Sragen,TelusuR.ID – Sebagai wujud kepedulian terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, Babinsa Desa Banyurip Koramil 11/Jenar Kodim 0725/Sragen Serka Andreas Lewar melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang pembuatan minuman herbal di Dukuh Plosombo Desa Banyurip Kecamatan Jenar, Senin (12/01/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Andreas meninjau langsung proses pembuatan minuman herbal yang berbahan dasar rempah-rempah alami seperti jahe, kunyit, temulawak, dan serai. Selain melihat proses produksi, Ia juga berdialog dengan pelaku UMKM untuk mengetahui kendala yang dihadapi, mulai dari ketersediaan bahan baku, proses pengemasan, hingga pemasaran produk.

Andreas menyampaikan apresiasi atas kreativitas warga yang mampu memanfaatkan potensi alam sekitar menjadi produk bernilai ekonomi. Menurutnya, usaha minuman herbal memiliki peluang pasar yang baik karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dengan bahan alami.
“UMKM seperti ini perlu terus didorong dan didampingi agar bisa berkembang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Babinsa siap memberikan motivasi dan membantu mencarikan solusi apabila ada kendala di lapangan,” ujar Babinsa.

Selain memberikan motivasi, Andreas juga mengimbau pelaku UMKM untuk selalu menjaga kualitas produk, kebersihan dalam proses produksi, serta terus berinovasi dalam pengemasan agar lebih menarik minat konsumen.

(Agus Kemplu)

JOMBANG, TELUSUR.ID – Berbagai kasus kekerasan seksual yang menimpa anak di Kabupaten Jombang memunculkan keprihatinan mendalam bagi khalayak.

Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Jombang menilai penanganan kasus tidak bisa hanya bertumpu pada penegakan hukum setelah peristiwa terjadi.

Ketua PUSPA Jombang, Octadella Billytha Permatasari, menyebut kasus-kasus yang muncul di awal tahun ini menjadi sinyal kuat bahwa sistem perlindungan anak belum berjalan efektif. Ironisnya, kekerasan justru terjadi di lingkungan yang seharusnya paling aman bagi anak, yakni rumah dan sekolah.

“Kalau pelaku berasal dari orang terdekat, itu artinya masih ada celah besar dalam pengawasan dan pemahaman tentang perlindungan anak,” ujar Octadella, Senin (12/1).

Dia mengungkapkan, di awal tahun tercatat dua kasus kekerasan seksual dengan korban anak. Kasus pertama terjadi di Kecamatan Sumobito, di mana seorang remaja perempuan berusia 14 tahun diduga menjadi korban persetubuhan oleh ayah tirinya berinisial TI (42). Berdasarkan hasil penyelidikan, perbuatan tersebut dilakukan sebanyak dua kali.

Kasus kedua melibatkan seorang guru honorer di salah satu SMP Negeri di Jombang berinisial D. Ia diduga melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya sendiri secara berulang, sekitar lima kali, sejak pertengahan 2024 hingga Agustus 2025.

Menurut Octadella, keberadaan posko pengaduan korban kekerasan seksual memang penting sebagai pintu awal pertolongan. Namun, langkah tersebut harus dibarengi dengan pencegahan berbasis sistem dan edukasi sejak dini.

“Posko pengaduan membantu korban berani berbicara. Tapi tujuan utama kita adalah mencegah agar kekerasan tidak terus berulang,” katanya.

Ia menegaskan, rumah dan sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak. Karena itu, institusi pendidikan memiliki peran strategis, bukan hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam membangun karakter, relasi yang sehat, serta penghormatan terhadap hak anak.

Politisi Partai Gerindra itu menyebut PUSPA Jombang terus mendorong edukasi sejak usia dini tentang batasan tubuh, pengenalan bentuk-bentuk kekerasan seksual, serta keberanian untuk melapor. Selama ini, banyak korban memilih diam karena takut, malu, atau tidak mengetahui saluran pengaduan.

“Anak-anak harus tahu bahwa melapor bukan kesalahan. Mereka berhak dilindungi dan didampingi,” ujar Octadella yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Jombang.

Upaya perlindungan ini diperkuat dengan hadirnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Regulasi tersebut dinilai menjadi fondasi hukum penting dalam pencegahan, pendampingan, dan pemulihan korban.

Kata dia, Perdanya sudah ada, tinggal bagaimana implementasinya dijalankan secara konsisten dan serius. Ia mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, organisasi masyarakat, hingga keluarga, untuk terlibat aktif membangun sistem perlindungan anak yang berkelanjutan.

“Kekerasan seksual adalah kejahatan serius. Penanganannya tidak bisa setengah-setengah dan tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja,” katanya.

Seiring dengan sorotan publik kota santri terhadap pelecahan seksual, LBHAM mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Jombang dari Partai Gerindra Della Puspita cepat tanggap mengambil peran atas kasus yang terjadi tersebut.

“Saya atas nama LBHAM (Lembaga Bantuan Hak Asasi Manusia) mengapresiasi serta turut mendukung atas dibukanya Pos Komando (POSKO) pelaporan kasus-kasus pelecehan seksual yang langsung mandegani Mbak Octadella Billytha Permatasari yang juga Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kabupaten Jombang”, ujar Faizuddin FM Direktur LBHAM.

Menurutnya, advokasi terhadap korban pelecehan seksual sangat penting menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) di Indonesia, khususnya di kabupaten Jombang.

Ia menegaskan, peran pendampingan terhadap korban ini sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental HAM (Hak Asasi Manusia) yang menjamin hak setiap individu untuk hidup bebas dari kekerasan dan diskriminasi, hal tersebut telah diwujudkan oleh Mbak Octadella Bellytha Permatasari.

“Apa yang dikatakan beliau itu benar bahwa sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi peserta didik, bukan justru menjadi tempat yang memicu trauma, sekolah dan rumah harus menjadi ruang paling aman bagi anak dan negara hadir untuk melindungi,” ujar Gus Faiz sapaan karibnya.

Ia menambahkan, secara keseluruhan, advokasi adalah mekanisme penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan memastikan bahwa hak asasi manusia korban pelecehan seksual dihormati, dilindungi, dan dipenuhi sesuai kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

“Berdasarkan prinsip-prinsip umum hak asasi manusia yang tercakup dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” pungkasnya.

Surakarta, TelusuR.ID – Serka Priyanto Babinsa Kelurahan Kemlayan Koramil 03/Serengan Kodim 0735/Surakarta, melakukan sambang kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah binaannya. Kali ini menyambangi pelaku UMKM salah satunya toko oleh oleh yang berada di jl. Yos Sudarso RT 02 RW 02 Kelurahan Kemlayan Kecamatan Serengan pada Minggu pukul 13.00 Wib (11/01/2026)).

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada pelaku UMKM agar terus mengembangkan usaha mereka.Dalam komunikasi ini, Babinsa tidak hanya hadir untuk bersilaturahmi, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan solusi atas tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, serta memberi masukan terkait cara meningkatkan usaha mereka.

“Kegiatan ini adalah bagian dari tugas kami sebagai Babinsa untuk mendukung kemajuan ekonomi masyarakat, terutama di sektor UMKM. Kami berusaha membangun komunikasi yang baik dengan warga untuk mengetahui permasalahan yang mereka hadapi dan memberikan solusi terbaik,” ujar Serka Priyanto.

(Agus Kemplu)

Boyolali,TelusuR.ID — Babinsa Koramil 10/Sambi Kodim 0724/Boyolali Serka Agus Budiyanto melaksanakan Komunikasi Sosial (Komsos) bersama pemilik penggilingan padi Bapak Suherno di Dukuh Tlogo, Desa Demangan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Minggu (11/01/2026).

Komsos tersebut bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus mendorong kerja sama antara petani, pengusaha penggilingan padi, dan pemerintah guna mendukung program ketahanan pangan. Babinsa menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan agar suplai beras tetap terjaga dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Serka Agus menjelaskan, kegiatan ini juga untuk mengetahui secara langsung proses pendukung ketahanan pangan di wilayah binaan, mulai dari petani hingga penggilingan padi.

Sementara itu, Bapak Suherno menyampaikan bahwa saat ini tanaman padi petani masih menunggu masa panen, namun aktivitas penggilingan tetap berjalan dari hasil panen sebelumnya. Ia mengapresiasi pendampingan Babinsa yang mendorong petani mengoptimalkan lahan sawah sehingga tidak ada lahan tidur.

Melalui kegiatan Komsos ini, diharapkan ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Sambi semakin kuat dan berkesinambungan.

(Agus Kemplu)

Jacob Ereste

*Kecerdasan Intelektual dan Kecerdesan Spiritual Untuk Menimbang Surga dan Neraka*

Jakarta,TelusuR.ID – Jika ekonomi Indonesia tidak membaik pada tahun 2026, kata Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa seperti yang dikutip juga oleh Muhammad Said Didu, maka pergantian rezim penguasa sangat mungkin akan terjadi. Artinya, worning dari analisa Menteri Keuangan ini bisa menjadi rujukan yang cukup rasional dan dapat dipercaya, seridaknya, Menkeu pasti cukup mengerti masalah ekononi Indonesia yang dapat menimbulkan kekacauan sosial seperti yang “diramalkan” juga oleh Rocky Gerung yang justru lebih ekstrem memberi peringatan bila pada bulan Februari 2026 akan terjadi masalah yang serius, bila Presiden Prabowo Subianto tidak segera mengatasi ancaman yang tidak main-main itu. Karenanya, langkah-langkah yang pasti dan besar harus dikakukan Presiden, yaitu mengatasi masalah ekonomi rakyat dan membersihkan kabinetnya dari beban masa lalu yang terus menghantui dan menggerogoti kinerja pemerintah yang tidak berjalan sesuai dengan program dan harapan Presiden bersama segenap warga bangsa Indonesia yang sangat merindukan bebas dari kemiskinan dan kebodohan seperti yang amanatkan oleh konstitusi kita sejak 80 tahun silam.

Potensi rusuh dan konflik akibat dari bencana karena ulah manusia yang rakus dan tamak, mulai dari mengumbar konsesi hutan dan lahan yang dikeruk habis mulai dari kayu hingga segenap isi perut bumi, telah melukai keadikan sosial, merusak tatanan ekonomi dan budaya rakyat yang membuat keputusasaan serta kemarahan bukan kepada kayu gelondongan yang melantak lahan dan pemukiman serta segenap harta benda serta hewan ternak mereka. Tapi juga menghayitkan perabot rumah tangga yang belum lunas dibayar dengan cara cicilan.

Sementara di kota, rakyat sibuk mendengan dan membaca berita tentang korupsi yang semakin nembingungkan, karena maju-mundur seperti mainan anak-anak yang belum mengerti tentang hukum yang tekah dijadikan komoditi trabsaksi di pasar secara bebas. Sementara di bilik lain tampak permainan seperti petak-umpet untuk saling mengintip perilaku culas untuk saling menyandera, atau setidaknya dapat dijadikan perisai melindungi diri dari ancaman delik yang saling melirik, atau untuk saling mengabaikan tumpukan dosa yang saling disembunyikan.

Stand up comedi satire yang ditampilkan Pandji Pragiwaksono yang terkesan sarkastik menandai kritik terhadap pejabat publik sudah seperti angin lalu, akibatnya para semakin tidak lagi merasa malu, bukan hanya kepada publik, tapi juga pada keluarga dan anak keturunannya yang kelak pasti mewarisi perilakun tidak bermoral itu berikut azab yang kelak akan ditanggung renteng secara turun temurun sampai akhirnya pasti musnah tetkubur di dalam tanah.

Dimensi spiritual semacam inilah yang membuat etika, moral dam akhlak mereka jadi meranggas. Sebab segala bentuk dan perwujudan spitualitas telah diubah menjadi materialitas sifatnya. Lantaran korupsi, culas, ingkar janji, pengkhiabanan, tipu daya dan hasrat untuk mencelakakan orang lain, telah berubah menjadi naluri yang liar seperti penggundulan hutan untuk perkebunan dan pertambangan. Konsekuensinya tak hanya habitat air yang tersingkir, tapi aliran sungai pun jadi tersumbat mengirim malapetaka yang mengingatkan tentang keserakahan manusia yang terlepas dari kendali ilahi.

Pembiaran terhadap kerusakan jiwa dan raga — spiritual dan material — pada akhirnya tinggal menunggu waktu perubahan akan terjadi akibat kemarahan langit dan bumi akibat pengabaian terhadap pemberian Tuhan yang penuh kasih dan sayang bagi manusia untuk tidak membuat kerusakan dan patut berbuat baik di bumi maupun dilangit agar fasilittas yang diberikan oleh Tuhan dapat dinikmati serta disyukuri secara patut dan wajar, sesuai dengan keperluan dan kebutuhan yang tidak berlebihan.

Sikap ugahari dan rendah hati dalam kesederrhanaan hidup bagi manusia hanya mungkin terbimbing tidak habya oleh akal sehat, tapi juga oleh pemahaman filsafat dan makrifat. Karena itu kecerdasan intelektual sering kali menimbulkan kesesatan, karena tidak dipandu oleh kecerdasan spiritual. Setidaknya mereka yang maling, mencuri, menipu, memperdays dan khianat hingga munafik dan musyrik, bukan dilakukan oleh mereka yang bodoh, tetapi dilakukan oleh bereka yang tidak memiliki pengetahuan dan kecerdasan spiritual yang percaya pada kekuasaan serta maga tahu Sang pencipta bumi dan langit.

Ungkapan seorang spiritualis yang bijak, untuk menimbang surga dan negara tidak cukup dilakukan dengan kecerdasan intelektual semata, tapi harus dan wajib dilakukan dengan kecerdesan spiritual yang bicak dan bestari. Jika tidak, maka dunia pun akan berduka — tak hanya seperti neraka — yang membuat malapetaka terjadi di mana-mana seperti di Indonesia sekarang ini

Pantai Indah Kapuk, 10 Januari 2026

Jakarta,TelusuR.id — Komisi III DPR RI menegaskan kedudukan Polri harus tetap berada di bawah Presiden, sekaligus menegaskan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri tetap menjadi kewenangan Presiden dengan persetujuan DPR. Sikap ini disampaikan dalam kesimpulan rapat Panja Reformasi Kepolisian RI bersama para pakar. 

Koordinator Komrad Pancasila, Antony Komrad, menilai penegasan DPR tersebut bukan sekadar kalimat normatif, melainkan “paku terakhir” bagi wacana-wacana yang ingin menggeser atau mengecilkan peran Polri lewat perang narasi.

“DPR sedang menjalankan fungsi demokrasi yang paling penting: memberi kepastian tata negara dan memastikan kontrol sipil tetap rapi. Setelah penegasan ini, operasi politik yang mencoba mendegradasi peran Polri—dengan cara mengaburkan garis komando dan merusak legitimasi institusi—secara politik dan akademis kehabisan pijakan,” kata Antony Komrad.

*Kenapa ini penting? Secara akademis jawabannya sederhana: akuntabilitas butuh garis komando yang jelas.*

Komrad Pancasila menekankan, desain Polri di bawah Presiden adalah arsitektur pertanggungjawaban. Dalam sistem presidensial, publik harus tahu siapa pemegang mandat eksekutif atas keamanan dalam negeri. Jika struktur komando dikaburkan, yang lahir justru “abu-abu tanggung jawab”—mudah saling lempar saat terjadi krisis.

Lebih jauh, sikap DPR itu dinilai konsisten dengan mandat reformasi yang disebutkan Komisi III DPR, yakni TAP MPR Nomor VII/MPR/2000.  TAP tersebut menegaskan Polri berada di bawah Presiden dan Kapolri diangkat/diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR—sebuah kombinasi yang menegakkan kontrol sipil sekaligus checks and balances. 

*Landasan itu juga sejalan dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebut Polri berada di bawah Presiden dan Kapolri bertanggung jawab kepada Presiden.*

“Yang perlu dibenahi bukan posisinya, tapi kultur dan profesionalismenya”

Antony menyoroti poin lain dari Komisi III DPR: dorongan untuk mengoptimalkan reformasi kultural di tubuh Polri agar lebih responsif, profesional, dan akuntabel. 

Menurutnya, inilah jalur reformasi yang masuk akal: memperketat standar etik, meningkatkan kualitas layanan publik, membangun akuntabilitas internal-eksternal—bukan mengutak-atik desain kelembagaan yang sudah punya dasar hukum kuat.

“Demokrasi tidak butuh kegaduhan struktur. Demokrasi butuh institusi yang kuat, tertib secara hukum, dan mudah diawasi. DPR hari ini memberi sinyal: reformasi jalan terus, tapi fondasi negara tidak boleh dijadikan mainan,” ujar Antony Komrad.

Komrad Pancasila berharap polemik soal posisi Polri tidak lagi dipelihara sebagai komoditas, dan perhatian publik diarahkan pada hal yang lebih nyata: kinerja, transparansi, profesionalisme, serta keberpihakan Polri pada hukum dan kepentingan warga.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Kodim 0814/Jombang resmi menutup Turnamen Tenis Lapangan Piala Dandim Cup I Tahun 2026 dalam upacara penutupan yang digelar di Lapangan Tenis Indoor Jalan Kusuma Bangsa, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Minggu (11/01/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Jombang H. Warsubi, S.H., M.Si., Dandim 0814/Jombang Letkol Kav Dicky Prasojo, Dansatradar 405/Ploso Letkol Lek Bayu Ardiansyah, perwakilan Kapolres Jombang Yanuar Tri Ratna Sanjaya, S.H., M.H., Sekda Jombang Agus Purnomo, S.H., M.Si., Kepala Pengadilan Negeri Jombang Faisal Akbarudin Taqwa, S.H., LL.M., Ketua PELTI Kabupaten Jombang Adi Artama Putra, S.H., M.Kn., Ketua Komisi Jombang Sumarsono, S.Pd., M.M., serta jajaran perwira Kodim 0814/Jombang.

Pada kesempatan tersebut, Dandim 0814/Jombang bersama Forkopimda Kabupaten Jombang menyerahkan medali, hadiah, dan piala kepada para pemenang. Adapun hasil turnamen, Juara I diraih oleh Baveti Malang, Juara II Jokoboyo Surabaya, Juara III Baveti Sidoarjo, dan Juara IV Puno Kawan Tulungagung.

Dandim 0814/Jombang menyampaikan bahwa Turnamen Dandim Cup I Tahun 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga sekaligus sarana mempererat silaturahmi dan sinergitas antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Boyolali,TelusuR.ID — Semangat gotong royong dan kebersamaan kembali ditunjukkan dalam kegiatan bakti desa yang digelar di Pura Agung Dharma Buana, Dukuh Sidosari, Desa Urut Sewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Sabtu (10/01/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan menyukseskan peringatan Hari Desa Nasional yang tahun ini akan dipusatkan di Kabupaten Boyolali.

Danramil 05/Ampel Kodim 0724/Boyolali Kapten Arh Eko Yanu P bersama jajaran Forkopimcam Ampel turut mendampingi Wakil Bupati Boyolali, Ibu Dwi Fajar Nirvana, dalam kegiatan kerja bakti membersihkan area pura. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari TNI, Polri, Karang Taruna, relawan, hingga warga setempat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Boyolali Ibu Dwi Fajar Nirvana menyampaikan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kegiatan bakti desa dapat terlaksana dengan lancar tanpa kendala. Ia mengapresiasi seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut.

“Bakti desa ini merupakan wujud nyata pembangunan desa, baik dari sisi kebersihan lingkungan, kesehatan, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan warga dengan melibatkan peran serta masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menekankan pentingnya kemandirian desa melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia juga mengajak masyarakat untuk menjadikan kebersihan sebagai budaya, dimulai dari memilah sampah rumah tangga, sehingga desa bersih dapat menjadi contoh bagi wilayah lain.

“Semangat gotong royong sebagai kearifan lokal harus terus ditingkatkan. Kepala desa juga dituntut untuk inovatif dalam pelayanan dan pembangunan, serta mampu bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat demi menyukseskan program nasional dan daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Danramil 05/Ampel Kapten Arh Eko Yanu P menegaskan bahwa kegiatan gotong royong seperti ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa persatuan dan solidaritas antara aparat kewilayahan dengan masyarakat.

“Gotong royong mendorong masyarakat untuk bekerja sama dalam berbagai kegiatan, baik membersihkan lingkungan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Ini juga merupakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai aparat kewilayahan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan warga binaan,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa melalui karya bakti dan gotong royong bersama masyarakat, diharapkan dapat terus terwujud kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Kegiatan bakti desa ini ditutup dengan doa bersama, memohon ridho Allah SWT agar seluruh rangkaian kegiatan Hari Desa Nasional berjalan sukses, membawa berkah, mempererat kebersamaan, serta mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera.

(Agus Kemplu)

Boyolali, TelusuR.ID — Komitmen TNI dalam mendukung program penguatan ekonomi kerakyatan kembali mendapat apresiasi. Komandan Kodim 0724/Boyolali Letkol Inf Dhanu Anggoro Asmoro, S.E., mendampingi Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Mayjen TNI Trenggono, S.I.P., M.A.P., dalam kegiatan kunjungan kerja (kunker) di wilayah Kabupaten Boyolali, Jumat (09/01/2026).

Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka meninjau langsung progres pembangunan Gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang saat ini masih terus berjalan di wilayah Kodim 0724/Boyolali. Peninjauan difokuskan pada tiga lokasi, yakni Desa Sudimoro Kecamatan Teras, Desa Butuh Kecamatan Mojosongo, serta Desa Jatirejo Kecamatan Sawit.

Dari hasil peninjauan di tiga lokasi tersebut, Wadirut PT Agrinas Pangan Nusantara Mayjen TNI Trenggono menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kinerja Kodim 0724/Boyolali beserta jajaran. Ia menilai proses pembangunan gedung KDKMP berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

“Kami mengapresiasi peran aktif Kodim 0724/Boyolali yang telah bekerja maksimal dalam mendukung pembangunan KDKMP. Progresnya berjalan sangat baik dan ini tentu menjadi modal penting dalam mendukung program penguatan ekonomi desa,” ungkap Mayjen TNI Trenggono.

Sementara itu, Dandim 0724/Boyolali Letkol Inf Dhanu Anggoro Asmoro, S.E., menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas kunjungan Wadirut PT Agrinas Pangan Nusantara beserta rombongan. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi motivasi dan penyemangat tersendiri bagi seluruh personel Kodim 0724/Boyolali, khususnya para Babinsa yang selama ini aktif melakukan pendampingan dan pengawalan pembangunan KDKMP di wilayah binaan.

“Kami merasa bangga dan sangat berterima kasih atas kunjungan Bapak Wadirut. Kunjungan ini benar-benar memberikan motivasi dan semangat bagi kami, termasuk para Babinsa yang terus mendampingi dan mengawal program KDKMP agar berjalan lancar sesuai harapan Komando Atas,” tutur Dandim.

Dengan adanya sinergi yang solid antara TNI dan PT Agrinas Pangan Nusantara, diharapkan pembangunan Gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Boyolali dapat segera rampung dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

(Agus Kemplu)

Surakarta,TelusuR.ID – Babinsa Kelurahan Tipes Koramil 03/Serengan Kodim 0735 Surakarta Serka Sarmin dan Serka Suryo Anjasmoro Melaksanakan sambang di wilayah binaan untuk kali ini yang menjadi sasaran adalah Juru Parkir Bapak Subandri yang bertempat di RM. Soto Gading 2 Jln. Veteran No. 230 E Kelurahan Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta, Sabtu pukul 08.00 Wib (10/01/2026)

Kegiatan Sambang wilayah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para Babinsa agar setiap saat selalu berada di tengah-tengah masyarakat demi terpeliharanya stabilitas situasi dan Kondisi di Wilayah binaan, Ungkap Serka Sarmin

Metode atau cara mendatangi warga binaan ataupun perkantoran dengan melakukan kegiatan seperti Sambang ini guna menjalin hubungan yang baik antara aparat teritorial dengan tukang parkir, sehingga segala bentuk informasi yang ada di wilayah binaan dapat diperoleh dan bisa di antisipasi secara Temu Cepat dan Lapor Cepat, Tegasnya.

Serka Sarmin menambahkan untuk selalu waspada dan selalu Jaga ketertiban serta aturan saat menjaga Parkir, jangan sampai lengah karena Jukir di percayakan saat parkir oleh para pengendara mobil atau Kendaraan sehingga merasa nyaman dan aman.

(Agus Kemplu)