Jacob Ereste : Hewan Kurban Simbolik Dari Kebersamaan Dalam Menghadapi Tekanan Ekonomi Yang Makin Berat

TelusuR.ID – Kegaduhan tentang hewan kurban dalam rangka Perayaan Hari Raya Audhul Adha 2447 Hijriyah dari Presiden Prabowo Subianto berupa 1.098 ekor sapi yang dibagikan kepada masyarakat yang diakui menggunakan dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sekitar Rp 100 milyar sah secara hukum maupun syariah, kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburochman, pada 28 Mei 2026 di Parlemen, Jakarta.

Karena bantuan untuk masyarakat diatur dalam Pasal 3 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Artinya bolehlah dikata klir, tidak lagi perlu dipersoalkan. Apalagi dari pihak MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah menyatakan juga bahwa penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seperti yang disampaikan Ketu MUI Bidang Fatwa, Prof. Kyai Haji Asrorun Niam Soleh, bahwa pembelian hewan kurban Presiden melalui APBN sah secara Syar’i, karena diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat luas.

Sehingga dalam penyelidikan Atlantika Institut Nusantara jumlah hewan korban pada perayaan Hari Raya Idhul Adha tahun 1447 Hijriyah atau 27 Mei 2026 bisa mencapai jutaan ekor yang terdiri dari sapi, kambing dan domba serta mungkin juga ada juga kerbau yang disembelih di Indonesia pada hari yang sama, seusai sholat Idhul Adha. Dari Kapolri, Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo telah menyerahkan 8 380 hewan kurban untuk masyarakat di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Hewan kurban itu terdiri dari 5.970 ekor sapi dan 2.410 ekor kambing. Belum lagi dari masing-masing Kapolda dan Polres di berbagai wilayah yang ikut menyalurkan hewan kurban sumbangan sukarela internal personil kepolisian setempat. Mabes TNI telah melakukan penyembelihan 20 ekor sapi kurban.

Kemenhan sendiri menyalurkan 8 ekor sapi dan 18 ekor kambing. Kodam XIII/ Merdeka Sulawesi Utara menyembelih 15 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Kodiklat Surabaya menyembelih 55 hewan kurban untuk TNI Angkatan Laut. Sedangkan Kodam XIV/ Hasanuddin menyembelih 154 ekor sapi. Kodim 0826/Pamekasan menyembelih 10 ekor sapi dan 17 ekor kambing.

Provinsi DKI Jakarta tercatat menyalurkan bantuan sebanyak 210 sapi dan 10 ekor kambing. Gubernur Sulawesi Utara menyalurkan 46 ekor hewan untuk 15 Kabupaten dan Kotamadya. Sulawesi Tengah menyerahkan 127 ekor hewan untuk kurban perayaan hari Raya Idhul Adha. Dari Pemerintah Kalimantan Utara sebanyak 59 ekor sapi untuk dibagi ke berbagai daerah. Dari Bupati Kaimana menyerahkan 33 ekor sapi kurban.

Kabupaten Bogor memberi 108nekor sapi dan 1 ekor kerbau. Pemerintah Penukal Abab Lematang Ilir memberi 1 ekor sapi secara simbolis untuk insan pers setempat. Jadi memang sungguh menarik, hasrat untuk menyembelih hewan kurban pada perayaan Hati Raya Idhul Adha diminati juga oleh masyarakat Unkhair, Ternate Selatan memotong 5 ekor sapi untuk masyarakat sekitar Kampus Gambesi, mahasiswa, anak yatim piatu, dan panti asuhan yang ada di Ternate Selatan.

Lain ceritanya jika dari kalangan Pondok Pesantren Modern Islam (PPMI) Assalam membagi 78 hewan kurban — 25 sapi dan 53 kambing — sebagai bagian dari kegiatan rutin tahunan yang sudah berlangsung terus menerus, sebagai bagian dari tradisi dari masyarakat pesantren. Berbeda misalnya kesan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yang menyembelih 10 hewan kurban. Belum lagi dari sejumlah perusahaan swasta, perseorangan serta sekumpulan keluarga yang melakukan pemotongan hewan kurban secara bersamaan untuk dibagikan kepada warga masyarakat sekitar.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), wilayah yang memotong hewan kurban terbanyak adalah Jawa Timur lebih dari 377.000 ekor sapi. Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hingga untuk penyembelihan hewan kurban terbanyak di Indonesia kembali diungguli oleh Masjid Jogokaryan di Yogyakarta dan Masjid Al Jihad, Banjarmasin.

Sedangkan Masjid kenegaraan Istiqlal, Jakarta hanya sekitar 50 ekor sapi dan puluhan ekor kambing saja. Dan Masjid Besar At Taqwa, Blambangan Umpu menyembelih 5 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Agak tidaklah berlebih bila jutaan jumlah hewan kurban telah dipotong pada puncak acara perayaan hari raya Idhul Adha untuk disantap secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia yang berkenan menerima dan menikmatinya sebagai ekspresi kebersamaan dan persatuan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Meski dalam kondisi himpitan ekonomi yang berat.

Banten, 28 Mei 2026

Boyolali, Telusur.ID — Pembangunan Jembatan Garuda di Kelurahan Sambeng, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, telah rampung 100 persen. Infrastruktur yang selama ini dinantikan warga itu kini resmi dapat digunakan sebagai akses penghubung antarwilayah.

Rampungnya pembangunan jembatan disambut antusias warga setempat. Sejumlah masyarakat mengaku terharu karena akses transportasi yang sebelumnya sulit dilalui, terutama saat musim hujan, kini menjadi lebih aman dan nyaman.

Jembatan tersebut dinilai akan mempermudah aktivitas warga, mulai dari sektor pertanian, pendidikan, hingga mendorong perputaran ekonomi masyarakat desa.

“Dulu jalan dan jembatan sangat sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Sekarang kami sangat bersyukur, jembatan sudah bagus dan kokoh. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo yang sudah memperhatikan desa kami,” kata Warsono, salah satu tokoh masyarakat, Jumat (29/6/2027).

Ucapan terima kasih juga disampaikan warga kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Mereka menilai pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat kini mulai dirasakan hingga ke wilayah pedesaan.

Bagi masyarakat Sambeng, kehadiran Jembatan Garuda bukan hanya sekadar sarana penghubung, tetapi juga simbol pemerataan pembangunan di daerah terpencil.

Selain mempercepat mobilitas warga, jembatan tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat sekitar Kabupaten Boyolali.

(Agus Kemplu)

Wonogiri,TelusuR.ID – Dalam upaya menjaga keamanan wilayah sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat, Koramil 16 Jatiroto Kodim 0728/Wonogiri melaksanakan kegiatan patroli pengamanan dan komunikasi sosial (komsos) di wilayah Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, Jumat (29/5/2026).

Anjangsana oleh Serda Muklis tersebut dilakukan dengan menyambangi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan berbagai komponen warga di sejumlah desa.

Patroli dan silaturahmi itu berlangsung penuh keakraban. Serda Muklis bersama anggota berdialog langsung dengan warga untuk mengetahui situasi keamanan dan kondisi sosial masyarakat. Selain sebagai patroli keamanan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana anjangsana guna menjalin kedekatan dan hubungan baik antara Kodim 0728/Wonogiri dengan seluruh lapisan masyarakat di wilayah binaan.

Serda Muklis mengatakan bahwa komunikasi sosial menjadi bagian penting dalam menciptakan wilayah yang aman dan harmonis. Menurutnya, keberhasilan menjaga kondusifitas wilayah tidak bisa dilakukan sendiri oleh aparat, tetapi membutuhkan dukungan serta kerja sama seluruh elemen masyarakat. “Melalui patroli dan silaturahmi ini, kami ingin memperkuat hubungan emosional dengan masyarakat agar tercipta sinergi yang baik antara TNI dan warga,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai tokoh masyarakat menyampaikan dukungannya terhadap program-program pemerintah maupun kegiatan pembinaan teritorial yang dilaksanakan TNI di wilayah Kecamatan Jatiroto. Mereka juga berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan daerah demi kemajuan Kabupaten Wonogiri, khususnya di Kecamatan Jatiroto agar semakin maju, aman, dan sejahtera.

Salah satu tokoh masyarakat Jatiroto, Bapak Suyono, mengaku merasa senang dan bangga dengan kehadiran anggota Koramil yang aktif turun langsung ke tengah masyarakat. “Kami sangat mengapresiasi patroli dan komunikasi sosial yang dilakukan Koramil 16 Jatiroto. Kehadiran TNI di tengah masyarakat membuat warga merasa aman, nyaman, dan diperhatikan. Kami siap mendukung program pemerintah serta menjaga kerukunan dan keamanan desa,” ujarnya.

Selain itu, beberapa tokoh yang ditemui juga menegaskan akan terus menjalin komunikasi dengan aparat terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Mereka berkomitmen menjaga kondusifitas lingkungan masing-masing agar suasana aman dan damai tetap terpelihara. Dengan adanya patroli humanis dan komunikasi sosial yang rutin dilakukan Koramil 16 Jatiroto, diharapkan hubungan antara TNI dan masyarakat semakin solid serta mampu menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kebersamaan di wilayah Kecamatan Jatiroto.

(Agus Kemplu)

Sragen,TelusuR.ID – Dalam rangka menyukseskan program ketahanan pangan nasional di tingkat kewilayahan, Babinsa Koramil 11/Jenar Kodim 0725/Sragen, Serda Hery Kiswanto, turun langsung ke sawah untuk membantu petani memanen padi di lahan milik warga binaan yang terletak di area persawahan Desa Japoh Kecamatan Jenar, Jumat (29/05/2026).

Kegiatan pendampingan ini merupakan bagian dari upaya khusus (Upsus) swasembada pangan yang gencar dilakukan oleh aparat teritorial. Kehadiran Serda Hery di tengah hamparan padi yang siap panen tersebut tidak hanya memberikan bantuan tenaga, tetapi juga menjadi suntikan moral yang nyata bagi para petani setempat dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

Di sela-sela aktivitasnya mengarit padi bersama warga, Serda Hery Kiswanto menyampaikan bahwa pendampingan kepada petani sudah menjadi komitmen dan tugas pokok aparat kewilayahan guna memastikan ketahanan pangan berjalan maksimal.

“Kami selaku Babinsa akan selalu hadir mendampingi para petani, mulai dari proses pengolahan lahan, masa tanam, perawatan, hingga masa panen seperti sekarang ini. Ini adalah bentuk nyata dukungan TNI AD agar para petani tetap semangat dalam bekerja, sehingga target pemenuhan stok pangan di wilayah Jenar khususnya, dan Sragen pada umumnya, dapat terus terjaga dan stabil,”* tegas Serda Hery Kiswanto.

Menurut Hery, Dari hasil pemantauan di lokasi, panen padi musim ini menunjukkan hasil yang cukup memuaskan berkat perawatan yang intensif serta pasokan air dan pupuk yang terjaga dengan baik.

Sementara itu, Bapak Paimin, selaku pemilik lahan pertanian tersebut, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kepedulian Babinsa yang tidak ragu untuk ikut kotor-kotoran di sawah demi membantu warganya.

“Alhamdulillah, hasil panen kali ini cukup bagus. Kami para petani merasa sangat terbantu dengan kehadiran Pak Hery Kiswanto. Beliau tidak hanya sekedar meninjau, tapi benar-benar ikut turun ke sawah dan mengangkut padi bersama kami. Pendampingan seperti ini membuat kami merasa diperhatikan dan semakin termotivasi “ Tutur Bapak Paimin dengan senyum sumringah.

(Agus Kemplu)

JAKARTA,TelusuR.ID — Polemik mengenai pengadaan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang disebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai perlu ditempatkan secara proporsional. Penggunaan anggaran negara untuk bantuan kemasyarakatan disebut sah sepanjang dilakukan melalui mekanisme resmi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan sejumlah pemberitaan media, bantuan sapi kurban Presiden Prabowo disebut mencapai 1.098 ekor dengan nilai anggaran sekitar Rp100 miliar. Bantuan tersebut disalurkan melalui skema Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres) kepada berbagai daerah, pondok pesantren, lembaga pendidikan, lembaga sosial, hingga kelompok masyarakat penerima manfaat.

Koordinator Komrad Pancasila, Antony Komrad, mengatakan penggunaan APBN untuk bantuan kemasyarakatan Presiden tidak dapat serta-merta dianggap sebagai penyimpangan. Menurut dia, negara memiliki ruang konstitusional untuk hadir dalam kegiatan sosial-keagamaan selama program tersebut dimaknai sebagai bantuan sosial, bukan ibadah personal Presiden.

“Jangan memelintir bantuan sapi kurban Presiden seolah-olah ini semata-mata urusan pribadi. Kalau sumbernya dari APBN melalui pos bantuan kemasyarakatan yang resmi, maka ini adalah ekspresi kehadiran negara, bukan penyalahgunaan negara,” ujar Antony dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, secara akademis APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen belanja birokrasi, tetapi juga alat distribusi keadilan sosial. Dalam konteks Iduladha, bantuan sapi kurban dinilai dapat menjadi kebijakan sosial yang menyentuh kelompok masyarakat penerima manfaat secara langsung.

Menurut Antony, kritik publik terhadap penggunaan anggaran tetap penting dalam sistem demokrasi, terutama terkait transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Namun, kritik tersebut dinilai perlu disampaikan secara proporsional dan berbasis argumentasi yang jelas.

“Yang harus dikawal adalah prosedurnya: apakah masuk dalam pos anggaran yang benar, apakah pengadaannya transparan, apakah penerimanya jelas, dan apakah manfaatnya sampai kepada masyarakat. Jika semua itu terpenuhi, maka tidak ada alasan untuk menyebutnya sebagai pelanggaran,” kata dia.

Antony menilai polemik ini juga menunjukkan pentingnya literasi publik mengenai perbedaan antara kurban pribadi dan bantuan kemasyarakatan negara. Jika menggunakan dana pribadi, kata dia, kurban merupakan ibadah personal. Namun, jika berasal dari APBN melalui mekanisme resmi, maka sifatnya menjadi bantuan sosial negara dalam momentum keagamaan.

Pandangan serupa, lanjut Antony, juga muncul dari sejumlah pihak yang menilai bantuan sapi kurban Presiden melalui APBN dapat dipahami sebagai bagian dari Banmaspres dan bukan kebijakan di luar sistem keuangan negara. Praktik serupa disebut telah dikenal dalam pemerintahan sebelumnya.

Selain aspek sosial, Antony mengatakan kebijakan tersebut juga memiliki dampak ekonomi apabila pengadaan sapi melibatkan peternak lokal.

“Kalau sapi dibeli dari peternak lokal, maka ada efek ekonomi. Peternak bergerak, distribusi berjalan, masyarakat menerima manfaat. Ini bukan sekadar seremoni, tetapi dapat menjadi stimulus sosial-ekonomi jika dikelola dengan benar,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar ruang publik tidak mudah terjebak pada politik kecurigaan. Kritik terhadap kebijakan pemerintah, menurut dia, seharusnya diarahkan untuk memperbaiki tata kelola, bukan membangun delegitimasi tanpa dasar yang kuat.

“Demokrasi membutuhkan kritik, tetapi kritik yang sehat harus berbasis data, aturan, dan etika publik. Jangan sampai niat baik negara membantu masyarakat justru dipelintir menjadi isu politik murahan,” kata Antony.

Antony menegaskan bantuan sapi kurban Presiden melalui APBN tetap sah selama dijalankan sesuai koridor hukum, tercatat dalam pos anggaran resmi, dan terbuka untuk diaudit.

“Prinsipnya sederhana: sah secara anggaran, jelas penerimanya, transparan pengadaannya, dan nyata manfaatnya. Kalau empat hal itu terpenuhi, maka yang perlu kita lakukan bukan mencurigai, tetapi memastikan program ini benar-benar sampai kepada rakyat,” tutur Antony.

PIMPASA DAN NEGARA YANG HADIR SEBELUM WARGANYA MENJADI KORBAN

Pencegahan TPPO dari Desa sebagai Wajah Baru Imigrasi Indonesia

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Ada satu pelajaran penting dari kejahatan perdagangan orang: negara sering kali kalah bukan karena tidak punya aparat, tetapi karena datang terlambat.

Korban sudah direkrut. Paspor sudah diurus. Tiket sudah dibeli. Keluarga sudah percaya pada janji kerja luar negeri. Ketika persoalan meledak di negara tujuan, barulah negara bekerja keras memulangkan, mendampingi, menyelamatkan, dan memulihkan martabat korban.

Padahal, dalam banyak kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO dan migrasi nonprosedural, titik awal masalah bukan berada di bandara internasional, pelabuhan besar, atau kantor imigrasi. Titik awalnya sering kali ada di desa: di ruang keluarga, di warung kopi, di pertemuan kampung, di jejaring calo, dan di komunitas yang ekonominya rentan.

Karena itu, gagasan Petugas Imigrasi Pembina Desa atau PIMPASA menjadi penting.

PIMPASA bukan sekadar program tambahan Direktorat Jenderal Imigrasi. Ia adalah perubahan cara pandang: dari imigrasi yang hanya memeriksa dokumen menjadi imigrasi yang melindungi manusia; dari negara yang menunggu pelanggaran menjadi negara yang hadir sebelum korban jatuh.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI pada 25 Mei 2026, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hendarsam Marantoko, menyampaikan bahwa kasus TPPO lintas negara yang tercatat sepanjang periode 2023–2025 turun signifikan sebesar 65,92 persen.

Angka ini patut diapresiasi. Penurunan 65,92 persen bukan statistik biasa. Ia menunjukkan bahwa strategi pencegahan dini mulai memberi hasil. Tetapi angka itu juga tidak boleh membuat negara terlena. Sebab TPPO bukan kejahatan yang hilang hanya karena grafik menurun. Ia adalah kejahatan yang berubah bentuk, berpindah jalur, mengganti modus, dan memanfaatkan setiap celah kelemahan sosial-ekonomi masyarakat.

Di sinilah PIMPASA menemukan makna strategisnya.

Selama ini, desa kerap dipandang sebagai objek pembangunan. Dalam konteks keimigrasian modern, desa harus dibaca sebagai garis depan perlindungan warga negara.

Banyak calon Pekerja Migran Indonesia berangkat bukan karena memahami prosedur resmi, tetapi karena percaya pada informasi yang salah. Ada yang dijanjikan gaji besar. Ada yang dibujuk berangkat dengan dokumen tidak lengkap. Ada yang diberi paspor untuk tujuan yang tidak sesuai. Ada pula yang sama sekali tidak sadar bahwa dirinya sedang masuk ke dalam rantai perdagangan orang.

PIMPASA hadir untuk memutus rantai itu sejak awal.

Petugas imigrasi turun ke desa, berkoordinasi dengan aparat desa, tokoh masyarakat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, keluarga calon pekerja migran, dan unsur pemerintah daerah. Tugasnya bukan hanya menyampaikan informasi administratif, tetapi membangun kewaspadaan kolektif.

Masyarakat perlu tahu bahwa bekerja ke luar negeri bukan sesuatu yang dilarang. Negara tidak boleh menghambat mobilitas warganya. Tetapi negara wajib memastikan bahwa keberangkatan itu sah, aman, manusiawi, dan tidak dikendalikan oleh sindikat.

Karena itu, PIMPASA bukan anti-migrasi.

PIMPASA adalah anti-eksploitasi.

Program ini juga mencerminkan perubahan penting dalam tata kelola keimigrasian. Jika dulu pendekatan negara lebih banyak bersifat reaktif, menangani setelah terjadi masalah, maka kini pendekatan harus bergeser menjadi preventif.

Inilah wajah baru Imigrasi Indonesia.

Imigrasi tidak lagi semata-mata menjadi penjaga gerbang keluar-masuk orang. Ia juga menjadi instrumen negara dalam melindungi rakyat dari kejahatan transnasional.

Dalam konteks Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, PIMPASA sejalan dengan agenda memperkuat perlindungan warga negara, reformasi hukum, birokrasi yang hadir sampai akar rumput, serta penegakan kedaulatan negara.

Kedaulatan tidak hanya berarti menjaga perbatasan fisik. Kedaulatan juga berarti memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang diperdagangkan, ditipu, diselundupkan, atau dijadikan komoditas oleh jaringan kriminal lintas negara.

Namun, keberhasilan PIMPASA tidak boleh berhenti pada pengukuhan petugas, seremoni desa binaan, atau laporan kegiatan.

Program ini harus menjadi sistem kerja yang hidup.

Setiap desa binaan perlu memiliki peta risiko. Siapa kelompok rentan? Dari mana jalur perekrutan biasanya masuk? Siapa aktor lokal yang patut diawasi? Apakah ada pola pengajuan paspor yang mencurigakan? Apakah ada keberangkatan berulang dengan tujuan yang tidak sesuai? Apakah keluarga memahami prosedur resmi penempatan pekerja migran?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus menjadi bagian dari kerja intelijen keimigrasian yang humanis.

Intelijen bukan hanya operasi tertutup, tetapi kemampuan negara membaca gejala sosial sebelum menjadi krisis.

TPPO bekerja melalui jaringan. Maka pencegahannya juga harus berbasis jaringan.

Karena itu, PIMPASA membutuhkan kolaborasi lintas aktor: imigrasi, pemerintah desa, pemerintah daerah, kepolisian, BP2MI, dinas tenaga kerja, tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah, pesantren, organisasi perempuan, hingga keluarga calon pekerja migran.

PIMPASA juga mengoreksi cara publik memahami imigrasi.

Selama ini, imigrasi sering dipersepsikan sebagai urusan paspor, visa, izin tinggal, autogate, pemeriksaan orang asing, atau deportasi. Semua itu benar, tetapi tidak cukup.

Imigrasi adalah urusan manusia.

Di balik paspor ada harapan keluarga. Di balik visa ada impian ekonomi. Di balik keberangkatan ke luar negeri ada cerita tentang kemiskinan, pendidikan, lapangan kerja, dan mobilitas sosial.

Jika negara hanya melihat dokumen, negara bisa kehilangan manusia.

Tetapi jika negara melihat manusia di balik dokumen, kebijakan imigrasi akan menjadi lebih adil dan bermakna.

PIMPASA membawa imigrasi ke arah itu. Ia menghubungkan fungsi pelayanan, pengawasan, penegakan hukum, dan perlindungan warga negara dalam satu pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Penurunan kasus TPPO lintas negara sebesar 65,92 persen sepanjang 2023–2025 adalah kabar baik. Tetapi kabar baik ini harus dibaca sebagai awal, bukan akhir.

Ia menunjukkan bahwa pencegahan dini bekerja. Tetapi ia juga mengingatkan bahwa sindikat perdagangan orang akan selalu mencari celah baru.

Karena itu, PIMPASA harus diperkuat, dilembagakan, dan diintegrasikan dengan sistem data keimigrasian, pemetaan desa rawan, pelaporan masyarakat, serta koordinasi lintas lembaga.

Ukuran keberhasilannya bukan sekadar berapa banyak desa binaan dibentuk, tetapi berapa banyak warga negara yang berhasil dicegah dari keberangkatan ilegal, berapa keluarga yang terselamatkan dari bujuk rayu calo, dan berapa jaringan TPPO yang berhasil diputus sebelum beroperasi.

Pada akhirnya, negara yang kuat bukan hanya negara yang hadir di bandara, pelabuhan, dan perbatasan.

Negara yang kuat adalah negara yang hadir di desa, di rumah-rumah warga, di ruang keluarga, sebelum rakyatnya menjadi korban.

Itulah makna strategis PIMPASA:

Negara hadir lebih awal, agar warga negara tidak diselamatkan ketika sudah terluka, tetapi dilindungi sebelum menjadi korban.

Elelim, TelusuR.ID — Personel Satgas Yonif 521/DY bersama warga Kampung Walkep, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, menggelar kegiatan gotong royong karya bakti untuk membersihkan lingkungan kampung, Kamis (29/5).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di wilayah penugasan.

Dalam kegiatan itu, personel Satgas bersama warga membersihkan saluran air, rumput liar di sekitar permukiman, hingga fasilitas umum yang digunakan masyarakat sehari-hari. Suasana gotong royong berlangsung penuh semangat kebersamaan.

Komandan Satgas Yonif 521/DY Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata mengatakan karya bakti menjadi salah satu bentuk kepedulian Satgas terhadap kondisi lingkungan masyarakat di Papua Pegunungan.

“Melalui kegiatan ini kami ingin menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Kehadiran Satgas tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga membantu masyarakat,” ujarnya.

Warga Kampung Walkep menyambut positif kegiatan tersebut. Mereka menilai kehadiran personel TNI selama ini tidak hanya menjaga situasi keamanan, tetapi juga aktif terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Salah satu tokoh masyarakat setempat mengaku senang dengan keterlibatan personel Satgas dalam kegiatan gotong royong bersama warga.

“Kami merasa terbantu dengan kehadiran bapak-bapak TNI yang ikut bekerja bersama masyarakat. Semoga kebersamaan seperti ini terus terjalin,” katanya.

Melalui kegiatan karya bakti tersebut, Satgas Yonif 521/DY berharap hubungan harmonis antara aparat TNI dan masyarakat di wilayah penugasan semakin erat serta tercipta lingkungan kampung yang bersih, sehat, dan nyaman.

Jacob Ereste : Obor Rakyat Reborn Menyambangi GMRI Podcast Bersama Fuad Bawazier

TelusuR.ID – Obor Rakyat Reborn tampaknya tidak ingin sekadar menjadi media penggembira di tengah hiruk-pikuk kebisingan politik dan ekonomi nasional. Langkah awal yang mereka tempuh dengan menyambangi Sekretariat GMRI (Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia) di Jalan Ir. H. Juanda No. 4A, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Mei 2026, memberi isyarat bahwa ruang-ruang dialog kritis masih hendak dirawat, meski negeri ini makin sesak oleh kegaduhan yang miskin kejernihan berpikir.

Kehadiran Fuad Bawazier — mantan Dirjen Pajak sekaligus Menteri Keuangan di era Presiden Soeharto — bukan sekadar nostalgia politik Orde Baru. Sosok yang kenyang pengalaman birokrasi dan ekonomi itu hadir membawa kegelisahan yang sama: Indonesia sedang berjalan terseok-seok di tengah tekanan ekonomi yang semakin tidak ramah kepada rakyat kecil.

Dalam podcast bersama yang dipandu Setiyardi Budiono, pembicaraan pun mengalir pada soal kurs dolar Amerika yang menembus angka Rp17.845. Angka yang terasa ironis, sebab menyerupai penanda tanggal kemerdekaan Indonesia, tetapi justru menjadi simbol lain dari ketidakberdayaan rupiah menghadapi tekanan global dan lemahnya ketahanan ekonomi nasional.

Fuad Bawazier menilai Presiden Prabowo Subianto sedang memikul beban yang tidak ringan. Warisan persoalan dari pemerintahan sebelumnya bertumpuk seperti utang sejarah yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Dari sektor fiskal, ketahanan pangan, energi, hingga lemahnya daya beli masyarakat, semuanya menuntut penyelesaian cepat di tengah ruang gerak yang sempit.

Yang terasa mencolok, menurut Fuad, pemerintahan saat ini tampak seperti bekerja sendiri, tanpa orkestrasi yang solid. Berbeda dengan era Soeharto yang, suka atau tidak suka, memiliki barisan teknokrat ekonomi yang bekerja dengan disiplin dan arah yang jelas. Bahkan istilah “Mafia Berkeley” yang dulu kerap dicibir, pada kenyataannya mampu menghadirkan koordinasi ekonomi yang lebih kokoh dibanding situasi sekarang yang terlihat gamang menghadapi gejolak pasar dan tekanan dolar.

Akibatnya, publik pun menyaksikan bagaimana nilai tukar rupiah terus merosot tanpa kepastian kapan akan menemukan titik keseimbangan yang lebih wajar. Pemerintah seperti sibuk memadamkan api di satu sudut, sementara kobaran lain muncul di tempat berbeda. Dan di tengah keadaan seperti itu, Presiden Prabowo tampak menghadapi badai ekonomi hampir seorang diri.

Namun pertemuan di GMRI itu tidak semata bicara soal angka-angka ekonomi yang dingin. Ada pula nuansa kebudayaan dan spiritualitas pemikiran yang menghangatkan suasana. Sri Eko Sriyanto Galgendu berkenan mempersembahkan secara khusus “Kitab MA HA IS MA YA”, sebuah karya yang menghimpun 79 tokoh nasional dari berbagai disiplin ilmu dan profesi. Sebuah ikhtiar intelektual yang tampaknya hendak mengingatkan bangsa ini bahwa peradaban tidak cukup dibangun hanya dengan statistik pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dengan kejernihan batin dan kebijaksanaan berpikir.

Margi Syarif, Produser Obor Rakyat Reborn, menyebut kunjungan ini sebagai langkah awal membangun sinergi yang lebih luas antara media dan gerakan moral kebangsaan. Sebab media yang sehat semestinya tidak sekadar menjadi corong kekuasaan atau pasar, tetapi mampu menjadi ruang pertukaran gagasan yang jujur dan merdeka.

Karena itu, sebagaimana disampaikan Setiyardi Budiono, sejumlah agenda antara GMRI dan Obor Rakyat Reborn akan mulai dipadukan dalam semangat kerja bersama. Sebuah upaya yang patut dicatat di tengah kecenderungan media digital hari ini yang lebih sibuk mengejar sensasi ketimbang substansi.

Di tengah bangsa yang semakin gaduh oleh pencitraan, barangkali yang paling dibutuhkan memang keberanian untuk kembali berbicara jernih.

Pecenongan, 28 Mei 2026

Ekspor SDA Satu Pintu: Membaca Kebijakan Prabowo melalui Teori Realitas Terintegrasi

M. Shoim Haris
Peneliti ADCENT (Advisory Center for Development)

Ironi Kelimpahan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2024 mengungkapkan bahwa permasalahan tata kelola pertambangan—mulai dari penerimaan negara bukan pajak yang tidak optimal hingga ketidakpatuhan wajib bayar—menimbulkan potensi kehilangan penerimaan negara hingga puluhan triliun rupiah per tahun. Angka ini mencuat bukan karena Indonesia kekurangan sumber daya alam, melainkan justru sebaliknya: negeri ini adalah produsen nikel terbesar di dunia dengan cadangan mencapai 55 juta ton, menguasai hampir separuh produksi nikel global, ditambah cadangan besar batu bara, tembaga, emas, timah, dan bauksit.

Di sinilah Ironinya: kelimpahan sumber daya tidak berkorelasi linear dengan kesejahteraan. Ekspor ilegal, manipulasi volume dan kualitas, transfer pricing, korupsi perizinan, dan lemahnya pengawasan lintas lembaga menunjukkan adanya kebocoran struktural dalam tata kelola sektor ekstraktif.

Dalam konteks inilah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mewacanakan kebijakan ekspor SDA satu pintu—sebuah sistem yang memusatkan seluruh arus ekspor hasil tambang melalui satu gerbang administratif nasional.

Artikel ini membaca kebijakan tersebut menggunakan kerangka Teori Realitas Terintegrasi (IRT) . IRT mempostulatkan bahwa hasil pembangunan merupakan fungsi interaksi lima variabel utama: Energi (E), Informasi (I), Entropi (S), Kesadaran (C), dan Laju Evolusi (v). Dari perspektif ini, kebijakan satu pintu dapat dipahami sebagai intervensi strategis pada arsitektur informasi (I) untuk menurunkan tingkat entropi struktural (S) dalam sistem ekonomi tambang Indonesia.

Energi: Kekayaan Tambang sebagai Kapasitas Nasional

Dalam kerangka IRT, energi merepresentasikan kapasitas riil yang dimiliki suatu sistem untuk menghasilkan transformasi. Pada sektor pertambangan, energi tersebut berupa cadangan mineral, kapasitas produksi, infrastruktur, teknologi ekstraksi, dan nilai ekonomi sumber daya alam.

Indonesia memiliki energi yang sangat besar pada sektor ini. Kebijakan hilirisasi nikel yang dimulai pada 2020 menunjukkan hasil yang signifikan. Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa nilai ekspor produk nikel olahan melonjak dari sekitar 3 miliar dolar AS pada 2019 menjadi lebih dari 33 miliar dolar AS pada 2023. Angka ini terus meningkat menjadi sekitar 36 miliar dolar AS sepanjang 2024.

Namun, energi besar tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan besar. IRT menjelaskan kondisi ini melalui relasi antara energi dan entropi: energi yang besar akan kehilangan efektivitasnya ketika sistem dipenuhi kebocoran struktural. Masalah utama sering kali bukan kekurangan sumber daya, melainkan ketidakmampuan sistem mempertahankan nilai dari sumber daya tersebut.

Informasi: Arsitektur yang Mengarahkan Energi

Jika energi adalah kapasitas material, maka informasi adalah arsitektur yang menentukan ke mana kapasitas itu mengalir. Dalam IRT, informasi bukan sekadar data statistik, melainkan arsitektur koordinasi—sistem aturan, standar, dan mekanisme verifikasi—yang memungkinkan energi bergerak secara terarah dan terukur.

Salah satu masalah utama sektor tambang Indonesia selama bertahun-tahun adalah fragmentasi pengawasan. Proses produksi, pengangkutan, verifikasi kualitas, pembayaran royalti, hingga ekspor melibatkan banyak institusi dengan sistem data yang tidak selalu terintegrasi. Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan tambang dapat melaporkan volume produksi yang berbeda kepada Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Pajak, dan Bea Cukai. Tanpa sistem data yang terintegrasi, perbedaan ini sulit dideteksi secara real-time.

Kondisi ini menciptakan ruang abu-abu administratif. Kebijakan ekspor satu pintu berusaha meningkatkan kualitas informasi sistemik melalui tiga mekanisme: sentralisasi pencatatan sehingga arus ekspor terekam pada satu sistem utama; standarisasi pengawasan sehingga verifikasi berlaku seragam untuk seluruh eksportir; dan peningkatan keterlacakan sehingga perbedaan antara data produksi, pengiriman, dan ekspor lebih cepat terdeteksi.

Entropi: Kebocoran sebagai Pembagi

Jika informasi adalah arsitektur yang mengarahkan energi, maka entropi adalah segala sesuatu yang merusak arsitektur itu. Dalam IRT, entropi didefinisikan sebagai seluruh bentuk kebocoran, friksi, dan inefisiensi yang menghambat energi mencapai tujuan sistemik.

Pada sektor tambang, entropi muncul dalam berbagai bentuk: korupsi perizinan, penambangan ilegal, manipulasi volume ekspor, transfer pricing, lemahnya sinkronisasi antarlembaga, ketidakpastian regulasi, dan biaya transaksi informal. Masalah utama sistem yang terfragmentasi adalah banyaknya titik interaksi birokratis. Semakin banyak titik, semakin besar peluang munculnya kebocoran.

Di sinilah letak perbedaan fundamental antara IRT dan model pembangunan konvensional. Dalam model ekonomi standar, korupsi dan inefisiensi diperlakukan sebagai variabel pengurang. Dalam IRT, entropi ditempatkan sebagai pembagi. Konsekuensinya: ketika entropi meningkat dua kali lipat, efektivitas energi tidak sekadar berkurang setengah, melainkan dapat runtuh secara tidak proporsional karena kebocoran di satu titik memungkinkan dan menutupi kebocoran di titik lain.

Implikasi kebijakannya signifikan: intervensi paling berdampak dalam pembangunan bukanlah menambah energi, melainkan menurunkan entropi. Menambal lubang di ember memberikan hasil marjinal yang jauh lebih besar daripada menuangkan lebih banyak air ke dalamnya.

Kebijakan satu pintu dapat dipahami sebagai upaya menurunkan jumlah titik kebocoran dalam rantai ekspor tambang. Jika sebelumnya terdapat banyak jalur administratif dan logistik yang sulit dikontrol secara simultan, maka sistem satu pintu menyederhanakan arsitektur pengawasan menjadi lebih terkonsentrasi dan mudah diaudit.

Namun, sentralisasi tidak otomatis menghapus entropi. Ia hanya memindahkan lokus pengawasan. Tanpa pengawasan independen, titik kontrol tunggal dapat berubah menjadi pusat rente baru—sebuah fenomena yang dalam IRT disebut sebagai entropi sekunder.

Kesadaran: Dimensi Politik dan Moral

IRT menempatkan kesadaran sebagai kapasitas kolektif untuk memahami kepentingan jangka panjang di atas keuntungan sesaat.

Selama puluhan tahun, pengelolaan sumber daya alam Indonesia terjebak dalam orientasi ekstraktif jangka pendek: eksploitasi cepat, ekspor mentah, dan distribusi rente kepada kelompok tertentu. Kebijakan satu pintu menunjukkan adanya perubahan orientasi menuju penguatan kontrol negara dan peningkatan transparansi.

Namun, peningkatan kesadaran tidak cukup berhenti pada level elite politik. Ia harus diterjemahkan menjadi budaya institusional: birokrasi yang transparan, aparat pengawas yang profesional, dan sistem akuntabilitas publik yang kuat. Pertanyaannya bukan hanya apakah pemerintah memahami pentingnya transparansi, tetapi apakah para aktor yang selama ini diuntungkan oleh sistem yang bocor bersedia membiarkan sistem itu ditutup.

Laju Evolusi: Belajar dari Pengalaman Historis

Variabel terakhir dalam IRT adalah laju evolusi, yaitu kemampuan sistem untuk belajar, beradaptasi, dan memperbaiki diri dari pengalaman historis.

Indonesia telah menunjukkan proses pembelajaran bertahap. Pengambilalihan mayoritas saham PT Freeport Indonesia pada 2018 adalah momen ketika sistem mulai belajar bahwa kekayaan alam tidak boleh sepenuhnya dikendalikan pihak asing. Kebijakan hilirisasi nikel pada 2020 menunjukkan pergeseran dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi nilai tambah. Hasilnya: investasi smelter melonjak dan Indonesia mulai diperhitungkan dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik global.

Kebijakan satu pintu adalah fase lanjutan dari proses evolusi tersebut. Setelah negara mengendalikan ekspor bahan mentah dan mendorong hilirisasi, tahap berikutnya adalah memperkuat pengawasan terhadap arus perdagangan dan penerimaan negara.

Dalam kerangka IRT, sistem dengan laju evolusi tinggi tidak menunggu krisis total untuk berubah. Ia mendeteksi kelemahan lebih awal dan melakukan koreksi secara bertahap. Namun, laju evolusi Indonesia masih menghadapi hambatan: resistensi dari kelompok rente lama, kapasitas birokrasi yang belum merata, dan risiko inkonsistensi kebijakan akibat dinamika politik.

Risiko: Empat Tantangan Utama

Kebijakan satu pintu mengandung potensi manfaat besar, tetapi juga risiko serius.

Pertama, risiko sentralisasi korupsi. Jika seluruh ekspor terkonsentrasi pada satu lembaga tanpa pengawasan independen, titik kontrol tunggal dapat berubah menjadi pusat rente baru. Desain kelembagaan harus mencakup lembaga audit independen, transparansi data publik, dan perlindungan bagi pelapor.

Kedua, kapasitas infrastruktur. Sistem logistik dan digital harus cukup kuat untuk menangani volume ekspor nasional tanpa menciptakan hambatan yang merugikan pengusaha jujur.

Ketiga, resistensi politik-ekonomi. Kelompok yang selama ini diuntungkan oleh fragmentasi sistem akan menolak reformasi, baik secara terbuka maupun terselubung.

Keempat, tekanan internasional. Penguatan kontrol negara atas sumber daya alam sering memicu resistensi dari pelaku global. Gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap kebijakan hilirisasi nikel adalah preseden yang relevan.

Karena itu, kebijakan satu pintu hanya akan efektif jika disertai paket reformasi pendukung: digitalisasi pengawasan, interoperabilitas data antarlembaga, penguatan audit independen, dan transparansi penerimaan negara.

Menambal Lubang Sebelum Menambah Air

Pelajaran utama dari Teori Realitas Terintegrasi adalah bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada seberapa besar energi yang dimiliki suatu bangsa, tetapi juga pada seberapa kecil kebocoran dalam sistemnya.

Indonesia tidak miskin sumber daya. Cadangan nikel terbesar di dunia, tambang emas dan tembaga kelas dunia, batu bara yang melimpah—semuanya adalah energi yang cukup untuk membiayai transformasi nasional. Persoalan utamanya terletak pada kemampuan mengelola sumber daya tersebut secara efektif, transparan, dan berorientasi jangka panjang.

Kebijakan ekspor SDA satu pintu dapat dibaca sebagai upaya menurunkan entropi struktural—sebuah strategi menambal lubang sebelum menambah air. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi politik, kualitas institusi, dan kemampuan menjaga transparansi. Setiap upaya menutup kebocoran akan selalu menghadapi resistensi dari mereka yang diuntungkan oleh sistem yang bocor.

Pada akhirnya, reformasi tata kelola tambang bukan sekadar soal ekspor atau administrasi perdagangan. Ia adalah pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kekayaan alam Indonesia akan menjadi fondasi transformasi nasional, atau terus mengalir keluar melalui lubang-lubang struktural yang tidak pernah benar-benar ditutup?

Jawaban atas pertanyaan itu tidak terletak di ruang rapat kementerian. Ia terletak di ribuan keputusan kecil yang akan diambil setiap hari oleh birokrat, pengusaha, penegak hukum, dan warga negara—apakah mereka memilih menambal lubang, atau berpura-pura tidak melihatnya.

M. Shoim Haris adalah pengembang Teori Realitas Terintegrasi (IRT), peneliti di Advisory Center for Development (ADCENT)

Boyolali,TelusuR.ID – Semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat kembali terlihat dalam pembangunan Jembatan Perintis Garuda di Desa Nglembu, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Babinsa Koramil 10/Sambi Kodim 0724/Boyolali Peltu Hendri Jamba turun langsung membantu pemasangan baja sling jembatan bersama warga, Kamis (28/05/2026).

Dengan penuh semangat dan kebersamaan, pemasangan sling baja dilakukan secara teliti karena menjadi bagian utama penyangga kekuatan jembatan. Kehadiran Babinsa di tengah pekerjaan memberikan motivasi tersendiri bagi masyarakat yang sejak pagi bergotong royong demi mempercepat proses pembangunan.

Peltu Hendri Jamba mengatakan, keterlibatan TNI dalam pembangunan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kesulitan masyarakat, khususnya dalam akses transportasi dan kegiatan ekonomi warga sehari-hari. Menurutnya, jembatan ini nantinya akan sangat membantu mobilitas masyarakat antarwilayah.

Warga Desa Nglembu menyambut baik pembangunan Jembatan Perintis Garuda karena selama ini akses yang ada dinilai kurang memadai, terutama saat musim hujan. Dengan adanya jembatan baru tersebut, diharapkan aktivitas pertanian, pendidikan, dan perekonomian warga menjadi lebih lancar dan aman.

Kegiatan itu sekaligus menjadi bukti nyata kuatnya sinergi antara TNI dan rakyat dalam membangun desa. Semangat kebersamaan dan gotong royong terus dijaga demi mewujudkan pembangunan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas.

(Agus Kemplu)