SIDOARJO, TelusuR.ID      –      “Jangan dilihat dari nilai barangnya mas. Yang penting kita bisa berbagi kebahagiaan, “bisik Heru Satria, Ketua LSM MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Korwil Jatim, kepada TelusuR.ID seraya berjabat tangan dan memberikan bingkisan. Nampak, senyum Heru terurai lepas dan ikhlas.

Selain TelusuR.ID, hadir pula sejumlah pegiat jurnalistik dari kota Sidoarjo dan Surabaya dalam acara bertajuk “Santuan Anak Yatim Piatu & Buka Bersama Gubernur Jatim” yang dihelat di kantor MAKI Jatim, komplek Perumahan Permata Juanda, Sabtu (15/4/2023).

Kelompok pegiat jurnalistik atau wartawan, masing-masing dibagikan satu bingkisan berisi beras, gula, kopi, teh, minyak, Coca cola, sirup, dan mie instan. Selain bingkisan berupa sembako tersebut, setiap wartwan juga dibagikan satu amplop berisi uang.

Bingkisan serupa juga diberikan kepada sejumlah pihak. Antaralain para janda, pasukan kuning, dan juga satpam. Kelompok ini berjumlah puluhan orang. Selain diberikan bingkisan sembako, kelompok pinggiran ini juga diberikan amplop berisi uang.

Sebagai acara inti, ratusan anak yatim dan piatu mulai berbaris dalam antrian. Mereka dibagi dalam kelompok antrian sesuai jenjang sekolah. Yakni mulai PAUD/TK, SD, SMP, dan terahkir SMA. Selain mendapat bingkisan sembako, para yatim dan piatu mendapat tambahan tas rangsel, buku sekolah, dan amplop berisi uang.

Pada tahap ini, sedikit atmosfir haru menghiasi suasana. Satu per satu para yatim dan piatu mulai beranjak dari barisan. Kaki mereka maju beberapa langkah menuju panggung kecil. Disana Heru MAKI sudah menunggu dengan posisi duduk seraya di tangannya tergenggam amplop berisi uang.

Dengan sikap tawadhuk, para yatim dan piatu menghampiri Heru MAKI seraya mencium tangannya. Heru membalas dengan mengusap kepala mereka seraya memberikan amplop berisi uang. Setelah itu, anak-anak tersebut bergeser menuju panitia untuk menerima hadia tas rangsel, buku sekolah, dan bingkisan.

Hampir satu jam Heru MAKI tidak beranjak dari posisi duduknya. Tangannya terus terulur, menjabat, dan tak berhenti mengusap kepala para yatim dan piatu. Heru terus melakukannya hingga antrian yatim dan piatu habis. Selama melayani, paras Ketua MAKI Jatim itu tak berhenti dari senyum keikhlasan.

Acara yang dihelat mulai pukul 16.30 WIB itu tercatat baru rampung menjelang waktu sholat tarawih. Memasuki waktu buka, sejumlah hidangan prasmanan telah disediakan panitia. Ada bakso, soto, rawon, sate, yang disanding kolak dan minuman segar lainnya.

Turut terundang dalam acara tersebut antaralain tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kelompok seni Islam atau hadrah Nahdlatul Ulama yaitu Ishari. Seluruh undangan yang hadir nampak mendapatkan bingkisan yang sama, serta amplop berisi uang.

Mendapat kesempatan memberikan sambutan acara sebelum buka puasa dimulai, Heru Satria atau Heru MAKI hanya melempar beberapa penggal kalimat. Tidak lebih 10 menit ia berdiri dihadapan undangan. “Terimaksih sudah hadir disini. Semoga kedepan kita senantiasa bisa berbagi kebahagiaan seperti ini, “ucapnya.

“Khusus untuk anak-anakku para yatim dan piatu, untuk tahun ini sengaja kami memberikan hal berbeda. Kami putuskan untuk memberikan tambahan tas dan buku untuk mendukung sekolah kalian. Semoga hal kecil ini bisa membantu, “tutur Heru seraya mengakhiri sambutan.

Acara kemudian dilanjutkan tausyiah agama oleh seorang ustad. Terkait bulan puasa, ustad mengingatkan pentingnya memerangi penyakit hati yang bernama hasud. Terbunuhnya Habil oleh Qobil, tutur ustad, adalah dipicu karena sifat hasud. “Puasa harus bisa membersihkan hati dari penyakit hasud, “tutur ustad. (red/din)

JOMBANG, TelusuR.ID      –      Kasus ruko simpang tiga terbelah dalam 2 bagian besar. Yakni kasus berbasis masa hunian 2017 hingga 2021, serta kasus hunian ruko tahun 2022 dan 2023. Seorang Sumber menyebut, pemberkasan BAP oleh Pidsus pada Jumat besok lebih merujuk pada kasus 2017 hingga 2021.

Dimana pada kasus ini seluruh penghuni ruko tercatat sudah bayar sewa. Hanya nominal pembayaran memang variatif. Paling kecil, nominal yang dibayar penghuni adalah Rp 5 juta. Dan itu terjadi pada sejumlah orang.

Sementara dari sekitar 50-an penghuni ruko simpang tiga, tutur Sumber, sebagian diketahui ada yang bayar separo, dan sebagian yang lain ada yang lunas dengan pembayaran sebesar Rp 100 juta-an. Angka tersebut merujuk pada SK Bupati (Perbup) tentang tarif sewa ruko yang terbit tahun 2021.

Perbup ini terbit, tegas Sumber, dalam rangka merespon temuan BPK tentang dugaan kerugian negara dari sisi retribusi sewa ruko simpang tiga. Dari total Rp 5 milyar uang sewa yang wajib dibayar, dikatahui pada 31 Desember 2022, setoran sewa yang masuk hanya berkisar Rp 700 jutaan.

Hingga 31 Desember 2022, diketahui masih ada penghuni yang hanya bayar Rp 5 juta saja. Sehingga piutang yang ditanggung sebesar Rp 95 juta. Kelompok inilah, tutur Sumber, yang diduga bakal ditetapkan sebagai tersangka karena tidak memanfaatkan masa kompromi saat perkara ditangani bidang Intel.

Selain mantan Sekdakab Ita Triwibawati yang tercatat lunas, lanjut Sumber, daftar penghuni lain tidak terungkap karena Disdagrin Jombang enggan terbuka soal ini. Sehingga untuk kasus 2017 hingga 2021 tidak diketahui siapa saja yang bakal lolos, dan siapa yang bakal terjerat.

Sekali pun begitu, lanjut Sumber, penanganan kasus ruko simpang tiga bakal tidak sesederhana itu. Disebutkan, badai besar akan mengancam seluruh penghuni ruko. Yaitu kasus hunian ruko pada periode 2022 dan 2023. Pada titik ini, seluruh penghuni ruko dipastikan berstatus ilegal.

Hal ini karena tidak secuil pun legalitas dikantongi penghuni untuk menempati ruko secara sah. Ukurannya, karena pada masa sewa tersebut, dipastikan tidak satu pun penghuni melakukan bayar sewa. Ukurannya, bagaimana membayar sewa jika piutang sebelumnya belum lunas.

Badai besar pun mengancam. Yaitu satu situasi yang menempatkan seluruh penghuni ruko bisa dijerat pasal penyerobotan. Hal ini akibat tindakan menempati ruko yang bukan miliknya.  Apalagi obyek yang dikuasai merupakan aset negara. Sehingga ketentuan pasal Tipikor bisa langsung tancap gas.

Sumber menilai badai bisa datang lebih cepat, bisa juga tertunda karena beberapa hal. Semua bergantung pada goodwill pihak APH dalam menangkap dan memaknai sebuah kasus. Untuk saat ini, tegas Sumber, pemberlakuan pasal penyerobotan sepertinya masih tertahan antrian. (din)

JOMBANG, TelusuR.ID      –      Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang mulai menunjukkan taringnya. Pada Jumat besok (14/4/2023), sejumlah penghuni ruko simpang tiga dijadwalkan akan diperiksa tim Pidsus. Saat ini, surat panggilan berwarna merah sudah dilayangkan kepada seluruh penghuni ruko untuk pemenuhan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP).

Pemberkasan oleh tim Pidsus terbilang lebih cepat dari jadwal semula. Sebelumnya, Kasi Intel Kejari Jombang Deni Saputra menegaskan, pemberkasan oleh tim Pidsus bakal dilakukan setelah hari raya Idul Fitri. Pernyataan itu disampaikan dalam forum hearing bersama Aliansi LSM Jombang di gedung DPRD.

Hingga berita ini ditulis, belum diketahui kenapa pemberkasan dilakukan lebih cepat. Namun dari rentang penanganan kasus yang sudah berlangsung sejak Januari 2023 lalu, bisa jadi Pidsus sudah mengantongi 2 alat bukti yang cukup sehingga pemberkasan BAP sudah waktunya dilakukan.

Dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, Rabu (12/4/2023), Kasi Intel Kejari Jombang Deni Saputra, membenarkan perihal pemanggilan penghuni ruko tersebut. “Panggilan sudah terjadwal dan sudah diterima para penghuni ruko simpang tiga. (Dimulai) Jumat hingga Senin, “tulis Deni kepada TelusuR.ID.

Pemanggilan oleh tim Pidsus dengan menggunakan kertas merah dinilai banyak pihak sebagai progres positif dan bukti keseriusan Kejaksaan dalam penegakan hukum. Hal ini sekaligus membantah rumor yang berkembang bahwa selama ini penanganan kasus berlangsung ambigu dan setengah hati.

Lantas siapa yang bakal jadi tersangka? Sejauh ini konfirmasi dari Kejaksaan belum berhasil dikantongi. Hanya sejumlah pihak menyebut, bahwa peluang tersangka akan mengerucut kepada penghuni yang menolak melakukan bayar sewa, atau membayar sewa tapi setelah 31 Desember 2022.

Hal ini karena tahapan kasus sebelum 31 Desember 2022 masih dalam ranah penyelidikan oleh bidang Intel. Sehingga pembayaran sewa dinilai sebagai bentuk pro penyelematan aset. Sedang paska itu, penanganan kasus dinaikkan ke bidang Pidsus yang berarti penegakan hukum sudah berjalan.

Sayangnya Disdagrin Jombang enggan terbuka soal daftar penghuni ruko yang melakukan bayar sebelum 31 Desember 2022, atau yang melakukan bayar setelah itu. Disdagrin hanya menyebut bahwa dari Rp 5 milyar uang sewa ruko yang wajib dibayar penghuni ruko, total setoran yang masuk hanya sekitar Rp 700 juta.

Terpisah, Koordinator Aliansi LSM Jombang Aan Teguh Prihanto, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas progres yang dicapai Kejaksaan. Menurutnya, pemanggilan dengan kertas merah oleh tim Pidsus menjadi titik penting bagi perjalanan kasus ruko simpang tiga yang sudah berlangsung sekian lama.

“Aliansi LSM Jombang menyampaikan apresiasi yang tinggi atas progres yang dilakukan Kejaksaan. Hal ini menjadi angin segar bagi terselesaikannya kasus ruko simpang tiga yang sudah terkatung-katung sekian lama. Soal endingnya, itu hanya soal proses. Yang jelas capaian Kejaksaan layak diapresiasi, “ujarnya.

Ditegaskan Aan, Aliansi LSM Jombang akan mendukung penuh siapapun pihak yang terlibat dalam upaya penyelematan ruko simpang tiga sebagai aset daerah. “Hari ini bola penyelamatan ada ditangan Kejaksaan. Dan Aliansi akan mengawalnya untuk tidak terjadi blunder, “tegasnya. (din)

JOMBANG, TelusuR.ID      –      Praktik ini sudah kali kedua terjadi di sekolah yang sama, yaitu salah satu SMA Negeri di Jombang kota. Sebelumnya, praktik serupa juga dilakukan dalam rangka pembangunan masjid di komplek sekolah. Namun, selalu saja ujung tombang praktik yang diduga ilegal ini adalah Komite Sekolah.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, tahun ini salah satu SMA Negeri di Jombang kota telah memberlakukan sumbangan kepada wali murid. Hingga berita ini ditulis, Selasa (11/4/2023), belum diketahui berapa nominal sumbangan yang ditetapkan kepada setiap wali murid, juga berapa besaran sumbangan yang sudah terkumpul.

Ditemui di sekolah pada Selasa (3/4/2023), Kepala Sekolah SMA Negeri tersebut membenarkan perihal sumbangan wali murid. Menurutnya, uang sumbangan akan dialokasikan untuk pembangunan gedung perpustakaan sekolah dengan estimasi biaya mencapai Rp 1,5 milyar.

Dijelaskan Kepala Sekolah, sumbangan tidak dibayar sekaligus. Tetapi diangsur beberapa kali dalam beberapa tahun hingga target Rp 1,5 milyar bisa terpenuhi. Kepada media ini, Kepala Sekolah bahkan sempat menunjukkan rencana gambar (master plan) gedung perpustakaan yang akan dibangun.

Dijelaskan, bahwa sebelumnya juga dilakukan hal serupa dalam rangka pembangunan masjid di komplek sekolah. Sekalipun begitu, ia menolak dikaitkan dengan sumbangan wali murid. Menurutnya, sumbangan terjadi karena murni inisiatif Komite Sekolah yang disetujui wali murid.

Hingga berita ini ditulis, TelusuR.ID belum berhasil mendapatkan keterangan dari Komite Sekolah atau pihak wali murid. Sehingga belum diketahui berapa besaran sumbangan yang dikenakan kepada wali murid, juga berapa nominal sumbangan yang sudah terkumpul.

Seorang Sumber menyebut, praktik yang dilakukan salah satu SMA Negeri yang berlokasi di Jombang kota tersebut tergolong modus klasik untuk mengakali peraturan dan ketentuan berlaku. Ia menuding, kata sumbangan sengaja disematkan untuk membungkus praktik pungutan liar yang sebenarnya terlarang itu.

Ia lantas melempar dua pertanyaan. Pertama, apakah dibenarkan pembangunan gedung perpustakaan sekolah yang merupakan kebutuhan primer tersebut dibiayai selain APBD atau APBN? “Kalau masjid masih bisa diterima karena tidak terkait langsung dengan kebutuhan belajar mengajar, “ujarnya.

Ia menandaskan, hal-hal terkait kebutuhan primer sekolah seperti pembangunan ruang kelas, ruang laboratorium, dan ruang perpustakaan, seharunya menjadi domain negara untuk memenuhinya. “Itulah yang dimaksud pendidikan gratis. Dan negara sudah memback up dengan dana BOS, BOSDA, juga DAK, “tambahnya.

Pertanyaan kedua, lanjut Sumber, adalah soal definisi sumbangan itu sendiri. Pada beberapa kasus, sering didapati makna sumbangan bergeser menjadi paksaan. Berdalih kesepakatan bersama, banyak wali murid yang tidak kuasa menolak kebijakan yang gariskan Komite Sekolah.

“Kalau benar sumbangan, harusnya angka yang dikenakan kepada wali murid tidak seragam. Juga, harusnya ada wali murid yang tidak menyumbang karena memang sifatnya suka rela. Kalau benar sumbangan, seharusnya Komite Sekolah tidak berani menarget angka Rp 1,5 milyar, karena sumbangan tidak bisa diandalkan, “tuturnya.

Apa kata Komite Sekolah soal sumbangan wali murid untuk gedung perpustakaan tersebut? Bagaimana wali murid menyikapinya? Juga, berapa nilai sumbangan yang terkumpul dan berapa nominal yang wajib dibayar setiap wali murid? Benarkah praktik ini ilegal? Ikuti laporannya hanya di TelusuR ID edisi berikutnya. (Sadat/bersambung…)

[contact-form][contact-field label=”Nama” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Surel” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Situs web” type=”url” /][contact-field label=”Pesan” type=”textarea” /][/contact-form]

MADIUN, TelusuR.ID      –      Seorang Sumber menyebut jumlah pasien covid-19 yang muncul pada laporan keuangan RSUD Dolopo Madiun tahun 2021 diduga kuat berbau manipulasi. Lebih tepatnya, data yang muncul pada laporan keuangan disinyalir sarat dengan penggelembungan angka. Benarkah?

Yang jelas, Sumber tersebut menampik data yang dimunculkan RSUD Dolopo. Versi dia, data yang muncul pada laporan keuangan itu jauh dari keadaan sebenarnya. Tidak hanya jomplang, tapi perbandingannya bak langit dan bumi. Tepatnya 1 berbanding 60. Termasuk jumlah hari rawat inap pasien.

Sejauh ini konfirmasi dari RSUD Dolopo Madiun belum berhasil dikantongi. Namun jika data versi Sumber tersebut bisa dijamin kebenarannya atau cukup  mewakili keadaan yang sebenarnya, maka dugaan rekayasa jumlah pasien covid-19 tahun 2021 oleh RSUD Dolopo terbilang mengejutkan, bahkan mencengangkan.

Menurut Sumber, jumlah pasien covid-19 RSUD Dolopo tahun 2021 hanya berkisar 59 orang. Dengan rincian: pasien rawat inap kategori satu hari berjumlah 2 orang. Pasien rawat inap dua hari berjumlah 5 orang. Pasien rawat inap tiga hari berjumlah 14 orang. Serta pasien rawat inap empat hari sebanyak 12 orang.

Selanjutnya, pasien rawat inap kategori lima hari, enam hari, tujuh hari, delapan hari, sembilan hari, dan enam belas hari, masing-masing berjumlah 6 orang, 3 orang, 10 orang, 1 orang, 1 orang, dan 2 orang. Dengan demikian total jumlah pasien covid-19 yang masuk ruang rawat inap sebanyak 59 orang.

Jika dirata-rata, lanjut Sumber, jumlah rawat inap untuk tiap pasien hanya berkisar 5 hari. Dengan demikian jumlah rawat inap untuk ke 59 pasien hanya berkisar 278 hari. Hal ini terbilang kontras dibanding angka yang dimunculkan piha RSUD Dolopo. Dimana pasien covid-19 tahun 2021 disebut berjumlah 3105 serta jumlah rawat inap mencapai 14.629 hari.

Pada 2021, diketahui RSUD Dolopo menargetkan pendapatan dari covid-19 sebesar Rp 111.544.073.855,00 dengan angka realisasi mencapai Rp 118.554.671.500,00. Dimana pada pos ini muncul angka piutang kepada Kemenkes sebesar Rp 57.353.649.735,08 atau dengan kata lain sudah terjadi pembayaran sebesar Rp 61.201.021.764,92.

Disisi lain, pantauan pada laporan keuangan Kemenkes 2021 menyebut ada hutang kepada RSUD Dolopo sebesar Rp 80.948.159.250,00 dan bukan Rp 57 milyar sebagaimana disebut dalam laporan keuangan RSUD Dolopo. Sehingga terjadi selisih sebesar Rp 23.594.509.514,92. Dan itu setara dengan 618 pasien atau 2911 hari rawat inap.

Dari paparan Sumber tersebut, muncul perbedaan angka cukup signifikan. Terutama soal jumlah rawat inap tiap pasien yang diduga hanya 5 sampai 6 hari, dan bukan 9 hingga 12 hari sebagaimana klaim RSUD Dolopo. Perbedaan itu berarti 59 berbanding 3105 (jumlah pasien), serta 278 berbanding 14.629 (jumlah rawat inap).

Temuan Sumber layak diapresiasi mengingat pemberlakuan Undang-undang Darurat pada covid-19 tidak berarti boleh dilakukan praktik manipulasi data. Hingga berita ini ditulis, upaya konfirmasi kepada RSUD Dolopo masih terus berlangsung sebagai semangat memberikan ruang klarifikasi demi terciptanya keseimbangan berita. (red/din)

MADIUN, TelusuR.ID      –      Tahun 2021, RSUD Dolopo tercatat memiliki piutang kepada Kemenkes sebesar Rp 57.535.649.735,08. Sebaliknya, Kemenkes berhutang kepada RSUD Dolopo sebesar Rp 80.948.159.250,00. Tapi pada 2022, Direktur RSUD Dolopo hanya mengakui sebesar Rp 35 milyar. Lantas, kemana raibnya selisih anggaran?

Sungguh, potret silang sengkarut permainan akutansi yang terbilang rumit. Ketua DPD LPAI Jawa Timur, Sutikno, menyebut RSUD Dolopo Madiun tergolong istimewa. Terutama dalam back up pembiayaan penangangan covid-19. Sedikitnya, keistimewaan itu nampak pada laporan keuangan Kementerian Kesehatan tahun 2021.

Dari 1896 rumah sakit yang mengajukan klaim hutang covid-19, RSUD Dolopo tercatat menempati rangking 16 secara nasional serta peringkat 5 Jawa Timur dengan total klaim sebesar Rp 80.948.159.250,00. Sedang 2 RSUD lain di Madiun jauh dibawah itu. RSUD Caruban hanya Rp 42.727.948.300,00, serta RSUD dr Soedono sebesar Rp 28.292.759.100,00.

Sutikno menyebut, gebyar angka pada kertas itu sekilas nampak masuk akal. Ini karena angka covid-19 di Madiun tergolong besar. Bahkan saat wabah mencapai puncaknya pada 2020-2021, Madiun sempat menoreh rekor tertinggi sebagai kawasan di Jawa Timur yang terdampak virus mematikan itu.

Namun gebyar yang muncul diduga tidak selamanya benar. Bahkan terendus janggal, ketika tatapan mata tertuju pada lembar laporan keuangan tentang covid-19. Baik pada Kemenkes, pada RSUD Dolopo, juga pada sirup LKPP. “Jika ketiganya dikomparasi, dipastikan muncul selisih cukup tajam, “tegas Sutikno.

Pada 2021, lanjut alumnus ITS Surabaya asal Lamongan ini, sirup LKPP RSUD Dolopo mencapai total pagu Rp 57,321 milyar. Angka tersebut didulang paket penyedia sebesar Rp 57,108 milyar, sedang sisanya masuk paket Swakelola. Sementara sumber anggaran ditopang APBD sebesar Rp 17.474.899.995,00, serta dana BLUD sebesar Rp 39.846.254.499,00.

Dana tersebut terserap dalam 121 paket dengan tender hanya 2 paket. Itu pun tender cepat yang nilainya tidak tembus 1 milyar rupiah. Sementara sisanya masuk paket Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Epurchasing yang pengawasannya tergolong sulit dipantau publik.

Merujuk laporan keuangan RSUD Dolopo tahun 2021, tutur Sutikno, total pagu yang dikantongi adalah sebesar Rp 175.089.245.150,00 dengan angka realisasi sebesar Rp 129.671.677.029,29. Terdiri belanja operasi sebesar Rp 105.898.086.871,29, dan belanja modal senilai Rp 23.773.577.672,00. Berarti ada selisih Rp 11.590.650.672,94 serta SILPA tahun 2021 sebesar Rp 19.817.916.610,79.

Sementara penerimaan dari pos pendapatan mencapai Rp 141.262.327.702,22 serta belanja pengeluaran mencapai Rp 129.671.677.029,29. Pada 31 Desember 2021, RSUD Dolopo Madiun tercatat memiliki hutang kepada Kementerian Kesehatan sebesar Rp 57.353.649.735,08.

Sutikno menilai ada perbedaan mencolok antara rencana belanja pada sirup LKPP dengan laporan keuangan RSUD Dolopo. Tepatnya ada dana covid-19 yang belum masuk Sirup LKPP sebesar Rp 119 milyar. “Tapi itu bukan masalah utama. Justru yang menggelitik, kenapa hutang kepada Kemenkes malah masuk SAL (Saldo Anggaran Lebih)? “tegasnya

Bila dibandingkan laporan Kemenkes tahun 2021, tepatnya pada lampiran 33.a tentang Daftar Hutang Klaim Covid-19 Kepada Rumah Sakit pada Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan per 31 Desember 2021, nomer 1215 dengan kode rumah sakit 3519024, adalah RSUD Dolopo dengan jumlah hutang sebesar Rp 80.948.159.250,00.

Kedua laporan keuangan baik Kemenkes maupun RSUD Dolopo, tercatat sudah berstatus diaudit. “Ini tentu memicu pertanyaan. Kenapa angka yang muncul tidak sama. Yakni ada selisih sebesar Rp 23.594.509.524,59. Lalu, lembaga audit mana yang berbohong? Juga, kemana selisih angka tersebut raib? “ujarnya.

Permasalahan menjadi kian rumit, tegas Sutikno, ketika hal tersebut dikomparasi dengan Perjanjian Kinerja Perubahan APBD 2022 yang diteken Direktur RSUD Dolopo bersama Bupati Madiun. Dimana dana SAL tahun 2021 sebesar Rp 35 milyar itu ternyata dialokasikan untuk pembangunan gedung.

“Jadi kronologis peristiwa itu berarti, pada 2021 muncul angka SAL sebesar Rp 57 milyar. Pada 20 Oktober 2022, angka SAL 2021 tersebut berubah menjadi Rp 35 milyar. Sementara Kemenkes punya hutang sebesar Rp 80 milyar. Sehingga saya meyakini ada Rp 24 milyar hingga Rp 45 milyar yang raib. Tentu angka yang tidak kecil, “ujarnya.

Sutikno menegaskan, siapa pun pihak di Madiun yang ingin mengungkap kasus tersebut, dirinya bersedia memberikan data. “Kalau saya ber KTP Madiun, sudah pasti kasus ini masuk meja APH. Kalau ingin tahu saya, tanya pak Maidi, Walikota Madiun yang ketemu saya pukul 1 malam menjelang pemilihan 2018, “ujarnya sedikit berkelakar.

Sementara itu hingga berita ini ditayangkan, Direktur RSUD Dolopo Madiun, dr Purnama Hadi, yang dihubungi melalui nomer ponsel 085336623XXX belum berhasil tersambung. (red/din)