Jombang, TelusuR.ID – Pemkab Jombang bersama DPRD bersiap sedia guna membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2026.
Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) telah dilakukan sebagai langkah awal pembahasan R-APBD 2026.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang, Kartiyono, menyampaikan, bahwa KUA-PPAS 2026 sudah disepakati. Saat ini, DPRD masih menunggu penjadwalan rapat paripurna pertama sebagai tahap lanjutan.
“Untuk KUA-PPAS sudah disepakati. Kini tinggal menunggu agenda paripurna pertama, dan saat ini masih dijadwalkan,” ujar Kartiyono.
Ia menambahkan, proyeksi detail APBD 2026 belum bisa disampaikan karena masih menunggu aturan yang lebih tinggi dari pemerintah pusat.
”Diperkirakan tetap akan ada beberapa perubahan dalam struktur anggaran, terutama terkait dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH),” pungkasnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Agus Purnomo, menyampaikan bahwa koordinasi dengan legislatif sudah dijadwalkan untuk menentukan agenda paripurna.
“Pembahasan R-APBD 2026 akan segera dilakukan. Kami juga akan berkoordinasi dengan DPRD untuk menentukan jadwal paripurna,” kata Agus, Selasa (17/9).
Agus menambahkan, sebelumnya dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sudah diserahkan ke DPRD pada 15 Juli lalu, dan telah disepakati bersama.
Selain itu, komisioning antara organisasi perangkat daerah (OPD) dengan komisi-komisi DPRD juga telah dilaksanakan sebagai rangkaian proses penyusunan anggaran.
Namun, Pemkab Jombang saat ini masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) yang memuat rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). ”Ini diperlukan sebagai acuan untuk menyusun lebih detail struktur R-APBD 2026,” tegasnya.
