JOMBANG, TELUSUR.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jombang secara tegas menolak keras wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pjs Ketua Umum HMI Jombang, Muhammad Daud AlFurqan menegaskan meski perihal isu ini belum kaji di HMI secara formalitas, namun secara pribadi sudah di diskusikan dari meja ke meja dengan beberapa mahasiswa dan organisasi yang lain.
“Dan konklusinya adalah kami menolak keras wacana Pilkada melalui DPRD tersebut,” ujar Muhammad Daud, Rabu (14/1/2026) dikutip Telusur.id
Ia mengatakan, alasan pihak-pihak yang mewacanakan Pilkada dipilih DPRD mungkin terdengar masuk akal karena Pilkada langsung dipilih rakyat dinilai mahal, melelahkan, dan kerap kali memicu konflik sosial.
“Namun pertanyaannya sederhana, apakah solusi atas masalah demokrasi adalah mengurangi demokrasi itu sendiri?,” tuturnya.
Menurutnya, Pilkada langsung memang tidak sempurna. Biayanya besar dan praktik politik uang masih marak. Tetapi kita tahu betul bahwa Pilkada langsung memberi satu hal yang tak tergantikan, yakni hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri.
Ketika hak itu dipindahkan ke DPRD, lanjut dia, maka keputusan politik berpindah dari ruang publik ke ruang elit.
Ia menandaskan, DPRD adalah wakil rakyat yang mana mereka diberikan mandat oleh rakyat untuk mengurusi bidang legislasi, bukan diberikan mandat untuk memberi mandat lagi.
Bahkan, sambung dia, dalam praktik politik lokal, DPRD tidak selalu steril dari kepentingan partai, transaksi politik, dan relasi kuasa dengan pemodal.
“Mempercayakan Pilkada sepenuhnya kepada DPRD berarti membuka ruang negosiasi tertutup yang sulit diawasi publik,” tandasnya lagi.
Daud menambahkan, jika biaya Pilkada dianggap masalah, maka yang perlu dibenahi adalah sistemnya, bukan hak pilih rakyatnya. Misalnya pembatasan biaya kampanye, penegakan hukum Pemilu yang tegas, serta pendidikan politik warga yang dinilainya jauh lebih masuk akal dibanding memangkas partisipasi publik.
“Praktik demokrasi memang mahal dan sering merepotkan. Tetapi sejarah kita telah menunjukkan, demokrasi menjadi jauh lebih berbahaya ketika ia disederhanakan atas nama stabilitas dan efisiensi,” katanya.
Dia melanjutkan, Pilkada oleh DPRD mungkin terlihat rapi dan efisien, tetapi berpotensi menciptakan defisit legitimasi di lapangan.
“Dan kami rasa sampai kapanpun akan tetap menolak wacana tersebut, toh kalau para elit Parpol ngotot buat melakukan wacana tersebut, silahkan rubah saja sistem politik kita ke parlementer,” pungkasnya.
