Surakarta,TelusuR.ID – Babinsa Kelurahan Joyotakan Koramil 03/Serengan Kodim 0735/Surakarta, Serma Rumbawa, bersama anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) melaksanakan kerja bakti pembersihan di lingkungan Kantor Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Minggu (31/5).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kantor agar tetap sehat dan representatif bagi masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan.

Dalam kerja bakti itu, Serma Rumbawa bersama anggota Linmas bergotong royong membersihkan halaman kantor, menyapu area sekitar, mengumpulkan sampah, serta merapikan rumput dan tanaman di lingkungan kelurahan. Seluruh kegiatan berlangsung dalam suasana kebersamaan dan penuh semangat.

Serma Rumbawa mengatakan kegiatan kerja bakti tidak hanya bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman, tetapi juga memperkuat sinergi antara Babinsa dan Linmas dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus mempererat kerja sama antara Babinsa dan Linmas dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat maupun perangkat kelurahan yang beraktivitas di Kantor Kelurahan Joyotakan,” ujarnya.

Kegiatan kerja bakti tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga kualitas lingkungan sekaligus menumbuhkan budaya gotong royong di tengah masyarakat.

(Agus Kemplu)

Sistem Imigrasi Tidak Boleh Mati: Pelajaran dari Malaysia untuk Indonesia

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Lumpuhnya sistem imigrasi Malaysia pada Kamis dini hari, 28 Mei 2026, yang kemudian ramai dilaporkan pada 29 Mei 2026, harus dibaca lebih jauh daripada sekadar berita antrean panjang di perbatasan. Peristiwa itu adalah alarm penting bagi negara-negara yang sedang mempercepat digitalisasi layanan keimigrasian, termasuk Indonesia.

Di titik-titik utama Malaysia, khususnya Pos Pemeriksaan Bangunan Sultan Iskandar, Johor Bahru, menuju Singapura, antrean pelancong dan pekerja lintas batas mengular panjang. Ruang tunggu, koridor pemeriksaan, dan area pelayanan dipadati ribuan orang. Sistem MyIMMs yang menjadi tulang punggung layanan imigrasi Malaysia sempat mengalami gangguan teknis. Akibatnya, gerbang otomatis, pemindai QR, dan sistem pengenalan wajah tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Dalam hitungan jam, layanan yang biasanya bergerak cepat melalui sistem komputer berubah menjadi proses administratif manual. Waktu pemeriksaan yang dalam kondisi normal dapat berlangsung sekitar 10 menit, melonjak menjadi 30 sampai 40 menit, bahkan lebih. Petugas harus kembali mengandalkan prosedur darurat. Publik menunggu. Arus manusia tertahan. Perbatasan yang biasanya menjadi simbol kelancaran mobilitas modern mendadak berubah menjadi ruang kepadatan dan ketidakpastian.

Peristiwa ini memberi pelajaran sangat penting bagi Indonesia. Digitalisasi imigrasi memang kebutuhan zaman. Negara harus bergerak dari loket manual menuju smart border, dari stempel konvensional menuju biometrik, dari antrean panjang menuju layanan cepat berbasis data, dari pemeriksaan administratif menuju manajemen risiko berbasis teknologi. Namun, digitalisasi tanpa ketahanan justru dapat menjadi sumber kerentanan baru.

Sistem yang sangat cepat ketika normal bisa menjadi sangat rapuh ketika pusat data terganggu. Teknologi yang dirancang untuk mempercepat pelayanan dapat berubah menjadi titik lemah jika tidak disertai arsitektur cadangan, protokol krisis, kemampuan manual modern, dan kesiapan pemulihan cepat.

Imigrasi modern bukan lagi sekadar urusan paspor, visa, dan cap masuk. Imigrasi adalah infrastruktur kedaulatan digital negara. Di pintu imigrasi, negara memastikan siapa yang masuk, siapa yang keluar, siapa yang berhak melintas, siapa yang harus dicegah, dan siapa yang perlu diawasi karena alasan keamanan. Di sana bertemu kepentingan pelayanan publik, keamanan nasional, perlindungan warga negara, mobilitas ekonomi, pariwisata, investasi, dan wibawa negara.

Karena itu, ketika sistem imigrasi lumpuh, yang terganggu bukan hanya kenyamanan pelancong. Yang terganggu adalah kepercayaan publik kepada negara. Yang terganggu adalah lalu lintas ekonomi. Yang terganggu adalah kredibilitas pelayanan perbatasan. Bahkan dalam situasi tertentu, yang terganggu dapat pula berupa kemampuan negara membaca risiko keamanan secara cepat.

Indonesia perlu mengambil pelajaran dari Malaysia tanpa merasa lebih unggul. Setiap negara yang semakin digital menghadapi risiko serupa: gangguan pusat data, kegagalan jaringan, kerusakan aplikasi, kesalahan konfigurasi, serangan siber, lonjakan trafik, ketergantungan berlebihan kepada vendor, atau transisi sistem lama menuju sistem baru. Dalam konteks Malaysia, publik juga mencatat adanya proses menuju sistem baru NIISe. Migrasi sistem seperti ini selalu menuntut kehati-hatian ekstra, karena fase transisi kerap menjadi masa paling rentan.

Maka ukuran keberhasilan digitalisasi imigrasi tidak boleh hanya dihitung dari berapa detik seseorang melewati autogate. Ukuran yang lebih penting adalah apakah sistem tetap bekerja ketika terjadi gangguan. Bukan hanya cepat ketika normal, tetapi juga tangguh ketika krisis.

Di sinilah konsep resilient immigration menjadi penting. Imigrasi Indonesia harus cepat, tetapi juga tahan krisis. Harus otomatis, tetapi tetap memiliki jalur cadangan. Harus terpusat, tetapi tidak boleh memiliki satu titik kegagalan nasional. Harus digital, tetapi tidak boleh kehilangan kemampuan manual yang modern, tertib, aman, dan dapat diaudit.

Ada beberapa agenda mendesak yang perlu diperkuat.

Pertama, arsitektur sistem imigrasi harus dirancang anti-lumpuh. Sistem kritikal tidak boleh bergantung hanya kepada satu pusat data. Indonesia memerlukan pusat data utama dan pusat data cadangan dengan skema active-active, replikasi data real-time, dan failover otomatis. Jika satu pusat terganggu, pusat lain harus langsung mengambil alih tanpa menunggu kepanikan di lapangan.

Kedua, setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi strategis perlu memiliki mode offline terbatas. Ketika koneksi ke pusat bermasalah, petugas tetap dapat menjalankan pemeriksaan dasar menggunakan data lokal terenkripsi yang diperbarui secara berkala. Data itu harus mencakup daftar cekal, watchlist, visa, paspor bermasalah, red notice, dan daftar risiko tertentu. Dengan demikian, layanan tidak berhenti total, tetapi tetap berjalan dalam koridor keamanan yang terukur.

Ketiga, prosedur manual harus dimodernisasi. Manual tidak boleh berarti asal menulis di kertas. Manual harus memiliki formulir darurat, pencatatan elektronik lokal, validasi berlapis, dokumentasi kamera, nomor referensi sementara, dan mekanisme rekonsiliasi setelah sistem pulih. Semua data yang diproses saat darurat harus dapat dimasukkan kembali ke sistem utama tanpa celah manipulasi.

Keempat, Indonesia membutuhkan Immigration Digital Command Center yang bekerja 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Pusat komando ini harus memantau status autogate, jaringan, server, antrean, waktu pemeriksaan, koneksi ke sistem cekal, visa, paspor, Interpol, dan integrasi lintas lembaga. Gangguan tidak boleh baru diketahui setelah viral di media sosial. Negara harus tahu lebih dulu sebelum publik merasakan kerusakan layanan.

Kelima, simulasi system down harus menjadi budaya organisasi. Petugas di bandara internasional, pelabuhan, dan pos lintas batas negara harus dilatih menghadapi keadaan ketika sistem digital terganggu. Latihan ini tidak cukup dilakukan secara seremonial. Harus ada uji mendadak, skenario realistis, evaluasi waktu pemulihan, dan koreksi prosedur. Dalam layanan perbatasan, kesiapan tidak lahir dari dokumen, tetapi dari latihan berulang.

Keenam, tata kelola vendor harus diperketat. Sistem imigrasi bukan proyek teknologi biasa. Ia menyangkut kedaulatan negara. Karena itu, kontrak penyedia teknologi harus memuat service level agreement yang ketat, kewajiban pemulihan cepat, audit independen, transfer pengetahuan kepada SDM internal, keamanan sumber kode, dan sanksi jika terjadi kegagalan serius. Negara tidak boleh menjadi pengguna pasif yang sepenuhnya bergantung kepada vendor.

Ketujuh, komunikasi krisis harus disiapkan sejak awal. Ketika sistem bermasalah, publik membutuhkan kepastian. Penumpang perlu tahu apa yang terjadi, jalur mana yang dibuka, kelompok mana yang diprioritaskan, dan bagaimana estimasi penanganannya. Komunikasi yang jujur, cepat, dan satu pintu akan mencegah kepanikan sekaligus menjaga kepercayaan terhadap institusi.

Indonesia saat ini sedang membangun ekosistem imigrasi digital melalui penguatan layanan paspor, visa, autogate, integrasi data, M-Paspor, e-Visa, All Indonesia, dan modernisasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Arah ini benar dan harus dilanjutkan. Namun, pengalaman Malaysia memberi peringatan bahwa digitalisasi tidak boleh hanya mengejar kecepatan dan kemudahan. Ia harus dibangun di atas fondasi keamanan, ketahanan, redundansi, dan kapasitas pemulihan.

Ke depan, Indonesia perlu melakukan stress test nasional terhadap seluruh sistem imigrasi kritikal: SIMKIM, autogate, e-Visa, M-Paspor, All Indonesia, integrasi watchlist, serta sistem pendukung di bandara, pelabuhan, dan Pos Lintas Batas Negara. Hasilnya harus menjadi dasar pembenahan, bukan sekadar laporan administratif.

Perbatasan adalah wajah negara. Di sana publik melihat apakah negara hadir, tertib, siap, dan berwibawa. Di sana pula dunia menilai apakah sebuah negara mampu mengelola mobilitas manusia secara aman, cepat, dan bermartabat.

Maka, sistem imigrasi tidak boleh mati. Ia boleh mengalami gangguan teknis, tetapi negara tidak boleh ikut lumpuh. Digitalisasi imigrasi bukan hanya soal mempercepat antrean, tetapi memastikan negara tetap bekerja ketika sistem terganggu.

Peristiwa Malaysia memberi pesan jelas: perbatasan modern tidak hanya dijaga oleh petugas, paspor, dan gerbang. Ia juga dijaga oleh server, data center, jaringan, enkripsi, failover, SOP darurat, dan kesiapan negara menghadapi hari ketika sistem tiba-tiba berhenti bekerja.

Bulan Bung Karno: Merawat Api, Bukan Mengabadikan Abu

Oleh: M.Djali

Juni selalu datang dengan cara yang sama.

Nama Bung Karno kembali disebut. Foto-fotonya kembali dipasang. Pidato-pidatonya kembali diputar. Seminar digelar. Diskusi diadakan. Lomba pidato bermunculan.

Tidak ada yang salah dengan itu.

Tetapi setiap kali Bulan Bung Karno tiba, saya selalu teringat satu pertanyaan sederhana: apakah kita sedang merawat api perjuangannya, atau sekadar mengelilingi abunya?

Sebab Bung Karno bukanlah patung. Ia bukan sekadar nama jalan, nama stadion, atau nama yang diulang dalam seremoni.

Ia adalah gagasan.

Dan gagasan yang besar selalu menolak untuk dimuseumkan.

Bung Karno pernah berkata, “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”

Kalimat itu sering dikutip. Namun sering kali hanya berhenti sebagai kutipan.

Padahal yang dimaksud Bung Karno bukanlah mengajak kita saling mencurigai sesama anak bangsa. Yang ia ingatkan adalah bahwa setelah kemerdekaan, musuh tidak selalu datang dari luar negeri. Musuh bisa hadir dalam bentuk yang lebih halus: keserakahan, ketidakadilan, ketergantungan, hilangnya idealisme, dan kemalasan berpikir.

Hari ini Indonesia memang sudah merdeka.

Bendera merah putih berkibar di seluruh pelosok negeri. Jalan tol membentang. Bandara berdiri megah. Gedung-gedung pencakar langit tumbuh di berbagai kota.

Tetapi Bung Karno mungkin akan tetap bertanya:

“Untuk siapa semua itu?”

Pertanyaan itu terasa sederhana. Namun justru di situlah letak keberaniannya.

Karena ukuran kemajuan sebuah bangsa bukan hanya berapa banyak beton yang dicor atau berapa tinggi gedung yang dibangun. Ukurannya adalah seberapa jauh rakyat merasakan keadilan.

Ketika sebagian masyarakat masih kesulitan memperoleh pendidikan berkualitas, ketika petani dan nelayan masih berjuang menghadapi ketidakpastian, ketika kesenjangan ekonomi terus melebar, maka pertanyaan Bung Karno tetap relevan.

Apakah kemerdekaan sudah benar-benar sampai kepada semua orang?

Tokoh revolusi Amerika Latin, Che Guevara, pernah mengatakan:

“The true revolutionary is guided by great feelings of love.”

Revolusi yang sejati lahir dari cinta yang besar kepada rakyat.

Bukan dari kebencian.

Bukan dari ambisi kekuasaan.

Bukan dari hasrat untuk menguasai.

Dalam banyak hal, semangat itu juga kita temukan dalam pemikiran Bung Karno. Politik baginya bukan sekadar perebutan kursi. Politik adalah alat untuk memuliakan manusia.

Karena itu ia selalu menempatkan rakyat sebagai pusat dari seluruh cita-cita kebangsaan.

Hari ini tantangan yang kita hadapi memang berbeda.

Kita tidak lagi berhadapan dengan kolonialisme klasik. Kita hidup di tengah disrupsi teknologi, krisis iklim, kecerdasan buatan, perang dagang, dan kompetisi global yang semakin keras.

Namun bentuk penjajahan juga ikut berubah.

Ia bisa hadir dalam ketergantungan ekonomi.

Ia bisa hadir dalam penguasaan sumber daya oleh segelintir kelompok.

Ia bisa hadir ketika bangsa kehilangan keberanian untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.

Presiden pertama Ghana, Kwame Nkrumah, pernah mengingatkan:

“Seek ye first the political kingdom and all else shall be added unto you.”

Namun pengalaman banyak negara membuktikan bahwa kemerdekaan politik saja tidak cukup.

Kemerdekaan harus dilanjutkan dengan kedaulatan ekonomi.

Dan di sinilah pekerjaan rumah Indonesia masih sangat besar.

Indonesia tidak boleh selamanya menjadi penjual bahan mentah.

Kita tidak boleh puas hanya menjadi pasar.

Kita harus menjadi pencipta.

Menjadi penghasil teknologi.

Menjadi pusat inovasi.

Menjadi bangsa yang mampu memberi nilai tambah bagi kekayaannya sendiri.

Pemimpin revolusi Vietnam, Ho Chi Minh, pernah berkata:

“Nothing is more precious than independence and freedom.”

Kemerdekaan memang tidak ternilai.

Tetapi kemerdekaan hanya akan bermakna apabila rakyat dapat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu demokrasi juga tidak boleh berhenti pada pemilu lima tahunan.

Demokrasi harus menghadirkan keadilan.

Demokrasi harus memberi ruang partisipasi.

Demokrasi harus memastikan negara bekerja untuk rakyat, bukan hanya untuk mereka yang dekat dengan kekuasaan.

Bagi generasi muda, Bulan Bung Karno semestinya menjadi momentum untuk berpikir lebih jauh.

Tidak cukup hanya mengagumi sejarah.

Tidak cukup hanya menghafal pidato.

Tidak cukup hanya mengunggah kutipan di media sosial.

Nelson Mandela pernah mengatakan:

“It always seems impossible until it’s done.”

Semua perubahan besar memang selalu tampak mustahil pada awalnya.

Kemerdekaan Indonesia dulu juga dianggap mustahil.

Persatuan bangsa yang begitu beragam juga pernah dianggap mustahil.

Tetapi sejarah selalu bergerak karena ada orang-orang yang berani bermimpi lebih besar daripada zamannya.

Dan Bung Karno adalah salah satu di antaranya.

Karena itu tugas generasi sekarang bukan sekadar menjaga kenangan tentang Bung Karno.

Tugas kita adalah menjaga keberanian berpikir yang diwariskannya.

Menjaga keberanian untuk membela kepentingan rakyat.

Menjaga keberanian untuk mengoreksi arah ketika bangsa mulai menjauh dari cita-cita kemerdekaan.

Mahatma Gandhi pernah mengingatkan:

“The future depends on what you do today.”

Masa depan tidak ditentukan oleh siapa yang paling banyak bernostalgia tentang masa lalu.

Masa depan ditentukan oleh siapa yang bekerja hari ini.

Siapa yang berani mengambil tanggung jawab hari ini.

Siapa yang tetap menjaga idealisme di tengah pragmatisme yang semakin kuat.

Maka Bulan Bung Karno tidak boleh menjadi museum kenangan.

Ia harus menjadi ruang perenungan.

Tempat kita bertanya dengan jujur: apakah Indonesia yang sedang kita bangun masih setia pada amanat kemerdekaan?

Sebab menghormati Bung Karno bukanlah menghafal seluruh pidatonya.

Menghormati Bung Karno adalah melanjutkan keberaniannya untuk membayangkan Indonesia yang lebih adil, lebih berdaulat, dan lebih manusiawi.

Pada akhirnya, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang sibuk mengabadikan abu para pendirinya.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga api yang mereka nyalakan.

Dan api itu, sampai hari ini, masih bernama cita-cita Indonesia.

Hewan Kurban pada Idul Adha adalah Ibadah, Bukan Bantuan Sosial

Oleh: Jacob Ereste

TelusuR.ID – Kurban dalam perayaan Idul Adha merupakan wujud ketaatan dan penghambaan kepada Allah SWT. Di dalamnya terkandung nilai keikhlasan, kejujuran, kerendahan hati, serta kesediaan untuk berbagi. Karena itu, ibadah kurban tidak semestinya dipahami sebagai sarana pencitraan atau ajang untuk memperoleh pujian.

Hakikat kurban adalah kesediaan seseorang untuk mengorbankan sebagian hartanya yang sah sebagai bentuk kepatuhan kepada perintah Tuhan. Nilai utama yang hendak dibangun bukan terletak pada besarnya hewan yang disembelih, melainkan pada ketulusan niat dan kesadaran spiritual dari orang yang berkurban.

Dalam konteks tersebut, sikap rendah hati menjadi bagian penting dari pelaksanaan ibadah kurban. Seseorang harus memastikan bahwa apa yang dikurbankan benar-benar merupakan hak miliknya, bukan hak orang lain yang berada dalam penguasaannya atau yang dapat diaksesnya karena jabatan dan kedudukannya.

Peristiwa yang melatarbelakangi ibadah kurban, yakni kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS, mengajarkan makna kepatuhan total kepada kehendak Allah SWT. Dalam peristiwa itu tidak ada pihak yang menjadi korban ketidakadilan. Sebaliknya, yang ditunjukkan adalah ketulusan, keikhlasan, dan kesediaan mengesampingkan kepentingan pribadi demi menjalankan perintah Tuhan.

Karena itu, pelaksanaan kurban hendaknya dipahami secara utuh. Harus jelas siapa yang berkurban, apa yang dikurbankan, dan bagaimana proses ibadah itu dijalankan sesuai dengan syariat. Kurban tidak boleh mengorbankan hak orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada saat yang sama, ibadah kurban juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Daging kurban dibagikan kepada masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan. Namun, dimensi sosial tersebut tidak mengubah hakikat kurban sebagai ibadah.

Di sinilah pentingnya membedakan antara kurban dan bantuan sosial. Bantuan sosial lahir dari kesadaran kemanusiaan untuk menolong sesama dalam menghadapi kesulitan hidup. Sementara itu, kurban merupakan bagian dari ibadah yang memiliki dasar syariat dan dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan adalah tindakan mulia yang dianjurkan dalam berbagai situasi. Nilai tersebut juga sejalan dengan semangat kemanusiaan yang menjadi salah satu fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Namun, kurban pada Hari Raya Idul Adha memiliki kedudukan yang berbeda. Bagi umat Islam yang mampu, kurban merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah yang memiliki makna spiritual dan religius. Tujuan utamanya bukan sekadar membantu masyarakat memperoleh daging, melainkan menjalankan perintah Allah SWT sekaligus meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim AS.

Karena itu, hewan kurban tidak tepat dipahami semata-mata sebagai bantuan sosial. Daging kurban memang memberikan manfaat sosial bagi masyarakat, tetapi esensi utamanya tetap sebagai ibadah yang dilandasi keimanan, keikhlasan, dan ketaatan kepada Tuhan.

Tigaraksa, 29 Mei 2026

SURAKARTA,TelusuR.ID — Bintara Pembina Desa (Babinsa) Kratonan, Serka Rochani dari Koramil 03 Serengan Kodim 0735 Surakarta, melaksanakan komunikasi sosial (komsos) dengan pemilik rumah makan nasi pecel di kawasan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Sabtu (30/5/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di rumah makan milik Nurlina yang berlokasi di Jalan Dr. Wahidin Nomor 39, Kratonan, mulai pukul 09.00 WIB.

Serka Rochani menjelaskan, komunikasi sosial yang dilakukan merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus memantau kondisi keamanan dan ketertiban lingkungan.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner yang menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat.

Menurutnya, rumah makan dan warung makan merupakan tempat yang strategis untuk menjalin komunikasi dengan warga karena menjadi lokasi berkumpulnya masyarakat dari berbagai latar belakang.

“Dengan komunikasi yang baik, hubungan antara aparat kewilayahan dan masyarakat dapat terus terjaga sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Serka Rochani juga mengimbau pemilik usaha agar selalu menjaga kebersihan makanan dan lingkungan sekitar tempat usaha. Ia juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminalitas, seperti pencurian.

Tak hanya itu, ia mengajak masyarakat untuk terus mendukung keberadaan UMKM lokal agar dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi perekonomian warga.

Kegiatan komunikasi sosial tersebut menjadi salah satu bentuk pembinaan teritorial yang rutin dilakukan Babinsa untuk memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat serta menjaga kedekatan dengan masyarakat di wilayah binaannya.

(Agus Kemplu)

Jayawijaya,TelusuR.ID – Satgas Yonif 521/DY membagikan ratusan paket sembako kepada warga di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Jumat (30/5), sebagai bagian dari kegiatan sosial yang masih dalam rangkaian peringatan Idul Adha 1447 Hijriah.

Kegiatan yang dilaksanakan personel Pos Walesi itu ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan warga di wilayah penugasan.

Paket bantuan yang dibagikan berisi sejumlah kebutuhan sehari-hari, seperti beras, minyak goreng, gula, mi instan, dan bahan pangan lainnya.

Komandan Satgas Yonif 521/DY Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata mengatakan kegiatan tersebut merupakan implementasi nilai-nilai kepedulian dan kebersamaan yang menjadi bagian dari semangat Idul Adha.

“Momentum Idul Adha menjadi pengingat bagi kami untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya menjalankan tugas pengamanan, tetapi juga membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi warga. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat dan semakin mempererat hubungan baik dengan masyarakat,” kata Rahadyan dalam keterangannya.

Menurut dia, kehadiran Satgas di wilayah Papua tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga mendorong berbagai kegiatan sosial yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Warga Distrik Walesi menyambut kegiatan tersebut dengan antusias. Bantuan yang diberikan dinilai dapat membantu meringankan kebutuhan sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan dengan akses logistik yang terbatas.

Selain menyalurkan bantuan sembako, personel Satgas juga melakukan komunikasi sosial dan anjangsana ke sejumlah warga. Kegiatan itu dilakukan untuk memperkuat silaturahmi serta menjaga situasi yang aman dan kondusif di lingkungan masyarakat.

Satgas Yonif 521/DY berharap kegiatan sosial tersebut dapat memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat sekaligus menjadi bagian dari upaya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua Pegunungan.

JOMBANG,TelusuR.ID – Aliansi Inklusi Jombang menggelar diskusi dan bedah film Pesta Babi sebagai ruang refleksi dan dialog kritis bagi kalangan muda, Jumat. Kegiatan tersebut membahas isu kolonialisme modern, konflik agraria, kerusakan lingkungan, serta dampak kebijakan pembangunan terhadap masyarakat adat.

Diskusi yang dimoderatori La Rayba Fie dari Women’s Crisis Center (WCC) Jombang itu menghadirkan tiga pembicara, yakni Didin Ahmad Sholahudin dari ICMI Jombang, Rohmadi dari DPD KNPI Jombang, dan peneliti kebijakan publik Alfiyah Ashmad.

Film Pesta Babi menjadi titik berangkat diskusi untuk melihat berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat di sejumlah wilayah Indonesia. Para narasumber menilai praktik eksploitasi sumber daya alam dan konflik perebutan ruang hidup masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.

Dalam pemaparannya, Rohmadi mengkritik arah pembangunan yang, menurut dia, lebih berorientasi pada kepentingan investasi dibanding perlindungan masyarakat terdampak.

“Kita tidak bisa menutup mata terhadap berbagai persoalan yang dialami masyarakat di tingkat akar rumput. Atas nama pertumbuhan ekonomi, masih terdapat kasus penggusuran ruang hidup masyarakat adat, kerusakan lingkungan, dan pendekatan keamanan dalam penyelesaian konflik,” kata Rohmadi.

Ia juga menyoroti peran organisasi masyarakat sipil dan generasi muda dalam mengawal isu lingkungan hidup serta hak-hak masyarakat adat. Menurut dia, keterlibatan publik diperlukan agar proses pembangunan tetap memperhatikan aspek keadilan sosial dan ekologis.

“Anak muda tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka perlu terlibat dalam advokasi dan membangun solidaritas dengan masyarakat yang terdampak berbagai kebijakan pembangunan,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Alfiyah Ashmad. Ia menilai berbagai konflik agraria dan persoalan lingkungan yang terjadi saat ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Menurut Alfiyah, sejumlah wilayah, termasuk Papua, menghadapi tekanan akibat ekspansi investasi skala besar yang berdampak pada masyarakat adat dan lingkungan. Ia juga menyoroti berbagai bencana ekologis yang terjadi di sejumlah daerah sebagai bagian dari persoalan tata kelola sumber daya alam.

“Kerusakan ekologis yang terjadi hari ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan. Regulasi seharusnya mampu memastikan keselamatan warga menjadi prioritas utama,” kata Alfiyah.

Sementara itu, Didin Ahmad Sholahudin atau Gus Didin mengaitkan situasi tersebut dengan pentingnya menjaga tradisi kritis dalam kehidupan demokrasi. Ia menilai generasi muda perlu mempertahankan semangat keberanian untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

“Ketika ruang-ruang demokrasi digunakan untuk menyuarakan kepentingan publik, maka kritik menjadi bagian penting dalam proses perbaikan kebijakan,” ujarnya.

Menurut Gus Didin, berbagai persoalan yang terjadi di Papua menunjukkan perlunya perhatian yang lebih serius terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat dan penyelesaian konflik secara berkeadilan.

Melalui kegiatan tersebut, Aliansi Inklusi Jombang berharap ruang-ruang diskusi kritis dapat terus tumbuh di kalangan anak muda. Diskusi itu juga diharapkan menjadi sarana membangun kesadaran kolektif terhadap isu lingkungan, hak masyarakat adat, serta arah pembangunan yang berkelanjutan.

Kota Palu Raih Dua Penghargaan Regional Sulawesi, Bukti Kinerja atau Sekadar Seremoni?

Diskusi Serial Hadianto Rasyid Edisi-12

Oleh: Yahdi Basma, SH

TelusuR.ID – Kota Palu mencatat capaian menonjol dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bersama Kompas.com di Kendari, 29 Mei 2026.

Di tengah persaingan antardaerah yang semakin kompetitif, Palu menjadi salah satu pemerintah kota yang berhasil masuk jajaran terbaik di Sulawesi dengan meraih dua penghargaan sekaligus. Kota ini menempati peringkat kedua kategori Creative Financing tingkat kota se-Sulawesi dan peringkat ketiga kategori Pengendalian Inflasi.

Ajang yang digelar Kemendagri tersebut tidak hanya menjadi forum pemberian penghargaan tahunan, tetapi juga sarana evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus ruang berbagi praktik baik antarwilayah. Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator strategis, mulai dari pengendalian inflasi, penurunan pengangguran, penanganan kemiskinan dan stunting, hingga inovasi pembiayaan pembangunan daerah.

Proses penilaian juga tidak semata mengandalkan data administratif. Aspek inovasi kebijakan, efektivitas program, serta dampak yang dirasakan masyarakat turut menjadi bagian dari evaluasi. Dengan demikian, daerah yang memperoleh penghargaan dinilai tidak hanya unggul dalam tata kelola birokrasi, tetapi juga dalam menerjemahkan kebijakan menjadi hasil yang terukur.

Bagi sebagian kalangan, penghargaan pemerintah daerah kerap dipandang sebagai seremoni. Namun dalam konteks tata kelola modern, penghargaan berbasis indikator nasional dapat menjadi salah satu ukuran kapasitas manajemen pemerintahan, efektivitas kebijakan fiskal, serta kemampuan menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Dalam konteks tersebut, capaian Kota Palu dapat dibaca sebagai pengakuan atas kinerja pemerintahan yang dinilai berada pada jalur yang terukur.

Penghargaan di bidang pengendalian inflasi, misalnya, berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperlancar distribusi barang, memperkuat koordinasi lintas sektor, hingga memastikan efektivitas intervensi pasar.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Palu terlihat semakin aktif mengembangkan berbagai instrumen pengendalian inflasi. Program pasar murah, penguatan distribusi pangan, koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), hingga berbagai langkah antisipatif lainnya mulai dijalankan secara lebih sistematis.

Di tengah ketidakpastian ekonomi nasional maupun global, kemampuan daerah menjaga inflasi tetap terkendali menjadi salah satu indikator penting kualitas tata kelola pemerintahan.

Sementara itu, penghargaan kategori Creative Financing menunjukkan dimensi lain dari arah pembangunan Kota Palu. Kategori ini menilai kemampuan daerah menghadirkan inovasi pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi banyak pemerintah daerah.

Selama ini, keterbatasan anggaran sering menjadi alasan lambatnya pembangunan di sejumlah wilayah. Namun Palu tampaknya berupaya keluar dari pola tersebut dengan mendorong pendekatan pembiayaan yang lebih adaptif dan inovatif.

Konsep creative financing tidak hanya berbicara mengenai sumber pendanaan alternatif, tetapi juga mencakup kemampuan memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, membuka ruang kolaborasi, serta merancang strategi fiskal yang lebih progresif.

Penghargaan ini menjadi relevan jika dikaitkan dengan sejumlah program percepatan pembangunan yang dijalankan Kota Palu dalam beberapa tahun terakhir. Penataan kawasan perkotaan, pembangunan ruang publik, revitalisasi infrastruktur, hingga percepatan transformasi wajah kota pascabencana menjadi bagian dari agenda pembangunan yang terus didorong pemerintah daerah.

Tentu, capaian tersebut tidak berarti seluruh persoalan kota telah terselesaikan. Kritik terhadap Pemerintah Kota Palu tetap muncul dan menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun di luar dinamika politik sehari-hari, indikator kinerja dan pengakuan dari lembaga nasional tetap dapat menjadi salah satu parameter objektif untuk menilai hasil kerja pemerintahan.

Karena itu, keberhasilan Palu masuk dalam jajaran terbaik Sulawesi pada dua kategori strategis sekaligus layak mendapat perhatian publik.

Pada titik inilah kepemimpinan Wali Kota Hadianto Rasyid menemukan relevansinya. Gaya kepemimpinan yang dikenal cepat, agresif, dan kerap memunculkan perdebatan, mulai menunjukkan capaian yang mendapat pengakuan melalui berbagai indikator kinerja.

Tidak semua kebijakan memperoleh dukungan penuh. Tidak semua langkah diterima oleh seluruh kelompok masyarakat. Namun orientasi pada hasil mulai terlihat melalui sejumlah capaian yang dapat diukur.

Di sisi lain, pekerjaan rumah Kota Palu masih cukup panjang. Persoalan kemiskinan, pengangguran, kualitas pelayanan publik, hingga ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan yang harus dijawab.

Meski demikian, dua penghargaan yang diraih tahun ini memberi sinyal bahwa arah pembangunan kota mulai terbaca. Palu tidak lagi sekadar berupaya bangkit dari dampak bencana, tetapi mulai menempatkan diri sebagai kota yang ingin bersaing dan diperhitungkan di tingkat regional.

Pada akhirnya, nilai penting dari penghargaan tersebut bukan terletak pada trofi yang diterima, melainkan pada legitimasi bahwa Kota Palu mulai menunjukkan kapasitasnya sebagai daerah yang mampu membangun, berinovasi, dan bersaing di kawasan Sulawesi.

Palu, 29 Mei 2026

JAKARTA, TELUSUR.ID – Koordinator Nasional Poros Muda Nahdlatul Ulama (PMNU) memberikan rapor merah terhadap kinerja kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021–2026. Kepemimpinan saat ini dinilai belum berjalan maksimal serta belum mampu menjawab harapan dan aspirasi warga Nahdliyin secara luas.

Catatan tebal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Poros Muda NU, Ramadan Isa. Dirinya menyampaikan evaluasi kritis sekaligus poin-poin penting menjelang gelaran akbar Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada 1 – 5 Agustus 2026 mendatang.

Ramadan Isa menyatakan bahwa meskipun pengurus saat ini telah melakukan beberapa upaya positif, secara keseluruhan hasilnya belum memuaskan. Program kerja strategis dan gagasan-gagasan besar yang sempat dicanangkan di awal masa jabatan dinilai masih sangat minim realisasi di lapangan.

Tidak hanya masalah program kerja, lini konsolidasi internal di tubuh organisasi Islam terbesar di Indonesia ini juga dinilai jauh dari kata kokoh. Kondisi ini diperparah dengan sikap PBNU yang dinilai lambat dan cenderung redup dalam merespons berbagai dinamika sosial-keagamaan serta politik nasional.

“Penilaian ini bukan untuk menyalahkan, melainkan sebagai bahan evaluasi mendalam agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang. Lima tahun terakhir harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh elemen NU,” ujar Ramadan Isa dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/5/2026).

Alumni Pondok Pesantren Daarul Rahman Jakarta ini menegaskan bahwa Muktamar ke-35 di Agustus mendatang merupakan titik balik krusial bagi masa depan Nahdlatul Ulama. Momentum tertinggi organisasi ini tidak boleh dilewatkan begitu saja tanpa adanya pembenahan yang radikal.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada seluruh pemilik suara dan elemen organisasi untuk tidak gegabah. Semua pihak harus jauh lebih selektif, teliti, dan cermat dalam menyaring serta memilih figur pemimpin baru yang akan menakhodai PBNU ke depan.

“Ketua Umum PBNU mendatang bukan hanya tokoh yang populer atau memiliki garis keturunan semata, melainkan sosok yang memiliki visi besar dan peta jalan yang jelas,” kata pria yang akrab disapa Dhani tersebut secara tegas.

Lebih lanjut, Dhani menambahkan bahwa pemimpin PBNU selanjutnya wajib memiliki keberanian tinggi dalam mengambil keputusan strategis untuk kepentingan jam’iyyah. Figur tersebut juga harus mampu merajut kembali tali persatuan dari tingkat akar rumput hingga ke pusat menjadi kekuatan kolektif yang solid.

Menurut pandangan Poros Muda NU, pemimpin baru nantinya harus memiliki komitmen kuat untuk mengembalikan NU pada khitah dan jati dirinya. NU harus tegak berdiri sebagai gerakan sosial-keagamaan yang mandiri tanpa disetir oleh kepentingan-kepentingan luar.

Organisasi ini juga dituntut untuk selalu berpihak sepenuhnya kepada kepentingan umat, serta istiqomah dalam menjaga tradisi religius dan nilai-nilai luhur Islam Nusantara. Hal inilah yang dinilai mulai mengikis dalam beberapa tahun belakangan.

“Kami akan mengawal proses untuk memastikan muktamar dilaksanakan secara bermoral sehingga dapat menghasilkan pemimpin dengan keilmuan, akhlak, komitmen serta keberpihakannya terhadap kepentingan jam’iyyah yang tidak perlu dipertanyakan,” urai alumni PMII Ciputat tersebut.

Dhani mengingatkan bahwa NU selama ini dikenal sebagai kompas moral bagi negara Indonesia. Atas dasar sejarah besar tersebut, maka proses lahirnya kepemimpinan di dalam tubuh PBNU wajib melalui mekanisme yang baik, bersih, dan benar.

Sebagai penutup, Dhani menegaskan Poros Muda NU berkomitmen penuh untuk berpartisipasi aktif mengawal seluruh tahapan persiapan hingga pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Pihaknya akan konsisten menyuarakan aspirasi generasi muda demi mendorong terwujudnya kepemimpinan yang memajukan organisasi dan bangsa.

BIAK,TelusuR.ID – Tokoh pemuda Biak Numfor mendesak Pemerintah Daerah bersama DPD I KNPI Provinsi Papua segera membenahi kepengurusan Caretaker DPD KNPI Biak Numfor yang dinilai lamban menjalankan tahapan organisasi menjelang Musyawarah Daerah (Musda) X KNPI.

Sorotan itu disampaikan Kiwa David Wanma, mantan Sekretaris Cabang GMKI Biak, yang menilai proses konsolidasi organisasi berjalan jauh dari jadwal yang telah ditetapkan.

“Kami meminta Pemerintah Daerah serius mengawal kinerja Caretaker DPD KNPI Biak tahun 2026 ini. Prosesnya sudah molor dan terkesan tidak ada perkembangan berarti,” kata Kiwa kepada wartawan, Jumat (29/5).

Menurut Kiwa, keterlambatan pelaksanaan Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) dan Musda X KNPI Biak menunjukkan lemahnya koordinasi internal caretaker.

Ia juga menyoroti legalitas kepengurusan caretaker yang dinilai telah berakhir. SK Caretaker DPD KNPI Biak diketahui diterbitkan pada 26 Februari 2026 dan kini telah melewati masa berlaku tiga bulan.

“SK tersebut sudah tidak berlaku. Saat ini kami menunggu langkah DPD I KNPI Papua, apakah memperpanjang SK atau menunjuk caretaker baru,” ujarnya.

Kiwa meminta DPD I KNPI Papua lebih cermat menentukan figur caretaker berikutnya agar tidak kembali memunculkan persoalan legitimasi di tengah pemerintah daerah maupun organisasi kepemudaan.

Selain itu, ia menegaskan calon Ketua KNPI Biak harus memenuhi ketentuan organisasi, di antaranya pernah menjadi pengurus KNPI, memimpin organisasi kepemudaan, berusia maksimal 40 tahun, serta mendapat rekomendasi dari KNPI distrik dan OKP terdaftar.

Ia juga mengkritik mekanisme pembentukan Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI yang disebut tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa mekanisme pleno caretaker.

“KNPI adalah wadah kaderisasi, bukan tempat asal comot oknum yang tidak pernah berproses di KNPI,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Kiwa turut mengusulkan agar calon Ketua KNPI Biak ke depan merupakan putra asli daerah yang memiliki marga Biak sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai dan kearifan lokal.

Menurut dia, syarat tersebut dapat diperkuat melalui rekomendasi dari Mananwir Er (marga) maupun Mananwir Bar (wilayah adat).

“Banyak anak asli Biak yang punya kapasitas kepemimpinan mumpuni,” ujar Kiwa.