SURABAYA, TelusuR.ID   –   Dugaan kejahatan by desain atau kejahatan yang direncakan, nampak begitu kuat mengiringi alur cerita dugaan korupsi sebesar Rp 40,9 milyar dari Rp 65 milyar dana hibah PJU TS Pemprov Jatim tahun anggaran 2020 yang saat ini masuk ranah pemeriksaan Kejari Lamongan.

Sebagai penerima dana hibah, nampak dengan terang bahwa Pokmas hanyalah boneka yang dimainkan oleh oknum aktor intelektual.

Konyolnya, Pokmas yang mestinya jadi subyek dan pengendali proyek hibah, malah sekedar “kecipratan” secuil rupiah hasil mark up anggaran. Sejatinya bukan kecipratan, tetapi dana yang diterima untuk alokasi pemasangan tiang PJU TS.

Hari ini, cipratan kue korupsi itu nampak tidak berbanding lurus dengan resiko yang mengancam. Dengan hanya mengantongi Rp 1,5 juta dari Rp 22,7 juta per titik PJU TS yang diduga dikorup, Pokmas diminta turut mempertanggungjawabkan dana hibah yang menguap dan dinikmati pihak lain tersebut.

Tercatat, pada Senin dan Selasa (7 dan 8 Februari 2022) lalu, sebanyak 20 Pokmas penerima dana hibah PJU TS di Kabupaten Lamongan diperiksa Kejari. Tidak ada keterangan resmi terkait hasil pemeriksaan tersebut.

Yang terjadi, sebagian Pokmas malah memilih tidak memenuhi panggilan Kejari dengan alasan yang belum diketahui. Karenanya, Kejari siap melayangkan panggilan kedua.

Pada lembar analisa kasus oleh BPK disebutkan, posisi Pokmas dalam kasus ini benar-benar hanya boneka. Ia ada karena dibentuk dadakan. Ia ada karena ada aktor yang melempar petunjuk dan perintah.

Bahkan keberhasilan mendapat kucuran dana hibah PJU TS dari Pemprov Jatim bukan buah tangan Pokmas, melainkan hasil kerja tim Koordinator Kecamatan.

Kenapa muncul istilah Koordinator Kecamatan? Bukankah ini patut disebut sebuah kejanggalan? Lazimnya penyaluran dana hibah kepada Pokmas atau lembaga kemasyarakatan yang lain yang berbadan hukum, posisi Pokmas seyogyanya mandiri dari pengaruh pihak ketiga.

Karena mekanisme pengajuan hibah kepada Pemerintah hanya bersyaratkan lembaga masyarakat yang berbadan hukum. Hanya itu. Tidak perlu ada Koordinator Kecamatan atau pihak ketiga yang lain.

Pada kasus ini, peran dan fungsi Pokmas seperti dinisbikan. Awalnya adalah reses anggota DPRD Jatim dapil Lamongan. Dari reses itu muncul petunjuk pembentukan Pokmas untuk pengajuan hibah PJU TS.

Sekelompok warga di sejumlah desa lantas mengorganisir diri. Hanya itu. Selebihnya, bagaimana sekumpulan warga layak disebut Pokmas, itu menjadi domain pihak Koordinator Kecamatan.

Laporan BPK menyebutkan, mulai urusan mendapatkan SK Kepala Desa, rekomendasi Camat, pembuatan stempel, penyusunan pengurus, hingga pembuatan proposal hibah PJU TS, semua dikerjakan oleh Koordinator Kecamatan.

Termasuk, ketika RAB pada proposal mematok harga satu titik PJU TS senilai Rp 40 juta (seharusnya hanya Rp 17 juta), Pokmas terbilang tidak tahu apa-apa, kecuali hanya pembubuhan tandatangan pada proposal.

Olah dokumen secara uji petik yang dilangsungkan BPK dengan cara mendatangi Pokmas, Koordinator Kecamatan, dan pihak Penyedia yaitu PT S,  menyebutkan,  bahwa dari 247 proposal Pokmas yang lolos verifikasi terdapat satu kesamaan.

Mulai gaya bahasa, pilihan kalimat, penyusunan RAB, bahkan coretan kalimat yang salah. Yang membedakan hanya nama Pokmas dan bubuhan tandatangan. Dan itu dipastikan buah kerja satu pihak, yaitu Koordinator Kecamatan.

Seorang sumber menyebut, tim koordinator Kecamatan sejatinya adalah kepanjangan tangan dari salah satu partai politik. Hanya sampai berita ini ditulis, kevalidan informasi tersebut belum terkonfirmasi.

Lepas dari aroma politik dan nuansa proyek by desain yang begitu kental, layakkah Pokmas yang tidak tahu apa-apa dan hanya menerima ongkos pemasangan tiang PJU TS tersebut harus menanggung pengembalian Rp 40,9 milyar uang negara ke Kas Daerah? (din)

SURABAYA, TelusuR.ID   –   Sebelum akhirnya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menerbitkan rekomendasi untuk Gubernur Jawa Timur terkait dugaan korupsi dana hibah PJU TS sebesar Rp 40,9 milyar, terlebih dulu otoritas pemeriksa keuangan negara itu mengurai dengan gamblang kinerja verifikator Dishub Jatim yang dinilai kurang optimal.

Sedikitnya, empat kelalaian verifikator menjadi catatan penting BPK. Antara lain adalah verifikator tidak melakukan komunikasi dengan Pokmas untuk memastikan keabsahan proposal pengajuan hibah. Tidak menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam melangsungkan verikasi.

Tidak mematuhi ketentuan Pergub Jatim 134/2018 tentang cheklist kelengkapan administrasi proposal. Serta yang paling serius, verifikator disebut tidak pernah melakukan cek harga satuan barang atas RAB yang diusulkan Pokmas.

BPK memang tidak secara tegas menyebut petugas verifikasi bersalah. Namun dari kinerja yang disebutnya kurang optimal itu, BPK akhirnya menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur Jatim agar melakukan beberapa tindakan.

Antaralain memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Jatim selaku Kuasa PPKD untuk lebih teliti dalam melakukan verifikasi administrasi proposal hibah sebagaimana peraturan berlaku.

Juga, agar Gubernur memerintah Kadishub Jatim melakukan monitoring dan evaluasi untuk kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan RAB dan spesikasi tehnis sebagaimana tercantum pada proposal.

Meminta Gubernur agar memerintahkan Kadishub Jatim menerapkan prosedur survei kewajaran harga dalam rangka menguji ketepatan penyusunan RAB yang diajukan pada setiap proposal bantuan hibah.

Terakhir, BPK merekomendasi kepada Gubernur Jatim agar memerintahkan Kepala Dishub Jatim untuk memproses kelebihan pembayaran kepada penerima hibah dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah atas ketidaksesuaian spesikasi tehnis dan pemahalan harga sebesar Rp 40,9 milyar, atau tepatnya 40.919.350.000.

Berdasarkan uraian analisa BPK, kerugian negara terjadi lebih dipicu oleh kinerja verikator yang tidak melakukan survei harga satuan barang.

Laporan BPK menyebutkan, bahwa RAB yang diusung Pokmas disusun berdasarkan brosur yang diperoleh dari pihak penyedia yaitu PT S. Tidak hanya itu, penyusunan proposal juga dikerjakan oleh koordinator Kecamatan.

Ini karena Pokmas disebut tidak memiliki kecakapan tehnis untuk membuat proposal. Singkat kata, dalam kasus ini Pokmas tidak lebih hanya sekedar boneka. Namun apapun itu, analisa BPK menjelaskan, bahwa semua kelemahan itu terpulang kepada kinerja verifikator.

Dalam perkembangannya, Kejari Lamongan dalam waktu dekat bakal memeriksa Pejabat Dishub Jatim yang telah menunjuk dan memerintahkan seorang verifikator. Pejabat itu adalah Kabid Pengendalian Transportasi dan Multi Moda (PTMM).

Pemeriksaan dilakukan sebagai pengembangan dari keterangan dua pejabat Pemprov Jatim yang telah terlebih dulu diperiksa. Lalu, akankah tindakan ceroboh verifikator Dishub Jatim yang berujung pada menguapnya uang negara sebesar Rp 40,9 milyar itu bakal dinyatakan sebagai tindak pidana? (din)