Wonogiri, TelusuR.ID – Bulan suci Ramadha telah didepan mata, Pada bulan ini, umat Muslim di seluruh dunia melakukan ibadah puasa (saum) dan memperingati wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad menurut keyakinan umat Muslim. Puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam.

Dan menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, Rabu (18/2/2026), para prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas TMMD 127 Kodim 0728/Wonogiri bersama warga Dusun Kembang Desa Kembang menggelar Kenduren (atau kenduri/selamatan) tradisi adat masyarakat Jawa berupa doa bersama dan perjamuan makan, yang diselenggarakan sebagai wujud rasa syukur, permohonan berkah terutama menjelang bulan Ramadan.

Danramil 15/Jatipurno Kapten Inf Budiono menyampaikan, Selain makan bersama, Satgas TMMD dan warga sering melakukan kegiatan sosial seperti membersihkan tempat ibadah (masjid), untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1447 H.

Momen makan bersama nasi kondangan/bungkus menunjukkan kekompakan, di mana warga secara swadaya menyiapkan makanan untuk prajurit yang bertugas membangun infrastruktur desa.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan rasa kekeluargaan antara TNI dan warga setempat, agar tugas TMMD dapat berjalan lancar sebelum memasuki bulan puasa.

(Agus Kemplu)

Sragen, TelusuR.ID – Serka Joko Murdiyanto Babinsa Kel. Plumbungan Koramil 02/Karangmalang Kodim 0725/Sragen melaksanakan pendampingan kepada petani dalam memanen padi milik petani di Kampung. Candi Asri, Plumbungan, Karangmalang, Rabu (18/02/2026).

Serka Joko Murdiyanto menyampaikan Salah satu wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat dengan terjalinnya sinerrgitas dalam meningkatkan capaian pemerintah guna mewujudkan ketahanan pangan yang optimal.
“Melalui pertumbuhan pertanian yang baik akan menghasilkan peningkatan produksi pangan berkualitas guna memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya

Bantuan serta perhatian Babinsa ini mampu membantu pemerintah dalam menciptakan swasembada pangan di wilayah binaan. Tidak hanya tanaman padi saja, tetapi tanaman pangan yang lain, seperti padi, kedelai, dan komoditas lainnya. TNI melalui Babinsa diharapkan memberikan dukungan serta semangat kepada petani untuk terus menanam.

Sementara, di sela-sela kesibukan Sumadi selaku pemilik lahan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada bapak Babinsa yang selalu mendampingi kelompok tani mulai dari pengolahan lahan, penanaman hingga masa panen tiba.

(Agus Kemplu)

SURABAYA, TELUSUR.ID – GP Ansor Jawa Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam merawat tradisi keilmuan Islam melalui penyelenggaraan Majelis Lailatul Isnād yang digelar di Graha Ansor Jawa Timur, Senin (16/2/2026) malam.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 19.00 WIB hingga menjelang dini hari itu diikuti ratusan kader dan santri dengan penuh kekhusyukan.

Majelis tersebut menghadirkan Al-Musnid KH. Aly Mas’adi, yang dikenal sebagai katib dari ulama besar asal Padang, Syekh Yasin al-Fadani.

Dalam forum ilmiah tersebut, para peserta mengikuti pembacaan sekaligus menerima ijazah 40 Hadits Musalsal, mata rantai transmisi ilmu yang tersambung secara otentik hingga kepada Rasulullah ﷺ.

Dalam tausiyahnya, KH. Aly Mas’adi menyampaikan ijazah ‘āmmah melalui dua hadis utama, yakni Hadis Musalsal bil Awwaliyah yang menekankan nilai kasih sayang, serta Hadis Musalsal bil Mahabbah tentang cinta.

Ia menegaskan bahwa inti risalah kenabian adalah rahmah. Karena itu, siapa pun yang menapaki jalan ilmu harus terlebih dahulu menanamkan kasih sayang dalam dirinya sebelum menyampaikannya kepada orang lain.

Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, H. Musaffa Safril, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Majelis Lailatul Isnād bagian dari strategi membangun kaderisasi berbasis sanad.

Menurutnya, Ansor harus tampil sebagai penjaga tradisi sekaligus penggerak peradaban, aktif di ruang sosial, namun tetap berpijak pada otoritas keilmuan yang sahih.

Dengan sanad yang terjaga, setiap langkah dakwah dan pengabdian Ansor Jawa Timur tetap berada dalam koridor moderasi (wasathiyah), berakar kuat pada tradisi, dan tersambung secara sahih kepada mata air keilmuan Islam.

Boyolali,TelusuR.ID — Hujan dan angin kencang merobohkan sebuah pohon besar hingga menutup Jalan Utama Simo–Klego, tepatnya di Desa Kedunglengkong, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Selasa (17/02/2026).

Babinsa Koramil 12/Simo Kodim 0724/Boyolali Serda Joko Riyanto bersama warga langsung turun tangan mengevakuasi batang dan ranting yang melintang di badan jalan. Berkat gotong royong, akses kendaraan berhasil dibuka kembali dalam waktu singkat.

Menurut Babinsa, pohon tumbang dipicu akar yang tergerus air hujan serta terpaan angin kencang. Beruntung saat kejadian tidak ada pengendara melintas sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.

Danramil 12/Simo Kapten Inf Hariyanto mengapresiasi kesigapan anggota dan masyarakat serta mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan karena cuaca buruk masih berpotensi terjadi.

(Agus Kemplu)

Wonogiri,TelusuR.ID – Guna meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan bahaya narkoba untuk membantu masyarakat menjauhi barang haram tersebut.

Satgas TMMD Reguler ke-127/Wonogiri bekerja sama dengan Polres Wonogiri menggelar penyuluhan bahaya narkoba di Desa Kembang, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri, Selasa (17/2/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Non-fisik TMMD 127 dan terlihat diikuti dengan antusias oleh masyarakat Desa Kembang.

Kanit 1 Sat Res Narkoba Polres Wonogiri Aipda Thomas dan Ipda Sumiyanto Kanit Kamsel Satlantas Polres Wonogiri, selaku narasumber, menyampaikan bahwa pihaknya senang dan bangga dapat memberikan materi bahaya narkoba kepada masyarakat.

“Meskipun lokasi TMMD ini berada di daerah terpencil, namun penting bagi masyarakat untuk mengetahui bahaya narkoba. Narkoba dapat merusak masa depan, baik pribadi maupun negara,” tegas Ipda Sumiyanto.

Kapten inf Prahwoto Danramil 18/Girimarto Kodim 0728/Wonogiri dalam materinya bahwa wawasan kebangsaan sangat penting untuk menananmkan rasa cinta tanah air, menjaga persatuan dalam keberagaman dan memperkuat ketahanan nasional dan permasalahan narkoba yang kini telah menjadi permasalahan bangsa, yang dampaknya telah merambah ke hampir ke seluruh pelosok desa, bahkan narkoba ini tidak mengenal usia tempat maupun jabatan dan untuk keselamatan dan ketertiban lalu lintas tidak mengenal waktu dan tempat.

Kegiatan penyuluhan ini merupakan salah satu upaya nyata TNI dan Polri dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memerangi narkoba di wilayah Kabupaten Wonogiri khususnya Desa Kembang.

(Agus Kemplu)

Wonogiri,TelusuR,ID – ‎Konsep kemjanunggalan atau kolaborasi dengan menerapkan prinsip “Berat Sama Dipikul Ringan Sama Dijinjing” menjadi kunci keberhasilan Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-127 Kodim 0728/Wonogiri bersama warga di desa Kembang, Kecamatan Jatipurno.

“Selaku anggota Satgas TMMD  ke-127 saya menilai sasaran fisik tidak akan tercapai jika tidak ada kebersamaan antara TNI dan masyarakat setempat,” kata Serda Rionda anggota TNI dari satuan Lanud Adi Sumarmo yang tergabung dalam Satgas TMMD 127, Selasa (17/2/2026).

Untuk itu, menurut Serda Rionda, dalam TMMD Ke-127 Kodim 0728/Wonogiri yang diselenggarakan di Desa Kembang, Satgas TMMD selalu mengajak semua komponen warga di wilayah itu, seperti semboyan “berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing” yang berarti suka duka,susah senang dirasakan semuanya di Program TMMD.

“Selama ini Satgas TMMD dan warga selalu kompak dan bersama-sama dalam mengerjakan sasaran fisik, sehingga hasil progres pembangunan menunjukan hasil yang positif,” pungkasnya.

Untuk diketahui TMMD Kodim 0728/Wonogiri tahun ini dipusatkan di Desa Kembang, Kecamatan Jatipurno, yang dimulai sejak 10 Februari hingga 11 Maret 2026 mendatang.

(Agus Kemplu)

Jakarta, TelusuR.ID — Pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin soal Presiden Prabowo Subianto yang disebut telah bertemu “tokoh-tokoh nasional dalam tanda kutip oposisi” pada Jumat malam (30 Januari 2026) memantik pertanyaan publik: kalau komunikasi sudah dibuka, mengapa suhu politik di luar masih terus dipanaskan? 

Sejumlah kelompok yang mengklaim diri sebagai oposisi belakangan kerap memanfaatkan ruang publik untuk membangun narasi “pemerintahan tidak sah”, “negara dikuasai segelintir”, hingga ajakan mobilisasi yang berpotensi memecah konsentrasi pemerintahan di awal masa kerja. Di tengah agenda negara yang padat, muncul desakan agar Menhan Sjafrie tidak hanya menjadi penyampai kabar pertemuan—tetapi juga tampil sebagai peredam tensi.

Komrad Pancasila, misalnya, meminta Sjafrie mengambil peran aktif merapikan “gelombang gaduh” agar tidak berubah menjadi gangguan nyata terhadap stabilitas dan roda pemerintahan.

“Kalau benar sudah ada pertemuan dan kanal komunikasi dibuka, maka pekerjaan berikutnya adalah memastikan tidak ada pihak yang menjadikan oposisi sebagai alasan untuk bikin gaduh terus-menerus. Menhan harus tegas meredam manuver yang mengarah pada provokasi, tapi tetap dalam koridor hukum dan demokrasi,” kata Antony Komrad, Koordinator Komrad Pancasila, dalam keterangan tertulis, Selasa (17/2/2026).

Dalam berita Bloomberg Technoz, Sjafrie menyebut para tokoh yang ditemui Presiden bahkan menyatakan “sebetulnya tidak ada oposisi” dan masalahnya adalah komunikasi—meski Sjafrie mengaku tidak mengetahui atau lupa nama tokoh-tokoh yang dimaksud serta tidak merinci lokasi maupun topik pertemuan. 

Bagi Komrad, pernyataan “tidak ada oposisi” tidak boleh diterjemahkan sebagai “bebas gaduh tanpa konsekuensi”. Mereka mendorong pemerintah—khususnya Kemenhan yang memiliki bobot politik dan simbol ketegasan negara—untuk memperkuat pendekatan pencegahan: meredakan provokasi, memutus rantai disinformasi, dan menertibkan pihak-pihak yang sengaja menguji batas demi panggung.

“Perbedaan pendapat itu sah. Tapi mengganggu jalannya pemerintahan dengan cara-cara yang menebar curiga, fitnah, dan ajakan memecah belah itu bukan kontrol—itu sabotase kepercayaan publik. Negara tidak boleh kalah oleh keributan yang dirancang,” ujar Antony.

Sinyal pertemuan Prabowo dengan tokoh yang disebut “oposisi” semestinya menjadi momentum menurunkan tensi, bukan bab baru adu narasi. Publik kini menunggu langkah lanjutan: apakah Menhan Sjafrie akan memimpin upaya cooling down yang nyata—atau membiarkan “tanda kutip oposisi” tetap menjadi bahan bakar kegaduhan berikutnya.

SURABAYA, TELUSUR.ID – DPD Partai Golkar Jawa Timur melantik pengurus 38 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar tingkat kabupaten/kota secara serentak di Jatim Expo Surabaya.

Pelantikan ini disebut bersejarah dan pertama kali digelar di kalangan Partai Golkar yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Menurut Bahlil, pelantikan ini adalah proses sejarah. Pelantikan Ketua DPD kabupaten/kota yang dilakukan serentak dan dihadiri langsung oleh ketua umum, ini baru pertama kali terjadi.

Politisi Golkar yang merupakan kader HMI itu menegaskan bahwa lahirnya sejarah baru ini tidak terlepas dari inovasi kepemimpinan Ketua DPD Golkar Jawa Timur, yang berani menghadirkan pola konsolidasi organisasi secara serentak, terstruktur dan masif.

Kata dia, Jawa Timur disebut menjadi barometer sejarah politik nasional. Dalam pidatonya, Bahlil juga menekankan bahwa Jawa Timur memiliki posisi strategis dan historis dalam perjalanan politik nasional.

“Jawa Timur ini penuh sejarah. Siapa yang ingin membuat sejarah besar di Indonesia, harus berangkat dari Jawa Timur. Surabaya adalah Kota Pahlawan, dan Golkar lahir dengan cita-cita perjuangan besar untuk bangsa,” tegas Bahlil dikutip Telusur.id, Selasa (17/02/2026).

Bahlil mengulas kembali akar ideologis Golkar yang lahir dari semangat kebangsaan untuk menjaga Pancasila di tengah dinamika politik nasional pasca-1965.

Ia menegaskan, Golkar bukan milik elite atau kelompok tertentu, melainkan rumah besar rakyat dengan doktrin kekaryaan.

“Golkar ini milik rakyat. Kita lahir dari semangat kebersamaan, aspirasi perjuangan, dan pengabdian. Golkar harus menjadi rumah bersama,” ujarnya.

Untuk itu, Ia menginstruksikan seluruh jajaran Golkar Jawa Timur, dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, untuk segera menggerakkan konsolidasi sampai ke tingkat kecamatan dan desa.

“Rakyat itu ada di desa-desa. Konsolidasi adalah kata kunci. Kalau kita rapi, solid, dan bekerja nyata, rakyat akan memilih Golkar,” pungkasnya.

SURABAYA, TELUSUR.ID – Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) yang juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan 413 Paralegal Muslimat NU se Jawa Timur di Gedung Islamic Centre Surabaya, minggu lalu.

Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari penguatan peran strategis Muslimat NU dalam memperluas akses keadilan di tingkat akar rumput sekaligus menegaskan kontribusi perempuan dalam pembangunan hukum, sosial, dan kebangsaan.

Pengukuhan ini dilaksanakan kepada paralegal yang dinyatakan telah lulus oleh BPHN dan telah bersertifikat. Pengukuhan ini merupakan titik kedua setelah hal yang sama dilakukan di DKI Jakarta. Mengingat jumlah paralegal yang telah dinyatakan lulus bersertifikat ini dari berbagai provinsi maka pengukuhan dilaksanakan bertahap.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa penguatan paralegal bukan sekadar program kelembagaan, melainkan strategi jangka panjang untuk memastikan keadilan benar-benar hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Ia pun menambahkan, paralegal yang di kukuhkan ini diharapkan dapat menjadi _peace maker_ atau sosok penyelesai masalah hukum yang ada di daerah secara non litigasi. Mereka bisa melakukan tugas mediasi, konsultasi hukum, serta mencarikan solusi. Terutama dalam persoalan hukum dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

“Ini komitmen Muslimat NU bahwa penguatan akses keadilan di tingkat akar rumput bukan sekadar program sektoral, melainkan fondasi penting bagi stabilitas nasional,” ujar Khofifah, dikutip Telusur.id, Senin (16/2/2026).

Menurutnya, kehadiran Paralegal Muslimat NU harus menjadi solusi, bukan justru menambah beban persoalan di masyarakat. Oleh sebab itu, para paralegal dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas diri, baik dari sisi pengetahuan hukum, keterampilan mediasi, maupun pendekatan sosial kemasyarakatan.

Khofifah juga mengingatkan pentingnya implementasi Ikrar Panca Setia Paralegal, khususnya dalam menegakkan prinsip _Restorative Justice_ (RJ).

Ia menjelaskan bahwa pendekatan RJ memiliki ruang besar dalam penyelesaian perkara dengan ancaman pidana tertentu, terutama yang dapat diselesaikan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Kementerian Hukum RI, Constantinus Kristomi, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa pasca-inaugurasi, para paralegal diharapkan segera kembali ke Pos Bantuan Hukum (Posbankum) masing-masing untuk menjalankan tugasnya.

Seluruh aktivitas tersebut diminta untuk dilaporkan secara berkala melalui aplikasi layanan Kementerian Hukum RI.

“Efektivitasnya akan terlihat dari laporan layanan hukum. Apa yang di dapat dalam inagurasi ini akan diaktualisasikan dan dilaporkan dalam aplikasi layanan,” katanya.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Sosiolog Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, Mukari, angkat bicara terkait adanya narasi sejarah Bung Karno lahir di Ploso, Jombang tanggal 6 Juni 1902. Mukari mengatakan, jika memang betul Bung Karno lahir di Ploso, hal itu akan memberikan dampak positif bagi Kabupaten Jombang, karena semakin meneguhkan posisi penting Jombang yang berkarakter nasional-religius.

“Bung Karno simbol nasionalis. Sisi religiusnya bisa terwakili oleh Kiai Hasyim Asy’ari, Kiai Wahab Chasbullah, dan juga Gus Dur yang merupakan tokoh-tokoh kaliber internasional berbasis pesantren,” kata Mukari, Senin (16/02).

Mukari menambahkan, dengan Bung Karno lahir di Jombang bersanding dengan Kiai Hasyim Asy’ari dan Kiai Wahab Chasbullah, serta Gus Dur yang juga dilahirkan di Jombang, Kabupaten Jombang tentunya sangat berpotensi menjadi pusat keilmuan dunia.

Di sisi sejarah pemerintahan, tentu kehadiran Bung Karno juga bakal menambah jumlah presiden yang dilahirkan di Kabupaten Jombang. “Ada Gus Dur, Presiden Keempat RI, dan Bung Karno, Presiden pertama RI,” tandas Mukari.

Mukari berpandangan, harusnya wacana Bung Karno lahir di Ploso, Jombang 6 Juni 1902 mendapatkan perhatian serius semua pihak, terutama oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang.

“Bentuk perhatian serius bisa berupa membentuk tim yang memiliki otoritas keilmuan di bidang kajian sejarah, dari para akademisi,” ujar Mukari.

Pemerhati sejarah di Jombang, Arif Yulianto atau Cak Arif, sebelumnya telah membeberkan sejumlah data yang menguatkan hal tersebut. Di antaranya, data tertulis ‘beseluit’ atau Surat Keputusan (SK) tugas ayah Bung Karno, Raden Soekeni Sosrodihardjo sebagai Mantri Guru Sekolah Ongko Loro di Ploso, Surabaya tertanggal 28 Desember 1901.

Dengan demikian, Jombang semakin berpotensi menjadi pusat sejarah dan keilmuan nasional.