SIRABAYA, TelusuR.ID      –      Kasus korupsi PJU TS Lamongan yang menggunakan APBD Jatim tahun 2020 memasuki babak baru. Setelah operator lapangan dan vendornya diadili, kini bidikan diarahkan kepada Husnul Aqib dan pimpinan DPRD Jatim.

Jumat (9/6/2023), puluhan aktivis SEMMI (Syarikat Mahasiswa Muslim Indonesia) melakukan demo di kantor DPW PAN Jatim jalan Darmo Kali 5c. Aksi kali ini menuntut agar aktor intelektual kasus PJU TS Lamongan diproses.

Dalam orasinya, SEMMI menyuarakan beberapa tuntutan diantaranya agar KPK mengadili Husnul Aqib yang diduga sebagai otak korupsi hibah PJU TS Lamongan. Proses persidangan terhadap sejumlah tersangka yang saat ini berjalan, diminta berlangsung transparan.

SEMMI menuntut DPW PAN Jatim agar Husnul Aqib dinonaktifkan dari partai karena dinilai telah mencoreng Marwah partai. Juga, meminta kepada KPK dan Kejaksaan untuk melindungi tersangka Jonathan Donan yang sudah mengajukan sebagai justice collaborator.

Terkait pengajuan sebagai justice collaborator, Jonathan Donan telah mengungkap sejumlah hal yang bisa dianggap fakta baru. Diantaranya, Jonathan mengaku pernah diundang sejumlah pimpinan DPRD Jatim dalam satu pertemuan.

Pimpinan dewan yang dimaksud antaralain Kusnadi mantan Ketua DPD PDIP Jatim, Sahat Tua Simanjuntak Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim, Anik Maslakhah Sekretaris DPW PKB Jatim, serta Husnul Aqib Sekretaris DPW PAN Jatim yang sekarang menjabat Wakil Ketua DPRD Lamongan.

Ditegaskan Jonathan, pada pertemuan itu Kusnadi meminta agar Jonathan Donan mengembalikan uang sebesar Rp 40 milyar yang jadi temuan BPK. Dimana dari jumlah tersebut Jonathan diminta mengembalikan Rp 10 milyar, Husnul Aqib Rp 10 milyar, dan pimpinan dewan Rp 20 milyar. Namun, Jonathan menolak karena merasa tidak menikmati.

Diketahui, sidang yang saat ini berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya, belum sedikitnya menyeret unsur pimpinan DPRD Jatim. Tetapi yang Karena itu nama-nama yang disebut hadir dalam pertemuan itu harusnya segera diproses.

SEMMI juga mendorong agar Kejaksaan menangkap pengakuan Jonathan Donan sebagai pintu masuk untuk memeriksa unsur pimpinan DPRD, termasuk peran Husnul Aqib yang diduga sebagai otak kasus korupsi PJU TS Lamongan. (*)

JOMBANG, TelusuR.ID      –      LSM GeNaH (Generasi Nasional Hebad) sedang dalam kalkulasi untuk mengambil langkah hukum atas appraisal Secufindo yang disebut sebagai dasar menetapkan tunjangan perumahan bagi anggota dewan. Saat ini, upaya penghimpunan dokumen telah berlangsung.

Ditemui di kantor Jalan Brantas Nomer 44, Tunggorono, Jombang, Rabu (7/6/2023), Ketua LSM GeNaH Hendro Suprasetyo menegaskan, langkah penghimpunan dokumen itu dimulai dengan berkirim surat kepada Sekretariat DPRD Jombang dan Secufindo Advisory Utama untuk meminta salinan dokumen appraisal.

“Kami berharap klaim kegiatan appraisal oleh Secufindo benar adanya. Karenanya, kami berkirim surat sebagai bentuk permohonan untuk mendapatkan salinan dokumen tersebut. Dengan dokumen itu, kita akan kaji kemungkinan untuk diambil langkah hukum berupa gugatan ke pengadilan, “ujar Hendro.

Dalam kaitan itu, pada Senin (5/6/2023) kemarin, dua pucuk surat telah dilayangkan kepada kedua instansi. Yakni surat Nomer: 069/LSM.GENAH/VI/2023 untuk Sekretariat DPRD Jombang, dan surat Nome: 070/LSM.GENAH/VI/2023 dikirim ke PT Secufindo Advisory Utama Jalan Kalibutuh 215 Surabaya.

Hingga Rabu sore atau 3 hari sejak surat dikirim, tutur Hendro, kedua instansi tercatat belum melempar jawaban atas permohonan yang diajukan. “Kami optimis dan percaya bahwa kegiatan appraisal itu benar adanya. Sebab jika kegiatan tersebut ternyata fiktif sebagaimana data pada sirup dan LPSE 2021, maka dampaknya akan sangat fatal, “terangnya.

Hendro memasang deadline satu minggu sejak surat dikirim, untuk menunggu jawaban. Jika permohonan meminta salinan appraisal yang merupakan dokumen publik itu berujung dipersulit, maka pihaknya akan menempuh jalur permohonan dokumen melalui sidang Komisi Informasi Publik (KIP) di Surabaya.

Hendro memastikan, pihaknya akan menempuh seluruh prosedur untuk mendapatkan salinan dokumen appraisal tunjangan perumahan dewan tersebut. Setelah dokumen berhasil dikantongi, pihaknya akan mengkaji aroma penggelembungan anggaran untuk kemudian diteruskan ke ranah peradilan.

“Ini bukan soal kalah dan memang. Visi kami adalah memastikan bahwa besaran tunjangan yang terbilang fantastis itu sudah cukup rasional. Karena apapun alasannya, tunjangan perumahan DPRD Jombang yang melampaui Kabupaten Gresik dan Sidoarjo itu jelas satu kejanggalan, “ujarnya.

Jika langkah gugatan jadi diambil, tutur Hendro, hal itu sekaligus dimaksudkan untuk menetralisir spekulasi yang berkembang bahwa angka tunjangan perumahan yang terbilang fantastis itu bukan buah kompromi politis pihak ekskutif dan legislatif untuk sama-sama menikmati kenaikan tunjangan.

“Karenanya, angka yang ditetapkan harus rasional. Sebab, jika itu bentuk kompromi politik untuk memuaskan hasrat menikmati fasilitas wah dan wow atas nama peraturan, maka rakyat yang akan jadi korban. Jadi LSM GeNaH hanya berkepentingan untuk meluruskan itu semua, “papar Hendro.

Hendro meyakini, jika benar besaran tunjangan bukan merupakan bentuk kompromi politik, maka opsi penghentian tunjangan untuk digantikan penyediaan rumah dinas menjadi cukup berpeluang. “Dari sini akan terlihat, jika niatnya adalah menikmati fasilitas, maka opsi pembangunan rumah dinas akan terhadang seribu alasan, “ujarnya.

Sebagaimana diketahui, sejak 2022 lalu, besaran tunjangan perumahan dewan terjadi kenaikan cukup besar. Akibatnya, tiap tahun APBD dipaksa menyiapkan dana sebesar Rp 11,5 milyar. Dan itu akan berlangsung hingga waktu yang tidak terbatas. Padahal upaya efisiensi anggaran bisa ditempuh dengan cara menyediakan rumah dinas bagi anggota DPRD. (Laput/red/din).

JOMBANG, TelusuR.ID      –      Menapaki puncak tahun 2022 lalu, satu kasus appraisal telah terjadi di tubuh Pemkab. Adalah Gono Saptoraharjo, pemilik lahan seluas 6.327 meter persegi dikawasan Jalan KH Ahmad Dahlan yang dibuat repot (mungkin juga pusing) oleh urusan appraisal.

Sebagai kronologis singkat, pada 2021 lalu, tanah Gono dibeli Pemkab untuk relokasi PKL (Pedagang Kaki Lima) alun-alun. Berdasarkan hasil appraisal, lahan Gono dibandrol Rp 16,2 milyar atau Rp 2.560.000 per meter persegi. Sayangnya, pembayaran harus ditunda tahun berikutnya karena Pemkab kehabisan duit.

Saat itu, dana APBD 2021 sebesar Rp 20 milyar yang disiapkan Pemkab sudah habis untuk pembelian lahan milik mantan Sekda Ita Triwibawati    sebesar Rp 17,4 milyar atau Rp 2.785.000 per M2. Tanah seluas 6.480 M2 itu juga dialokasikan untuk relokasi PKL alun-alun. Diketahui, tanah Gono dan tanah Ita lokasinya berdampingan.

Memasuki kalender anggaran 2022, dimana Gono mendapat giliran bayar, rupanya uang belum bisa dicairkan. Berdasarkan aturan, tanah Gono harus diappraisal ulang karena sudah melewati batas 6 bulan. Ketentuan itu akhirnya dipenuhi. Hasilnya? Tanah Gono terjun bebas diangka Rp 5,2 milyar atau turun tarif sebesar 60 persen.

Mendapati kenyataan itu, Gono memilih menempuh jalur peradilan. Oleh PN Jombang, angka appraisal Rp 5,2 milyar dianulir dan tanah Gono ditetapkan diangka Rp 10,7 milyar. Gono tidak melakukan banding. Dan pada penghujung 2022 lalu, uang sebesar Rp 10,7 milyar sudah masuk ke kantong Gono.

Dari sini, tanah Gono terjadi turun tarif sebesar 30 persen dari appraisal pertama yang sebesar Rp 16,2 milyar. Sementara dengan appraisal yang sama, tanah Ita Triwibawati tidak ada perubahan dan tetap terbayar Rp 17,4 milyar. “Agak sulit dinalar, bagaimana mungkin satu lokasi tanah bisa muncul 2 harga dengan perbedaan cukup tajam, “ujar Sumber.

Sumber menegaskan, tanah milik mantan Sekda Ita Triwibawati yang dibayar sesuai appraisal pertama, atau dengan kata lain tidak terjadi penurunan tarif sebagaimana yang terjadi pada Gono, adalah sesuatu yang sah. Ini karena angka appraisal merupakan produk hukum yang bersifat mengikat.

Sebagaimana yang terjadi pada Gono, tanah milik Ita Triwibawati bisa turun tarif atau terjadi kemungkinan lain, hanya jika hal itu dibawa ke ranah peradilan. “Satu-satunya mekanisme untuk merubah atau bahkan membatalkan hasil appraisal ya lewat peradilan. Dan itu tidak terjadi pada tanah milik Ita, “tegasnya.

Lantas, bagaimana dengan tunjangan DPRD Jombang yang disebut merujuk hasil appraisal Secufindo itu? Benarkah angkanya terbilang fantastis?  Sumber menegaskan, untuk memastikan terjadi dugaan penggelembungan harga atau tidak, sebaiknya angka appraisal diuji diranah peradilan.

“Boleh saja Secufindo disebut appraisal terpercaya karena dia BUMN. Tapi belajar dari banyak kasus, terutama kasusnya Gono dan Ita Triwibawati terkait lahan PKL, yang namanya dugaan mark up pada appraisal selalu terbuka. Karenanya, untuk mengakhiri polemik, sebaiknya dugaan itu dibawa ke meja hijau, “tegasnya.

Seperti diberikan sebelumnya, sejak 2022 lalu, besaran tunjangan perumahan bagi anggota dewan meroket dari Rp 12.700.000 menjadi Rp 18.800.000 per bulan. Selain fantastis, angka ini juga terbilang yang paling tinggi se Jawa Timur untuk kategori daerah Kabupaten. Lalu, darimana angka itu muncul?

Pemkab penyebut angka tunjangan perumahan merujuk pada hasil appraisal Secufindo. Namun, itu diduga masih sebatas klaim sepihak. Terbukti, jejak digital kegiatan APBD 2021 tidak menyebut ada kegiatan appraisal. “Tapi jika benar ada appraisal, sebaiknya angkanya diuji lagi di Pengadilan “tuturnya. (Laput/red/din).

JOMBANG, TelusuR.ID      –      Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 18 Tahun 2017 dan PP Nomer 1 Tahun 2023, telah memerintahkan agar Pemkab menyediakan rumah dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD. Jika belum mampu, maka opsinya adalah pemberian tunjangan perumahan.

Faktanya, sejak 7 tahun silam, Pemkab Jombang selalu memilih opsi pemberian tunjangan perumahan kepada 46 anggota DPRD. Dengan kata lain, hingga saat ini, Pemkab merasa belum cukup mampu menyediakan rumah dinas tersebut. Benarkah Pemkab belum mampu?

Beragam alasan sepertinya sengaja dipilih untuk memperteguh status belum mempu. Diantaranya, bahwa hampir seluruh Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia tidak ada yang menyediakan rumah dinas bagi anggota DPRD. Dengan demikian Pemkab Jombang tidak sendirian. Dan kondisi demikian jamak terjadi.

Terhadap argumen ini, seorang Sumber menangkap ada yang tidak sambung. Menurutnya, soal mampu dan tidak mampu adalah soal Goodwill dan skala prioritas. “Simple saja, apakah sejauh ini sudah lakukan kajian secara serius? Jadi ini bukan soal seluruh Indonesia tidak ada yang menyediakan rumah dinas bagi anggota DPRD, “tuturnya.

Sumber menegaskan, urusan mampu dan tidak mampu, hari ini menjadi penting untuk dibahas karena terkait dengan efisiensi anggaran negara. “Rp 11,5 milyar per tahun untuk alokasi tunjangan perumahan dewan itu tidak kecil. Dan ini secara terus-menerus akan menjadi beban APBD jika tidak di stop, “ucapnya.

Alasan berikutnya, penyediaan rumah dinas bagi anggota DPRD Jombang dipandang tidak mendesak karena selain sudah memiliki rumah tinggal, mayoritas anggota dewan adalah orang lokal. Beda halnya dengan DPR RI. Kebutuhan rumah dinas menjadi tak tertawarkan karena mayoritas anggota DPR RI datang dari seluruh daerah di Indonesia.

Alasan terakhir dan cukup menohok adalah soal biaya pembangunan rumah dinas yang kelewat tinggi. Saking tingginya, hal itu disebut mustahil dilakukan. Sayangnya, argumen ini didasarkan pada pemahaman bahwa rumah dinas anggota dewan harus setara dengan rumah dinas Wakil Bupati.

“Saya pikir ini hanya bentuk pembenaran untuk tidak menyediakan rumah dinas bagi anggota DPRD Jombang. Dengan menunjuk rumah dinas Wakil Bupati sebagai patokan, pesan yang ingin disampaikan adalah soal anggaran jumbo dan harus bertempat di pusat kota. Padahal eselon anggota dewan tidak setara dengan eselon Wabup, “terangnya.

Sebagai pembanding, sejumlah daerah di Indonesia tercatat sudah melakukan pembangunan rumah dinas bagi anggota DPRD. Antaralain Kota Ternate (Maluku Selatan), Kota Palembang (Sumatera Selatan), Kabupaten Malinau (Kalimantan Utara), dan Kutai Kertanegara atau Kukar (Kaltim).

Juga, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau OKI (Sumatera Selatan), serta data terakhir yang bisa diupadate adalah Kabupaten Natuna (Kepulauan Riau). Dari sekian itu, rumah dinas anggota DPRD Kabupaten Natuna sempat disorot karena dinilai terlalu mahal. Yakni satu unit rumah berbiaya Rp 1 milyar.

Terlepas soal dugaan kemahalan harga unit rumah, tegas Sumber, besaran ongkos untuk pembangunan rumah dinas anggota DPRD Natuna itu hanya setara dengan 4 tahun tunjangan perumahan DPRD Jombang. “Mungkin tidak sama persis. Tapi intinya adalah soal Goodwill dan skala prioritas. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, “tuturnya.

Dilansir dari pemberitaan sejumlah media, pembangunan rumah dinas anggota DPRD disejumlah daerah memang beberapa berujung masalah. Salah satunya kasus rumah dinas dikosongkan karena sejumlah alasan. “PP 18/2017 tidak mengenal alasan apapun. Jika rumah dinas sudah dibangun, maka tunjangan perumahan harus stop, “tegasnya. (Laput/red/din).

JOMBANG, TelusuR.ID      –      Sejak 2022 lalu, sebanyak 46 anggota DPRD Jombang diganjar Rp 18.800.000 per bulan untuk tunjangan perumahan. Selain fantastis dan tertinggi se Jawa Timur untuk kategori daerah Kabupaten, angka ini disebut hasil appraisal oleh lembaga penilai publik BUMN yaitu Secufindo. Benarkah demikian?

Terhadap pertanyaan ini seorang Sumber melempar sejumlah catatan. Antaralain soal tidak terpublisnya angka appraisal Secufindo ke ranah publik. Karenanya, angka tunjangan perumahan merupakan hasil intervensi atau pyur produk Secufindo, sejauh ini belum terkonfirmasi. Pada level ini, Secufindo hanya memberi opini, bukan pemutus.

Artinya, tutur Sumber, angka appraisal oleh Secufindo hanya bernilai sebuah pendapat. Selanjutnya, mau dipermak atau tidak, sepenuhnya menjadi kewenangan Bupati.   Dan itu sudah diaktualisasi melalui produk kebijakan bernama Peraturan Bupati. Dari sini, Secufindo hanya pendulang, bukan penentu.

Catatan berikutnya adalah, lanjut Sumber, soal tidak munculnya item appraisal tunjangan perumahan dewan pada daftar kegiatan APBD 2021. Kepastian itu bisa dirunut pada lapak sirup LKPP maupun LPSE. Kenapa tahun 2021? Karena Perbup 5/2022 tentang tunjangan perumahan dewan, tutur Sumber, diterbitkan Bupati pada 3 Januari 2022.

Dengan tidak nongolnya kegiatan appraisal pada lapak sirup LKPP dan LPSE 2021, tegas Sumber, maka klaim pekerjaan appraisal oleh Secufindo memicu pertanyaan besar. Artinya, kegiatan bisa benar ada, atau sebaliknya: fiktif. Karena aturannya, setiap belanja APBD wajib dipublis di sirup LKPP.

Sumber menegaskan, jika saja kegiatan appraisal itu fiktif, maka tafsir tentang itu merujuk pada 2 hal. Pertama, tengah berlangsung upaya penyesatan informasi secara serius kepada publik. Kedua, angka tunjangan perumahan yang terbilang jumbo itu tidak kaitan dengan Secufindo.

Sebaliknya, sambung Sumber, jika kegiatan appraisal benar ada namun tidak dipublis ke publik, maka yang terjadi adalah sebentuk pelanggaran terhadap ketentuan LKPP. “Pertanyaannya, kenapa tidak publis? Ada maksud apa dibalik itu? Atau jangan-jangan memang tidak ada appraisal? “nadanya bertanya.

Pertanyaan ini tidak berlebihan. Sebab, tegas Sumber, proses terbitnya Perbup 5/2022 cukup kuat dilingkupi atmosfir politis. “Jejak digital cukup menjelaskan bahwa terbitnya Perbup sempat diwarnai aksi boikot oleh pihak legislatif terkait LKPJ Bupati. Aksi boikot diduga dipicu adanya kesenjangan, “terangnya.

Saat itu, tepatnya pada 2021, mencuat ke permukaan TPP (Tambahan Pengahsilan Pegawai) Sekda Ahmad Jazuli yang tembus angka Rp 43 juta per bulan. Menurut Sumber, angka ini dinilai aneh karena besarannya melampaui BOP Bupati yang hanya Rp 33 juta per bulan. Tidak hanya Sekda, moncernya TPP juga merambah pejabat struktural Pemkab.

Antaralain Asisten dikisaran angka Rp 18 juta per bulan, Kepala Bagian diangka Rp 10 juta per bulan, serta Kepala Dinas dipatok Rp 15 juta per bulan.  Polemik kian ramai karena dilevel Asisten dan Kepala Bagian terjadi selisih angka. Yakni Asisten I hanya mengantongi Rp 16 juta per bulan, sedang Asisten II dan III meraup Rp 18 juta per bulan.

Perbedaan angka menjadi sorotan karena beban kerja ketiga Asisten dinilai sama. Begitu pun dengan Kepala Bagian.  Tercatat ada 3 Kabag yang mendapat TPP Rp 13 juta per bulan, sedang Kabag yang lain hanya Rp 10 juta per bulan. Saat itu Bupati meminta kepada Sekda agar  besaran TPP dievaluasi.

Selanjutnya, selang beberapa waktu kemudian, tiba-tiba agenda paripurna terkait LKPJ Bupati berlangsung mulus. Seiring itu, Perbup 5/2022 akhirnya terbit, dan angka tunjangan perumahan anggota dewan meroket dari Rp 12.700.000 menjadi Rp 18.800.000 per bulan.

“Saat itu, atmosfir politis cukup kental. Dan semua berlangsung cepat. Jadi, sebagaimana data sirup LKPP dan LPSE tahun 2021, bisa jadi kegiatan appraisal terkait tunjangan perumahan dewan itu memang tidak ada, “ujarnya. (Laput/red/din)