TelusuR.ID

Beranda blog Halaman 367

Menunggu Tangan Dingin Pj Bupati Untuk Kasus Ruko Simpang Tiga

0

JOMBANG, TelusuR.ID      –      Bu Nyai Munjidah Wahab sudah masuk ruang purna. Ada banyak torehan positif, memang. Namun hingga pengabdiannya berakhir, polemik ruko simpang tiga masih tidak terselesaikan. Tercatat, hingga hari ini, sudah 7 tahun aset penting milik Pemkab itu dikuasai pihak ketiga.

Dari sekian perjalanan yang sudah ditempuh, sumbangsih Bu Nyai atas kasus ruko simpang tiga hanya mencolok di 2 poin. Yakni menerbitkan SK Bupati tentang tarif sewa ruko simpang tiga tahun 2022, serta mendorong penanganan kasus agar masuk meja Korp Adhiyaksa.

Hanya itu. Selebihnya, Pemkab tercatat hanya berpangku tangan menunggu hasil kerja kejaksaan. Bahkan pada level tertentu, kinerja kejaksaan dijadikan legitimasi untuk pembenaran Pemkab tidak ikut cawe-cawe masalah ruko simpang tiga.

Pertanyaannya, sudahkan sikap yang demikian itu terbilang proporsional? Disisi lain, penanganan perkara oleh Kejaksaan terlampau memakan waktu. Untuk ukuran penyidikan, hari ini proses di meja Pidsus sudah masuk bulan ke 10. Belum tahu, apakah yang demikian tergolong wajar atau sebaliknya.

Pj Bupati Jombang, Sugiat, dalam prosesi pelantikan bersama Gubernur Jatim.

Terbaru, hasil audensi Aliansi LSM Jombang dengan pihak Kejari Jombang, Selasa (26/9/2023), masih mengabarkan perjalanan yang belum mendekati garis finis. Kasi Intel Kejari Jombang Deni Saputra menyebut penanganan perkara sudah 90 persen. Namun untuk sampai pada penetapan tersangka, ia tidak bisa memastikan kapan terjadi.

Ada banyak kendala dan kompleksitas, sebutnya. Tapi prinsipnya, Kejaksaan tidak mau kecolongan hanya demi berburu kata prestise atau pemenuhan kesan “proses cepat”. Satu poin yang paling dijaga adalah, sebut Deni, bagaimana menutup rapat-rapat ruang pra peradilan paska dilakukan penetapan tersangka.

“Kasus ruko simpang tiga bukan satu-satunya prioritas. Ada banyak beban kerja lain yang butuh penanganan serupa, sementara kami dihadapkan pada keterbatasan SDM. Kalau boleh jujur, kami juga ingin kasus ruko simpang tiga cepat selesai. Kami ini diawasi, “tegas Deni seperti ditirukan peserta audensi, Dwi Andika.

Juru bicara Aliansi LSM Jombang, Hadi Purwanto, melempar pandangan lain. Menurut wartawan senior eks jurnalis Harian Surya sejak era orde baru ini, penanganan kasus ruko simpang tiga oleh Kejaksaan adalah wilayah lain yang tidak semerta-merta menggugurkan kewajiban Pemkab untuk menangani perkara.

Hadi Purwanto, Juru Bicara Aliansi LSM Jombang.

Bagi Hadi, ditengah proses hukum oleh kejaksaan, Pemkab masih bisa mengambil kewenangan lain yang bahkan itu bernilai sinergik bagi proses penegakan hukum. Kewenangan lain itu adalah memutus penguasaan pihak ketiga dengan cara menutup komplek ruko simpang tiga.

“Atas nama penyelematan aset daerah, Pemkab seharusnya bertindak tegas untuk melakukan penutupan ruko. Dasarnya adalah SHGB sudah habis dan kepemilikan kembali ke HPL dimana Pemkab adalah tuannya. Penutupan ruko bahkan sangat penting untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar, “tutur Hadi.

Opsi ini dipastikan tidak menggangu proses hukum oleh kejaksaan, bahkan cukup membantu. Sebab, tutur Hadi, fokus kejaksaan lebih kepada bagaimana kerugian negara bisa terformulasikan lewat penetapan tersangka, dan bukan soal menutup atau tidak menutup ruko.

Hadi berpandangan, jika opsi penutupan ruko tidak dilakukan, maka citra dan wibawa Pemkab akan terus tergerus dan menjadi preseden buruk. “Bu Munjidah adalah sejarah. Pak Sugiat adalah harapan. Dengan kewenangan dan tangan dinginnya, kami percaya tindakan terukur bakal dipilih, “tuturnya. (din)

PPK Proyek Drainase Jalan Gus Dur Diminta Jangan Asal Ngomong

0

JOMBANG, TelusuR.ID      –      Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek rehabilitasi drainase jalan KH Abdurrahman Wahid, Sri Rahayu, diminta untuk tidak asal ngomong. Tetapi sebagai pejabat negara, ia seharusnya menggunakan dukungan data dalam membuat pernyataan.

“PPK itu pejabat negara. Ia dibayar untuk memastikan pelaksanaan proyek sudah sesuai ketentuan tehnis. Sekaligus, PPK adalah penjaga gawang agar kontraktor tidak berbuat curang. Jadi, PPK itu bukan pejabat politik. Karenanya, pernyataannya harus berbasis data, “tegas Lutfi Utomo, Ketua LSM KOMPAK.

Upik, panggilan akrab Lutfi Utomo, sengaja menegaskan hal itu untuk merespon pernyataan PPK proyek rehabilitasi drainase jalan Gus Dur, Sri Rahayu, yang menyebut pemasangan box culvert sudah didukung pekerjaan lantai kecuali pada titik mainhole.

“Semua ada lantainya pak, kecuali di titik mainhole. Itu memang untuk resapan. Mohon maaf saya masih rapat di Surabaya, “tegas Sri Rahayu sebagaimana dilansir republiknusantata.com, Selasa (19/9/2023). Secara keseluruhan, Sri Rahayu menyebut pekerjaan sudah sesuai ketentuan tehnis (RAB dan Spek).

Sayangnya, tegas Upik, pernyataan Sri Rahayu masih sebatas bahasa ucap yang belum didukung data valid. “Ya boleh saja dia ngomong seperti itu. Tapi sebagai PPK, seharusnya dia paham tupoksi. Dan itu artinya harus bicara data. Jika memang benar sudah ada pekerjaan lantai, ya tunjukkan dong dokumen fotonya, “tantang Upik.

Upik meminta PPK bersedia melakukan itu, sebab dalam pengamatannya, masih ditemui banyak item pekerjaan yang diduga tidak dikerjakan. Diantaranya adalah pekerjaan pamadatan urug, pekerjaan urug pasir, pekerjaan rabat beton bawah batu, dan rabat beton bawah box culvert.

Dari sejumlah item pekerjaan yang diduga tidak dikerjakan itu, tutur Upik, diyakini bakal memicu kerugian negara yang tidak sedikit dari total nilai proyek yang mencapai Rp 3,2 milyar ini.

“Soal berapa persisnya angka kerugian negara, itu soal gampang. Semua bisa dihitung. Tapi terpenting, silahkan PPK menunjukkan dokumen foto yang menjelaskan bahwa pekerjaan lantai sebagaimana dia maksud, benar-bemar sudah dikerjakan, “tegas Upik.

Upik memastikan LSM KOMPAK akan terus mengawal pelaksanaan proyek sampai pihak PPK bersedia buka dokumen. Sebab jika dugaan kecurangan itu benar terjadi, maka negara berpotensi dirugikan 2 kali. Yakni kerugian materiil akibat tindak pengurangan (menghilangkan) volume konstruksi, serta kerugian berikutnya adalah bangunan terancam tidak tahan lama.

Sebagai bentuk pembelajaran bersama, tegas Upik, pihaknya akan menunggu beberapa waktu sampai pihak PPk bersedia terbuka. “Kita kasih kesempatan untuk PPK menjelaskan semuanya. Kalau opsi itu tidak diambilnya juga, berarti dia memang menghendaki masalah ini dibawah ke ranah hukum, “ujarnya.

Bagaimana Sri Rahayu selalu PPK proyek rehabilitasi drainase jalan KH Abdurrahman Wahid senilai Rp 3,2 milyar itu bersikap? Akankah dia bersedia membuka dokumen foto untuk mendukung pernyataannya yang menyebut bahwa lantai kerja sudah terpasang? Ikuti terus laporan TelusuR.ID. (din)

 

Diduga Tidak Hanya Uang SPP, Tapi Juga Uang Seragam Dan Uang Gedung

0

JOMBANG, TelusuR.ID– Ketua LSM Pospera (Posko Perjuangan Rakyat) Jombang, Aan Teguh Prihatno, mendatangi kantor redaksi TelusuR.ID, Senin (25/9/2023). Dalam kunjungannya, Aan berniat memperdengarkan rekaman suara dari salah seorang wali murid yang mengaku membayar Rp 4,5 juta kepada pihak sekolah.

Dari isi rekaman suara diketahui, bahwa wali murid yang merupakan pasangan suami istri itu mengaku memiliki 2 putra yang masing-masing duduk di kelas X dan kelas XI salah satu Sekolah Tingkat Menengah Atas yang diduga memberlakukan tarif SPP, uang seragam dan uang gedung.

Untuk putranya yang duduk di kelas XI, wali murid mengaku hanya dikenakan uang SPP sebesar Rp 750 ribu. Pembayaran bisa dilakukan melalui rekening khusus yang diduga milik Komite Sekolah, atau melakukan pembayaran secara manual melalui kantor TU sekolah.

Sedang untuk putranya yang merupakan murid baru atau kelas X, ia mengaku dikenakan tarif sebesar Rp 4,5 juta oleh pihak sekolah. Uang itu bersifat inklud untuk kebutuhan seragam sekolah (lengkap), uang SPP selama 6 bulan, dan untuk uang gedung. Sayangnya ia lupa berapa rinciannya.

Kwintansi warna kuning berlogo BRI dengan keterangan untuk pembayaran : SPP Semester Genap

“Sebenarnya ada kwitansinya. Tapi sudah ditukarkan dengan seragam. Totalnya sebesar Rp 4,5 juta. Itu untuk seragam, SPP 6 bulan, dan uang gedung. Tapi saya lupa rinciannya. Itu berlaku untuk gelombang satu. Jika tidak sanggup, akan diberikan pilihan kedua yaitu masuk gelombang 2 dengan tarif Rp 5,5 juta, “paparnya dalam rekaman.

Ia mengaku menyesalkan sikap pihak sekolah atau Komite yang memutuskan kebijakan secara sepihak. Sejauh ini pihaknya belum pernah diundang dalam rapat wali murid, apalagi dimintai persetujuan. Seluruh kebijakan diputuskan secara sepihak oleh komite, dan wali murid hanya bisa mematuhinya.

“Ya kami merasa kecewa. Karena sebelumnya tidak pernah diundang dalam rapat wali murid untuk dimintai pendapat atau persetujuan. Tiba-tiba diberitahu harus bayar sekian. Ya mau tidak mau harus dibayar. Tapi keputusan sepihak ini cukup membuat kami kelabakan, “tambahnya.

Sejauhmana kebenaran isi rekaman suara tersebut? Hingga saat ini konfirmasi dari pihak sekolah maupun komite, belum berhasil didapatkan. Juga, ketika berita tentang beredarnya kwitansi SPP Berlogo BRI dengan nominal Rp 750 ribu dikirim ke Kepala Sekolah dan Komite, mereka seperti satu suara, yaitu bungkam.

Pertanyaannya, apakah keputusan pihak sekolah memungut uang SPP kepada siswa dengan dalih biaya administrasi itu bisa dibenarkan? Juga pungutan uang gedung, apakah hal ini dibolehkan? Pertanyaan ini penting, karena sekolah dimaksud berstatus Sekolah Negeri, dimana kebutuhan SPP dan gedung sekolah sudah dicover pemerintah.

Bagaimana dengan seragam? Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan tegas melarang sekolah negeri dibawah naungan Pemprov Jatim untuk berjualan seragam melalui koperasi sekolah. Larangan itu ditegaskan dalam moratorium berskala Surat Edaran. Hingga saat ini, moratorium masih berlaku dan belum dicabut.

“Saya pikir persoalan ini tidak bisa didiamkan. Kedepan, ini akan menjadi preseden buruk bagi wajah pendidikan di kota santri. Karenanya, pihak sekolah atau komite, harus bisa menjelaskan kepada publik terkait munculnya item SPP, uang gedung, dan uang seragam, “tutur pentolan LSM Pospera Jombang, Aan Prihanto.

Aktivis berambut gondrong ini mengaku tidak segan membawa persoalan ke ranah hukum. Namun sebelum langkah itu diambil, terlebih dulu pihaknya akan mengirim surat klarifikasi untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. “Prinsipnya, tidak boleh ada bisnis dalam sekolah, “tegasnya. (din)

 

 

 

 

Beredar Slip Pembayaran SPP Berlogo BRI, Nominalnya Rp 750 Ribu

0

JOMBANG, TelusuR.ID – Salah satu Sekolah Tingkat Menengah Atas di Jombang diduga memberlakukan tarif SPP kepada siswa. Besarannya mencapai Rp 150 ribu per bulan. Dari informasi yang dihimpun, pihak sekolah disebut mematok ketentuan uang SPP harus dibayar 6 bulan sekaligus. Yaitu dilakukan diawal semester.

Hanya saja, nominal SPP yang mestinya tembus Rp 900 ribu itu, ternyata di kwitansi pembayaran hanya muncul angka Rp 750 ribu. “Ada potongan SPP satu bulan, yaitu Rp 150 ribu. Sehingga nominal yang harus dibayar tinggal Rp 750 ribu, “tutur Sumber seraya menunjukkan bukti pembayaran berupa kwitansi warna kuning.

Dituturkan Sumber, besaran uang SPP sebesar Rp 150 ribu per bulan itu berlaku bagi seluruh siswa. Yakni dari siswa baru kelas X hingga siswa kelas XII. Mekanisme pembayaran disediakan 2 pilihan. Bisa melalui bagian TU sekolah, atau dilakukan dengan cara transfer ke rekening khusus yang belakangan diduga milik Komite Sekolah.

Untuk pembayaran lewat loket TU, setiap siswa diberikan bukti pembayaran berupa kwitansi warna kuning. Menariknya, dibagian pojok kiri atas kwitansi, tertera logo beserta tulisan Bank Rakyat Indonesia. Juga, pada kolom isian bertuliskan tujuan penyetoran, terdapat kalimat berbunyi “SPP Semester Genap”.

Belum diketahui, kenapa pada slip bukti pembayaran SPP tertera logo beserta tulisan Bank Rakyat Indonesia. Apakah ini berarti sekolah tersebut menjalin kerjasama dengan BRI? Jika itu benar, lalu kenapa pada loket TU tidak ada pegawai BRI? Juga, kenapa pada kolom tandatangan Teller tidak muncul nama petuga BRI?

Hingga berita ini ditulis, Selasa (26/9/2023), konfirmasi dari pihak Bank Rakyat Indonesia belum berhasil dikantongi. Ketika hal ini ditanyakan kepada Kepala Sekolah melalui pesan whatsapp, Selasa (19/9/2023), yang muncul hanya sepenggal kalimat kecil. “Monggo langsung ke Komite Sekolah, “tulisnya.

Selang satu hari setelah itu, yaitu Rabu (20/9/2023), Ketua Komite Sekolah yang dikonfirmasi melalui chat WhatsApp sama sekali tidak memberikan respon. Padahal dari sejumlah pertanyaan yang dikirim pada pukul 11.11 hingga pukul 11.16 itu, nampak sudah centang biru atau pesan sudah dibaca.

Pada menit berikutnya, yakni pukul 11.20 hingga 11.23, pertanyaan yang sama dikirimkan kepada Sekretaris Komite Sekolah. Kali ini pertanyaan berbuah jawaban. Hanya saja, jawaban yang dikirim terkesan tidak fokus dan cenderung menghindar dari topik permasalahan.

“Perasaan ini sudah saya jelaskan. Mau dijelaskan gimana lagi…”nadanya bertanya balik. Media ini lantas mempertegas untuk apa siswa dipungut biaya administrasi sebesar Rp 750 ribu? (Sebagai catatan, pihak sekolah tidak pernah menyebut istilah SPP, tetapi melalui group WhatsApp wali murid, pembayaran tersebut diberi istilah uang administrasi).

“Semua itu sudah saya jelaskan di rapat wali murid yang dihadiri oleh ortu murid & pihak2 lain termasuk media. Ini dulu sudah dimuat di teman2 media pas rapat semua wali murid, coba pean cek/liat di media tmn2…”tulisnya, Rabu (20/2023), pukul 11.40.

Pernyataan ini dibantah oleh Sumber yang merupakan paman dari salah satu siswa. Menurutnya, tidak benar ada rapat wali murid yang menyetujui pembayaran administrasi sebesar Rp 750 ribu. “Tidak benar disebut ada rapat wali murid. Yang terjadi, kami tiba-tiba diminta bayar tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, “ujarnya.

Dituturkan Sumber, sebenarnya yang paling dikeluhkan wali murid terkait pembayaran uang administrasi sebesar Rp 750 ribu adalah soal tidak adanya pemberitahuan sebelumnya. “Jika ada rapat wali murid atau ada sosialisasi sebelumnya, maka kami bisa nabung dari jauh hari, “tegasnya. (din)

 

 

 

Lantik 6 Pj Bupati , Gubernur Khofifah Tekankan Pembangunan Berkelanjutan

0
Gubernur Khofifah melantik dan mengambil sumpah jabatan enam Penjabat (Pj) Bupati untuk kabupaten yang kepala daerahnya habis masa jabatannya hari ini, di Gedung Negara, Grahadi, Surabaya, Ahad (24/9/2023).

SURABAYA, TelusuR.ID – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan enam Penjabat (Pj) Bupati untuk kabupaten yang kepala daerahnya habis masa jabatannya hari ini, di Gedung Negara, Grahadi, Surabaya, Ahad (24/9/2023).

Pelantikan dan Pengambilan sumpah enam Pj Bupati oleh Gubernur Khofifah tersebut dibagi dalam dua sesi. Enam.pagi hari dan enam siang hari.

Sesi pertama yaitu Masrukin sebagai Pj Bupati Pamekasan, Arief Moelia Edie sebagai Pj. Bupati Bangkalan, Andriyanto sebagai Pj. Bupati Pasuruan, Ugas Irwanto sebagai Pj. Bupati Probolinggo, Bambang Soekwanto Pj. Bupati Bondowoso, dan Indah Wahyuni sebagai Pj. Bupati Lumajang.

Dalam proses pelantikan dilakukan juga penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan dan pakta integritas oleh para Pj Bupati dan Gubernur Jatim. Juga sekaligus dilakukan serah terima jabatan dari purna tugas Bupati kepada Pj. Bupati.

“Alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa hari ini kita bersama-sama hadir memberikan doa restu kepada enam Pj Bupati. Harapan kita semua Pj Bupati yang baru saja dilantik semua akan mendapatkan kemudahan kelancaran kesuksesan keselamatan dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta’ala dalam menjalankan tugas,” tegas Gubernur Khofifah.

Lebih lanjut dikatakan Gubernur Khofifah bahwa ada beberapa hal yang urgent untuk segera dikerjakan oleh para Pj Bupati Wali Kota yang baru saja. Yang pertama yaitu terkait penyusunan APBD perubahan tahun 2023. Tidak hanya itu mereka juga harus kerja cepat karena sebentar lagi juga sudah masuk dalam penyusunan rancangan APBD 2024.

“Bagi Pj yang sebelumnya memang sekda, mungkin sudah tune in. Namun yang bukan, tolong untuk melakukan koordinasi secara intensif agar penyusunan anggaran daerah bisa dilakukan cepat dan akurat,” tambahnya.

“Tolong hal-hal yang mungkin memang harus dikoordinasikan dengan purna tugas Bupati maka tolong lakukan itu agar terbangun kesinambungan program dan keberlanjutan pembangunan,” tambahnya.

Bahkan ia menyebutkan hal itu juga dilakukannya saat awal menjabat Gubernur Jatim untuk berkomunikasi intens dengan Pakde Karwo, gubernur sebelumnya. Misalnya saat berkoordinasi terkait penerapan SMK Mini.

“Saya sempat menanyakan terkait SMK mini yang ternyata adalah tempat pelatihan vokasi. Dan itu kami komunikasi dan konfirmasikan untuk keberlanjutan program selanjutnya,” tegas Khofifah.

Tokoh Nahdliyin Inspiratif versi Forkom Jurnalis Nahdliyin ini meminta para Pj Bupati Walikota yang baru saja dilantik untuk tak sungkan melakukan hal serupa. Ini penting untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, ia juga berpesan untuk Pj Bupati untuk patuh pada arahan dan instruksi presiden. Dikatakannya bahwa arahan presiden ada empat hal.

Yang pertama adalah terkait penanganan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem. Khusus terkait ini ia lebih dulu menyampaikan terima kasihnya pada Bupati yang telah purna tugas. Dimana berkat kerja keras mereka kemiskinan ekstrim di Jatim turun drastis.

Berikutnya yang jadi arahan Presiden juga adalah terkait infrastruktur dan terkait peningkatakan investasi. Ia berharap para PJ Bupati untuk tancap gas mendorong investasi karena ini menjadi kunci pertumbuhan ekonomi daerah.

Tak hanya itu, lantaran saat ini sudah memasuki tahapan-tahapan Pemilu, ia meminta para Pj Bupati untuk bisa sebaik mungkin menyiapkan teknis penyelanggaraan yang mengutamakan kondusivitas. Ia meminta Pj Bupati untuk berkoordinasi dengan dandim maupun polres agar keamanan dan ketertiban bisa terjaga.

“Dan pesan saya adalah Jatim jangan sampai batuk. Kalau batuk dropletnya bisa sampai Ibukota,” pungkasnya.

Gubernur Khofifah Salurkan Bansos, BLT dan Zakat Produktif Pada 519 Penerima Manfaat di Madiun Raya

0

MADIUN, TelusuR.ID – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan berbagai macam bantuan sosial (bansos), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan zakat produktif kepada masyarakat Madiun Raya di Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Madiun, pada 19 September 2023.

Bansos, BLT dan zakat produktif tersebut disalurkan kepada total 519 orang penerima manfaat (PM). Dengan rincian 419 orang penerima bansos dan BLT serta 100 orang penerima Zakat Produktif. Selain menerima bansos, semua penerima manfaat juga menerima paket sembako. Semua bansos, BLT, dan zakat produktif tersebut disalurkan dalam bentuk cash transfer melalui Bank Jatim.

“Kita terus memaksimalkan pencairan berbagai bansos maupun BLT. Selain itu juga ada zakat produktif yang kita bagikan. Kita upayakan September ini sudah bisa tuntas. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan bantalan sosial kepada masyarakat,” kata Gubernur Khofifah dalam keterangannya, Rabu (20/9/2023).

Khofifah pun merinci para penerima bansos hari ini. Rinciannya, bansos Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) dan alat bantu mobilitas berupa kursi roda kepada 10 orang penyandang disabilitas, bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Plus untuk 10 PM lansia, bansos kemiskinan ekstrem bagi 138 PM dari Kab. Madiun dan 54 PM dari Kab. Magetan.

Tokoh Nahdliyin Inspiratif versi Forkom Jurnalis Nahdliyin ini mengungkapkan, pihaknya juga menyalurkan bansos wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) kepada 10 PM, dan bansos Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada 10 PM.

Selanjutnya, sebagai apresiasi kepada pilar sosial serta dukungan untuk penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), Gubernur Khofifah juga menyerahkan tali asih kepada 18 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan 20 orang Tagana, serta bantuan transportasi kepada 89 Pendamping Sosial PKH Plus Kab. Madiun.

Selain bansos, diserahkan BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) pada 30 orang buruh pabrik rokok di wilayah Mataraman seperti Madiun, Nganjuk, dan Ngawi. Masing-masing buruh pabrik rokok menerima Rp. 1.500.000.

Terkait hal ini, Khofifah menerangkan, bahwa BLT ini merupakan bentuk pemanfaatan sebagian DBHCHT Prov. Jatim untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh.

“Tiap tahunnya DBHCHT provinsi yang tidak terserap harus dikembalikan ke pusat, yaitu kepada Kementerian Keuangan RI. Lalu kami mengusulkan bagaimana jika sebagiannya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh pabrik rokok, dan alhamdulilah disetujui,” ujarnya.

Selain itu, juga diserahkan BLT Dana Desa secara simbolis kepada 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai Rp. 300 ribu per bulan atau Rp. 3,6 juta setahun. Dimana, total BLT Dana Desa yang disalurkan di Kab. Madiun sebesar Rp. 28,6 miliar dan diberikan kepada total 7.934 KPM.

Usai prosesi penyerahan bantuan, penerima bansos Kemiskinan Ekstrem (KE) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) diarahkan untuk membuat tabungan di Bank Jatim. Kelompok KE mendapatkan saldo awal sebesar Rp. 1.500.000 dan KUB mendapatkan saldo awal senilai Rp. 3.000.000.

“Coba diangkat buku tabungannya agar kami bisa lihat. Sudah dicek apa di dalamnya isinya sudah sesuai? Semoga tabungan ini bisa bermanfaat dan bulan depan jumlahnya ini bisa terus bertambah, bukan berkurang,” harapnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah pun menyapa langsung seluruh masyarakat yang hadir di Bakorwil Madiun, serta mengajak bersholawat. Tak lupa, ia pun mengapresiasi masyarakat yang tertib mengikuti prosesi penyerahan bantuan dan gelaran Pasar Murah.

“Tolong tetap dijaga sedulurannya, dijaga guyub rukunnya ya,” pesannya.

Di sisi lain, Maidi selaku Walikota Madiun menyampaikan terimakasih kepada Gubernur Khofifah. Dikatakannya, masyarakat wilayah Madiun dan Mataraman sangat terbantu dengan adanya bansos dan zakat produktif ini.

“Madiun ini bukan cuma Kota Madiun saja tapi juga masyarakat wilayah Mataraman lainnya termasuk dalam Bakorwil Madiun. Selain menyampaikan terima kasih, kami juga berdoa supaya Bu Gubernur sehat selalu dan segala doa serta harapannya tercapai,” ujarnya.

Salah seorang penerima zakat produktif, Bambang Setiawan (27) mengaku bersyukur atas suntikan semangat yang diberikan oleh Gubernur Khofifah. Ia berencana menggunakan zakat produktif tersebut untuk mengembangkan usaha baksonya yang dirintis sejak satu tahun lalu.

“Saya terbantu sekali dengan zakat produktif ini. Yang jelas akan saya gunakan untuk menambah modal usaha saya. Kami pedagang kaki lima di Madiun sangat berterima kasih pada Bu Gubernur atas bantuan ini,” katanya.

Salah satu penerima alat bantu mobilitas Nazwa Aulia Hasana (10), beserta ibunya Sunarsih tersentuh atas bantuan kursi roda yang mendukung kehidupan sehari-hari ibu dan anak ini. Sunarsih mengatakan, sekarang anaknya dapat duduk dengan nyaman ketika ikut dengannya mengajar mengaji, sedangkan biasanya hanya bisa terbaring di musala.

“Terima kasih banyak, Ibu Gubernur,atas bantuannya. Selain kursi roda,kami juga menerima bantuan ASPD dari Gubernur. Semoga Ibu Gubernur diberikan keberkahan dalam hidupnya dan mendapatkan rezeki yang banyak,” tuturnya.

Ratusan Caleg PKS Jatim Totalitas Menangkan AMIN

0

SURABAYA, TelusuR.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah resmi mengumumkan dukungannya untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) sebagai capres dan cawapres. PKS Jatim pun menindaklanjutinya dengan melakukan konsolidasi. Ratusan caleg DPR RI dan DPRD Provinsi Jatim melakukan konsolidasi pada Ahad, 17 September 2023.

Sekitar 207 caleg DPR RI dan DPRD provinsi Jatim dikumpulkan dalam kegiatan Workshop Terpadu pemenangan PKS Berbasis Dapil di Surabaya,

Dalam kegiatan itu, tak hanya caleg yang hadir, sebanyak 104 fungsionaris DPD PKS se-Jatim, kordapil pusat dan kordapil provinsi juga turut hadir.

Ketua PKS Jatim, Irwan Setiawan dalam kesempatan itu memberi instruksi kepada para caleg yang hadir agar punya totalitas dan bekerja keras untuk memenangkan PKS dan Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres 2024.

Ia menyampaikan bahwa DPP PKS, melalui Musyawarah majelis Syuro, sudah memutuskan mengusung Anies-Imin sebagai capres-cawapres, Jumat 15 September 2023.

“Saya minta semua unsur PKS menjalankan instruksi DPP totalitas dan kerja keras memenangkan PKS, Pak Anies dan Cak Imin,” kata Irwan, dalam keterangannya, Senin (18/9/2023).

Menurut pria 47 tahun yang akrab disapa Kang Irwan itu, sisa waktu 149 hari menjelang pemungutan suara harus dioptimalkan.

“In syaa Allah cukup untuk mengoptimalkan ikhtiar yang terencana, efektif dan efisien. Workshop ini, akan membantu,” kata caleg dari dapil Situbondo, Bondowoso dan banyuwangi itu.

Selain itu, Irwan meminta agar semua unsur PKS, baik anggota, simpatisan, pengurus dan caleg terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan banyak unsur masyarakat.

Target peraihan kursi PKS sebesar 15 persen, menurut Irwan tidak mudah. Harus dikejar dengan kerja keras.

“Kursi DPR RI kita dari 2 jadi 13 kursi, DPRD Provinsi Jatim dari 4 menjadi 18 dan kursi DPRD kabupaten kota dari 104 menjadi 299. Ini luar biasa, tapi in syaa Allah bisa diraih,” tegasnya.

Irwan kemudian mengingatkan bahwa perolehan kursi PKS ini akan berbanding lurus dengan pelayanan untuk rakyat.

“Semakin banyak kursi PKS, semakin optimal pelayanan kita kepada rakyat,” tutur alumnus Universitas Airlangga ini.

Hal itu, katanya, sejalan dengan visi PKS, menjadi partai Islam rahmatan lil alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan NKRI.

Irwan kemudian menyampaikan beberapa nama caleg yang akan berjuang bersama PKS melalui anggota legislatif.

Calon anggota DPR RI yang akan berjuang bersama PKS incumbent adalah Sigit Sosiantomo, dan Amin Ak.

“Ada tokoh baru yaitu Jalaludin Alham, Mustofa Bawazier, Saimi Saleh, Muhadi, Gamal Albinsaid. Meitri Citra Wardani, Riyono. Ada juga Sutrisno, Ahmad Iqbal Satria, Bambang, Farid al Fauzi, Kiai Jafar, Nurkholis, dan Azhar. Ada juga Cucu Pendiri NU, KH Sholahul Aam Wahib Wahab atau Gus Aam, alhamdulillah,” ujar Irwan.

Irwan menambahkan, calon anggota DPRD Provinsi yang akan berjuang ada incumbent adalah Lilik Hendarwati, dan Artono.

Sementara tokoh baru yang akan berjuang, ia melanjutkan, yaitu Ahmad Jabir, Fatkurahman, Aditya, Ahmadi, Kiai Farhan, Agus Cahyono, Samsudin, Gus Wahid, Wasi Siswandono, dan Harisandi. (*)

MAN 1 Jombang Sabet Penghargaan Bergengsi, Dari Level ITS Hingga Kelas Dunia

0

JOMBANG, TelusuR.ID      –      Dua scientis muda asal MAN 1 Jombang menggores prestasi besar. Tidak hanya membuat harum dan mendongkrak gengsi Kota Santri, torehan besar itu juga membuat nama Indonesia tercatat di panggung scientis internasional.

Dua siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Jombang yang sudah berhasil menerobos sekat dunia itu adalah Iyyaka Qilaa Qolbiy (XI MIPA 5) dan Eka Destyana Sari (XII MIPA 3). Keduanya berhasil menyabet “Community Innovation Award” persembahan Regeneron Internasional Science Engineering Fair (ISEF) 2023.

Taklimat terajuk pada sertifikat tertanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani President dan CEO Maya Ajmera, serta Science For Diretur Society For Science R. Athur Ario Lelono. Kedua siswi MAN 1 Jombang tersebut berhak atas reward sebesar 500$.

“The Relation Between Suleten Myth and Diaper Diaposal Behavior in The Brantas Watershed: A Social Ecological Aproach” adalah karya yang menghantar 2 scientis muda MAN I Jombang menjadi The Winner pada fair yang berbasis di Washington DC, USA.

“Dari semua karya sains yang didelegasikan BRIN tahun ini, karya mereka berdua yang berhasil menyabet award, “tutur Aris Mia, Wakamad Bidang Kesiswaan MAN 1 Jombang dengan nada haru bahagia.

Menanggapi prestasi besar oleh anak didiknya yang sudah mengharumkan nama Kota Santri itu, Kepala MAN 1 Jombang Erma Rahmawati memilih bersikap diplomatis. “Ikhtiar adalah kewajiban. Sukses bukan urusan kita, tetapi bonus dari Yang Maha Kuasa, “ucapnya.

Juara di Ajang ITS Surabaya

Dua tim KTI Madrasah Aliyah yang eksis berinovasi diberbagai lini ini sukses merebut tropy juara lomba kepenulisan ilmiah gelaran Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Sains dan Analitika Data (FSAD) Institut Tehnologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Minggu (10/9/2023).

Tim Duo Wek-Wek yang terdiri atas Nasywa Zakila Putri Raya dan Zazkia Amanda Ryan (keduanya XI-I) berhasil menyabet juara 3. Sementara tim se almamater mereka, yaitu tim Limits yang terdiri atas Evalia Dwi Kusumawati (XII MIPA 1) dan Yoe Cindy Maharani (XII MIPA 6) mendapat Best Poster.

“Pada presentasi grand final kemari ada 7 peserta. Kami tiga tim yang maju, dan alhamdulillah dapat 2 penghargaan sekaligus. Kerjasama dan saling melengkapi dalam tim yang menjadi semamgat kami sehingga raihan ini bisa kami capai, “tutur Sayyidah JR, pembina KTI MAN 1 Jombang.

Kedua tim sukses meraih penghargaan berkat karya scientific bertitel:

1. Analisis Potensi DYE SENSITIZED SOLAR CELLS (DSSC) Terminal Catappa dan Rivina Humilis menggunakan uji FTIR dan variasi pH- Tim Duo Wek Wek.

2. Efektifitas Alat Filtrasi Effluent Instalasi Teraktivasi Zeolit Abu Vulkanik Semeru dan Arang Aktif Sabut Kelapa Sebagai Pengolahan Air Limbah Tahu – Tim Limit. (Isn).

Balai Diklat Industri Surabaya Gelar Diklat 3 in 1 di Lamongan: Ajang Peningkatan Skill dan Kemampuan

0

LAMONGAN, TelusuR.ID      –       Bertempat di kampus Universitas Islam Lamongan (Unisla) Paciran, Balai Diklat Industri (BDI) Surabaya menyelenggarakan 2 kegiatan sekaligus. Yaitu Penutupan Diklat 3 in 1 Good Manufacturing Practises angkatan 9, serta Pembukaan Diklat 3 in 1 Social Media Marketing angkatan 23, Sabtu (16/9/2023).

Dalam kegiatan tersebut hadir anggota DPR RI Komisi VII Nasyirul Falah yang berangkat dari Dapil X Jawa Timur (Lamongan – Gresik). Hadir pula Kepala Balai Diklat Industri (BDI) Surabaya Zya Labiba dan koordinator Unisla Paciran Muchlis, serta Kepala Desa Pelangwot yang diwakili Sekdes Muid.

Nasyirul Falah yang sudah 2 periode menjabat anggota DPR RI dari Dapil X Jatim ini menjelaskan bahwa kegiatan Diklat 3 in 1 sengaja diselenggarakan dikawasan utara Kabupaten Lamongan.

Nasyirul Falah Anggota Komisi VII DPR RI Dapil X Jatim (Lamongan – Gesik) memberikan pencerahan kepada peserta Diklat 3 in 1.

Hal ini karena kawasan dimaksud perlu mendapat perhatian khusus, terutama karena fungsinya sebagai penopang perekonomian Lamongan. Tercatat, sejak dulu semua jalur perdagangan masuk lewat kawasan Lamongan Utara.

Sementara itu Kepala Balai Diklat Industri (BDI) Surabaya menegaskan bahwa layanan Diklat 3 in 1 mematok fungsi antaralain memberikan pelatihan, memberikan sertifikasi kompetensi kerjasama dengan BNSP, serta penempatan kerja dengan mitra industri.

 “Dengan besarnya bonus demografi, BDI Surabaya Kementerian Perindustrian berperan serta aktif memberikan peningkatan skill dan kompetensi kepada masyarakat umum melalui pelatihan 3 in 1 dan juga inkubator bisnis. Selamat dan semangat untuk peserta diklat ya, “ujarnya menyemangati peserta Diklat. (Tik)

 

 

Alumni Kapal Undip Geruduk Surabaya, Seminar Nasional, Munas, Hingga Reuni

0

SURABAYA, TelusuR.ID – Sekitar 300 alumni Teknik Perkapalan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang akan menggeruduk Kota Surabaya. Alumni yang tergabung dalam Ikatan Alumni Teknik Perkapalan Undip ini menggelar seminar nasional, musyawarah nasional, dan reuni di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, 30 September 2023 mendatang.

Dijadwalkan, Gubernur Jawa Timur yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Airlangga Surabaya (IKA Unair), Khofifah Indar Parawansa hadir dan mengisi seminar nasional bertema “Prospek Kebutuhan Armada Kapal di Indonesia kedepan untuk Kebangkitan dan Kemajuan Industri Maritim Nasional”.

Keseluruhan agenda bertajuk “Geruduk Surabaya” ini sengaja diselenggarakan di Surabaya. “Surabaya ini memiliki industri perkapalan kelas dunia. Banyak juga alumni kami yang bekerja di galangan dan industri perkapalan di Jawa Timur, khususnya Surabaya,” kata Andhi Prasetyo, Ketua Pelaksana Munas IV Ika Kapal Undip, Jumat (8/9/2023).

Andhi mengungkapkan, seperti diketahui, poros maritim dunia merupakan kebijakan yang dicanangkan Presiden Jokowi pada 13 November 2014 dalam Forum East Asian Summit ke- 9. Terdapat lima pilar dalam mengelaborasi poros maritim dunia, yaitu Budaya Maritim, Ekonomi Maritim, Konektivitas Maritim, Diplomasi Maritim, dan Keamanan Maritim.

“Jelas sekali, Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia. Ada keinginan kuat menjadikan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim,” tambahnya.

Dalam konteks inilah, Ika Kapal Undip ingin memberikan sumbangan pemikiran agar tujuan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat diwujudkan.

“Alumni dengan jejaring sosialnya dapat ikut serta meningkatkan kualitas lulusan sumber daya manusia perkapalan yang dapat menunjang kontribusi Undip dalam membangun industri maritim, khususnya perkapalan, di Indonesia maupun di dunia internasional,” lanjut pria yang akrab disapa Andhi Prast ini.

Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si bakal menjadi keynote speaker bersama Ketua Tim Kerja Industri Maritim kementrian Perindustrian Andi Komara, ST, MBA.

Seminar akan membahas “Proyeksi Kebutuhan Alutsista Kapal Perang Nasional (KRI)” yang akan di sampaikan oleh Staf Ahli KKIP Bidang Pertahanan Laut Laksda TNI (Purn) Dr. Mulyadi, S.Pi, M.A.P., IPU, ASEAN.Eng, “Proyeksi Kebutuhan Armada Kapal serta peran PT. PIS dalam perencanaan berkelanjutan & ESG oleh ” Direktur Armada PT Pertamina International Shipping (PIS) Muhammad Irfan Zainul Fikri , serta “Transformasi Industri Maritim 4.0 dalam Kesiapan Pembangunan Kapal Nasional” oleh Direktur Utama PT PAL Indonesia Dr. Kaharuddin Djenod, M. Eng.

Seminar tersebut akan di hadiri seluruh alumni dan tamu undangan dari anggota Iperindo, Insa, Kampus perkapalan seluruh Jawa Timur dan Instansi pemerintahan terkait.

Usai seminar nasional, agenda “Geruduk Surabaya” akan dilanjutkan dengan musyawarah nasional ke IV, salah satunya pemilihan pengurus baru. Saat ini, panitia pelaksana sudah melakukan penjaringan bakal calon ketua umum.

“Respon luar biasa. Sudah banyak kandidat yang muncul dari seluruh Indonesia. Bahkan, alumni yang domisili di luar negeri pun ikut mengisi formulir kesediaan menjadi pengurus,” aku Teguh Winarno, yang dipercaya menjadi tim penjaringan bakal calon pengurus.

Bisa dipastikan, suasana Munas akan memanas dengan hadirnya banyak kandidat. Beberapa kandidat yang sudah menyatakan bakal maju antara lain Tri Puji Sudarmakno (Principle Engineer McDermott Middle East Dubai), Kukuh Wardana (Direktur PT Medko Aram Energi), Teguh Winarno (Direktur PT Tangguh Wahana Solution), Lilian Faisol (Manager Area PT Gemilang Group), Busrol Karim (SM Sistem Manajemen Korporat ID Survey), David Ali (Owner PT Mulia Safety Marine Service), Andhi Prasetyo (Marine Senior Surveyor Lloyd’s Register Asia), Akhmad Dwi Hertanto (Manager Pengadaan, SDM & Umum BOD-2 PT DKB Persero), dan Multazam (Owner PT DOK Pontianak).

“Penjaringan masih berlangsung. Saya yakin masih banyak alumni yang berminat menjadi pengurus,” lanjut Teguh Win.

Meskipun diperkirakan akan memanas namun Teguh Win memastikan, tidak akan mengakibatkan dampak negatif.

“Justru akan berdampak positif karena makin banyak alumni yang bersedia menjadi pengurus. Siapapun ketua umumnya, semua kandidat yang telah mendaftar sudah sepakat bersedia menjadi bagian dari pengurus pusat,” tegas Teguh Win.

Ketua Umum DPP Ika Kapal Undip Ari Wicaksono menyambut gembira antusiasme ini.

“Ini munas luar biasa. Panitia menyiapkan transportasi dan akomodasi dengan sangat baik. Seluruh alumni yang akan hadir mulai dari Sorong, Makassar, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, Lampung bahkan dari Riau dan Medan selain yang dari kota di pulau Jawa mereka akan berangkat bersama dari Cilegon, Jakarta, Semarang, dan kota lain dengan bus dan kereta api. Mereka juga akan pulang bersama. Ini sangat membanggakan, apalagi banyak alumni yang bersedia menjadi pengurus,” ujar Ari, yang kabarnya juga akan kembali mencalonkan diri.

Rencananya, seluruh agenda ini juga akan dihadiri Ketua Umum DPP IKA Undip Abdul Kadir Karding.

“Kami sudah mendapatkan kepastian kehadiran Mas Karding. Beberapa pengurus DPP IKA Undip dan DPD IKA Undip Jatim juga sudah menyatakan bakal hadir,” tandas Andhi Prasetyo seraya menambahkan, seluruh rangkaian acara akan ditutup dengan temu kangen.