JOMBANG, TelusuR.ID   –   Informasi yang dihimpun Telusur.ID menyebutkan, pelaksanaan proyek TPS3R tahun anggaran 2021 senilai Rp 516 juta yang hingga hari ini belum dioperasikan serta menyimpan aroma kebohongan publik itu nampaknya ada temuan oleh Inspektorat Pemkab Jombang. Kabar yang beredar menyebutkan, Insspektorat Jombang telah memerintahkan pelaksana proyek untuk mengembalikan Rp 60 juta ke kas Negara.

Pada informasi tersebut, belum diketahui perintah pengembalian itu terkait kesalahan seperti apa. Tentu hal ini perlu pengawasan dan pengawalan. Karena yang bisa dikembalikan ke Kas Negara hanya kesalahan yang berkaitan dengan volume pekerjaan, bukan konstruksi utama. Hingga berita ini ditulis, belum didapat konfirmasi apakah perintah tersebut sudah ditunaikan oleh pelaksana atau belum.

Kepala Inspektorat Pemkab Jombang Eka Suprasetya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (20/4/2022), mengaku belum bisa memastikan kebenaran informasi dimaksud. Eka mengaku butuh beberapa waktu untuk koordinasi secara internal karena dokumen pemeriksaan 2021 berjumlah tidak sedikit. “Kalau untuk (hasil pemeriksaan) 2021, kami butuh waktu karena jumlahnya banyak sekali. Nanti kalau sudah ketemu segera saya informasikan. Mohon bisa bersabar, “nada Eka diujung telepon.

Hingga berita ini ditulis, konfirmasi soal temuan Inspektorat senilai Rp 60 juta dari pihak terkait seperti Ketua KSM Zaidan, PPTK Amin Fatoni, dan juga Kepala Desa tempat TPS3R berada, belum berhasil dikantongi. Kepastian soal adanya temuan Inspektorat menjadi layak untuk ditunggu. Selain untuk memastikan bahwa munculnya denda memang berkaitan dengan volume pekerjaan, hal tersebut juga bisa menjadi pintu masuk untuk mendapati dugaan penyimpangan yang lebih luas.

Seperti diberitakan sebelumnya, proyek pembangunan TPS3R senilai Rp 516 juta disinyalir memicu banyak masalah. Selain belum dioperasikan meski sudah lewat tahun anggaran, paket berbasis PAPBD Jombang 2021 itu juga disinyalir menyimpan tindak kebohongan publik. Pada posisi TPS3R belum dioperasikan dengan dalih menunggu sambungan listrik dari PLN, hal itu bisa memicu dugaan kerugian uang negara atau dugaan tindak korupsi.

Karena membelanjakan uang negara tanpa manfaat yang terukur, tegas sumber berlatar pegiat LSM, sama saja dengan menjadiknan uang negara menjadi mubazir atau hilang sia-sia. Sedang dugaan tindak kebohongan publik terjadi, karena paket TPS3R yang seharusnya dilakukan pemilihan penyedia melalui mekanisme tender ternyata digeser menjadi swakelola tipe 4 yang dikerjakan KSM desa setempat.

Perubahan terjadi disebut karena ada penolakan dari warga setempat, dan itu sudah dibubuhi nota dinas yang dikirim ke sekdakab. Sejauh ini kebenaran soal adanya nota dinas belum bisa dibuktikan. Sekdakab Agus Purnomo mengaku tidak tahu menahu soal itu. Sekalipun begitu, sergah sumber, tindakan menerbitkan nota dinas oleh PPTK tetap berpotensi salah karena tidak dibarengi upaya pembenahan informasi pengadaan pada lapak sirup LKPP 2021. (din)

JOMBANG, Telusur.ID   –   Proyek gedung TPS3R 2021 senilai Rp 516 juta yang hingga hari ini tercatat belum dioperasikan tersebut, nampaknya juga memicu resiko yang lain, yakni dugaan terjadinya kebohongan publik. Itu karena paket yang seharusnya di tender ternyata dilangsungkan lewat swakelola tipe 4 yang dikerjakan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) desa setempat.

Kebohongan ini, kata sumber Telusur.ID, bukanlah kebohongan biasa. Karena aspek yang diusung terkait komitmen dan transparansi penggunaan anggaran negara. Dari kebohongan itu, tegas sumber, pihak yang paling dirugikan tentu kelompok rekanan. Mereka kehilangan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang menjadi domain mereka. Selain rekanan, negara juga dirugikan karena praktik manipulasi ini.

Kepastian bahwa proyek gedung TPS3R tidak dilangsungkan lewat pintu tender, sedikitnya dibenarkan oleh Kepala BPJB (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) Pemkab Jombang Joko Mercoyo, dan juga PPTK paket gedung TPS3R Amin Fatoni. Dikonfirmasi via sambungan whatsapp pada waktu yang berlainan, Joko Mercoyo memastikan proyek tersebut tidak pernah masuk lapak tender BPJB.

Begitu pun Amin Fatoni. Ia menyebut perubahan dari tender ke swakelola 4 dilatari situasi yang cukup dramatik dan situasional. Yang pasti Amin mengakui bahwa proyek seharusnya memang ditender. Hanya karena mendapat penolakan dari warga setempat, sebut Amin, proyek akhirnya digeser ke swakelola 4. Tapi itu sudah diperkuat nota dinas yang dikirim ke Sekdakab (Ahmad Jazuli, red).

“Awalnya seperti itu. Dikarenakan ada penolakan warga, akhirnya dipindah lokasi dengan proses alot dan lama. Yang jelas kami sudah buat nota dinas ke pak Sekda tentang perubahan tersebut (dari tender ke swakelola 4, red), “tulis Amin Fatoni melalui chat whatsapp, (30/3/2022). Entah apa yang dimaksud dengan nota dinas dan juga apa isinya. Yang pasti saat dikonfirmasi awal bulan Ramadhan lalu, Sekdakab Jombang Agus Purnomo mengaku tidak tahu menahu soal tersebut.

“Kan saya baru dilantik pada Januari 2022. Jadi saya tidak tahu soal nota dinas dimaksud. Tapi coba nanti kita lihat arsip ya, “timpal Agus Purnomo kepada Telusur.ID diruang kerjanya. Terhadap kemungkinan bahwa nota dinas yang dimaksudkan Amin Fatoni benar adanya, namun hal itu diyakini tidak menghapus dugaan tindak kebohongan publik yang terlanjur terjadi. Karena meski ada nota dinas ke Sekda, tegas sumber, tapi informasi pada sirup LKPP 2021 tidak berubah.

Pengamatan Telusur.ID menunjukkan, hingga Kamis (21/4/2022), data sirup LKPP 2021 masih menjelaskan bahwa proyek pembangunan TPS3R berbasis PAPBD 2021 senilai Rp 516 juta itu dilakukan pemilihan penyedia melalui mekanisme tender, bukan swakelola tipe 4. “Dibanding nota dinas, tentu informasi LKPP lebih sahih dan harus dijadikan rujukan. Kenapa? Karena LKPP adalah lembaga otoritas, “tegas sumber.

“Jadi infomasi pengadaan pada sirup LKPP adalah sebentuk produk hukum. Dia (informasi pengadaan) tidak bisa terbantahkan oleh kekuatan nota dinas. Apa yang dipublis disitu adalah informasi final. Jika ada kesalahan input data semisal kliru menyebut metode pengadaan, maka tanpa toleransi hal itu layak disebut bentuk kebohongan publik. Karena dimensi hukum tidak mengenal istilah toleransi, “tambahnya.

Ia lantas menyitir ketentuan Perpres (Peraturan Presiden) 18/2016 sebagaimana telah diperbarui dengan Perpres 12/2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, tepatnya pada bab ketentuan umum pasal 1 angka 6 yang menegaskan, bahwa LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sedang pasal 1 angka 3 menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasar Undang-undang 1945 dan perundang-undangan lainnya. “Sebagai lembaga non Kementerian, LKPP bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Itu artinya LKPP adalah otoritas, “pungkasnya. (din)

JOMBANG, TelusuR.ID   –   Proyek gedung TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah – Reduce, Reuse, Recycle) yang menelan biaya hingga Rp 516.500.000 pada kalender proyek 2021 lalu tercatat sudah rampung dikerjakan. Namun hingga berita ini ditulis (18/4/2022), gedung tempat pengumpulan, pemilahan, penggunaan kembali serta untuk daur ulang sampah tersebut belum juga dioperasikan. Sejumlah kendala disebut jadi pemicunya.

Salah satunya adalah sambungan listrik dari PLN yang disebut belum beres. Dikonfirmasi via sambungan whatsapp, (30/3/2022), PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan) paket gedung TPS3R Amin Fatoni menegaskan, bahwa berkas pengajuan sambungan listrik sudah dimasukkan ke PLN sejak proyek dilakukan serah terima. “Listrik murni ranahnya PLN. Karena pengurusan sudah dimasukkan sejak diserahterimakan, “tulis Amin Fatoni kepada Telusur.ID.

Dalam penjelasannya, Amin Fatoni menyebutkan bahwa peruntukan anggaran sebesar Rp 516.500.000 itu hanya untuk alokasi pembangunan gedung TPS3R saja. Tidak ada pos untuk item belanja mesin daur ulang. Yang ada hanya kelengkapan alat manual biasa seperti gerobak sampah dan sejumlah peralatan manual lainny. Bahkan pintu gerbang gedung TPS3R yang sampai saat ini belum terpasang disebut menjadi tanggungan pihak desa.

Hingga berita ini ditulis, belum didapat konfirmasi biaya untuk pemasangan listrik menjadi tanggungan pihak mana. Apakah pihak desa, ataukah inklud dalam besaran Rp 516 juta tersebut. Juga belum didapat konfirmasi dari pihak PLN, kenapa hingga memasuki bulan April 2022 (atau terjadi molor 4 bulan), sambungan listrik ke gedung TPS3R belum juga tersambung. Sejumlah pertanyaan tersebut layak disematkan karena TPS3R seyogyanya sudah beroperasi sejak Januari 2022 lalu.

Berdasarkan data paket yang dirilis lembaga otoritas bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP) tahun 2021, disebutkan bahwa pembangunan gedung TPS3  dilangsungkan pada November hingga Desember 2021. Sedang pemilihan penyedia dilakukan pada bulan Oktober. Jika merujuk data tersebut, maka per Januari 2022, gedung tersebut harusnya sudah beroperasi tanpa perlu muncul dalih menunggu sambungan listrik dari PLN.

Seorang sumber berlatar pegiat LSM berpendapat, rilis data oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah) melalui saluran resmi sistem informasi rencana umum pengadaan (sirup) adalah sebentuk produk hukum. “Jadi itu (data pengadaan) bukan pajangan kosong atau sekedar mainan. Bahkan data tersebut merupakan sebentuk produk hukum karena yang mempublis adalah lembaga otoritas yang kedudukannya ditopang Perpres (Peraturan Presiden), “ucapnya.

Ia pun menegaskan, jika pengoperasian bangunan TPS3R berbasis PAPBD Pemkab Jombang 2021 itu terus terjadi molor dan tidak ada kejelasan kapan dioperasikan, maka situasi tersebut cukup berpotensi merugikan keuangan negara atau dengan kata lain telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi. “Korupsi itu tidak sebatas praktik pengemplangan uang negara seperti mark up anggaran atau memanipulir volume pekerjaan saja, tetapi menjadikan anggaran negara menjadi nihil manfaat itu juga korupsi, “tegasnya.

Disisi lain, info yang dihimpun menyebutkan, bahwa Kepala Desa sempat merencanakan bakal memberlakukan retribusi sebesar Rp 30 ribu tiap bulan bagi setiap rumah yang membuang sampah di TPS3R. Tapi rencana belum berjalan mulus karena Kepala Desa belum bersedia menerbitkan Perdes (Peraturan Desa) tentang retribusi sebagaimana permintaan warga. Sejauhmana informasi tersebut bisa dibenarkan, hingga berita ini ditulis, konfirmasi dari Kepala Desa belum berhasil dikantongi.

Lalu bagaimana duduk persoalan sebenarnya? Kenapa pengoperasian TPS3R menjadi begitu tidak mudah? Kenapa pula proyek senilai Rp 516 juta ini menyembulkan aroma kebohongan publik? Rilis data oleh LKPP menyebut paket ini dilangsungkan lewat tender, padahal praktiknya dilakukan swakelola tipe 4 yang dikerjakan KSM desa setempat. Bagaimana pula tanggapan Sekdakab Jombang Agus Purnomo terkait mekanisme pemilihan penyedia yang disebut ada nota dinas? Ikuti terus laporannya hanya di Telusur.ID. (din)