SURABAYA, TelusuR.ID   –   Selain kinerja verifikator yang disebut kurang optimal, peran dan tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan Jatim selaku Kuasa PPKD dan sekaligus sebagai benteng terakhir pengamanan keuangan negara (dana hibah PJU TS) juga disinyalir cukup lemah.

Berdasarkan analisa BPK, Kadishub Jatim tercatat dua kali menerbitkan rekomendasi atas hasil kerja verifikator yang belakangan diketahui acak-acakan itu. Konyolnya, rekomendasi yang diduga diterbitkan atas dasar sikap asal percaya bawahan itu berujung pada lolosnya proposal Pokmas ke lapak DPA tahun anggaran 2020.

Dan itu menjadi keputusan yang terbilang mahal. Karena selain berakibat terjadinya pencairan anggaran negara, keputusan yang terlanjur masuk DPA juga tidak lagi bisa dicabut atau dibatalkan. Analisa BPK menyiratkan, keputusan Kadishub Jatim merekom kerja verifikator tidak dibarengi ketaatan prosedur yang cukup.

Hasil konfirmasi dan pemeriksaan dokumen oleh BPK menyebutkan, Kadishub Jatim telah dua kali menerbitkan rekomendasi atas hasil kerja verifikator. Yakni pada 2019 dan 2020. Antaralain Nomer: 550/4376/113.2.1/2019 tertanggal 22 Agustus 2019, serta Nomer: 553.2/4378/113.2.1/2019, juga tertanggal 22 Agustus 2019. Rekomendasi tahap pertama ini berujung lolosnya proposal Pokmas ke lapak DPA 2020.

Kemudian pada 2020, Kadishub Jatim menerbitkan surat rekomendasi Nomer: 551.23/4220/113.3/2020 tertanggal 30 Juli 2020, serta surat rekomendasi Nomer: 551.23/3967/113.3/2020 tertanggal 16 Juli 2020. Rekomendasi tahap kedua ini dimaksudkan untuk memberi keabsahan atas hasil evaluasi usulan hibah berupa uang APBD dan PAPBD 2020.

Sebelum akhirnya Kadishub Jatim menerbitkan rekom tahap dua, BPK menyebutkan sedikitnya tiga kali terjadi pergantian personil verifikator. Yakni dari Mf, kemudian beralih ke IJ, dan terakhir dikerjakan TP. Ditangan ketiganya, proses verifikasi disebut belum rampung. Bahkan sebagai verifikator terakhir, TP disebut melakukan verifikasi beriring meminta Pokmas memenuhi kelengkapan administrasi.

BPK juga menyebut verikasi dan survei lapangan yang dilakukan TP tidak didukung SOP (Standar Operasional Prosedur) yang baku. TP hanya fokus merampungkan tahapan verifikasi dengan target mengejar waktu. Karenanya, hasil verifikasi tercatat menyisakan sejumlah persoalan. Antara lain maladmistrasi, pengurangan spesikasi tehnis, dan pemahalan harga.

Antara lain, terdapat 127 proposal telah dilengkapi daftar checklist kelengkapan administrasi, namun bagian atas form tidak terdapat tandatangan verifikator. Terdapat 28 proposal tidak dilengkapi daftar checklist kelengkapan administrasi. Terdapat 39 proposal tidak dilengkapi surat kesanggupan dari pokmas. Serta terdapat 6 proposal tidak dilengkapi lembar pengesahan dari Camat setempat.

Juga, ditemukan 137 nomer pengesahan pada proposal tidak valid dengan nomer pengesahan yang tercantum pada register Kecamatan. Nomer yang tercantum pada lembar pengesahan tidak ditemukan pada register pengesahan Pokmas pada Kecamatan. Selain itu, terdapat 134 tanggal pengesahan pada proposal tidak sama dengan tanggal register pada Kecamatan.

Pada pemeriksaan lapangan, BPK menemukan sejumlah hal ganjil seputar ketidaksesuaian spesifikasi tehnis antara RAB dengan kondisi lapangan. Misalnya, RAB menyebut LED dengan kemampuan minimal 30 Lux dan area iluminasi 15 meter. Tapi fakta lapangan menyebutkan, LED yang terpasang hanya berkemampuan 20 hingga 25 Lux dari jarak 7 meter vertikal dari lampu ke permukaan tanah, serta memiliki kemampuan 10 hingga 12 Lux dari jarak 15 meter.

Dua item spesifikasi tehnis yang juga disoal adalah kapasitas batery litium dan lightning controller. Pada RAB disebut kapasitas battery adalah 30 Ah dengan daya 12 VDC, sedang fakta lapangan hanya 18 Ah dengan daya 25,6 VDC. Begitu pun dengan Linghting controller/Solar charge controler. Pada RAB disebut memiliki daya 15A. Sedang fakta lapangan hanya 50-3000mA (0,05A-3A).

Tidak hanya itu, sejumlah persoalan lain terkait lolosnya proposal Pokmas, juga menjadi catatan penting pihak BPK. Tepatnya menjadi temuan yang berakibat menguapnya Rp 40,9 milyar keuangan negara. Karenanya, muatan rekomendasi pengembalian uang PJU TS lebih mengerucut kepada Kadishub Jatim. Mungkin ini terkait peran selaku Kuasa PPKD. Mungkin juga karena faktor lain semisal dianggap turut andil. Yang pasti BPK tidak pernah menjatuhkan perintah kepada Pokmas. (din)

GRESIK, TelusuR.ID- PDAM Gresik, kini bernama Perumda Giri Tirta, dalam waktu dekat akan segera memiliki nakhoda baru. Hal ini setelah adanya pencopotan jajaran direksi sejak 31 Desember 2021.

Panitia seleksi telah menerima pelamar sejumlah 52 orang untuk jabatan direksi dan dewan pengawas (Dewas). Mereka akan berkompetisi untuk posisi enam jabatan yang dibutuhkan. Yakni posisi Dewas, direktur utama, direktur umum, dan direktur teknik.

Ketua Panitia Seleksi Perumda Giri Tirta Achmad Wasil menyatakan, hingga pendaftaran ditutup pada 11 Februari 2022, total ada sebanyak 52 pendaftar. Yakni, 17 pelamar dari unsur independen dan 3 pelamar dari unsur Pemkab Gresik dalam selter Dewas. Lalu, 32 pendaftar untuk posisi direksi.

Pada posisi lowongan direksi, pelamar paling banyak adalah direktur umum, yakni sebanyak 21 orang. Sementara itu, enam orang mendaftar direktur utama dan sisanya lima orang mendaftar direktur teknik.

Namun dari 52 pelamar itu, menurut Wasil kemungkinan masih bisa berkurang setelah melalui tahap verifikasi. Apabila tidak memenuhi syarat, otomatis tidak lolos. ’’Nanti hasil seleksi administrasi ini diumumkan 18 Februari,’’ tutur pria yang juga menjadi Sekda Gresik itu. Senin, 14/02/2022

Selanjutnya pelamar yang lolos verifikasi tersebut, lanjut dia, akan melaju pada seleksi berikutnya. Mulai psikotes, ujian tertulis keahlian, pengumpulan makalah, presentasi dan wawancara makalah, rapat uji kelayakan dan kepatutan UKK, serta wawancara akhir dengan kepala daerah.

’’Tahap berikutnya, pembahasan seleksi, pengumuman penetapan Dewas dan direksi terpilih, terakhir adalah pemberkasan. Dijadwalkan selesai pada 23 Maret 2022,’’ jelas mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik itu.

Wasil menambahkan, terdapat syarat khusus bagi Dewas. Khusus pendaftar independen harus anggota Dewas atau komisaris BUMD lain dan/atau BUMD yang sudah menyelesaikan masa jabatan. Yakni, pensiunan pegawai BUMD, mantan direksi BUMD, atau eksternal BUMD.

Sedangkan untuk posisi Dewas dari unsur pemerintah, diutamakan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan BUMD. Selain itu, tidak pernah dijatuhi sanksi atau hukuman disiplin. Sebab, semangat perombakan direksi dan Dewas Perumda Giri Tirta kali ini merupakan upaya pembenahan.

Seleksi oleh Pemkab Gresik ini membutuhkan 3 orang untuk menempati Dewas. Perinciannya, 1 dari unsur pemerintah, 2 dari unsur independen atau non-ASN. Adapun untuk lowongan direksi masing-masing direktur utama, direktur umum, dan direktur teknik.

Sebelumnya drama panjang layanan buruk air bersih di Gresik ini berujung perombakan manajemen Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Giri Tirta. Per 31 Desember 2021, Bupati Fandi Akhmad Yani mencopot seluruh jajaran direksi Perumda Giri Tirta Gresik.

Pencopotan tersebut tertuang dalam surat keputusan (SK) Nomor 821.2/708/HK/437.12/2021 tentang Pemberhentian Siti Aminatus Zariyah dari Jabatan Dirut Perumda Giri Tirta Gresik. Sebagai gantinya, bupati menunjuk Asisten II Pemkab Gresik Gunawan Setyadi sebagai pelaksana dirut. (AW/yap/Al)