakal terjadi penutupan obyek simpang tiga melalui garis perintahnya, tidak pernah terjadi.

Namun diluar kesadaran banyak orang, Sekda Agus Purnomo telah menerbitkan kebijakan yang hari ini berujung gugatan perdata di PN Jombang. Malalui surat tagihan piutang ruko simpang tiga nomer: 028/8105/415.32/2022, Sekda tidak lagi memberi opsi kepada penghuni, kecuali memaksanya untuk setuju pada skema sewa yang ia gariskan.

Meski langkah penutupan obyek sengketa tidak pernah terjadi, namun keputusan menerbitkan surat keputusan itu bak palu godam yang mampu menggerakkan roda penyelidikan oleh pihak Kejari. Semua dimulai dari situ. Dan Sekda memilih tidak perduli jika pada akhirnya keputusan itu berujung perlawanan perdata untuk dibatalkan.

Surat tagihan piutang oleh Sekdakab yang didasarkan pada diktum pertama nomer 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer: 602.35-523, juga SK Bupati Jombang tentang tarif ruko simpang tiga Nomer: 188.4.45/318/415.10.1.3/2022, SK Bupati Jombang Nomer 295 Tahun 2016 tentang Neraca Pemkab Jombang. Serta ketentuan pasal 38 PP 40/1996, itu adalah sebentuk keputusan hukum.

Pada keputusan itu, Sekda menegaskan soal batasan waktu pembayaran yang harus dipenuhi pihak penghuni ruko. Keputusan itu kemudian diterjemahkan oleh Dinas Perdagangan dan Industri (Disdagrin) Jombang dalam bentuk angka.

Hingga memasuki pekan pertama Desember 2022, data Disdagrin Jombang menyebutkan bahwa total pembayaran dari penghuni ruko mencapai Rp 210 juta. Dengan rincian, tagihan sewa ruko yang mencapai rata-rata Rp 100 juta per unit per lima tahun (dari 2017 hingga 2021) itu baru dilakukan pembayaran senilai Rp 5 juta per unit.

Saat ini surat penegasan pembayaran sewa ruko oleh Sekdakab itu tengah dimohonkan untuk dibatalkan secara perdata di PN Jombang. Ini karena sebagian penghuni berdalih bahwa setoran itu bukan untuk cicilan sewa, melainkan untuk retribusi sewa tanah. Hanya anehnya, pembayaran dilakukan justru setelah surat Sekda diterbitkan. (red/laput/udin)