Surakarta,TelusuR.ID – Babinsa Serengan Koramil 03/Serengan Kodim 0735/Surakarta, Serda Djoko Riyadi Pukul 09.00 Wib , melaksanakan kegiatan silaturahmi dengan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pengrajin Shuttlecock di RW 10 RT 01 Dawung Kulon, Kecamatan Serengan , Kota Surakarta, Rabu (14/1/2026).

Dalam kegiatan ini, Babinsa memberikan pembinaan dan motivasi kepada pelaku UMKM yang bergerak di bidang industri rumah tangga, khususnya pembuatan atau kerajinan Shuttlecock, Babinsa menekankan pentingnya meningkatkan produksi dan kualitas produk agar dapat menarik lebih banyak pelanggan serta mendorong perkembangan usaha mereka.

Serda Djoko Riyadi menjelaskan bahwa dalam rangka motivasi ini bertujuan untuk mendukung dan memberikan solusi bagi warga binaan yang memiliki usaha kecil agar dapat berkembang. “Sebagai Babinsa, kami harus selalu hadir di tengah masyarakat untuk memberikan motivasi dan membantu mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Harapannya, usaha rumahan ini bisa terus maju dan bahkan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar,” ujarnya.

Selain memberikan motivasi, Babinsa juga mengingatkan para pelaku UMKM untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam pengelolaan limbah produksi, agar tidak mengganggu masyarakat sekitar dan tetap menjaga lingkungan tetap bersih serta sehat, tambahnya

Salah satu pelaku usaha, Bapak Sardi, mengapresiasi kehadiran Babinsa yang memberikan dukungan dan motivasi kepada para pelaku UMKM. “Kehadiran Babinsa sangat berarti bagi kami, memberikan semangat dan dorongan agar usaha kami terus berkembang,” ungkapnya.

Babinsa menegaskan bahwa TNI akan terus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pembinaan serta keteladanan. “Kami berharap keberadaan TNI dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan terus bersinergi dalam membangun kesejahteraan warga.

(Agus Kemplu)

Boyolali, TelusuR.ID — Komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa kembali ditunjukkan melalui kunjungan kerja Kasdam IV/Diponegoro Brigjen TNI M. Andhy Kusuma, S.Sos., M.M., M.Han., CFrA di lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Sudimoro, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Rabu (14/01/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Kasdam IV/Diponegoro didampingi Aster Kasdam IV/Diponegoro Kolonel Kav Gede Setiawan, Kasiter Korem 074/Warastratama, serta Dandim 0724/Boyolali Letkol Inf Dhanu Anggoro Asmoro, S.E. Kehadiran para pejabat ini menjadi wujud perhatian dan dukungan nyata terhadap progres pembangunan KDMP yang saat ini tengah berlangsung.

Rombongan meninjau secara langsung proses pembangunan di lapangan guna memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai rencana, memenuhi standar kualitas, serta tepat waktu. Selain melakukan pengecekan fisik bangunan, Kasdam IV/Diponegoro juga berdialog dengan pihak-pihak terkait untuk mengetahui kendala maupun perkembangan yang ada.

Dalam kesempatan tersebut, Brigjen TNI M. Andhy Kusuma menyampaikan apresiasi atas semangat kerja dan sinergi yang terjalin antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Pembangunan KDMP ini diharapkan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dengan kerja sama yang solid, saya yakin pembangunan dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan warga,” ungkapnya.

Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi suntikan motivasi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan. Lebih dari itu, kegiatan ini menegaskan komitmen TNI AD dalam mendukung program strategis nasional melalui pembangunan Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya nyata meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

(Agus Kemplu)

JOMBANG, TELUSUR.ID — Posko Ijo secara resmi telah mengirimkan surat pengaduan kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terkait dugaan pencemaran Sungai Brantas oleh aktivitas industri PT Indonesia Royal Paper di Kabupaten Jombang.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Bupati Jombang, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, serta Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Ketua Posko Ijo, Rulli Mustika Adya, S.H., M.H., menegaskan bahwa pengiriman surat ini bukan sekadar pelaporan administratif, melainkan peringatan keras atas kegagalan negara dalam melindungi Sungai Brantas dari pencemaran yang terjadi secara berulang dan sistematis.

“Sungai Brantas sedang tidak baik-baik saja. Ketika data laboratorium menunjukkan pelanggaran berat baku mutu air limbah, tetapi respons pemerintah tetap normatif dan lamban, maka masalahnya bukan lagi sekadar industri, melainkan absennya negara,” tegas Rulli, dalam keterangannya dilutip Telusur.id Rabu (14/1/2026).

Surat pengaduan tersebut didasarkan pada rangkaian penelusuran lapangan, kesaksian warga, serta hasil uji laboratorium yang menunjukkan parameter pencemar—BOD, COD, dan TSS—melampaui baku mutu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013. Angka-angka ini bukan istilah teknis yang bisa dinegosiasikan, melainkan indikator kerusakan ekologis dan ancaman langsung terhadap kesehatan masyarakat yang bergantung pada Sungai Brantas.

Menurut Posko Ijo, pencemaran yang terjadi bukan peristiwa insidental. Pola pembuangan limbah yang berulang dan dugaan dilakukan pada waktu-waktu tertentu justru mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk menghindari pengawasan. Namun ironisnya, pengawasan negara justru berhenti pada rutinitas administratif.

“Inspeksi sesekali, laporan normatif, dan janji peninjauan ulang telah menjadi budaya pengawasan lingkungan. Pola seperti ini tidak pernah menyelesaikan masalah, hanya menunda krisis,” ujar Rulli.

Posko Ijo menegaskan bahwa persoalan Sungai Brantas tidak dapat disempitkan sebagai urusan kabupaten. Sungai ini merupakan wilayah sungai strategis lintas daerah yang menopang fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi jutaan warga Jawa Timur. Ketika pencemaran terjadi secara berulang, tanggung jawab tidak berhenti di meja Dinas Lingkungan Hidup kabupaten.

“Jika pemerintah daerah gagal atau tidak berdaya, maka pemerintah provinsi dan pusat wajib mengambil alih. Diamnya otoritas yang lebih tinggi adalah bentuk pembiaran,” kata Rulli.

Tembusan surat kepada BBWS Brantas dan Menteri Lingkungan Hidup dimaksudkan sebagai penegasan bahwa persoalan ini harus ditangani lintas kewenangan. BBWS Brantas memiliki mandat menjaga fungsi sungai dari hulu ke hilir, sementara Kementerian Lingkungan Hidup memiliki kewenangan audit lingkungan dan penegakan hukum.
“Jika semua pihak sudah menerima tembusan, sudah mengetahui data, tetapi tidak ada langkah konkret, maka itu bukan lagi kelalaian. Itu adalah keputusan politik untuk membiarkan pencemaran terus berlangsung,” tegasnya.

Posko Ijo menilai bahwa lemahnya respons negara akan berdampak serius pada kepercayaan publik. Ketika data ilmiah diabaikan dan pelanggaran dibiarkan, pesan yang sampai ke masyarakat sangat berbahaya: bahwa pencemaran lingkungan dapat dinegosiasikan selama tidak menimbulkan kegaduhan besar.

“Ini preseden buruk. Jika dibiarkan, maka Sungai Brantas hanya akan menjadi saluran limbah raksasa, dan hukum lingkungan sekadar teks mati di atas kertas,” lanjut Rulli.

Posko Ijo mendesak audit lingkungan terbuka, penegakan hukum yang tegas tanpa kompromi, serta pemulihan Sungai Brantas yang dilakukan secara transparan dan melibatkan publik. Negara, menurut Posko Ijo, tidak boleh terus hadir setelah kerusakan terjadi, tetapi harus mencegah sejak awal.

“Surat ini adalah ujian bagi negara. Apakah pemerintah benar-benar berpihak pada keselamatan lingkungan dan rakyatnya, atau memilih tunduk pada kepentingan industri. Sungai Brantas tidak punya waktu untuk menunggu birokrasi yang lamban,” pungkas Rulli.

Posko Ijo menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan membuka seluruh data kepada publik. Jika negara tetap diam, maka publik berhak bertanya: untuk siapa hukum lingkungan ditegakkan?

SURABAYA, TELUSUR.ID – Beberapa waktu lalu, pengusaha nasional asal Situbondo, HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy selaku pengusaha perikanan budi daya yang berbudi daya Lobster berkirim surat elektronik (Surel) kepada Presiden RI Jend. Purn. TNI. Prabowo Subianto. Surel itu tentang usulan ekspor benih bening lobster.

Dalam Surel tersebut ia memohon kepada Presiden RI agar menghentikan ekspor BBL atau Benih Bening Lobster dan menggantinya dengan Ekspor Lobster ukuran 50 gram.

Gus Lilur, demikian kerab dipanggil itu mengatakan beberapa yang diusulkan agar terciptanya Iklim berbudi daya di Indonesia. Karena menurutnya, pertama dengan hanya bisa mengekspor Lobster ukuran 50 gram, para pengekspor harus berbudidaya BBL setidaknya 3 bulan di Indonesia.

Alasan kedua, lanjut Gus Lilur, adalah dapat membuka jutaan Lapangan Kerja. Apabila volume Ekspor BBL 50 Gram per hari mencapai 2.000.000 Ekor, maka akan ada jutaan lapangan kerja yang harus dibuka utk menjaga keramba dan merawat budi daya BBL – Lobster.

Kemudian alasan ketiga, menjadikan Indonesia pengekspor utama Lobster. Jika selama ini RI dikenal sbg Penjual BBL, maka dengan aturan dihentikannya Ekspor BBL dan bolehnya Ekspor Lobster 50 Gram, maka RI akan dikenal sebagai Pengekspor Lobster.

“Tidak menutup kemungkinan menjadi Pengekspor Lobster Konsumsi langsung ke China,” ujar pengusaha pegiat filantropi ini, dalam keterangannya dikutip Telusur.id, Rabu (14/1/2026).

Gus Lilur mengungkapkan, selama ini RI dikenal menjadi Pengekspor BBL ke Vietnam. Sedangkan Vietnam berbudi daya BBL. Setelah BBL jadi Lobster Konsumsi, Vietnam menjualnya ke China.

“Dengan dihentikannya Ekspor BBL dan dibukanya Ekspor Lobster ukuran 50 Gram, maka secara bertahap RI akan menjadi Pengekspor Lobster terbesar di dunia,” terang pengusaha berlatar santri itu.

Gus Lilur yang merupakan Alumni Pesantren Mambaul Maarif itu menyebut Dirjend. PB KKP Dr. Tb. Haeru Rahayu telah menginformasikan bahwa Regulasi terbaru tentang aturan Ekspor Lobster 50 Gram selambatnya akan diundangkan pada Akhir Februari 2026.

Ia menghaturkan terimakasih tak terhingga kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang menyetujui usulannya tersebut.

Gus Lilur juga haturkan terimakasih sebesar-besarnya pada Dirjend. Perikanan Budi Daya KKP yang cukup akomodatif menampung dan lalu mengusulkan sspirasi pengusaha perikanan budi daya.

“Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada Menteri KKP yang sudah insyaf dan mulai terlihat berbakti pada NKRI. Saya mengajak, mari berbakti pada NKRI, Mari berbudi daya,” pungkas owner Bandar Laut Dunia (Balad) Grup tersebut.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jombang secara tegas menolak keras wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pjs Ketua Umum HMI Jombang, Muhammad Daud AlFurqan menegaskan meski perihal isu ini belum kaji di HMI secara formalitas, namun secara pribadi sudah di diskusikan dari meja ke meja dengan beberapa mahasiswa dan organisasi yang lain.

“Dan konklusinya adalah kami menolak keras wacana Pilkada melalui DPRD tersebut,” ujar Muhammad Daud, Rabu (14/1/2026) dikutip Telusur.id

Ia mengatakan, alasan pihak-pihak yang mewacanakan Pilkada dipilih DPRD mungkin terdengar masuk akal karena Pilkada langsung dipilih rakyat dinilai mahal, melelahkan, dan kerap kali memicu konflik sosial.

“Namun pertanyaannya sederhana, apakah solusi atas masalah demokrasi adalah mengurangi demokrasi itu sendiri?,” tuturnya.

Menurutnya, Pilkada langsung memang tidak sempurna. Biayanya besar dan praktik politik uang masih marak. Tetapi kita tahu betul bahwa Pilkada langsung memberi satu hal yang tak tergantikan, yakni hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri.

Ketika hak itu dipindahkan ke DPRD, lanjut dia, maka keputusan politik berpindah dari ruang publik ke ruang elit.

Ia menandaskan, DPRD adalah wakil rakyat yang mana mereka diberikan mandat oleh rakyat untuk mengurusi bidang legislasi, bukan diberikan mandat untuk memberi mandat lagi.

Bahkan, sambung dia, dalam praktik politik lokal, DPRD tidak selalu steril dari kepentingan partai, transaksi politik, dan relasi kuasa dengan pemodal.

“Mempercayakan Pilkada sepenuhnya kepada DPRD berarti membuka ruang negosiasi tertutup yang sulit diawasi publik,” tandasnya lagi.

Daud menambahkan, jika biaya Pilkada dianggap masalah, maka yang perlu dibenahi adalah sistemnya, bukan hak pilih rakyatnya. Misalnya pembatasan biaya kampanye, penegakan hukum Pemilu yang tegas, serta pendidikan politik warga yang dinilainya jauh lebih masuk akal dibanding memangkas partisipasi publik.

“Praktik demokrasi memang mahal dan sering merepotkan. Tetapi sejarah kita telah menunjukkan, demokrasi menjadi jauh lebih berbahaya ketika ia disederhanakan atas nama stabilitas dan efisiensi,” katanya.

Dia melanjutkan, Pilkada oleh DPRD mungkin terlihat rapi dan efisien, tetapi berpotensi menciptakan defisit legitimasi di lapangan.

“Dan kami rasa sampai kapanpun akan tetap menolak wacana tersebut, toh kalau para elit Parpol ngotot buat melakukan wacana tersebut, silahkan rubah saja sistem politik kita ke parlementer,” pungkasnya.

Boyolali,TelusuR.ID — Komitmen TNI dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa kembali ditunjukkan melalui kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Karangduren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Selasa (13/01/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Danramil 09/Sawit Kodim 0724/Boyolali, Lettu Inf Aan Hanafi. Peletakan batu pertama ini menandai dimulainya pembangunan KDMP yang diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian desa serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

Dalam sambutannya, Lettu Inf Aan Hanafi menegaskan pentingnya dukungan dan sinergi dari seluruh pihak agar pembangunan KDMP dapat berjalan tepat waktu dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan ini sangat bergantung pada semangat gotong royong dan kebersamaan antara aparat, pengelola koperasi, dan masyarakat.

“Kami dari TNI akan terus mengawal dan mengawasi pembangunan KDMP ini agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa secara berkelanjutan,” ujar Lettu Inf Aan Hanafi.

Pembangunan KDMP Desa Karangduren dinilai sebagai langkah strategis yang penuh harapan, terutama dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, meningkatkan produktivitas, serta membuka peluang usaha sejalan dengan visi pembangunan daerah.

Kegiatan peletakan batu pertama berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar tanpa kendala berarti. Hal ini tidak terlepas dari koordinasi yang solid antara Koramil 09/Sawit, pengelola KDMP, serta masyarakat Desa Karangduren yang turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut.

Dengan dimulainya pembangunan KDMP ini, diharapkan Desa Karangduren mampu melahirkan pusat kegiatan ekonomi baru yang inklusif, berdaya saing, dan menjadi contoh keberhasilan pembangunan berbasis kerakyatan di wilayah Kabupaten Boyolali.

(Agus Kemplu)

SURABAYA, TELUSUR.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Prestasi yang menjadi bukti Jawa Timur sukses dalam tata kelola data dan transformasi digital.

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Tahun 2024 yang ditetapkan sebagai Indeks SDI Tahun 2025, Jawa Timur berhasil mencatatkan lonjakan signifikan nilai Indeks SDI, sekaligus meraih peringkat satu nasional dengan skor 90,13.

Berdasarkan surat Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas nomor 25406/D.03/PP.08/12/2025 tanggal 31 Desember 2025

Capaian tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 76,96, dan menempatkan Jawa Timur di posisi teratas nasional, mengungguli sejumlah provinsi besar lain seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Prestasi ini menjadi bukti nyata keberhasilan Jawa Timur dalam membangun tata kelola data pemerintahan yang kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan sebagai fondasi transformasi digital.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa keberhasilan meraih peringkat satu nasional Indeks SDI 2025 merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang secara konsisten memperkuat penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Jawa Timur.

“Alhamdulillah, Jawa Timur berhasil meraih peringkat satu nasional Indeks Satu Data Indonesia Tahun 2025. Lonjakan nilai indeks ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola data yang kita lakukan selama ini berjalan konsisten dan memberikan hasil nyata,” ujar Gubernur Khofifah.

Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebagai bagian dari indikator Prioritas Nasional 7 dalam RPJMN 2025–2029.

Penilaian ini mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan SDI di instansi pusat dan pemerintah daerah melalui tiga domain utama, yakni kebijakan dan kelembagaan, penyelenggaraan SDI, serta kepemimpinan data (data leadership).

Dalam hasil evaluasi tersebut, Jawa Timur menunjukkan kinerja yang sangat kuat dan merata di seluruh domain penilaian. Lonjakan nilai Indeks SDI dari 76,96 pada tahun 2024 menjadi 90,13 pada tahun 2025 menegaskan adanya lompatan kualitas dalam pengelolaan data pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa capaian ini bukan sekadar prestasi administratif, melainkan fondasi strategis bagi pembangunan daerah yang berbasis data dan bukti.

“Transformasi digital pemerintahan tidak akan berjalan optimal tanpa data yang akurat, mutakhir, dan terpadu. Karena itu, Satu Data Indonesia menjadi instrumen penting agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar berbasis data dan tepat sasaran,” tegasnya.

Keberhasilan Jawa Timur meraih peringkat satu nasional Indeks SDI juga mencerminkan semakin menguatnya budaya kerja berbasis data di lingkungan birokrasi. Data kini tidak hanya dikumpulkan sebagai kewajiban administratif, tetapi dimanfaatkan secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, hingga evaluasi pembangunan daerah.

“Kami mendorong agar setiap program dan kebijakan pemerintah daerah disusun berdasarkan data yang valid. Dengan tata kelola data yang kuat, pemerintah dapat bekerja lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” lanjut Gubernur Khofifah.

Dari sisi masyarakat, penguatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Jawa Timur diharapkan memberikan dampak nyata, mulai dari meningkatnya transparansi pemerintahan, kemudahan akses informasi publik, hingga kualitas layanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Data yang terbuka dan terkelola dengan baik juga menjadi sarana penting untuk memperkuat partisipasi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan capaian tersebut melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan sistem pendukung, serta peningkatan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa Satu Data Indonesia benar-benar menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” pungkas Gubernur Khofifah.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Jombang disinyalir tidak mengurus perizinan.

Diketahui, hingga hari ini terealisasi sebanyak 117 KDMP di Kabupaten Jombang yang sudah melakukan pembangunan dipastikan tidak mengurus perijinan Persetujuan Bangunan Gedung.

Plt. Kepala DPMPTSP Jombang Joko Triyono saat dikonfirmasi berkenaan dengan perizinan koperasi Desa Merah Putih yang ada di Jombang Mengakui pihaknya sampai hari ini belum ada permohonan perizinan satupun.

Ia juga menuturkan pihaknya juga belum bisa memastikan akan adanya pengecualian perizinan dikarenakan KDMP merupakan program nasional.

“Data di perizinan belum ada, Apakah itu ada pengecualian atau tidak karena mungkin program nasional kita tidak mengetahui hal tersebut mungkin bisa ditanyakan ke dinas koperasi,” ujar Joko Triyono dikutip Telusur.id, Selasa (13/1/2026).

Sementara, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Kabupaten Jombang Hari Purnomo mengaku tidak mengetahui hal tersebut dan diarahkan untuk konfirmasi ke pihak pelaksana pekerjaan.

“Saya belum dapat info terkait hal tersebut. Mungkin bisa menanyakan ke PT Agrinas dan/atau kodim selaku pelaksana pembangunan fisik,” terangnya.

Namun, ia mengakui saat ini di Kanupaten Jombang sudah ada 117 Desa yang sedang membangun gerai tersebut. Dan sisanya belum lantaran masih terkendala lahan.

“Yang terakhir update 117, saya belum cek lagi,” katanya.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Pemerintah Kabupaten Jombang di bawah kepemimpinan Bupati Warsubi, S.H., M.Si. dan Wakil Bupati Salmanudin, S.Ag., M.Pd. kembali menorehkan tinta emas di level nasional. Pemkab Jombang sukses menembus Tiga Tertinggi Nasional dalam Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2025, dan tertinggi ditingkat Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2026, Kabupaten Jombang meraih skor tinggi sebesar 4.69 dengan predikat Kategori A (Pelayanan Prima) dari 415 Kabupaten di Indonesia. Prestasi ini menempatkan Jombang sebagai salah satu Pemerintah Kabupaten dengan tata kelola pelayanan publik terbaik di Indonesia.

Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si., menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan cerminan dari komitmen pemerintah daerah untuk memangkas birokrasi yang berbelit menjadi layanan yang cepat dan transparan.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Jombang kembali berada di tiga tertinggi nasional. Ini adalah hasil dari kerja kolaboratif dan komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih ramah bagi masyarakat,” tutur Bupati Warsubi dengan penuh syukur.

Capaian membanggakan ini diharapkan semakin memotivasi Pemkab Jombang untuk terus berinovasi, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan dengan mudah.

Pemerintah Kabupaten Jombang juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh organisasi penyelenggara pelayanan publik dan seluruh elemen masyarakat Jombang yang terus memberikan dukungan serta masukan demi terwujudnya pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas.

“Capaian ini bukan titik akhir, melainkan pijakan untuk terus memperkuat standar layanan, meningkatkan kualitas SDM, serta memperluas inovasi. Kami optimis untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik serta konsisten meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang,” pungkasnya.

Berikut diantaranya daftar kategori Pemerintah Kabupaten di Indonesia yang berhasil meraih predikat Pelayanan Prima:
1. Pemerintah Kabupaten Sumedang, nilai 4.72 dengan predikat A
2. Pemerintah Kabupaten Sleman, nilai 4.70 dengan predikat A
3. Pemerintah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Batang, nilai 4.69 dengan predikat A
4. Pemerintah Kabupaten Bantul, nilai 4,68 dengan predikat A

TELUSUR.ID – Sekolah Rakyat (SR) adalah salah satu program prioritas nasional Presiden RI Prabowo Subianto. Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak di Indonesia.

Dari total 166 titik Sekolah Rakyat yang diresmikan secara nasional, sebanyak 26 SR berada di Jatim dan seluruhnya telah beroperasi. Jawa Barat berada di posisi kedua dengan 20 SR, disusul Sulawesi Selatan 16 SR, Jawa Tengah 14 SR, dan Aceh 8 SR.

“Dari total 166 Sekolah Rakyat se-Indonesia, Jawa Timur menempati posisi pertama dengan 26 SR. Seluruhnya sudah beroperasi dan saat ini menampung 2.450 siswa,” ujar Gubernur Khofifah Indar Parawansa usai menghadiri peresmian 166 titik SR dan groundbreaking 104 SR permanen se-Indonesia di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

Ia membeberkan, selain 26 SR yang telah berjalan, Jatim juga mengajukan penambahan delapan SR baru pada tahun 2026. Saat ini, pengajuan tersebut masih dalam proses dan diharapkan dapat segera terealisasi.

“Ke depan kami terus mengikhtiarkan agar lebih banyak anak-anak dari keluarga rentan bisa mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, adil, dan inklusif,” tegasnya.

Khofifah menjelaskan, SR merupakan instrumen strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Seluruh siswa SR direkrut dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan mengikuti pendidikan berasrama dengan seluruh kebutuhan ditanggung negara.

Sementara, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut hingga saat ini total 166 SR telah beroperasi di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota, dengan jumlah siswa mencapai 14.822 orang, didukung 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan.

Gus Ipul juga menilai Jatim menjadi salah satu provinsi paling progresif dalam pelaksanaan SR. “Jawa Timur termasuk yang tertinggi dalam jumlah titik SR dan konsisten mengawal langsung pelaksanaannya,” pungkasnya.