BANJARBARU, TELUSUR.ID – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri Peresmian 166 Titik Sekolah Rakyat (SR) dan Groundbreaking 104 SR Permanen Se-Indonesia oleh Presiden RI Prabowo Subianto di SRT 9 Banjarbaru Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan (BBPPK) Banjarmasin, Jalan Trikora, Landasan Ulin, Banjarbaru Kalimantan Selatan, Senin (12/1).

Dalam peresmian itu, Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah SR terbanyak se-Indonesia. Dari 166 titik SR yang diresmikan, 26 diantaranya adalah SR yang dimiliki Provinsi Jawa Timur.

Di bawah Jawa Timur, terbanyak kedua ada Jawa Barat dengan 20 titik SR, disusul provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 16 titik SR, kemudian Jawa Tengah sebanyak 14 titik SR serta di posisi kelima ada provinsi Aceh ada sebanyak 8 titik SR.

“Alhamdulillah dari total 166 SR seluruh Indonesia, Jawa Timur menduduki posisi pertama dengan 26 SR. Ini jadi bukti komitmen kesungguhan Jawa Timur mendukung program prioritas Presiden,” kata Gubernur Khofifah dalam keterangannya dikutip Telusur.id, Selasa (13/1/2026).

Khofifah menjelaskan, total sebanyak 26 SR di Jatim seluruhnya sudah beroperasi. Hal ini menunjukkan bukti nyata komitmen dan kesungguhan Jawa Timur mendukung program prioritas Presiden. Pendidikan merupakan cara efektif memutus mata rantai kemiskinan.

Kata dia, dari 26 SR di Jawa Timur tersebut terdapat 2450 siswa yang sudah menuntut ilmu di Sekolah Rakyat. Terima kasih kepada Menteri Sosial RI dan semua pihak maupun elemen yang sudah ikut berkontribusi dalam program SR di Jatim.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah mengatakan Jawa Timur sangat gencar memasifkan program Sekolah Rakyat. Karena inilah cara efektif memutus mata rantai kemiskinan.

“Alhamdulillah sejak program ini dirintis Tahun 2025 telah beroperasi 26 SR di Jatim, saya meninjau langsung Sekolah Rakyat mulai di Surabaya hingga Pacitan,” tuturnya.

Menurutnya, tentu tujuannya satu yakni ingin menyukseskan program Presiden Prabowo yang akan mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus efektif memutus mata rantai kemiskinan.

“Kedepan, kami terus ikhtiarkan lagi supaya bisa lebih banyak anak-anak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, inklusif, adil dan berpihak pada masyarakat rentan,” imbuhnya.

Ia menambahkan, seiring dengan meningkatnya jumlah Sekolah Rakyat di Jawa Timur dan Indonesia, maka akan lebih banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu yang bisa mengakses pendidikan berkualitas.

JAKARTA, TELUSUR.ID – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menetapkan Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi dengan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik terbaik nasional tahun 2025.

Penetapan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025 yang diterbitkan pada 9 Januari 2026. Dalam keputusan itu, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Jawa Timur mencapai 4,75 dengan kategori A (Prima), tertinggi di antara seluruh pemerintah provinsi di Indonesia.

Menanggapi capaian tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang telah bekerja keras meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari kerja kolektif bersama dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Alhamdulillah, berdasarkan penetapan Kementerian PANRB, Jawa Timur dinyatakan sebagai provinsi dengan kinerja pelayanan publik terbaik tahun 2025. Ini bukan sekadar prestasi, tetapi amanah untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Khofifah di Surabaya, Senin 12 Januari 2026.

Khofifah menjelaskan bahwa capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan konsisten selama empat tahun terakhir. Pada 2023 IPP Jatim tercatat 4,36, meningkat menjadi 4,633 pada 2024, dan kembali naik menjadi 4,75 pada 2025, tertinggi secara nasional.

Selain itu, hasil PEKPPP 2025 juga mencatat peningkatan signifikan jumlah perangkat daerah yang meraih kategori Prima. Dari total 64 perangkat daerah dan RS UOBK yang dinilai, 25 unit (39 persen) berhasil mencapai kategori tertinggi, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya.

“Ini menandakan bahwa perbaikan pelayanan tidak hanya terpusat, tetapi semakin merata hingga ke unit-unit strategis yang berinteraksi langsung dengan masyarakat,” ucapnya.

Selama ini, lanjut Khofifah, pelayanan publik di Jatim selalu difokuskan pada reformasi birokrasi pelayanan yang berorientasi pada pengguna (citizen-centric services), melalui penyederhanaan prosedur, digitalisasi layanan lintas sektor, serta penguatan standar pelayanan minimal di seluruh perangkat daerah.

“Pelayanan publik harus terus bertransformasi mengikuti dinamika masyarakat. Kita dorong birokrasi yang tidak berbelit, responsif terhadap aduan, dan adaptif terhadap teknologi. IPP bukan sekadar angka, tetapi representasi kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ucapnya.

“Upaya ini dilakukan agar masyarakat merasakan layanan yang mudah diakses, pasti waktu, dan jelas biayanya, tanpa diskriminasi,” jelasnya

Selain layanan yang responsif, penguatan integritas aparatur dan budaya melayani, melalui pembinaan SDM aparatur, pengawasan internal yang konsisten, serta penerapan sistem penilaian kinerja berbasis hasil juga terus dilakukan.

Disamping itu, kolaborasi aktif Pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota juga terus digencarkan agar standar pelayanan publik meningkat secara merata di seluruh wilayah.

Ia juga menyebutkan bahwa di tahun 2026, Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Publik akan segera disahkan untuk memperkuat tata kelola dan standar layanan di Jawa Timur

“Ketika pelayanan publik membaik, kepercayaan publik akan tumbuh. Dan dari situlah fondasi pembangunan Jawa Timur yang inklusif dan berkelanjutan akan semakin kokoh,” pungkasnya.

Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan, Khofifah menekankan bahwa IPP telah ditetapkan sebagai indikator sasaran pembangunan dalam RPJMD Jawa Timur 2025–2030. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi bagian integral dari arah pembangunan daerah.

Berbagai langkah konkret terus dilakukan Pemprov Jatim, antara lain pendampingan berkala terhadap aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, pengelolaan pengaduan dan konsultasi, serta penguatan inovasi pelayanan.

Selain itu, pelaksanaan PEKPPP secara intensif juga dilakukan kepada seluruh perangkat daerah, UOBK, hingga UPT dan satuan pendidikan agar peningkatan kualitas layanan semakin merata.

“PEKPPP kami maknai bukan hanya sebagai instrumen penilaian, tetapi sebagai alat perbaikan berkelanjutan yang dampaknya harus benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ke depan, ia berharap fokus peningkatan pelayanan publik akan semakin diarahkan pada unit-unit layanan langsung, dengan pendekatan yang lebih inklusif bagi kelompok rentan.

“Hasil PEKPPP tahun 2025 ini semakin memperkuat komitmen kami untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat. Inilah wujud hadirnya negara dalam kehidupan sehari-hari warga Jawa Timur,” pungkasnya.

Surakarta, TelusuR.ID – Sambang wilayah merupakan suatu kegiatan rutin dari Aparat Teritorial terutama bagi seorang Babinsa terhadap warga binaan, dengan kegiatan ini Babinsa langsung dapat berinteraksi dengan warganya sehingga tercipta hubungan yang erat antara TNI dan Rakyat.

Hal inilah yang dilakukan Babinsa Kemlayan Koramil 03/Serengan Kodim 0735/Surakarta Serka Priyanto ditengah kegiatannya tetap melaksanakan komunikasi dengan warga binaan bapak moh.Ibnu selaku  tak’mir Masjid Jami Islam RT 01 RW 02 Kelurahan Kemlayan pada Selasa (13/01/2025) pukul 12.30 Wib.

Dalam kegiatan Sambang warga binaan, Babinsa berkomunikasi dengan tak’mir masjid Jami Islam,dalam kesempatan tersebut Babinsa mengajak warga untuk selalu berbuat baik dengan sesama toleransi harus tetap terjaga dengan keberagaman agama,suku dan budaya serta juga selalu menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan serta  tak lupa Babinsa selalu berikan dukungan dan motivasi kepada  warga Tutur Serka Priyanto

Selain itu, tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mempererat hubungan silaturahmi antara Babinsa dengan warga binaan serta segenap elemen masyarakat sekaligus untuk saling tukar informasi apabila ada permasalahan di wilayah.

(Agus Kemplu)

Sragen,TelusuR.ID – Dalam rangka menanamkan nilai kedisiplinan dan rasa cinta tanah air sejak dini, Babinsa Koramil 07/Ngrampal Kodim 0725/Sragen Serda Ikhwan memberikan pelatihan tata upacara sekolah kepada para siswa SMK Kosgoro I Ngrampal, Selasa (13/01/2026). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari pembinaan karakter generasi muda di lingkungan pendidikan.

Pada pelatihan tersebut, Ikhwan memberikan materi tentang tata urutan upacara bendera yang benar, sikap sempurna, penghormatan, serta peran petugas upacara. Para siswa tampak antusias mengikuti setiap arahan dan mempraktikkan langsung materi yang diberikan.

Ikhsan menyampaikan bahwa pelatihan tata upacara bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, kekompakan, dan tanggung jawab siswa. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan sikap nasionalisme serta penghargaan terhadap jasa para pahlawan.

Dengan adanya pelatihan ini, Ikhsan berharap pelaksanaan upacara bendera di sekolah dapat berjalan dengan tertib dan khidmat. Kegiatan serupa akan terus dilakukan sebagai bentuk kepedulian Babinsa dalam mendukung dunia pendidikan dan pembinaan generasi muda di wilayah binaan.

(Agus Kemplu)

Jakarta,TelusuR.ID — Peredaran narkoba di Indonesia bergerak lebih cepat daripada regulasi yang mengaturnya. Badan Narkotika Nasional (BNN) menilai Undang-Undang Narkotika yang berlaku saat ini tidak lagi memadai untuk menghadapi gelombang narkotika jenis baru yang terus bermunculan dan menyusup lewat modus yang kian canggih.

Peringatan tersebut bukan sekadar catatan birokrasi, melainkan sinyal keras bahwa Indonesia sedang menghadapi kejahatan yang berevolusi seperti industri: adaptif, licin, dan agresif membidik kelompok muda. Di tengah perubahan pola itu, desakan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkoba segera dibahas dan dituntaskan semakin menguat.

“Kalau jaringan narkoba sudah bisa menyamar menjadi produk yang akrab di tangan anak muda, negara tidak boleh menjawab dengan aturan yang tertinggal,” ujar Antony Komrad, Koordinator Komrad Pancasila, Senin (13/1). “RUU Narkoba harus menjadi penguat fungsi pemberantasan: menutup celah, mempertegas kewenangan, dan memastikan rantai jerat narkoba diputus sampai akarnya.”

Antony menilai, narkoba hari ini tidak lagi hadir dalam bentuk yang mudah dikenali. Modus peredaran semakin menumpang pada tren dan gaya hidup. Karena itu, pembaruan regulasi tidak cukup menjadi “revisi pasal”, melainkan perlu menjadi pembenahan menyeluruh agar penegakan hukum tidak terus kalah satu langkah.

Menurutnya, dukungan terhadap RUU Narkoba harus diletakkan pada satu tujuan besar: menyelamatkan generasi muda. “Kita harus memukul sindikat, mempersempit ruang gerak bandar, memutus suplai, dan memutus pasar. Di saat yang sama, negara harus memastikan penanganan korban penyalahgunaan dilakukan dengan ukuran yang jelas dan adil, bukan disamaratakan,” katanya.

Dorongan percepatan RUU Narkoba juga dinilai penting untuk memperkuat kerja pemberantasan dari hulu ke hilir. Mulai dari kemampuan negara merespons kemunculan zat baru, memperjelas definisi dan klasifikasi yang berdampak pada penindakan, hingga memastikan koordinasi antarpenegak hukum berjalan solid dan tidak tumpang tindih.

“RUU Narkoba harus menghadirkan ketegasan, tapi juga presisi,” lanjut Antony. “Tegas terhadap jaringan dan pelaku peredaran, presisi dalam membedakan korban dan pelaku. Kalau tidak, kita hanya memindahkan masalah tanpa benar-benar memutus rantainya.”

Ia menekankan bahwa narkoba bukan sekadar ancaman keamanan, tetapi ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia. Ketika generasi muda menjadi target, kerusakannya menjalar: dari kesehatan, pendidikan, produktivitas, sampai masa depan sosial bangsa.

“Ini bukan soal angka penindakan semata. Ini soal menyelamatkan masa depan,” kata Antony. “RUU Narkoba harus dipacu agar negara punya instrumen yang setara dengan kecepatan kejahatan.”

Di tengah dinamika peredaran yang terus berubah, pesan yang mengemuka menjadi sederhana namun mendesak: narkoba bergerak cepat, hukum harus bergerak lebih cepat. Jika pembaruan regulasi terlambat, yang dibayar mahal bukan hanya sistem penegakan, tetapi generasi muda yang terancam terjerat dalam lingkaran narkoba yang kian rapat.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Realisasi pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Jombang sudah mencapai 117 gerai dari total 306 Desa. Sisanya, ratusan desa masih tertahan lantaran terkendala lahan.

Mayoritas desa mengaku tidak memiliki tanah kas desa (TKD) yang memenuhi syarat pembangunan gerai. Kondisi ini membuat banyak pemerintah desa kebingungan menentukan lokasi pembangunan, bahkan sebagian memilih menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah daerah.

Seperti yang diungkapkan, Kepala Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang Erwin Pribadi mengatakan hingga kini belum bisa memulai pembangunan gerai KDKMP karena sama sekali tidak memiliki lahan desa.

“Belum kita mulai. Sampai sekarang kita belum punya lahan. Sepertinya memang tidak bisa membangun di Kepatihan, kecuali ada pembelian aset dari pemkab,” ujar Erwin, dikutip Telusur.id, Senin (12/1/2026).

Ia menjelaskan, seluruh tanah kas desa Kepatihan justru berada di luar wilayah administrasi desa. Sebagian berada di Desa Gongseng, Kecamatan Megaluh dan sebagian lagi di Desa Pesanten Kecamatan Tembelang.

“TKD Kepatihan itu di Megaluh sama di Tembelang. Kita tidak mungkin membangun di sana. Kalau kita membangun disana, berarti nanti satu desa ada dua gerai. Itu jelas tidak sesuai konsep satu desa satu gerai,” tegasnya.

Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah desa lain, khususnya wilayah perkotaan. Di Kecamatan Jombang terdapat 16 desa dan 4 kelurahan. Namun hingga kini baru lima desa yang sudah merealisasikan pembangunan gerai, yakni Desa Plandi, Tunggorono, Mojongapit, Sambongdukuh, dan Dapurkejambon.

“Praktis masih ada 11 desa yang belum melaksanakan pembangunan gerai,” imbuh Erwin.

Dia menyebut, sebenarnya regulasi terkait penyediaan lahan sudah diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, kewajiban penyediaan lahan dapat diambil alih pemerintah daerah jika desa tidak mampu menyediakan.

“Aturannya sudah jelas. Ketika desa tidak bisa menyediakan lahan, kewajiban itu ada di gubernur, wali kota, atau bupati. Sekarang kami menunggu respons dari pemerintah,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Hari Purnomo mengatakan, hingga saat ini jumlah desa yang sudah membangun gerai masih di angka 117 desa. Dan data desa yang sudah beroperasi penuh juga belum bisa dipastikan secara detail.

“Yang terakhir di-update masih 117. Saya belum cek ulang lagi,” terangnya.

Ia membeberkan, pembaruan data progres pembangunan masih terkendala karena pendamping program belum kembali aktif. Dimana, masa kerja pendamping berakhir pada Desember lalu dan hingga kini belum ada kepastian perpanjangan.

“Pendamping belum running lagi karena masih menunggu hasil evaluasi. Jadi memang belum ada update data yang valid,” jelasnya.

Terkait desa yang sama sekali tidak memiliki aset tanah seperti Desa Kepatihan, Hari mengaku belum menerima petunjuk teknis secara khusus.

“Saya belum mendapat arahan terkait desa yang benar-benar tidak punya aset dan juga tidak ada aset pemerintah yang bisa dimanfaatkan. Jadi masih wait and see,” ujarnya.

Namun ia menegaskan, pembangunan gerai tidak memungkinkan dilakukan di luar wilayah desa meskipun tanah kas desa berada di kecamatan lain.

“Kalau asetnya berada di wilayah desa lain, itu tidak memungkinkan. Gerai KDKMP mestinya dibangun di wilayah desa itu sendiri. Harapannya satu desa satu gerai untuk pemerataan ekonomi,” katanya.

Menurut Hari, kendala utama ratusan desa belum memulai pembangunan memang persoalan lahan. Banyak desa tidak memiliki tanah dengan luasan sesuai kriteria, yakni sekitar 800 hingga 1.000 meter persegi.

“Sebagian besar kendalanya itu. Kondisi desa memang berbeda-beda,” ujarnya.

Ia menambahkan, regulasi sebenarnya membuka peluang desa memanfaatkan aset milik pemerintah daerah. Jika desa tidak memiliki aset, dapat mengajukan permohonan pemanfaatan tanah milik kabupaten, provinsi, atau instansi vertikal seperti TNI maupun Polri.

“Kalau tidak punya aset desa, bisa naik ke aset kabupaten. Kalau tidak ada, bisa ke provinsi atau instansi vertikal. Tapi tentu ada mekanisme dan prosesnya,” jelasnya.

Untuk aset milik Pemkab Jombang, desa dapat mengajukan permohonan resmi kepada bupati. Selanjutnya, permohonan akan dibahas bersama BPKAD guna menilai status dan pemanfaatan aset tersebut.

“Kalau memang asetnya tidak dimanfaatkan atau kurang maksimal, baru diputuskan bisa atau tidak dimohon,”paparnya.

Ia menambahkan, sudah ada sejumlah desa yang mengajukan permohonan pemanfaatan aset daerah. Namun data detail pengajuan tersebut berada di BPKAD.

“Banyak yang sudah berproses ke bupati. Data lengkapnya mungkin ada di BPKAD,” pungkasnya.

SURABAYA, TELUSUR.ID – Bangunan tua sederhana berbahan baku dari Kayu di Desa Kayuputih, Kabupaten Situbondo, hingga kini masih berdiri dan digunakan warga sebagai langgar atau musholla.

Bangunan itu diyakini merupakan sebuah masjid pesantren yang didirikan oleh seorang Ulama sebagai pusat peradaban dan penyebaran Islam di wilayah Situbondo pada tahun 1825 atau sekitar 201 tahun lalu.

Bangunan tersebut dikenal sebagai Masjid Pesantren Kyai Raden Mas Su’ud. Meski pesantren yang dahulu mengelilinginya telah lama hilang, masjid kayu itu masih bertahan dan menjadi salah satu peninggalan fisik sejarah Islam lokal.

Selain masjid, jejak Kyai Raden Mas Su’ud juga ditandai dengan makamnya yang memiliki bentuk nisan khas ulama Pamekasan dan Sumenep. Berdasarkan silsilah keluarga, Kyai Raden Mas Su’ud merupakan trah keempat Raden Azhar Wongsodirejo atau Bhujuk Sèda Bulangan, putra Raden Wiro Menggolo, Raja Sumenep.

Menurut cerita lisan yang berkembang di masyarakat, masjid kayu tersebut kerap dikaitkan dengan berbagai kisah spiritual. Namun secara historis, keberadaan bangunan itu menjadi bukti penting aktivitas pendidikan dan dakwah Islam di Situbondo pada awal abad ke-19.

HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, cicit Kyai Raden Mas Su’ud menuturkan masjid kayu tersebut memiliki nilai sejarah dan spiritual yang tinggi, tidak hanya bagi keluarga keturunan Kyai Raden Mas Su’ud, tetapi juga bagi masyarakat luas.

“Bangunan ini adalah saksi sejarah penyebaran Islam di Situbondo. Pesantrennya memang tidak lagi berdiri, tetapi masjidnya masih ada dan harus dijaga sebagai warisan,” kata Gus Lilur, sapaan karibnya, dikutip Telusur.id , Senin (12/1/2026).

Menurutnya, pesantren Kyai Raden Mas Su’ud tidak berlanjut secara kelembagaan hingga ke generasi berikutnya. Namun, nilai dan spirit dakwah sang kyai tetap hidup dan relevan untuk konteks kekinian.

Santri Alumni Pesantren Mambaul Maarif Denanyar itu menegaskan, sebagai keturunan, ia memilih mengembangkan kontribusi keumatan melalui pendekatan yang lebih luas dan lintas wilayah.

“Warisan itu tidak harus selalu diteruskan dalam bentuk yang sama. Yang penting adalah nilai kemanusiaan dan kebermanfaatannya,” tuturnya.

Gus Lilur menyebut sebagai pewaris dalam menjaga warisan sang leluhur tak berhenti pada bangunan fisik. Dan untuk menjaga warisan itu harus diwujudkan dengan membumikan mimpinya.

Menurutnya, keturunan Eyang Kyai Mas Su’ud sudah ribuan. Dan ia memilih tidak hidup di bawah bayang-bayang beliau, tapi membumikan mimpi yang lebih luas melalui gagasan DABATUKA (Demi Allah, Bumi Aku Taklukkan untuk Kemanusiaan) dan BAKIRA (Bandar Kyai Nusantara).

Gus Lilur mengaku memimpikan pembangunan sejuta masjid di berbagai negara, bahkan ribuan pesantren berskala global.

“Mendirikan satu pesantren di Situbondo itu mulia, tapi membangun masjid dan pesantren untuk umat di banyak negara jauh lebih menantang,” ujarnya.

Ia menautkan mimpinya dengan refleksi sejarah ulama besar Nusantara. Gus Lilur menyinggung Kyai Sholeh Darat Semarang, guru pendiri NU dan Muhammadiyah, yang pesantrennya tak berlanjut secara institusional, tetapi ilmunya menjalar luas.

“Jejak pemikiran lebih panjang dari sekadar bangunan,” ucapnya.

Data Kementerian ESDM sendiri mencatat sektor pertambangan masih menjadi salah satu penopang utama ekonomi nasional, membuka ruang filantropi berbasis sumber daya alam jika dikelola secara berkelanjutan.

Ditengah cerita rakyat tentang masjid kayu Situbondo yang diyakini sarat kisah spiritual, Gus Lilur memilih jalur rasional.

“Saya berdiri di atas kaki sendiri. Warisan Eyang adalah inspirasi, bukan batas,” tuturnya.

Masjid Kayuputih sebagai Masjid tertua di Situbondo itu kini tak sekadar menjadi tempat ibadah.

Ia menjelma penanda sejarah Islam Situbondo, sekaligus titik berangkat mimpi besar seorang cicit ulama yang ingin membawa dakwah Nusantara melintasi batas negara.

Gus Lilur juga berharap keberadaan masjid kayu berusia dua abad tersebut mendapat perhatian lebih sebagai situs bersejarah Islam di Situbondo, sekaligus menjadi pengingat tentang peran ulama lokal dalam membangun fondasi keislaman di Jawa Timur.

SURABAYA, TELUSUR.ID – Wiwin Sumrambah, Anggota Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur menyikapi Nilai Tukar Petani (NTP) Jatim yang mengalami kenaikan di 2025.

Politisi asal Jombang itu menyebut, tngginya NTP Jatim ini harus didukung dengan program yang mendukung keberadaan pertanian di Jatim.

“Ini sangat penting agar NTP petani Jatim terus terjaga dan bisa naik lagi di tahun 2026,” kata Mbak Win, sapaan karibnya dikutip Telusur.id, Senin (12/1/2026).

Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), NTP Jawa Timur pada bulan Desember 2025 mencapai 118,96, menunjukkan posisi yang sangat kuat dan mencerminkan meningkatnya daya beli serta kesejahteraan petani di Jawa Timur.

Selain itu, Jawa Timur juga mencatat kenaikan NTP sebesar 3,95 persen, yang merupakan kenaikan tertinggi di Pulau Jawa.

Menurut Wiwin, kenaikan NTP ini memang diharapkan terjadi. Ini juga membuktikan hasil panen di masa tanam ke 3 tahun 2025 sangat bagus.

“Semoga memjadi titik balik bagi kesejahteraan para petani. Tentunya kita berharap di tahun 2026, kita bisa mempertahankan posisi seperti ini atau bahkan bisa meningkat lagi,” ujarnya.

Istri Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jombang ini menambahkan, dengan kenaikan NTP ini harus terus dijaga jangan sampai kembali turun. Karenana beberapa pogram harus di siapkan untuk menjaga kenaikan NTP ini agar tidak kembali alami penurunan.

“Sebentar lagi, kita juga akan memasuki panen masa tanam 1 yang masih diiringi dengan musim hujan. Ini harus segera dipersiapkan okupansinya supaya pasca panen dapat berjalan dengan baik terutama tahap pengeringan gabah, sehingga nilai jual tetap tinggi dan NTP stabil,” ucapnya.

Anggota Komisi B DPRD Jatim menegaskan, Fraksi PDIP meminta beberapa hal untuk dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jatim dalam menjaga NTP petani ini agar tetap terjaga dan bisa naik lagi.

Yakni stabilisasi harga, dimana pemerintah dapat menetapkan harga minimum untuk produk pertanian, sehingga petani dapat menjual hasil panennya dengan harga yang stabil dan menguntungkan.

Kemudian lanjut Wiwin, juga program diversifikasi pertanian, pengelolaham hasil pertanian untuk mengolah hasil panennya menjadi produk yang lebih bernilai, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Serta pemasaran hasil pertanian, dimana pemerintah dapat membantu petani memasarkan hasil panennya dengan lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan harga jual.

“Juga ditopang program kedit pertanian dimana Pemerintah dapat menyediakan kredit yang mudah dan terjangkau bagi petani untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha pertanian,” imbuh Wiwin yang terpilih sebagai DPRD Jatim dari Dapil 10 Jombang dan Mojokerto itu.

“Serta program pengembangan pasar dimana Pemerintah dapat membantu petani mengembangkan pasar untuk hasil panennya, sehingga dapat meningkatkan harga jual,” lanjutnya.

Pihaknya juga mendorong adanya program subsidi bagi petani untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan pendapatan mereka. Program asuransi pertanian untuk melindungi petani dari risiko kegagalan panen dan kerugian lainnya.

“Juga didukung dengan program pelatihan dan Penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha pertanian,” tambahnya.

Yang tak kalah penting dalam menjaga NTP petani, pihaknya jelas Wiwin juga meminta perhatian terhadap infrastruktur pertanian.

Dimana pemerintah dapat meningkatkan akses pertanian, seperti jalan, irigasi, dan gudang, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian.

“Pasanya masih banyak kawasan pertanian yang belum memadai dan ini berdampak pada hasil panen petani,” pungkasnya.

Surakarta,TelusuR.ID – Babinsa Danukusuman Koramil 03/Serengan Kodim 0735/Surakarta Serda Tito membantu pelaksanaan Kegiatan Posyandu yang berada di RW 13 Danukusuman Serengan Kota Surakarta. (12/01/2026). Babinsa selalu berperan aktif dalam mendukung kesehatan dimasyarakat salah satunya pelaksanaan Posyandu balita, ibu ibu hamil dan lansia.

Selain memantau pelayanan kesehatan, Kami juga memberikan himbauan kepada ibu-ibu yang hadir dengan memberikan edukasi tentang pentingnya kesehatan pada anak dengan memberikan gizi yang seimbang dan nutrisi yang cukup.anak anak juga harus diberikan perhatian ekstra terhadap pola makan anak dan memastikan asupan gizi yang memadai, Tutur Serda Tito.

“Harapan kami dengan adanya pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi dan penyuluhan tentang gizi seimbang, akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak untuk mencegah terjadinya stunting khususnya di wilayah Kelurahan Danukusuman, Tegas nya

(Agus Kemplu)

Boyolali,TelusuR.ID — Kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat kembali ditunjukkan oleh TNI bersama warga. Guna memastikan ketersediaan sumber air bersih, dua Babinsa Koramil 07/Selo Kodim 0724/Boyolali yang dipimpin Serda Suhendi melaksanakan gotong royong pembersihan mata air Tirto Brojo di Dukuh Senet, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Senin (12/01/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan partisipasi aktif warga setempat. Babinsa dan masyarakat tampak bahu membahu membersihkan material pasir, tanah, dan batu yang menutup aliran mata air, sehingga aliran air kembali lancar menuju permukiman warga Dukuh Senet.

Danramil 07/Selo Kapten Inf Wahib menjelaskan bahwa pembersihan sumber mata air di wilayah pegunungan ini rutin dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan air bersih masyarakat.

“Air bersih merupakan kebutuhan vital. Karena itu Babinsa bersama warga secara berkala melakukan pembersihan aliran mata air agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan, kegiatan gotong royong ini menjadi bukti nyata terjalinnya hubungan yang harmonis antara Babinsa dan warga di wilayah binaan. Sinergi tersebut dinilai sangat penting dalam menjaga kelestarian sumber daya alam sekaligus memperkuat kebersamaan.

Selain membantu mengatasi kesulitan masyarakat, kegiatan ini juga merupakan bagian dari pembinaan teritorial Babinsa untuk menghidupkan kembali nilai-nilai luhur budaya gotong royong yang telah diwariskan sejak zaman nenek moyang.

Melalui kebersamaan dan kepedulian seperti ini, diharapkan mata air Tirto Brojo dapat terus menjadi sumber kehidupan bagi warga Dukuh Senet, sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

(Agus Kemplu)