JOMBANG, TelusuR.ID      –      Ketua LSM GeNaH Hendro Suprasetyo, kembali melayangkan surat klarifikasi susulan, Jumat (16/6/2023). Tidak hanya kepada Sekwan, tetapi surat juga ditujukan kepada BPKAD. Hal ini dilakukan karena jawaban Sekwan atas surat pertama dinilai belum menyentuh substansi permasalahan.

Dalam surat jawaban tertanggal 13 Juni 2023 tersebut, tutur Hendro, Sekwan menegaskan bahwa besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD sudah sesuai aturan yang berlaku. Juga, besaran tunjangan tersebut diklaim sudah didasari kajian dari pihak appraisal.

Hanya, sambung Hendro, identitas KJPP (Konsultan Jasa Penilai Publik) tidak disebutkan. Dalam klarifikasinya, Sekwan hanya membuat penegasan terkait 2 hal.    Yakni kegiatan appraisal dipastikan ada namun bukan oleh Sucofindo. Serta, penyebutan alokasi Rp 100 juta sebagai bukti kegiatan appraisal telah dilaksanakan.

“Karenanya surat klarifikasi juga ditujukan kepada BPKAD untuk memastikan alokasi Rp 100 juta sebagaimana klaim Sekwan tersebut sudah terserap atau belum. Sekaligus, sebagai bentuk konfirmasi bahwa klaim BPKAD soal appraisal oleh Sucofindo ternyata dibantah pihak Sekwan, “ujarnya.

Hendro menyayangkan sikap kedua pejabat publik yang dinilainya belum transparan tersebut. Selain tidak elok, hal tersebut bisa berujung blunder karena akan ada pihak yang ketahuan berbohong. “Terus terang saya tidak habis pikir kenapa persoalan yang seharusnya sederhana malah menjadi rumit, “ucapnya.

Khususnya pihak Sekwan. Jika benar kegiatan appraisal itu ada dan bahkan dialokasikan Rp 100 juta, sergah Hendro, kenapa nama KJPP tidak disebutkan dan hanya membantah bukan Sucofindo? Juga, jika benar ada appraisal, kenapa kegiatan tersebut tidak muncul di Sirup LKPP dan LPSE 2021?

Bagi Hendro, persoalan appraisal layak mendapat porsi perhatian karena 2 alasan. Pertama, untuk memastikan bahwa penetapan angka tunjangan sudah melalui tahapan dan mekanisme yang benar. Kedua, klaim bahwa kegiatan appraisal dialokasikan Rp 100 juta bukan sekedar informasi abal-abal.

Sekalipun begitu, ada atau tidak ada appraisal, tegas Hendro, LSM GeNaH tetap berteguh untuk membawa persoalan ini ke ranah gugatan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memastikan bahwa besaran tunjangan perumahan dan transportasi sudah teruji secara hukum peradilan.

Hanya saja, sergah Hendro, jika kemudian didapati bahwa angka tunjangan yang terbilang fantastis itu tidak dasari kajian appraisal, tentu persoalan menjadi bergeser.  Yakni, dari yang semula hanya seputar dugaan penggelembungan anggaran, menjadi lebih komplek mencakup transparansi dan kejujuran.

Seperti diberitakan sebelumnya, besaran tunjangan perumahan anggota DPRD sebesar Rp 18.800.000 per bulan atau Rp 11,5 milyar per tahun, dinilai merupakan bentuk pemborosan anggaran negara karena akan berlangsung secara terus menerus tanpa batas waktu. Padahal praktik ini sejatinya bisa dihindari.

Caranya, Pemkab diminta menyediakan rumah dinas bagi 46 anggota DPRD. Sejumlah pihak menyebut, alokasi untuk kebutuhan dimaksud mencapai kisaran Rp 50 milyar atau setara 5 tahun tunjangan perumahan DPRD. Opsi ini dianggap solusi cerdas, karena APBD akan terbebas dari beban Rp 11,5 milyar per tahun.

Namun, sejauh ini Pemkab belum menunjukkan sikap setuju. Bukan karena tidak mampu, tapi diduga Pemkab tidak bernyali untuk mengusik wilayah politis tersebut. Angka tunjangan pun mulai dikoreksi. Buka soal bungkus (Perbup), tapi bagaimana angka tersebut ditetapkan. “Jangan-jangan memang ditetapkan berdasarkan deal politik, “ujar Sumber. (Laput/red/din)

♦JOMBANG, TelusuR.ID      –      Isu tunjangan perumahan DPRD terus menggelinding. Sejumlah aktivis LSM di Jombang mulai bersuara kencang. Secara umum, para aktivis ingin memastikan bahwa tunjangan perumahan anggota dewan sebesar Rp 18.800.000 per bulan itu sudah terbilang rasional.

Dengan kata lain, angka yang ditetapkan bukan merupakan kompromi politik apalagi barter kekuasaan. Para aktivis berpendapat, jika angka yang ditetapkan tidak rasional atau cenderung mengada-ada, maka ekses yang ditimbulkan bakal lumayan komplek. Selain memicu dugaan kerugian negara, hal ini juga merugikan masyarakat.

Kali ini, giliran Aliansi LSM Jombang yang mendesak tunjangan perumahan dewan untuk diuji.  Direktur Ekskutif Aliansi LSM Jombang, Hadi Purwanto, menegaskan bahwa besaran tunjangan perumahan penting untuk disikapi demi memastikan tidak terjadi penggelembungan anggaran yang dibungkus dengan Peraturan Bupati (Perbup).

Tengara ini menguat, tegas Hadi, karena munculnya Perbup 5/2022 sebagai cantolan terbaru tunjangan perumahan dewan sempat diwarnai aksi boikot pihak legislatif terhadap LKPJ Bupati. Pada sisi ini, drama pertentangan tunjangan petinggi Pemkab sempat terpapar ke publik.

Terutama TPP pejabat Sekda yang dinilai kelewat besar karena melampaui BOP Bupati. Saat itu, TPP Sekda dipatok diangka Rp 43 juta per bulan, sedang BOP Bupati hanya Rp 33 juta per bulan. Polemik pun berakhir dengan munculnya Perbup 5/2022 yang berujung pada kenaikan angka tunjangan perumahan dewan.

Bak pepatah dua gajah bertarung pelanduk mati ditengah-tengah, tutur Hadi, situasi itu mengesankan tengah berlangsung barter kekuasaan antara ekskutif dan legislatif. Namun, Aliansi LSM Jombang tidak perduli dengan spekulasi yang berkembang. Poinnya adalah, angka tunjangan harus rasional.

Ditegaskan, munculnya Perbup 5/2022 sebagai terjemahan tehnis dari Perda 60/2017 yang merupakan turunan dari PP 18/2017 dan PP 1/2023, terbilang tidak ada yang salah secara konstruksi. Hanya, bagaimana angka tunjangan ditetapkan, di titik inilah semua perlu diuji.

Sebab, sambung Hadi, PP 18/207 sebagaimana telah diperbarui dengan PP 1/2023 tidak pernah mematok besaran angka. Urusan angka diserahkan kepada Perda dan Perbup. Namun PP dengan tegas melempar rambu-rambu bahwa penetapan angka tunjangan tidak boleh keluar dari wilayah kepatutan, kewajaran, rasionalitas, serta berbasis harga setempat.

Pertanyaannya, tegas Hadi, sudahkah tunjangan perumahan bagi anggota dewan sebesar Rp 18.800.000 per bulan itu memenuhi amanat PP? Bagaimana angka tersebut ditetapkan? Apalagi angka tersebut menjadi yang tertinggi se Jawa Timur untuk kategori Kabupaten, dimana hal itu memicu kejanggalan.

Merespon ketentuan dan rambu-rambu PP soal nilai kepatutan, kewajaran, rasionalitas, serta berbasis harga setempat, Pemkab mengklaim bahwa besaran tunjangan ditentukan berdasarkan kajian appraisal.  Hanya, sejauh ini kepastian soal itu belum seluruhnya transparan. Bahkan antara Sekwan dan BPKAD masih terjadi pertentangan.

“Pertentangan antara Sekwan dan BPKAD soal informasi appraisal menjadi pemandangan yang tidak elok. Hal itu tidak seharusnya terjadi karena bisa memicu spekulasi liar. Saya berharap Sekwan sebagai pengguna anggaran kegiatan appraisal bisa bersikap transparan untuk mengakhiri polemik yang tidak perlu, “tegas wartawan senior ini.

Hadi menegaskan, jika masalah appraisal tak kunjung dibuka ke publik, maka patut diduga kuat kegiatan tersebut memang tidak pernah ada. “Jika benar itu yang terjadi, maka spekulasi bahwa angka tunjangan perumahan dewan ditetapkan berdasarkan deal-deal politik tertentu sepertinya bukan isapan jempol, “ujarnya.

Karenanya, Aliansi LSM Jombang akan menempuh publik hearing ke gedung rakyat untuk memastikan duduk persoalan sebenarnya. “Klaim bahwa tunjangan perumahan dewan ditentukan berdasarkan kajian appraisal harus bisa dibuktikan. Jika itu tidak terpenuhi, maka Perbup 5/2022 bisa dianulir lewat jalur gugatan, “pungkasnya. (Laput/red/din)