Jombang, TelusuR.ID – DPRD Kabupaten Jombang pastikan sebentar lagi proses pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Jombang akan di gedok.
Pada rapat paripurna jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi, Senin (8/9), Bupati Jombang Warsubi menyatakan seluruh masukan dan saran telah dijawab secara detail.
“Seluruh masukan, pertanyaan, dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi telah ditanggapi dengan detail,” ujarnya.
Warsubi menjelaskan, BPR Bank Jombang (Perseroda) dibentuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, sekaligus menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).
“Salah satu tujuan BPR Bank Jombang juga untuk memperkuat pembiayaan usaha mikro secara efektif, efisien, dan berdaya guna,” tegasnya.
Terkait skema kredit bagi perangkat desa, bupati menambahkan, pemotongan angsuran di muka dilakukan untuk menyesuaikan pola penerimaan siltap yang dibayarkan bulanan. Langkah ini juga dimaksudkan untuk meminimalkan risiko keterlambatan pembayaran.
Ia juga menyoroti mekanisme pencairan dana di kantor kas. Menurutnya, konfirmasi H-1 diperlukan agar ketersediaan dana besar bisa dipersiapkan dari kantor induk, mengingat kantor kas tidak diperbolehkan menyimpan uang dalam jumlah besar di akhir hari.
Warsubi turut merinci kontribusi BPR Bank Jombang terhadap PAD dalam tiga tahun terakhir. Pada 2022, kontribusi mencapai Rp3,89 miliar, tahun 2023 naik menjadi Rp5,35 miliar, dan pada 2024 melonjak hingga Rp8,33 miliar.
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, memastikan proses pengesahan Raperda sudah hampir rampung. “Tinggal satu kali rapat paripurna lagi, Raperda tentang Perseroda BPR Bank Jombang segera disahkan,” ujarnya.
Di akhir paripurna, Sekretaris DPRD Jombang Bambang Sriyadi menyampaikan, terdapat penyerahan bulan dana PMI sebesar Rp11 juta. Donasi tersebut diberikan langsung oleh Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji kepada Ketua PMI Jombang, Soeharto.
