JOMBANG, TELUSUR.ID — Gelombang kelulusan siswa tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat di Kabupaten Jombang mulai memicu lonjakan pengurusan dokumen administratif di berbagai fasilitas kesehatan. Salah satu titik utama yang terpantau mengalami kepadatan signifikan dalam beberapa pekan terakhir adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang.

Direktur RSUD Jombang, dr. Puji Umbaran, mengonfirmasi adanya fenomena tahunan ini saat ditemui di ruang kerjanya. Pihaknya mencatat bahwa permohonan Surat Keterangan Sehat (SKS) mengalami peningkatan drastis seiring dengan dibukanya jalur penerimaan siswa baru serta mahasiswa baru di berbagai daerah.

Menurut dr. Puji, lonjakan pengurusan berkas ini dipicu oleh adanya persyaratan regulasi yang ketat dari lembaga pendidikan tinggi. Berbagai universitas negeri maupun sekolah kedinasan kini mewajibkan calon mahasiswa untuk menyertakan bukti tertulis yang menunjukkan kondisi fisik prima sebelum resmi diterima.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh para lulusan kelas 12 tersebut tidak hanya mencakup pemeriksaan kesehatan jasmani secara umum. Mereka juga diwajibkan menjalani serangkaian tes kesehatan rohani atau evaluasi psikologis guna memastikan kesiapan mental dalam menempuh studi lanjut.

Bahkan, pada beberapa program studi spesifik atau akademi militer dan sekolah kedinasan, standar kualifikasi yang diminta institusi jauh lebih ketat. Para pendaftar mutlak diharuskan melampirkan surat keterangan bebas narkoba demi menjaga integritas dan moralitas di lingkungan institusi pendidikan.

Kondisi tersebut membuat area pelayanan pemeriksaan kesehatan di RSUD Jombang terus dipadati oleh ratusan remaja usia sekolah setiap harinya. Para calon mahasiswa tersebut rela datang dan mengantre sejak pagi hari demi melengkapi berkas administrasi sebelum batas waktu pendaftaran berakhir.

Berdasarkan data internal yang dihimpun dari unit pelayanan, jumlah pemohon SKS di rumah sakit pelat merah ini meningkat hingga beberapa kali lipat dibanding hari biasa. Pihak manajemen mencatat arus kedatangan warga yang membutuhkan layanan ini terus mengalir tanpa putus sepanjang jam operasional.

“Rata-rata setiap harinya ada sekitar 100 orang lebih yang datang khusus untuk melakukan tes kesehatan di sini. Fenomena ini sudah berlangsung selama beberapa minggu terakhir,” ujar Direktur RSUD Jombang, dr. Puji Umbaran dalam keterangannya di kantor kepada Telusur.id, Kamis (4/6/2026).

Kepadatan antrean pemohon surat sehat tersebut dilaporkan telah menjadi pemandangan rutin dalam beberapa pekan ke belakang. Manajemen RSUD Jombang memproyeksikan bahwa tren peningkatan ini masih akan bertahan cukup lama mengingat jadwal seleksi yang berlapis di tingkat nasional.

Guna mengantisipasi penumpukan dan menjaga kenyamanan warga, pihak rumah sakit memastikan seluruh petugas medis dan fasilitas laboratorium penunjang akan terus disiagakan penuh. Komitmen pelayanan prima ini akan dipertahankan hingga seluruh tahapan seleksi masuk perguruan tinggi selesai dilaksanakan.

Saat ini, arus utama pemohon didominasi oleh para lulusan yang sedang mengejar seleksi masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Gelombang terbesar datang dari para peserta yang baru saja menyelesaikan tahapan tes tulis maupun seleksi berbasis prestasi dan kedinasan.

Menariknya, fenomena pengurusan surat keterangan sehat di RSUD Jombang ini ternyata tidak hanya bersumber dari kelompok calon mahasiswa. Sejumlah calon siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) juga mulai tampak di lokasi.

Meski demikian, dr. Puji Umbaran menjelaskan bahwa permintaan dari lulusan SMP yang menuju SMA reguler atau sekolah umum jumlahnya relatif kecil. Hal ini disebabkan karena mayoritas sekolah menengah umum negeri tidak menetapkan syarat kesehatan yang terlalu rumit bagi calon siswanya.

Pengecualian khusus biasanya terjadi pada sekolah-sekolah swasta favorit serta sekolah menengah yang menerapkan sistem asrama (boarding school). Lembaga dengan sistem tersebut umumnya mewajibkan pemeriksaan jasmani dan bebas narkoba secara menyeluruh sebelum siswa dinyatakan diterima menetap di asrama.

BOYOLALI,TelusuR.ID – Upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terus dilakukan aparat kewilayahan. Babinsa Desa Semawung, Koramil 15/Andong, Serka Sugiyono, bersama anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) menggelar patroli malam di wilayah Desa Semawung, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali.

Kegiatan patroli tersebut difokuskan pada pemantauan situasi keamanan lingkungan sekaligus memastikan aktivitas ronda malam berjalan optimal. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dalam patroli tersebut, Serka Sugiyono mengajak warga untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan di lingkungan sekitar. Ia juga mendorong masyarakat agar kembali menghidupkan budaya ronda malam sebagai bagian dari sistem keamanan berbasis partisipasi warga.

Selain melakukan pemantauan wilayah, Babinsa turut berdialog dengan warga di Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling). Melalui komunikasi langsung tersebut, aparat dapat memperoleh informasi terkait kondisi keamanan sekaligus menyerap berbagai aspirasi masyarakat.

Menurut Sugiyono, sinergi antara aparat keamanan dan warga menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Karena itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan perlu terus diperkuat.

Melalui patroli malam dan kegiatan sambang Poskamling yang rutin dilakukan, diharapkan hubungan antara aparat dan masyarakat semakin erat. Dengan demikian, stabilitas keamanan dan ketertiban di Desa Semawung dapat terus terjaga.

(Agus Kemplu)

Pergantian Pimpinan BGN Dinilai Langkah Korektif Presiden Prabowo untuk Perkuat Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA,TelusuR.ID — Pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai sebagai langkah korektif yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.

Aktivis sosial sekaligus Eksponen Angkatan Reformasi 1998, Andrianto Andri, menilai perubahan kepemimpinan di tubuh BGN merupakan respons atas berbagai dinamika yang berkembang selama satu tahun terakhir dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut.

“Pergantian pimpinan BGN merupakan hal yang wajar dalam tata kelola pemerintahan. Publik tentu berharap evaluasi ini menjadi momentum perbaikan agar program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan semakin baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” kata Andrianto di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Menurut dia, program MBG merupakan salah satu kebijakan prioritas Presiden Prabowo yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Karena itu, pelaksanaannya harus ditopang oleh manajemen yang profesional, transparan, dan mampu menjaga kepercayaan publik.

Selama pelaksanaan program, kata Andrianto, sejumlah polemik sempat mencuat dan menjadi sorotan masyarakat. Mulai dari persoalan komunikasi publik, isu pengadaan barang dan jasa, hingga berbagai perdebatan terkait pelaksanaan program di lapangan.

“Terlepas dari berbagai kontroversi yang muncul, yang terpenting saat ini adalah memastikan program tetap berjalan dan terus disempurnakan. Jangan sampai tujuan besar Presiden untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda justru terganggu oleh persoalan-persoalan administratif maupun manajerial,” ujarnya.

Andrianto menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang negara untuk membangun generasi yang sehat, produktif, dan memiliki daya saing tinggi.

Ia mengaitkan program tersebut dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, termasuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

“Presiden Prabowo sedang menjalankan mandat konstitusi melalui program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Tujuannya jelas, yaitu menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, bebas stunting, serta memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menghadapi tantangan masa depan,” katanya.

Karena itu, lanjut Andrianto, evaluasi terhadap pelaksana program merupakan bagian dari upaya memastikan cita-cita besar tersebut tidak melenceng dari jalurnya.

Menurut dia, keputusan Presiden melakukan penyegaran kepemimpinan menunjukkan adanya komitmen kuat untuk terus memperbaiki tata kelola program nasional yang menyangkut kepentingan puluhan juta anak Indonesia.

“Presiden menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik dan masukan masyarakat. Ketika ada kebutuhan untuk melakukan pembenahan, langkah itu diambil demi kepentingan yang lebih besar, yakni keberhasilan program dan masa depan generasi bangsa,” ujarnya.

Andrianto mengaku optimistis kepemimpinan baru BGN akan mampu memperkuat pelaksanaan program MBG. Ia menilai Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, memiliki pengalaman panjang di bidang komunikasi publik dan pemahaman yang baik terhadap visi pembangunan Presiden Prabowo.

Selain itu, Nanik akan didampingi oleh Agustina Arumsari yang memiliki latar belakang kuat di bidang keuangan dan pengawasan, serta Mayjen TNI Trenggono yang dinilai memiliki pengalaman kepemimpinan dan manajerial yang mumpuni.

“Kombinasi ini memberikan harapan baru. Pengalaman komunikasi publik, penguatan tata kelola keuangan, dan kemampuan manajemen organisasi menjadi modal penting untuk membawa BGN bekerja lebih efektif,” katanya.

Andrianto menegaskan bahwa masyarakat pada dasarnya mendukung penuh keberlanjutan program MBG. Yang dibutuhkan saat ini adalah pengelolaan yang semakin profesional sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima manfaat.

“Program Makan Bergizi Gratis harus terus dilanjutkan karena ini merupakan investasi besar bangsa. Kita sedang berbicara tentang masa depan jutaan anak Indonesia yang kelak akan menjadi penopang Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Presiden Prabowo menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana.

Dalam struktur baru tersebut, Presiden juga menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Pergantian tersebut dipandang sebagai bagian dari langkah konsolidasi pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan program MBG yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia secara berkelanjutan.

Semangat Tak Ikut Hanyut: Anak-Anak SDN 10 Linge Bertahan Belajar di Tenda Darurat Pascabanjir Bandang

ACEH TENGAH,TelusuR.ID — Banjir bandang yang menerjang kawasan Linge, Aceh Tengah, memang merusak bangunan SD Negeri 10 Linge. Namun, bencana itu tak mampu meruntuhkan semangat para siswanya untuk tetap belajar.

Setiap pagi, anak-anak tetap datang mengenakan seragam sekolah. Mereka membawa buku pelajaran, duduk di atas terpal sederhana, lalu mengikuti proses belajar di tenda darurat yang kini menjadi ruang kelas sementara.

Di tengah keterbatasan fasilitas dan situasi pascabencana, aktivitas belajar tetap berjalan. Bagi mereka, sekolah bukan sekadar bangunan, melainkan harapan untuk masa depan.

Suasana itulah yang terlihat saat sejumlah pejabat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama BPMP Aceh meninjau langsung kondisi sekolah terdampak banjir.

Kepala BPMP Aceh, Safran, mengatakan bangunan lama SDN 10 Linge mengalami kerusakan berat akibat banjir bandang. Setelah dilakukan kajian, lokasi sekolah lama ditetapkan sebagai zona merah karena dinilai memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan.

“Sekolah tidak memungkinkan dibangun kembali di lokasi yang sama karena masuk kawasan rawan bencana,” kata Safran saat meninjau lokasi bersama jajaran BPMP Aceh, Direktorat SD Kemendikdasmen, BGTK Aceh, Seknas SPAB, serta tim pendamping lainnya.

Penetapan relokasi sekolah menjadi pilihan yang dinilai paling aman untuk keberlangsungan pendidikan anak-anak di wilayah tersebut.

Meski demikian, proses relokasi bukan tanpa tantangan. Pemerintah daerah kini harus menyiapkan lahan baru yang aman dari ancaman bencana sekaligus memiliki status hukum yang jelas dan bebas sengketa.

Sementara proses itu berjalan, kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan di tenda darurat agar pendidikan para siswa tidak terhenti.

Bukan hanya kehilangan ruang kelas, sebagian siswa juga harus menghadapi medan perjalanan yang lebih berat. Sejumlah akses jalan menuju lokasi belajar mengalami kerusakan akibat diterjang banjir.

Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap datang ke sekolah.

Para guru, orang tua, hingga masyarakat sekitar turut bergotong royong memastikan anak-anak tetap memiliki ruang belajar meski dalam kondisi serba terbatas.

Situasi di SDN 10 Linge menjadi gambaran bagaimana pendidikan di daerah bencana tidak hanya bergantung pada gedung sekolah, tetapi juga pada ketahanan sosial dan kepedulian bersama.

Di tengah kondisi itu, harapan baru mulai muncul. Pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen disebut telah menyiapkan dukungan anggaran untuk pembangunan sekolah baru bagi SDN 10 Linge.

Muhammad Kasman dari Direktorat SD Kemendikdasmen menegaskan dana revitalisasi telah tersedia dan siap dikucurkan begitu syarat administrasi dipenuhi.

“Dana revitalisasi sudah siap dikucurkan. Syaratnya Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah harus menyediakan lahan baru yang aman dari potensi bencana dan status tanahnya clear and clean,” ujarnya.

Proposal relokasi sekolah kini juga tengah dipersiapkan untuk diajukan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Bagi anak-anak SDN 10 Linge, harapan mereka sebenarnya sederhana: kembali belajar di ruang kelas yang aman dan nyaman.

Safran optimistis harapan itu dapat segera terwujud.

“Anak-anak ini punya semangat luar biasa. Mereka pantas mendapatkan sekolah yang lebih aman dan lebih baik,” katanya.

Gerakan Pilah Sampah Jakarta Dapat Apresiasi, Dinilai Jadi Langkah Nyata Ubah Budaya Pengelolaan Limbah

JAKARTA – Upaya membangun budaya pengelolaan sampah dari sumbernya mulai mendapat perhatian berbagai kalangan. Gerakan pemilahan sampah terpadu melalui program Jaga Jakarta Bersih dan Asri yang digagas Polda Metro Jaya dinilai menjadi langkah konkret dalam mendorong perubahan pola pikir masyarakat terhadap persoalan sampah perkotaan.

Program yang dicanangkan pada 23 Mei 2026 tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap kebijakan pengelolaan sampah berbasis energi terbarukan. Pelaksanaannya melibatkan jajaran Polda Metro Jaya, Polres, hingga Polsek dengan mendorong penerapan sistem pemilahan sampah di lingkungan kerja masing-masing.

Koordinator Komrad Pancasila, Antony Komrad, mengapresiasi sinergi yang dibangun antara Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengampanyekan gerakan pilah sampah. Menurut dia, langkah tersebut menyentuh akar persoalan pengelolaan sampah, yakni kebiasaan masyarakat dalam memilah dan mengelola limbah sejak dari sumbernya.

“Kolaborasi ini menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan keterlibatan aparat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk membangun budaya baru yang lebih peduli terhadap lingkungan,” kata Antony dalam keterangannya.

Menurut dia, kehadiran institusi kepolisian dalam kampanye lingkungan menunjukkan bahwa konsep keamanan publik saat ini tidak hanya berkaitan dengan ketertiban dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

“Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan bagian dari kualitas hidup warga kota. Karena itu, upaya membangun kesadaran ekologis menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Antony menilai dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta menjadi faktor penting agar gerakan tersebut tidak berhenti di lingkungan internal institusi. Ia berharap kampanye pilah sampah dapat menjangkau kawasan permukiman, sekolah, pasar, perkantoran, rumah ibadah, hingga ruang publik lainnya.

Menurut dia, sinergi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah dapat menjadi model kolaborasi dalam menghadapi berbagai persoalan perkotaan, termasuk pengelolaan sampah yang selama ini menjadi tantangan Jakarta.

Dalam pelaksanaannya, Polda Metro Jaya telah menyiapkan fasilitas tempat sampah terpilah untuk kategori organik, anorganik, dan bahan berbahaya serta beracun (B3). Program tersebut juga melibatkan ribuan personel dari berbagai satuan di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Antony menegaskan bahwa pemilahan sampah merupakan langkah sederhana yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sampah anorganik dapat didaur ulang, sedangkan limbah B3 perlu dipisahkan agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat.

“Pengelolaan sampah tidak lagi dapat dipandang sekadar urusan mengangkut dan membuang. Sampah berkaitan dengan tata kelola kota, kesehatan publik, dan pengembangan ekonomi sirkular yang berkelanjutan,” katanya.

Komrad Pancasila berharap program Jaga Jakarta Bersih dan Asri dapat terus berlanjut dan berkembang menjadi gerakan sosial yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Menurut Antony, konsistensi edukasi, ketersediaan sarana pendukung, serta keteladanan para pemimpin akan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program tersebut.

“Jika pemerintah, aparat, komunitas, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat bergerak bersama, Jakarta memiliki peluang besar menjadi kota yang tidak hanya modern dan produktif, tetapi juga bersih, sehat, dan berkelanjutan,” ujarnya.

JOMBANG, TELUSUR.ID — Pemerintah Kabupaten Jombang mengambil langkah progresif dan proaktif dalam melindungi kesehatan warganya dari ancaman penyakit menular. Bertempat di Ruang Bung Tomo Pemkab Jombang, Rabu (3/6/2026) pagi, Bupati Jombang Warsubi resmi meluncurkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 25 Tahun 2026 tentang Skrining Aktif dan Edukasi Tuberkulosis.

Langkah hukum ini menjadi payung kebijakan strategis untuk mempercepat penemuan kasus Tuberkulosis (TBC), memberikan pengobatan yang tepat hingga sembuh, sekaligus memutus mata rantai penularan di tengah masyarakat. Melalui regulasi ini, Pemkab Jombang memperkuat gerakan bersama yang diberi nama “Jombang SAE” (Skrining Aktif dan Edukasi Tuberkulosis) demi mendukung target nasional Eliminasi TBC pada tahun 2030.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dr. Hexawan Tjahja Widada, menjelaskan bahwa lewat Perbup ini, sistem penanggulangan TBC di Jombang mengalami transformasi. Penemuan kasus tidak lagi hanya menunggu pasien yang datang ke fasilitas kesehatan secara mandiri, melainkan dilakukan dengan pendekatan proaktif (jemput bola) melalui skrining massal pada kelompok berisiko tinggi dan investigasi kontak serumah.

Bupati Jombang, Warsubi, dalam sambutannya menegaskan bahwa keberadaan kasus TBC yang belum terdeteksi berpotensi besar menurunkan produktivitas keluarga dan kualitas sumber daya manusia di Jombang. Oleh karena itu, Bupati Jombang yang akrab disapa Abah Bupati Warsubi ini meminta seluruh perangkat daerah terkait, jajaran camat, desa, hingga lurah untuk bergerak serentak.

“Saya berharap, semua pihak dapat menjalankan perannya secara optimal. Begitu pula perangkat daerah lainnya agar berkontribusi sesuai tugas dan kewenangannya,” ujar Bupati Jombang, Warsubi, di hadapan para undangan yang hadir.

“Kita jangan hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan. Tetapi kita juga harus aktif menjemput bola mendatangi masyarakat, menemukan kasus lebih dini, memberikan edukasi yang tepat, serta memastikan setiap pasien mendapatkan pengobatan hingga sembuh,” tegas Bupati Warsubi.

Secara khusus, Bupati juga berpesan kepada para Camat agar mengoordinasikan Kepala Desa, kader kesehatan, kader PKK, serta tokoh agama sebagai ujung tombak edukasi di masyarakat. Langkah ini krusial agar warga yang memiliki gejala batuk atau indikasi TBC bisa segera diarahkan untuk mendapat pemeriksaan medis.

“Kepada rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium, organisasi profesi, dan seluruh tenaga kesehatan, saya mengajak untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat skrining aktif, mempercepat diagnosis, serta memastikan pasien mendapatkan pengobatan yang tuntas,” tambahnya.

Lebih lanjut, Warsubi meminta kerja sama lintas sektor di tingkat kecamatan dan desa diperkuat demi menyukseskan program ini. “Kepada para camat, untuk dapat mengoordinasikan kepala desa, lurah, kader kesehatan, kader PKK, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, sehingga dapat menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi kepada masyarakat,” imbuhnya.

Peluncuran Perbup Nomor 25 Tahun 2026 ini membawa pesan edukatif yang sangat penting bagi masyarakat luas. Pemerintah Kabupaten Jombang mengimbau warga untuk tidak perlu takut atau malu melakukan pemeriksaan dini demi keselamatan bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Warsubi juga menggarisbawahi pentingnya dukungan sosial dari lingkungan terdekat. Menurutnya, penerimaan masyarakat sangat membantu proses penyembuhan pasien secara psikologis selama masa pengobatan.

“Mari kita hilangkan stigma terhadap penderita tuberkulosis. Mereka membutuhkan dukungan dan pendampingan, bukan pengucilan. Tuberkulosis adalah penyakit yang dapat disembuhkan apabila ditemukan sejak dini dan menjalani pengobatan secara teratur sampai selesai,” pungkasnya.

Dengan mengusung jargon utama “Temukan Cepat, Obati Tuntas, Jombang Bebas TBC”, gerakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan pernapasan keluarga mereka. Acara peluncuran kemudian ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan Perbup No. 25 Tahun 2026 oleh seluruh elemen yang hadir, didahului oleh Bupati Jombang.

Agenda ini dihadiri dan mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen penting, mulai dari jajaran Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD di lingkup Pemkab Jombang, hingga Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jombang. Sinergi ini semakin diperkuat dengan hadirnya instansi vertikal, perbankan, KOPI TB, Yayasan Bhanu Yasa Sejahtera, Baznas, serta ormas keagamaan dan perempuan seperti PCNU, PD Muhammadiyah, Muslimat NU, dan Aisyiyah Jombang.

SURABAYA, TELUSUR.ID — Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di wilayahnya berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Langkah ini diambil demi menjamin akses pendidikan yang seluas-luasnya dan berkeadilan bagi seluruh calon peserta didik di Jawa Timur.

Komitmen tersebut dibuktikan dengan peninjauan langsung proses verifikasi dan validasi data SPMB di sejumlah sekolah. Khofifah mendatangi SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Surabaya pada Senin (1/6), yang kemudian dilanjutkan ke SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 9 Surabaya pada Selasa (2/6) untuk memantau kelancaran sistem di lapangan.

“Saya rasa ini menjadi referensi yang kuat. SMA Kompleks ini mengintegrasikan empat unit sekolah yang menjadi tumpuan harapan dari banyak calon murid untuk bisa diterima di sini,” ujar Khofifah di sela-sela peninjauannya di kompleks sekolah bersejarah tersebut dikutip Telusur.id, Rabu (3/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Khofifah memastikan seluruh tahapan verifikasi berjalan tanpa kendala berarti berkat sistem terjadwal yang efektif. Pola ini berhasil memecah kepadatan sehingga tidak ada lagi penumpukan antrean panjang orang tua murid yang biasanya memadati sekolah sejak fajar.

“Kita bisa melihat ruang verifikasi cukup longgar dan antrean teratur. Tidak ada lagi cerita seperti tahun lalu di mana calon wali murid harus datang sejak subuh karena takut kehabisan kuota, sebab kali ini waktu pelayanan yang disediakan jauh lebih panjang,” tuturnya menambahkan.

Secara teknis, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menerangkan bahwa kuota verifikasi dibatasi maksimal 200 orang per hari di setiap sekolah. Demi memberikan pelayanan prima, pihak panitia bahkan tetap membuka layanan verifikasi pada hari libur dan akhir pekan.

Proses pengambilan PIN dan verifikasi dokumen sendiri telah dimulai sejak 29 Mei hingga 9 Juni 2026, yang didukung rata-rata 10 operator di setiap sekolah. Setelah itu, simulasi atau latihan pendaftaran secara daring akan digelar pada 8-9 Juni guna mematangkan pemahaman calon murid dan orang tua sebelum memasuki fase seleksi riil.

Adapun pendaftaran jalur resmi akan dibuka bertahap, diawali Jalur Domisili (11-12 Juni), disusul Jalur Afirmasi, Mutasi Orang Tua, dan Prestasi Lomba (17-18 Juni). Selanjutnya, Jalur Prestasi Akademik SMA dibuka pada 24-25 Juni, dan ditutup dengan Jalur Prestasi Akademik SMK pada 30 Juni hingga 1 Juli 2026.

Kendati sistem berjalan matang, Khofifah tetap mengingatkan tantangan klasik terkait keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Berdasarkan data Dindik Jatim, dari total 618.479 lulusan SMP/MTs sederajat tahun ini, daya tampung SMA/SMK negeri hanya mampu menyerap 244.621 murid atau sekitar 39,55 persen saja.

Kondisi tersebut menyisakan sekitar 373.858 lulusan (60,45 persen) yang harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. “Karena itu, selalu ada ruang di mana calon murid harus menentukan pilihan ke sekolah swasta. Kerja sama dengan sektor swasta menjadi kunci pemenuhan hak pendidikan anak-anak kita,” kata Khofifah.

Menyiasati hal tersebut, Pemprov Jatim memperkuat sinergi dengan menggandeng 2.106 SMA/SMK swasta pada tahun 2026 untuk menyediakan program beasiswa penuh maupun potongan biaya. Angka keterlibatan sekolah swasta ini meningkat signifikan dibanding tahun 2025 yang hanya diikuti oleh 1.757 lembaga.

Rinciannya, terdapat 446 SMA swasta penyedia beasiswa penuh dan 337 SMA pemberi diskon biaya. Sementara di jenjang SMK, ada 764 sekolah yang menggratiskan biaya pendidikan serta 559 sekolah yang menawarkan potongan biaya khusus bagi murid baru.

Peningkatan kuota ini otomatis mendongkrak jumlah penerima manfaat dari 72.989 murid pada tahun lalu menjadi 79.086 murid pada tahun 2026. Khofifah mengapresiasi kontribusi nyata lembaga swasta ini sebagai wujud gotong royong dalam membangun sumber daya manusia Jawa Timur yang unggul.

Antusiasme dan optimisme SPMB tahun ini salah satunya dirasakan oleh Hafiz, lulusan SMP Islam Darussalam. Meski mengaku sempat tegang karena merupakan pengalaman pertamanya, ia merasa terbantu dengan sistem yang rapi dan optimistis bisa lolos ke SMA negeri impiannya.

IKA BEM Nusantara dan KADIN Indonesia Bersinergi Kawal Indonesia Emas 2045

Alumni Kampus dan Dunia Usaha Satukan Langkah Siapkan SDM Unggul serta Pencipta Lapangan Kerja

JAKARTA, TelusuR.ID — Tantangan menuju Indonesia Emas 2045 tidak hanya terletak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kemampuan bangsa menyiapkan sumber daya manusia yang kompetitif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Berangkat dari kebutuhan tersebut, Ikatan Alumni BEM Nusantara (IKA BEM Nusantara) dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia resmi menjalin kerja sama strategis.

Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan, kepemudaan, dan sektor usaha agar mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi baru.

Ketua Umum IKA BEM Nusantara, Tomy Suswanto, menilai target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 hanya dapat dicapai apabila pembangunan kualitas manusia berjalan beriringan dengan penguatan sektor ekonomi.

“Indonesia Emas 2045 membutuhkan dua fondasi utama, yakni sumber daya manusia yang unggul dan ekonomi yang kuat. Alumni BEM Nusantara memiliki potensi SDM yang besar, sementara KADIN memiliki jaringan dan ekosistem usaha yang luas. Sinergi ini menjadi bagian dari kontribusi nyata dalam mengawal visi pembangunan nasional,” ujar Tomy kepada TelusuR.id (3/6/26).

Menurutnya, organisasi alumni tidak cukup hanya menjadi ruang silaturahmi mantan aktivis kampus. Lebih dari itu, alumni harus mampu mengambil peran sebagai agen perubahan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat melalui inovasi, kewirausahaan, dan penciptaan lapangan kerja.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Nofel Saleh Hilabi, menegaskan bahwa bonus demografi yang saat ini dimiliki Indonesia harus dimanfaatkan secara optimal. Waktu menuju 2045 yang tersisa kurang dari dua dekade dinilai sebagai momentum penting untuk menyiapkan generasi produktif.

“Anak muda hari ini adalah penentu wajah Indonesia pada 2045. Karena itu, kami ingin memastikan mereka tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, tetapi juga tumbuh sebagai pencipta kerja, pelaku usaha sektor agro, eksportir, hingga pemimpin industri masa depan,” kata Nofel.

KADIN, lanjut dia, memiliki komitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai elemen strategis, termasuk kalangan akademisi dan alumni organisasi mahasiswa. Langkah tersebut sejalan dengan upaya memperkuat ekosistem kewirausahaan nasional serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.

Di tengah dinamika ekonomi dunia yang semakin kompetitif, keterlibatan organisasi dunia usaha seperti KADIN dinilai penting untuk menjembatani kebutuhan industri dengan potensi generasi muda. Melalui jaringan bisnis yang tersebar di berbagai sektor, KADIN diharapkan mampu menjadi katalisator lahirnya wirausahawan baru dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Peluncuran resmi kerja sama beserta sejumlah program turunannya dijadwalkan berlangsung bersamaan dengan pelantikan Pengurus Besar IKA BEM Nusantara pada 18 Juni 2026 di Auditorium Graha Inti Fauzi, Bekasi.

Tomy menegaskan, agenda tersebut tidak sekadar menjadi seremoni organisasi, melainkan momentum deklarasi komitmen bersama dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

“Pelantikan nanti bukan hanya tentang pengurus baru. Ini adalah penegasan bahwa IKA BEM Nusantara siap mengambil peran konkret dalam mengawal Indonesia Emas 2045. Bukan sebatas wacana dan orasi, tetapi melalui program dan kerja nyata yang bisa dirasakan manfaatnya,” ujarnya.

Satgas Yonif 521/DY Gelar Layanan Kesehatan Gratis Keliling untuk Warga Kampung Muaranawa

JAYAPURA,TelusuR.ID – Personel Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Yonif 521/DY menggelar pelayanan kesehatan gratis keliling bagi warga Kampung Muaranawa, Distrik Airu, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (3/6/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung permukiman warga untuk memberikan pemeriksaan kesehatan, pengobatan, serta edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.

Pelayanan kesehatan dipimpin Danpos Muaranawa, Letda Inf Andik Prasetyo Wibowo. Kehadiran tim kesehatan Satgas mendapat respons positif dari masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan.

Warga memanfaatkan layanan tersebut untuk memeriksakan kondisi kesehatan, berkonsultasi mengenai keluhan yang dialami, hingga memperoleh obat-obatan sesuai kebutuhan.

Komandan Satgas Yonif 521/DY, Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata, mengatakan pelayanan kesehatan keliling merupakan bagian dari komitmen TNI untuk hadir membantu masyarakat di wilayah penugasan, tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga pelayanan sosial.

“Melalui pelayanan kesehatan keliling ini, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Kehadiran kami di sini adalah untuk membantu dan memberikan manfaat nyata bagi warga,” ujar Rahadyan.

Dalam kegiatan itu, personel kesehatan Satgas melakukan pemeriksaan tekanan darah, pengecekan kondisi kesehatan umum, pemberian obat-obatan, serta penyuluhan mengenai pola hidup bersih dan sehat.

Selain memberikan layanan medis, personel Satgas juga membuka ruang konsultasi bagi warga yang ingin menyampaikan berbagai permasalahan kesehatan yang mereka hadapi.

Salah satu tokoh masyarakat Kampung Muaranawa, Yopi Enumbi (55), menyampaikan apresiasinya atas kepedulian yang ditunjukkan Satgas Yonif 521/DY kepada warga setempat.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada bapak-bapak TNI yang sudah datang memberikan pelayanan kesehatan gratis. Kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat, terutama bagi warga yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan,” katanya.

Melalui program pelayanan kesehatan keliling tersebut, Satgas Yonif 521/DY berharap dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat hubungan antara aparat TNI dan warga di Distrik Airu.

Di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan sarana kesehatan, kehadiran layanan jemput bola seperti ini menjadi salah satu upaya untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan dasar secara lebih mudah dan cepat.

Sragen,TelusuR.ID – Dalam upaya menyukseskan program ketahanan pangan nasional, Babinsa jajaran Koramil 15/Gemolong Kodim 0725/Sragen Serka Slamet Sriyanto bersama Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian melaksanakan koordinasi intensif terkait rencana penyaluran bantuan benih jagung kepada kelompok tani di wilayah Miri, Rabu ( 03/06/2026).

Menurut Slamet, Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan guna memastikan bantuan pemerintah tersebut tepat sasaran, tepat jenis, dan tepat waktu, sehingga dapat membantu meringankan beban biaya produksi petani sekaligus meningkatkan produktivitas hasil panen jagung di wilayah Kecamatan Gemolong.

Slamet menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam mendampingi PPL adalah bentuk pengawalan agar bantuan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para petani.

“Kami bersama PPL berkomitmen untuk terus mengawal bantuan benih jagung ini dari gudang hingga ke tangan petani. Kami ingin memastikan tidak ada kendala dalam distribusinya, sehingga petani kita bisa segera melakukan penanaman dan mendapatkan hasil panen yang maksimal untuk mendukung ketersediaan pangan di daerah,” ujar Slamet dalam koordinasi tersebut.

Sementara itu, pihak PPL Ibu Intan Verawati menyatakan bahwa dukungan dari Babinsa sangat membantu dalam proses verifikasi lapangan. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan komunikasi antara petugas dan petani dapat berjalan lebih cair, serta kendala-kendala yang dihadapi di tingkat petani dapat segera dicarikan solusinya.

(Agus Kemplu)