JOMBANG, TelusuR.ID   –   Bukan rahasia umum lagi. Pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara epurchasing melalui ekatalog terbilang rawan praktik Pat gulipat. Sistem pengadaan barang oleh Instansi Pemerintah yang sebenarnya dirancang aman dari tindak korupsi ini malah gampang diobok-obok.

Modus secara umum, sebelum pemilik dana melakukan klik pembelian, terlebih dulu terjadi komunikasi antar pihak diluar sana untuk sebuah kata sepakat atas harga barang yang akan dipilih. Tentu, didalamnya juga disepakati besaran uang pengembalian atau bonus (cashback) yang akan diterima pihak pembeli (dalam hal ini OPD).

Sehingga yang nampak mata, seluruh transaksi seolah berjalan wajar. Bahkan harga satuan yang dipatok juga standar pasaran. Hanya permainan itu seringkali jatuh pada pilihan merk. Dengan spesifikasi yang sama untuk merk berbeda (apalagi merk tidak branded dan tidak marketable), secara umum terjadi selisih harga cukup tajam.

Dalam kaitan itu, informasi yang dihimpun Telusur.id menyebutkan, pada tahun anggaran 2022 ini, salah satu OPD Pemkab Jombang tercatat telah menerima kucuran dana dari Kementerian sebesar Rp 4,4 milyar. Oleh OPD tersebut, dana kemudian dibelanjakan barang secara epurchasing melalui ekatalog.

Dari tampilan daftar harga yang muncul dilapak ekatalog, satu unit barang yang dipesan itu dibandrol sebesar Rp 3,4 milyar. Seluruh transaksi berlangsung aman. Dan barang pesanan sudah sampai dilokasi tujuan. Hanya anehnya, dari harga tersebut, pihak OPD dikabarkan menerima uang cashback sebesar Rp 600 juta. Kok bisa?

Bagaimana kronologi cashback berlangsung dan sampai di tangan petinggi OPD? Lalu, apa nama dan fungsi barang yang hanya satu unit itu sehingga harus dibandrol Rp 3,4 milyar? Juga, apa merk dan spesikasi barang yang lolos dari pengawasan itu? Telusur.id akan mengungkapnya pada edisi awal tahun sebagai hadiah tahun baru.

Sebagai atmosfir, proyek pengadaan barang dari salah satu Kementerian ini tidak hanya berlaku di Jombang. Tapi di OPD yang sama yang ada di setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dibanding OPD Kabupaten/Kota lain, kucuran dana untuk Jombang tergolong kecil yakni hanya Rp 4,4 milyar.

Hebatnya, kucuran dana kementerian itu tidak akan pernah muncul di permukaan. Baik melalui saluran LPSE atau lapak Sirup LKPP. Belum diketahui, regulasi apa yang menguatkan dana tersebut untuk tidak muncul ke permukaan. Yang jelas, situasi serupa juga berlangsung pada OPD yang sama yang ada di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Yang tak kalah menarik, sisa anggaran sebesar Rp 1 milyar dikabarkan tidak diketahui keberadaannya. Namun seorang pelaku pengadaan yang berlatar importir mengaku mengetahui alur aliran dana tersebut. Dia bahkan mengantongi SK Dirjen tentang penggunaan dana Kementerian yang tidak sembarang orang bisa memiliki.

“Saya berani pastikan, selain kelompok penyedia yang dipilih untuk terlibat dalam proyek Kementerian ini, tidak satu pun pihak bisa mendapatkan SK Dirjen. Karena sebenarnya SK ini cenderung rahasia, “tegasnya seraya menjelaskan detail SK tersebut kepada Telusur.id. (red/din)

JOMBANG, TelusuR.ID   –    Dua hari menjelang tutup tahun, kasus ruko simpang tiga dipastikan menuai titik terang. Setelah rangkaian pulbaket rampung dikebut dalam beberapa waktu, Kejaksaan Negeri Jombang bersiap menaikkan perkara ke bidang pidsus (pidana Khusus).

Kepastian itu disampaikan Kasi Intel Kejari Jombang, Deni, kepada TelusuR.ID. Dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, Rabu (27/12/2022), Deni memberi sinyal kuat bahwa perkara akan dinaikan ke bidang pidsus jika pada batas deadline hari Jumat (29/12/2022) tidak terjadi progres yang diharapkan.

“Kita tunggu hingga deadline hari Jumat (29/12). Kalau tidak ada progres (terkait pembayaran piutang sewa ruko, red), kita naikkan ke bidang pidsus, “tulis Deni melalui chat WhatsApp.

Terkait berapa besaran nominal yang sudah terbayar, serta siapa saja dari 57 penghuni ruko yang sudah melakukan pembayaran, Deni belum bersedia memberi keterangan. “Sekalian saja release hari Jumat karena bertepatan dengan deadline, “tegasnya.

Sebelumnya, Sekdakab Agus Purnomo juga memberi penegasan bakal ada pertemuan di Kejaksaan. Ia bahkan menegaskan sudah menerima undangan untuk hari Kamis. Hanya saja tidak ada penjelasan rinci terkait pertemuan itu, Sekda hanya menyebut pertemuan terkait progres penanganan perkara simpang tiga.

Sementara Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang Hari Utomo menyebut, bahwa pertemuan itu terkait kegiatan menghitung jumlah setoran yang sudah masuk, untuk kemudian disaksikan secara bersama-sama pemindahannya ke kas daerah.

Hingga berita ini ditulis, Rabu (27/12/2022), belum didapat konfirmasi berapa besaran nominal yang sudah disetor pihak penghuni ruko, serta siapa saja dari 57 penghuni yang sudah melakukan pembayaran.

Juga, apakah skema pembayaran tetap memakai pola yang ditetapkan Pemkab yakni 50 persen diawal dan 50 persen sisanya didasarkan pernyataan kesanggupan, atau memakai pola kejaksaan 100 persen tanpa tawar-menawar, semua baru diketahui saat release Kejaksaan dilangsungkan.

Spekulasi liar pun tak terbendung. Terkait komitmen penegakan hukum oleh Kejaksaan dan sinyal dibukanya ranah penyidikan oleh pidsus, bisa jadi progres pembayaran piutang sewa ruko oleh kelompok penghuni masih jauh dari target yang ditentukan.

Lalu, jika ranah pidsus mulai bekerja, siapa pihak-pihak yang layak ditersangkakan? Terkait hal ini, seorang Sumber menyebut, keduanya potensial masuk perangkap pidana. Termasuk elit Pemkab yang karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kerugian uang negara.

Sementara dari kelompok penghuni, lanjut Sumber, tidak berarti yang sudah bayar otomatis lolos dari jerat tersangka. Karena pengembalian uang kerugian negera (disetarakan tindak korupsi), tidak semerta-merta menghapus perbuatan pidananya.

“Seharusnya sebelum hari Jumat, piutang sewa sudah bisa diselesaikan. Karena pada rentang itu ranah pidsus belum bekerja. Itu artinya capaian keadilan berbasis win-win solusi masih dimungkinkan terjadi. Sedang jika perkara sudah masuk dik, semuanya akan terlambat, “ujarnya.

Sikap tegas Kejaksaan mematok deadline dan dilanjut membuka kran penyidikan oleh pidsus, disebut sudah senafas dengan tuntutan sejumlah LSM yang mendesak penyelesaian kasus simpang tiga. “Ada baiknya semua pihak menunggu langkah yang diambil kejaksaan, “pungkasnya. (red/laput/udin)

JOMBANG, TelusuR.ID   –   Polemik ruko simpang tiga sudah terbilang mendekati titik akhir. Jika tidak ada kendala, pada hari Rabu (28/12/2022) lusa, proses pembayaran sewa ruko yang sebelumnya “dikemplang” selama 5 tahun oleh pihak penghuni, diperkirakan sudah memenuhi target.

Prediksi itu disampaikan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Pemkab Jombang, Hari Utomo, kepada Telusur.id, Jumat (23/12/2022). “Kayaknya Selasa (27/12) depan sudah fix, “tulis Hari Utomo melalui chat WhatsApp menjawab konfirmasi perkembangan bayar sewa ruko paska 20 Desember.

Tidak ada penjelasan terkait kalimat fix yang dimaksud. Apakah fix itu berarti sudah terbayar 100 persen dari nilai piutang, atau hanya 50 persen sebagaimana skema pembayaran dua tahap yang ditegaskan Sekdakab Agus Purnomo.

Tidak hanya itu, hingga berita ini ditulis, Senin (26/12), belum terkonfirmasi siapa saja dari 57 penghuni ruko yang sudah melakukan pembayaran. Apakah fix yang dimaksud Kadisdagrin itu termasuk kelompok Heri Susanto yang sebelumnya dikabarkan menolak bayar?

Namun, jika prediksi Kadisdagrin itu bisa terpenuhi, maka rangkaian panjang silang sengkarut polemik simpang tiga yang sudah membuang banyak energi itu bakal dinyatakan berakhir dengan kemenangan ada di pihak Pemkab.

“Dengan terbayarnya piutang sewa ruko senilai Rp 5 milyar, maka aspek hukum yang melingkupi polemik menjadi selesai dan sekaligus menjadi peneguh status aset. Artinya, jika piutang sewa sudah terbayar, maka itu sama saja bentuk pengakuan terhadap aset Pemkab, dan sanksi hukum otomatis hilang, “tutur Sumber berlatar pegiat LSM.

Dengan capaian seperti itu, lanjutnya, sejatinya ada satu pesan yang hendak dikabarkan kepada publik. Yakni menyelesaikan masalah tanpa perlu memicu ekses kemana-kemana. “Pepatah Jawa bilang tangkap ikan tanpa bikin keruh warna air. Dalam kasus ini, Sekda ingin air tetap bening, “tuturnya.

“Hanya saja langkah filsuf dan gaya Negarawan seperti itu tidak gampang dimengerti, malah sebaliknya cenderung disalahpahami, “ujarnya seraya menegaskan itulah kenapa Pemkab yang dimotori Sekdakab Agus Purnomo lebih memilih “jalan kejaksaan” dibanding jalan penyelesaian yang lain.

Dia lantas membuat perbandingan. “Jika ruko dilakukan penutupan sekarang, lantas siapa yang membayar temuan BPK? Kalau pun misalnya Pemkab mampu mengatasi itu, sama saja memberi resiko pidana untuk penghuni atas dugaan penyerobotan aset. Lebih dari itu, akan muncul ekses yang lain yang membuat api kian jauh dari panggang, “terangnya.

“Dengan pola penyelesaian melalui kejaksaan sebagai tim aset, Sekda sebenarnya menginginkan Jombang dalam keadaan baik-baik saja. Memang ada pembiaran, juga dugaan konspirasi, dan itu sudah memantik reaksi keras banyak elemen. Tapi apapun itu, cerita harus berakhir dengan happy ending tanpa perlu menyakiti siapapun. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang negarawan, “tegasnya.

Terhadap spekulasi bahwa Sekdakab Agus Purnomo turut terlibat tindak pembiaran yang berlangsung sejak ia menjabat Kabag Hukum Pemkab Jombang, Sumber menyatakan tidak setuju karena Kabag Hukum hanya petugas tehnis yang bekerja berdasarkan perintah atasan.

“Sekda (Agus Purnomo) ini kan baru menjabat. Saya berani pastikan dia tidak terlibat atas praktik pembiaran yang berlangsung sejak 2017 hingga 2021. Kalau pun dikaitkan dengan posisinya sebagai Kabag Hukum, itu jelas tidak nyambung karena Kabag Hukum hanya petugas tehnis dan bukan pengambil kebijakan, “tutur Sumber.

Lebih jauh, meski capaian progres melalui tangan kejaksaan cukup menggembirakan, namun ia menyayangkan atas sikap Pemkab dan Kejaksaan yang cenderung menutupi hasil penanganan perkara paska 20 Desember sebagaimana deadline yang mereka tetapkan.

“Jika terus ditutupi malah bisa memicu preseden buruk. Karenanya, sebelum akhir tahun atau selambatnya pada awal tahun depan, capaian progres penanganan perkara harus dibuka secara terang benderang agar publik tahu duduk permasalahan yang sebenanrnya, terutama soal status terkini aset simpang tiga, “tegasnya. (red/laput/udin)

JOMBANG, TelusuR.ID   –   Diduga akibat terjadi penyumbatan akses informasi atas penanganan perkara ruko simpang tiga oleh pihak Pemkab dan Kejaksaan, sejumlah aktivis dan pegiat LSM kota santri mendesak kuat untuk segera dilakukan penutupan aset simpang tiga.

Desakan itu, karena Pemkab dinilai mlempem untuk mengambil tindakan tegas. Selain itu, progres penanganan perkara paska 20 Desember oleh Kejari Jombang yang tak kunjung dibuka ke publik, juga memicu dugaan bakal terjadi pembiaran yang tak terbatas.

Bertempat di gedung KPRI Jombang dalam rangka peringatan satu tahun LSM GeNaH (Generasi Nasional Hebat), sejumlah aktivis dan pegiat LSM kota santri menyerukan penutupan ruko simpang tiga dengan segera.

Ketua LSM ARAK yang juga owner media Nusantarapos, Safri, mengaku geram atas tindak Pembiaran yang dilakukan Pemkab. Terhitung sejak 2017 hingga 2021, Pemkab tercatat telah memberi keleluasaan kepada pihak ketiga untuk menempati ruko simpang tiga tanpa bayar sewa.

Alhasil, praktik tersebut berujung temuan BPK dan Pemkab diwajibkan mengembalikan uang negara sebesar Rp 5 milyar. Angka sebesar itu merupakan akumulasi sewa ruko selama 5 tahun. “Ini bukan sekedar soal angka. Lebih dari itu, bagaimana praktik pembiaran ini bisa terjadi. Benar-benar sulit dinalar akal sehat, “lantang Safri.

Dalam kesempatan itu, Safri mengajak seluruh elemen yang hadir untuk mengambil tindakan tegas dan terukur dalam bentuk penutupan ruko untuk kemudian dikembalikan kepada Pemkab. “Jika pihak ekskutif, legislatif, dan Yudikatif tidak mampu menyelesaikannya, serahkan saja kepada kami, “tegas Safri.

Senada dengan itu, Ketua LSM Masyarakat Anti Korupsi Suhartono, juga menegaskan seruan serupa, yakni penutupan ruko. Hal itu penting dilakukan, katanya, untuk memastikan terjadi status quo dan membersihkan aset simpang tiga dari kehadiran kelompok penghuni.

Suhartono beralasan, Pemkab berhak melakukan itu karena mengantongi kepemilikan yang kuat berupa SHPL. Disisi lain, sejak tertutupnya peluang perpanjangan SHGB pada 2017, pijakan penghuni untuk tetap menempati ruko sudah tidak lagi kuat. Karenanya, langkah penutupan perlu segera diambil.

Sementara itu, Ketua LSM ALMATAR (Aliansi Masyarakat Proletar) Dwi Andika, mengusung opsi penyelesaian berbeda. Menurutnya, saat ini Pemkab berada pada posisi kritis untuk segera mengambil tindakan tegas. Jika itu tidak dilakukan, tegasnya, maka resiko blunder bakal diterima pihak Pemkab.

Resiko blunder yang dimaksud itu, tutur Dwi, posisi Pemkab akan berubah menjadi obyek gugatan. Ini karena sejak 2017 hingga 2021, muncul fakta tak terbantahkan bahwa Pemkab telah melakukan pembiaran terhadap keberadaan penghuni.

“Hari ini kepemilikan aset terancam lepas akibat kelalaian itu. Juga, BPK akhirnya menerbitkan sanksi wajib bayar kepada Pemkab atas praktik pembiaran tersebut. Karenanya, jika dalam waktu dekat tidak terjadi penyelesaian secara signifikan, saya mengajak seluruh elemen untuk menggugat Pemkab atas tindakan pembiaran itu, “tegas Dwi.

Sadad Almahiri, Sekretaris LSM MRJ (Majelis Rakyat Jombang), lebih menyoal sisi penegakan hukum yang saat ini belum optimal. “Penegakan hukum itu adalah penyidikan, bukan sekedar pulbaket. Sehingga masalah menjadi terang karena muncul tersangka, “”tegas Sadat menyikapi proses hukum yang langsungkan Kejari Jombang.

Merujuk Undang-undang Perbendaharaan Negara, lanjut Sadad, temuan BPK terkait ruko simpang tiga sudah berimplikasi pada kerugian negara. Karena itu harus ada tindak lanjut secara penegakan hukum untuk memastikan terjadinya kerugian negara tersebut.

Hendro Suprasetyo, Ketua LSM GeNaH, yang bertindak selaku tuan rumah sekaligus moderator acara, memberi apresiasi tinggi terhadap semua pendapat. Dia menyatakan setuju jika penutupan dipandang mendesak. “Kami pasti masuk barisan. Karena sejak awal kami sudah melakukan demo untuk penyelesaian kasus ini, “tegasnya. (red/laput/udin)

JOMBANG, TelusuR.ID   –   Acara Tasyakuran dan Ngopi Bareng menandai satu tahun kiprah LSM GeNaH (Generasi Nasional Habat) yang berlangsung di gedung KPRI Jombang, Sabtu (24/12), berlangsung cukup khidmat.

Acara yang dimulai pukul 10.00 hingga pukul 02.00 Wib itu dihadiri sejumlah tokoh penting dunia pergerakan dan pegiat sosial lintas sektoral kota santri.

Dari kalangan praktisi media, ada jurnalis senior Totok Bidik yang juga Ketua MIO Jombang. Juga, hadir owner media Nusantarapos yang juga Ketua LSM ARAK, Safri. Serta Slamet dari Kabar Jombang.com.

Sementara dari kalangan aktivis dan pegiat sosial lintas sektoral nampak hadir Wibisono dan Suhartono. Juga, perwakilan kubu Nahdliyin dan sekaligus pengurus LSM MRJ Sadat Almahiri.

Berderet pegiat LSM kota santri juga turut hadir, antaralain Dwi Andika Ketua LSM Almatar (Aliansi Masyarakat Proletar), Ketua LSM Sapujagat Alim Rahman, serta Ketua LSM KOMPAK Jombang Lutfi Utomo.

Selebihnya, bangku undangan didominasi pegiat jurnalistik dari berbagai media cetak dan online, serta sejumlah aktivis pegiat sosial dan tokoh masyarakat.

Berbalut suasana santai sambil minum kopi, Ketua LSM GeNaH selaku tuan rumah dan moderator, membuka acara dengan melempar sejumlah isu kekinian yang terjadi di kota Jombang kepada audien.

Dari sekian isu kerakyatan yang menjadi catatan dan perhatian LSM GeNaH, tiga diantaranya paling banyak mendapat respon. Dari tiga isu itu, kasus ruko simpang tiga paling banyak disorot untuk secepatnya diselesaikan.

Tokoh senior yang juga aktivis reformasi 98, Wibisono, memastikan tekatnya untuk mengawal penyelesaian kasus pada porsi yang semestinya. Menurutnya, poin krusial yang harus menjadi titik tekan saat ini adalah mendorong Pemkab untuk tidak lagi salah kelola pada masa sewa baru ruko tahun 2023.

“Progresnya cukup bagus. Dalam waktu dekat kasus ini sudah bakal selesai.  Yang perlu dikawal ketat, jangan sampai setelah dilakukan pembayaran oleh penghuni, kelanjutan pengelolaan ruko menjadi tidak jelas dan kembali blunder, “tegasnya.

Wibisono menegaskan, dari sisi konstalasi hukum, sebenarnya tidak ada alasan untuk kasus ini berlangsung berlarut-larut. Sejak masa berlaku SHGB habis dan tidak lagi berpeluang di perpanjang, Pemkab seharusnya bisa menerbitkan tata ruang baru bagi aset simpang tiga, dan kasus pun selesai.

Ketua LSM ARAK dan sekaligus owner media online Nusantarapos, Safri, memilih penekanan berbeda. Dia bahkan mengaku gemas atas sikap yang dipilih Pemkab pada rentang 2017 hingga 2021. “Saya tidak habis pikir kenapa terjadi pembiaran yang begitu masif oleh Pemkab, “tegasnya dengan nada tinggi.

Safri pun menyinggung soal fungsi trias politika. Dalam hemat dia, jika fungsi negara yang diwakili tiga kekuatan Ekskutif, Legislatif, dan Yudikatif tidak mampu menyelesaikan kasus ruko simpang tiga, maka pilar ke 4 demokrasi yang didalamnya berjajar LSM dan media, perlu melakukan tindakan tegas dan terukur dalam bentuk penutupan ruko untuk kemudian dikembalikan kepada Pemkab.

Sementara itu Ketua LSM ALMATAR (Aliansi Masyarakat Proletar) Dwi Andika, menawarkan opsi penyelesaian berbeda. Menurutnya, jika memasuki awal 2023 tidak nampak ada penyelesaian yang terang-bendeang terkait simpang tiga, maka Pemkab harus bertanggungjawab atas tindak pembiaran yang sudah dilakukan.

“Jika memasuki awal tahun belum nampak penyelesaian yang signifikan, saya mengajak untuk kita melakukan upaya hukum dengan Pemkab sebagai terlapor atas kelalaiannya mengelola aset simpang tiga sehingga jadi temuan BPK. Apapun bahasanya, ini adalah kesalahan Pemkab dan dia harus bertanggungjawab, “tegas Dwi.

Pada kesempatan itu, Safri juga mengingatkan kepada audian untuk tidak terjebak dan berhenti sebatas aksi dukung-mendukung. Ia menegaskan, langkah kongkrit penyelesaian ruko simpang tiga perlu segera dipertegas dan disepakati oleh seluruh elemen masyarakat khususnya pegiat LSM dan aktivis pegiat sosial kota santri.

Sebagai moderator acara diskusi peringatan satu tahun LSM GeNaH, Hendro Prasetyo lantas menetapkan notulen kesepakatan bersama bawa diskusi bertajuk “mata lebah” itu akan ditindaklanjuti dengan pertemuan berikutnya untuk memastikan langkah kongkrit terkait penyelesaian kasus ruko simpang tiga. (din)

JOMBANG, TelusuR.ID   –   Menandai satu tahun perjalanan kiprah di panggung sosial kemasyarakatan dan kontrol Pemerintahan, LSM GeNaH (Generasi Nasional Hebat) sengaja memilih satu tema humanis untuk memastikan arah gerakan dan nafas keberpihakan lembaga.

Tema humanis itu bertajuk “Diskusi Mata Lebah”. Sebuah semangat dan cara pandang yang menomersatukan nilai kemanfaatan sebagai sisi tujuan tertinggi sebuah lembaga (LSM).

Sebuah semangat dan cara pandang dalam memilah dan memilih sikap demi mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dimensi sosial. Seperti mata lebah, yang seluruh pergerakannya adalah melangsungkan proses menuju terproduksinya madu.

Berlangsung hari ini di gedung KPRI Jombang, Sabtu (24/12/2022) pukul 09.00 WIB hingga selesai, peringatan satu tahun perjalanan LSM GeNaH di panggung regional Jombang dan Jawa Timur ini dikemas dalam diskusi santai bertajuk “Silaturrahmi dan Ngopi Bareng”.

Seluruh elemen dan pegiat sosial lintas segmen yang ada di kota santri sengaja diundang untuk duduk bersama menikmati secangkir kopi demi sebuah solusi atas persoalan-persoalan publik yang tengah mengemuka di Kabupaten Jombang.

“Ada yang perlu diluruskan atas persepsi kliru yang terlanjur menggurita di tengah masyarakat. Sejauh ini LSM cenderung dipahami sebagai lembaga yang kerjanya hanya mencari kesalahan orang. Dan itu tidak seluruhnya salah, meski sama sekali tidak benar. Karenanya LSM GeNaH akan memulainya dengan gerakan mata lebah, “tutur Hendro Prasetyo, Ketua LSM GeNaH.

Ditengah kehangatan duduk bersama sambil menikmati secangkir kopi, tegas Hendro, LSM GeNaH akan menawarkan evaluasi akhir tahun atas sejumlah persoalan yang saat ini cukup mengemuka di Kabupaten Jombang.

“Sambil minum kopi, kita gali bersama format terbaik untuk penyelesaian sejumlah masalah tersebut, “tegas Hendro. Diantaranya adalah polemik aset pasar Citra Niaga yang saat ini menanggung beban temuan BPK sebesar Rp 2 milyar.

“Saya tidak perduli dengan atmosfir yang melingkupi terjadinya kasus, yang saya tahu setiap aset Daerah harus diselamatkan dan mendapat porsi pengelolaan yang benar. Karena apapun itu, aset Daerah adalah pendulang PAD dan berimplikasi pada kesejahteraan rakyat, “tambahnya.

Tidak hanya isu pasar Citra Niaga, lanjut Hendro, tapi evaluasi akhir tahun juga menambah persoalan lain yang dinilai memiliki perspektif tinggi soal kerakyatan. “Sekali lagi bukan untuk memperuncing keadaan, tapi mencari format penyelesaian terbaik sebagaimana semangat mata lebah, “pungkasnya. (Udin)