MADIUN, TelusuR.ID      –      Tercatat, anggaran belanja RSUD Dolopo Madiun tahun anggaran 2022 menembus besaran Rp 169,719 milyar. Angka tersebut terbilang yang paling tinggi dibanding anggaran belanja seluruh OPD dilingkungan Pemkab Madiun. Celakanya, harta kekayaan Direktur RSUD Dolopo ikut menebal.

Ketua DPD LPAI Jawa Timur, Sutikno, mengaku mengendus aroma yang tidak biasa. Semacam dugaan rencana jahat yang terstruktur. Sebab, lonjakan anggaran untuk RSUD Dolopo terkesan dipaksakan. Dari Rp 57,321 milyar pada tahun 2021 menjadi Rp 169,719 milyar pada tahun 2022. Atau terjadi lonjakan hingga 150 persen. Ada apa?

“Dari kajian yang kita lakukan, pada kurun 2 tahun itu terjadi lonjakan angka cukup besar pada pos belanja jasa medis. Yakni dari Rp 11,714 milyar pada tahun 2021 menjadi Rp 74,413 milyar pada tahun 2022. Memang saat itu terjadi wabah covid-19, namun kenaikan anggaran seharusnya tidak sebesar itu, “tutur Sutikno.

Ditemui di coffe shop Elmi Hotel Surabaya, Senin malam (27/3/2023), Sutikno menduga lonjakan anggaran yang terbilang jumbo itu berbau akal-akalan. Dalih yang dipakai adalah penanganan covid dan layanan tambahan terkait fasilitas baru berupa ruang rawat inap anak, rawat inap penyakit dalam, rawat inap orthopedic, dan gedung bersalin.

“Dua aspek itu sepertinya dipakai alasan untuk melambungkan anggaran. Namun fakta yang terjadi cukup mencengangkan. Sebagai rumah sakit rujukan covid-19, ternyata pasien RSUD Dolopo tidak sampai 100 orang. Juga layanan tambahan belum bisa dijalankan karena tahun 2022 gedungnya belum dibangun. Ini kan lucu, “ucap Sutikno sambil terkekeh.

Dugaan kejanggalan kian menguat saat memasuki tahun anggaran 2023. Tercatat, anggaran belanja RSUD Dolopo terjun bebas di angka Rp 20 milyar. Meski status covid-19 sudah dicabut, namun layanan rawat inap sudah beroperasi. “Pertanyaannya, bagaimana SPJ anggaran Rp 74,413 milyar pada 2022 itu dibuat? “ujarnya penasaran.

Alumnus ITS Surabaya ini menjelaskan bahwa belanja jasa medis merupakan belanja untuk imbalan para dokter, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dokter asisten ahli, psikolog, dan tenaga medis lainnya yang melakukan penanganan langsung kepada pasien.

Penanganan yang dimaksud mulai tindakan observasi,  diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan/manuver/perasat, rehabilitasi medis dan atau perawatan medis lainnya. Jadi jasa medis adalah, tutur Sutikno, belanja dalam bentuk imbalan yang diberikan kepada tenaga medis dalam lingkup rumah sakit.

Diketahui, RSUD Dolopo Madiun memiliki 311 pegawai mulai dokter, perawat, tenaga medik lainnya baik medis maupun non medis. Dari jumlah itu, 154 berstatus PNS, dan sisanya berstatus tenaga kontrak. “Andaikata anggaran sebesar Rp 74,413 milyar dibagi mereka ke seluruh pegawai, maka setiap orang bakal mengantongi Rp 239 juta lebih. Sebuah angka yang teramat besar dan tidak masuk akal, “ujarnya.

Padahal jumlah dokter di RSUD Dolopo Madiun (versi DPD LPAI Jawa Timur) terbagi antaralain 14 dokter umum (8 PNS, 6 non PNS), 4 dokter spesialis (2 PNS, 2 non PNS), 9 dokter spesialis (5 PNS, 4 non PNS). “Jika jumlah biaya maksimal tenaga dokter terserap semua, maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp 25 milyar. Padahal tahun 2023 hanya tersedia Rp 20 milyar. Bagaimana logikanya? “ujarnya bertanya.

Disisi lain, harta kekayaan Direktur RSUD Dolopo Madiun, dr Purnomo Hadi, terjadi penggelembungan yang tergolong tiba-tiba. Artinya lonjakan yang terjadi hanya dalam kurun satu tahun. Dan itu cukup fantastis, yakni sebesar R 4,214 milyar. Dari Rp 20,357 milyar pada tahun 2020 menjadi Rp 24,572 milyar pada tahun 2021.

Sutikno menegaskan bahwa angka tersebut merujuk pada Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2020 dan tahun 2021 yang masuk ke KPK. Pertanyaannya, darimana dr Purnomo Hadi yang seorang PNS bisa mengantongi Rp 4 milyar dalam setahun? Apakah dia memiliki bisnis lain? Hingga berita ini ditulis, konfirmasi dari Direktur RSUD Dolopo belum berhasil dikantongi. (red/din)

JOMBANG, TelusuR.ID      –      Sesuai tujuan dilayangkan publik hearing ke gedung wakil rakyat, Aliansi LSM Jombang (ALJ) akhirnya menyuarakan opsi pelaporan hukum atas dugaan penyerobotan aset oleh penghuni ruko serta dugaan pembiaran atau tindak penyalahgunaan wewenang oleh Pemkab terkait pengelolaan aset daerah.

Opsi pelaporan hukum diambil setelah melihat tidak ada perubahan sikap yang ditunjukkan Pemkab, terutama soal itikad untuk menutup ruko simpang tiga. Sepanjang perjalanan hearing bersama Komisi B yang berlangsung satu jam lebih itu, dikatehui Pemkab tidak bergeser dari sikapnya.

Diluar dugaan, gayung pun bersambut. Opsi pelaporan hukum yang disuarakan Aliansi LSM Jombang dalam forum hearing disambut positif pihak Kejaksaan. Kasi Intel Deni Saputra yang hadir mewakili Kajari Tengku Firdaus menyatakan setuju dan mendukung opsi pelaporan itu.

Bagi Deni, opsi pelaporan hukum terkait dugaan penyerobotan aset oleh penghuni ruko dinilai bakal menambah bobot perkara. Hanya Deni menyarankan agar pelaporan dilakukan secepat mungkin, sebelum penyidikan perkara dugaan kerugian negara berbasis LHP BPK yang saat ini masih berlangsung, muncul penetapan tersangka.

Dalam forum hearing yang dihadiri perwakilan Pemkab dan sejumlah anggota dewan itu Deni menegaskan, penetapan tersangka diperkirakan terjadi setelah hari raya Idul Fitri. “Kalau pelaporan dilakukan sebelum terjadi penetapan tersangka, itu bakal menambah bobot perkara. Tapi kalau terlambat, bakal masuk konsekuensi antrian, “tegasnya.

Ditemui di gedung dewan sesaat setelah acara publik hearing berakhir, Koordinator Presidium Aliansi LSM Jombang (ALJ), Aan Teguh Prihanto, menegaskan masih menunggu sikap yang diambil Pemkab. “Kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Kalau Pemkab tidak melaporkan penghuni ruko, pelaporan akan kita ambil alih, “tegasnya.

Sikap menunggu sengaja diambil, tutur Aan, karena sesuai tujuan publik hearing, sebenarnya posisi Aliansi LSM Jombang lebih kepada memberi dukungan kepada Pemkab sebagai pemilik ruko. Dimana polemik yang sudah demikian parah itu tidak bisa lagi dijawab dengan diplomasi biasa, tetapi perlu ketegasan sikap berupa penutupan ruko atau pelaporan hukum.

“Sebenarnya domain melaporkan itu ada di pihak Pemkab sebagai institusi negara yang diberi kewenangan mengelola aset daerah. Tetapi kalau opsi penutupan atau pelaporan tidak dilakukan, maka Aliansi akan masuk melalui pintu ruko sebagai aset daerah yang berarti milik rakyat, “tegas Aan.

Dwi Andika, Ketua LSM Almatar yang juga anggota presidium Aliansi LSM Jombang menambahkan, publik hearing yang dimohonkan Aliansi ke gedung dewan sebenarnya bentuk upaya terakhir mencari jalan keluar dengan cara duduk bersama. Disebut upaya terakhir, karena semua langkah persuasif sudah ditempuh.

“Kita semua tahu perjalanan kasus ruko simpang tiga sudah demikian parah dan komplek. Karenanya perlu dilakukan upaya khusus dan luar biasa yaitu berupa penutupan ruko atau pelaporan hukum. Jadi tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara biasa. Dan hasil publik hearing menjelaskan bahwa jalan persuasif sudah tertutup, “tegasnya.

Ditegaskan Dwi, selain berencana melaporkan penghuni ruko atas dugaan penyerobotan aset daerah, Aliansi LSM Jombang juga dalam pendalaman untuk melaporkan Bupati atau pejabat Pemkab terkait, dalam hal dugaan pembiaran atau penyalahgunaan wewenang dalam mengelola aset daerah.

“Harus diakui, kasus ini terjadi dan bergulir sedemikian parah, tidak lain pemicunya adalah Pemkab sendiri. Bahkan kasus ini tidak perlu terjadi seandainya pejabat Pemkab konsisten dengan tupoksinya. Faktanya kewajiban itu diabaikan sejak 2017. Jadi Pemkab juga layak untuk dilaporkan, “tegas Dwi. (red/laput/udin)

JOMBANG, TelusuR.ID      –      Forum Dengar Pendapat (publik hearing) kasus ruko simpang tiga yang berlangsung bersama Komisi B DPRD Jombang, Senin (27/3/2023), tercatat berlangsung hambar. Tidak ada hal baru. Terutama soal sikap dan sudut pandang Pemkab dalam menangani polemik yang berlangsung.

Secara keseluruhan, Pemkab masih terbilang bertahan dalam kegamangan sikap. Itu terlihat dari pernyataam Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Diadagrin) Jombang, Suwignyo. Menurutnya, penanganan kasus ruko simpang tiga sudah menjadi domain pihak Kejaksaan, sehingga Pemkab tidak ada pilihan lain kacuali tiarap.

Pernyataan Suwignyo seolah menjadi pilihan argumentasi paling cerdas yang dipatok Pemkab. Selain sudah didengungkan sejak 3 bulan lalu, terbukti petinggi Pemkab seperti Bupati atau Sekda tidak pernah membuat pelurusan atas pernyataan Suwignyo. Bisa dibilang, suara Suwignyo adalah suara instansi Pemkab.

Akibat pilihan argumentasi itu, Pemkab tercatat tidak hanya tiarap, tetapi juga tertutup soal akses informasi publik. Beberapa momen menunjukkan sikap penolakan oleh Disdagrin ketika sejumlah elemen masyarakat mengajukan permintaan data soal besaran nominal sewa ruko, termasuk daftar penghuni yang lunas atau yang menolak bayar.

Pada forum hearing yang diinisiasi Aliansi LSM Jombang (ALJ) itu, pihak Pemkab tidak hanya diwakili Kadisdagrin. Tetapi ada Asisten II, juga Kabag Hukum Pemkab. Namun keduanya tidak menawarkan hal baru yang signifikan. Sehingga pendapat dan pandangan yang dilontarkan keduanya tidak cukup merubah atau menggeser argumen yang disuarakan Siwignyo, yaitu Pemkab tiarap.

Dalam kesemapatan itu, Korp Adhiyaksa yang diwakili Kasi Intel Kejari Jombang Deni Saputra, nampak menganulir pernyataan Suwignyo. Menurutnya, tidak benar jika seluruh tanggungjawab penanganan perkara ruko simpang tiga menjadi domain kejaksaan. Tetapi harus dipilah, bahwa Korp Adhiyaksa hanya fokus pada ranah pidana saja.

“Jadi hal-hal terkait kepentingan menutup ruko dan sebagainya, itu bisa dilakukan Pemkab. Yang jelas Kejaksaan hanya fokus pada ranah pidana saja, “tegas Deni seraya menjelaskan bahwa proses penanganan perkara sudah mencapi puncak penyidikan dan penetapan tersangka bakal dilakukan setelah hari raya Idul Fitri.

Ketua Komisi B Sunardi menjawab pertanyaan audien. Yakni soal rekom pansus dewan yang tidak dijalankan oleh Pemkab. Terhadap hal ini, Sunardi berpandangan babwa proses hukum oleh Kejaksaan merupakan bagian dari pelaksanaan rekom pansus. Sehingga tidak bisa disebut Pemkab tidak melaksanakan rekom pansus dewan.

Tanggapan Sunardi dianggap tidak tepat. Karena rekom pansus hanya memerintahkan penutupan ruko, bukan proses hukum. Menanggapi hal itu, anggota Komisi B yang juga Ketua Fraksi PKB Subaidi, melempar jawaban. “Jika rekom pansus diabaikan, DPRD bisa memggunakan hak angket untuk mengetahui apa alasan Pemkab mengabaikan rekom pansus, “ujarnya.

Koordinator Presidium Aliansi LSM Jombang (ALJ), Aan Teguh Prihanto, menilai sikap Pemkab melalui Suwignyo tersebut cenderung merupakan bentuk cuci tangan dan upaya berlindung dibalik ketiak Kejaksaan. “Saya melihat ada upaya sistematis untuk mengkambinghitamkan Kejaksaan. Padahal seharusnya tidak demikian, “ujarnya.

Aan yang juga Ketua LSM Pospera ini menegaskan, bahwa sekalipun proses hukum oleh korp adhiyaksa sedang berjalan, namun tidak berarti Pemkab wajib tiarap. Apalagi untuk masa sewa ruko tahun 2022 dan 2023 yang jelas-jelas diluar ranah kejaksaan. “Pintu masuk Kejaksaan itu LHP BPK terkait dugaan kerugian negara hingga tahun 2021. Jadi jangan digeneralisir, “tegas Aan.

Aktivis berpenampilan gondrong ini menegaskan, khusus untuk masa sewa ruko tahun 2022 dan 2023, dipastikan tidak ada aliran sewa yang masuk ke Pemkab. Sehingga seluruh penghuni ruko dipastikan bersatus ilegal. “Harusnya ruko ditutup dulu. Selain status penghuni yang ilegal, penutuapn diperlukan untuk memunculkan status quo. Tapi selalu saja Pemkab beralasan bahwa perkara sudah ditangani Kejaksaan, “tambahnya.

“Kejaksaan hanya menangani dugaam kerugian negara. Bukan penutupan ruko. Penutupan itu domain Pemkab. Tanpa atau ada keterlibatan Kejaksaan, mekanisme SHGB menjelasakan bahwa ruko simpang tiga adalah milik Pemkab. Jadi jangan dibolak-balik hanya untuk menutupi kegamangan sikap. Lagi pula darimana logika Pemkab harus tiarap itu diambil? “tegasnya. (red/laput/udin)

JOMBANG, TelusuR.ID      –      Proses. Begitu kata mereka. Satu kata yang enteng diucap dan seharusnya tidak sulit dimaknai. Ia menunjuk satu situasi bahwa segalanya butuh waktu, pendalaman, pematangan, dan ketangguhan sudutt pandang. Ya, proses. Semua tidak boleh berlangsung instan.

Proses. Selain diperlukan untuk bisa sampai dan menyentuh hasil optimal, juga secara alamiah tidak mungkin bisa dihindari. Jalan bim salabim hanyalah milik para pesulap. Lintasan Abrakadabra hanya bisa dilalui oleh pemain sirkus. Sedang diluar itu, semua perlu proses dan butuh rentang waktu.

Tentu saja rentang waktu yang dimaksud itu harus berujung deadline. Tentu, pendalaman dan pematangan yang ditempuh harus bermuara pada terpenuhinya detail sebuah unsur. Ya, bukan proses yang tanpa ujung. Bukan pendalaman yang tanpa kalkulasi. Dan bukan pencarian yang tidak terbatas.

Rentang waktu itu sudah dimulai sejak awal 2023. Tepatnya awal Januari lalu. Berarti sudah berlangsung 3 bulan. Itu belum termasuk tambahan proses pada ruang pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan). Jika dirunut, seluruh proses yang ditempuh sudah memakan waktu dikisaran 6 bulan.

Tiba-tiba topik tentang rentang waktu menjadi sesuatu yang seolah tak terjamah. Ia bergeser makna karena terseret arus subyektivitas. Diksi tentang cukup dan tidak cukup menjadi sesuatu yang personal. Ia cenderung dimaknai sesuai ruang selera dan garis kepentingan. Dan publik, seolah tidak lagi bisa turut campur.

Padahal ini hanya persoalan yang terbilang remeh-temeh. Hanya soal dugaan kerugian negara. Sebuah dugaan dengan petunjuk awal yang jelas berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Ini tentang aset daerah yang seharusnya berujung PAD tetapi hasilnya nol rupiah dan nol transaksi sewa.

Praktik itu diketahui berlangsung 5 tahun sejak 2017 hingga 2021. Bukan pembiaran. Karena meskipun terlambat, Bupati akhirnya menerbitkan SK tarif sewa ruko pada 2021. Dimana satu unit ruko ditarif sewa sekitar Rp 100 juta per 5 tahun. Ini bentuk tindaklanjut LHP BPK yang ditolak penghuni ruko.

Tidak semua penghuni, memang. Sebagian ada yang bayar sewa dengan cara diangsur meki tidak pernah diketahui berapa nominal persisnya. Sedang sebagian kecil yang lain sudah melakukan pelunasan. Ditolak, karena pembayaran sewa ruko diwarnai atmosfir tekanan. Dan hari ini, temuan BPK berujung tidak pernah terlunasi.

Korp Adhiyaksa ambil peran. Awalnya masuk ruang Datun. Dimana Jaksa sebagai pengacara negara dilibatkan dalam proses penertiban dan penyelamatan aset daerah. Kemudian dilanjut ke bidang Intel. Yang berarti perkara sudah masuk ranah penegakan hukum. Dan sejak Januari lalu perkara telah beranjak ke tahap Lid bidang Pidsus.

Artinya, bidang Pidsus sudah bekerja dalam rentang 3 bulan. Namun kabar tentang penetapan tersangka tak kunjung terdengar. Mungkin masih dalam proses. Mungkin masih butuh waktu. Dan soal berapa tambahan waktu yang dibutuhkan, serta berapa takaran waktu yang dianggap cukup, hari ini pemaknaan kata ‘proses’ tidak lagi sesuatu yang gampang.

Tafsir tentang terpenuhinya 2 alat bukti yang cukup, seolah bukan domain publik untuk boleh mencicipi pemahaman. Materi hukum seperti LHP BPK dan SK Bupati tentang tarif sewa ruko, entah dianggap apa. Juga, sikap penghuni ruko yang tak kunjung melakukan pelunasan sewa, entah masuk kategori tafsir yang mana.

Mungkin, tafsir tentang 2 alat bukti yang cukup memang tidak sedangkal yang aku pikir. Sama dangkalnya ketika aku berfikir bahwa menutup ruko atau mengusir penghuni dari sana seharusnya tidak serumit ini. Dan pagi ini, secangkir kopi panas mengajakku tetap terjaga untuk senantiasa bahagia hidup di Indonesia Raya. (din)