TelusuR.ID

Beranda blog Halaman 343

Rakor Pemenangan Pilkada, PKS Jatim Targetkan Pecah Telor

0
Kang Irwan memimpin rapat koordinasi Pemenangan Pilkada dengan ketua DPD PKS se-Jatim.

SURABAYA, TelusuR.id- Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Pemenangan Pilkada se-Jawa Timur pada Hari Sabtu, 25 Mei 2024, di Kantor DPTW PKS Jatim. Rapat koordinasi itu dihadiri oleh pengurus DPW dan Ketua DPD PKS se-Jawa Timur. Berbagai hal dibahas termasuk Pilkada dan Pilgub.

Sebelumnya, Ketua DPW PKS Jawa Timur Irwan Setiawan mengikuti Rapat koordinasi Pemenangan Pilkada pada tanggal 23 Mei 2024 di Kantor DPP Jakarta.

“Rapat koordinasi ini untuk meneguhkan apa yang sudah pernah disampaikan sebelumnya. Baik terkait target kemenangan dalam pilkada maupun strategi serta proses dalam mengusung calon kepala daerah baik gubernur maupun bupati/ walikota,” ujar Kang Irwan, dalam keterangannya, Senin (27/5/2024).

Dalam kesempatan rapat koordinasi dengan ketua DPD PKS se-Jatim, Irwan menegaskan bahwa daerah yang capaian kursinya diatas 15 persen harus mengupayakan agar ada kader yang bisa diusung sebagai Cakada.

Oleh karena itu, ia meminta agar komunikasi dengan para calon dan juga parpol harus terjalin secara baik dan maksimal.

“Salah satu yang diupayakan adalah di kota Batu, Kota Malang, Kota Madiun, dan Magetan. Namun tidak tertutup kemungkinan dari daerah yang lainnya. Untuk kota batu sudah muncul nama Ludi Tanarto anggota DPRD kota Batu,” jelasnya.

Selain itu, Irwan juga menyampaikan bahwa sebanyak mungkin calon yang diusung PKS menang termasuk Pilgub.

Dalam tahapan penjaringan dan penyaringan calon, PKS di Jawa Timur tidak membuka pendaftaran calon yang akan maju dalam pilkada. Tapi menjalin komunikasi dengan para calon yang ada.

Sebagaimana arahan DPP, tugas DPW dan DPD adalah melakukan komunikasi dengan semua calon dan partai politik didaerahnya maisng-masing kemudian membahasnya dilevel daerah untuk kemudian dibahas di tingkat wilayah serta tingkat Pusat.

Yang pasti, ujarnya, persetujuan siapa calon yang diusung akan diputuskan oleh DPP. Namun demikian, komunikasi calon dengan PKS di daerah menjadi point penting yang harus terlaksana.

Terkait dengan Pilgub Jatim, Irwan menyampaikan kepada peserta rakor bahwa belum ada keputusan, baik terkait dengan calon yang akan diusung maupun partai koalisi.

Sebagaimana arahan DPP, tugas DPW PKS Jatim adalah melakukan komunikasi dengan calon yang ada termasuk Bu Khofifah sebagai calon gubernur Jatim. Jika kemudian ada calon lain yang muncul, PKS Jatim juga akan melakukan komunikasi.

“Komunikasi dengan Bu Khofifah sudah tersambung tinggal menentukan waktunya yang pas,” kata alumnus FISIP Unair itu.

Irwan juga menyampaikan bahwa PKS Jatim proaktif untuk0 membangun komunikasi dengan parpol yang ada di DPRD Jatim. Alhamdulillah sudah dengan Gerindra dan Golkar Jatim.

“Insya Allah dalam waktu dekat dengan Partai Demokrat Jatim. Sedangkan dengan Partai Nasdem, PKB, PDIP, PAN, PPP, dan PSI masih dalam proses penjadwalan,” ucapnya.

Ia menyampaikan bahwa PKS Jatim sebagaimana arahan DPP melalui kontestasi pilkada ini ingin memberikan kontribusi untuk membangun Jawa Timur dan juga daerah di Jawa Timur.

Menurutnya, kenaikan kursi PKS untuk pusat, provinsi dan kab/kota menjadi satu momentum untuk berpartisipasi maksimal dalam pilkada serentak 2024 ini.

“Seluruh pengurus dan anggota PKS se-Jatim sudah siap untuk turut berpartisipasi serta mensukseskan,” pungkasnya.

Akrab dengan Gen Z, Ade Wardhana Siap Dorong Potensi Ekonomi Kreatif dari Kalangan Pelajar

0
Bakal Calon Bupati Bogor, Ade Wardhana Adinata menghadiri launching film pendek "Kenal Bogor Lebih Dekat" karya siswa SMKN 1 Ciomas. foto' istimewa.

BOGOR, TelusuR.id – Festival Film Dokumenter digelar di Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor, pada 25 Mei 2024. Salah satunya, film dokumenter karya pelajar dari SMKN 1 Ciomas.

Festival Film Dokumenter yang bertemakan “Kenal Bogor Lebih Dekat” ini memiliki tujuan untuk memberikan kisah-kisah inspiratif dari beberapa tokoh. Kisah itu sengaja diangkat dari 10 film dokumenter dengan judul dan tema yang berbeda.

Bakal Calon Bupati Bogor, Ade Wardhana Adinata secara khusus menghadiri launching film pendek tersebut. Ia mengapresiasi kreativitas para pelajar dalam menggali potensi yang dimiliki.

“Hebat luar biasa potensi yang dipunyai adik-adik kita. Saya ingin menyemangati mereka bahwa ekonomi kreatif itu modalnya selain kreatifitas ada jangan bosen untuk terus-menerus melakukan repetisi,” kata Kang Ade, dalam keterangannya, Senin (27/5/2024).

Ia sekaligus mencontohkan dirinya yang mulai membangun perusahaan eksportir yang hanya bermodalkan foto dan video. Namun, hasilnya ternyata mendunia.

“Banyak sekali potensi Kabupaten Bogor, khususnya ekonomi yang berbasis kreativitas, UMKM, Pariwisata, Tapi, belum dioptimalkan oleh para pemilik kebijakan di Pemkab Bogor,” tekannya.

Ia pun menilai, pemimpin Kabupaten Bogor ke depannya harus yang memahami ekonomi dan industri kreatif. Menurutnya, hal itu agar anak muda atau Generasi Z mendapatkan perhatian serius, dalam memberikan fasilitas dan kebijakan yang mendukung agar terus tumbuh dan berkembang.

“Kalau bisa produktif, maka akan luar biasa ekonomi dan penghasilan dari ekonomi kreatif yang bisa didapatkan mereka,” cetusnya.

Kepala SMKN 1 Ciomas, Mahdi mengatakan bahwa pihak sekolah sangat mendukung setiap kegiatan siswa-siswinya. Selagi itu hal positif, kreatif, dan menunjang dari kegiatan belajar mereka.

“Ini sekaligus menjadi bekal portofolio yang bagus untuk mereka setelah lulus dari SMK,” pungkasnya.

Polisi Sita Ratusan Miras Saat Razia Di Warung Sentul Jombang

0
Operasi miras Samapta Polres Jombang

Jombang, TelusuR.id – Dalam upaya meminimalisir tindak kejahatan akibat minuman keras (Miras) di wilayahnya. Polres Jombang semakin getol memberantas peredaran minuman keras di Kota Santri.

Kali ini, petugas berhasil mengamankan 133 botol miras beserta penjualnya. Giat operasi Samapta yang rutin dilakukan inipun membuahkan hasil sesuai intruksi dari Kapolres Jombang AKBP Eko Bagus Riyadi.

Dari patroli yang dilakukan pada Sabtu (25/05) malam, Iptu Ahmad Aly Efendi dan anggotanya menemukan sebuah warung yang menjual berbagai jenis miras di Desa Sentul, Kecamatan Tembelang, Jombang.

Warung tersebut merupakan milik Hariyanto (37), warga Desa Kalikejambon, Kecamatan Tembelang Jombang. Dari penggeledahan itu polisi mendapati ratusan miras berbagai jenis.

Antara lain, 27 Botol Anggur Merah Orang Tua, 9 Botol Anggur Hijau Merk Intisari, 4 Botol Anggur Gingseng Merk Intisari, 4 Botol Anggur Merah Merk Intisari, 6 Botol Anggur Kolesom, 9 Botol Anggur Hijau API dan 7 Botol Anggur Gold.

Kemudian, 6 Botol Vodka Topi Miring 250 ml, 7 Botol Vodka Topi Miring 1 Liter, 3 Botol Iceland 350 ml, 8 Botol Iceland 250 ml, serta 3 Botol Iceland 500 ml. Ada juga 8 Botol Newport 620 ml, 10 Botol Prost, 5 Botol Singaraja 620 ml, 2 Botol Singaraja 250 ml, 6 Botol Soju, dan 11 Botol Prost Kaleng.

“Anggota Sat Samapta langsung melakukan penggeledahan dan menemukan miras berbagai merk, sebanyak 135 botol miras berbagai jenis kita amankan,” kata Iptu Ahmad Aly Efendi, Kasat Samapta Polres Jombang Senin (27/05/2024).

Iptu Aly menambahkan ratusan miras itu kemudian dibawa ke Polres Jombang untuk disita. Tidak hanya itu, pemilik warung Hariyanto juga turut diamankan karena menjual miras tanpa izin.

“Penjual minuman beralkohol kita amankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 Perda Kabupate Jombang No.16 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol,” ujarnya.

Pj Bupati Jombang Tanggapi PU Fraksi DPRD dalam rapat Paripurna Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Jombang tahun 2023

0

Jombang, TelusuR.ID –  Rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Jombang tahun 2023 kembali di gelar DPRD Jombang pada Rabu (22/5).

Pj Bupati Jombang Sugiat menyampaikan tanggapan terkait pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi di DPRD.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Jombang Masud Zuremi. Rapat itu, diikuti bersama jajaran pimpinan dewan serta dikuti segenap anggota dewan serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah di lingkup Pemkab Jombang.

Pj Bupati Jombang menanggapi  pertanyaan fraksi Gerindra terkait langkah dan upaya pencapaian arah kebijakan, turunnya pertumbuhan ekonomi.

Sugiat mengungkapkan salah satunya mengurangi angka kemiskinan.

Salah satu caranya adalah melalui bantuan sosial kepada individu dan keluarga yang dapat dilakukan.

”Masih terdapat dua strategi yang dilakukan pemerintah yaitu peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan kantong-kantong kemiskinan,” ungkapnya.

Pihaknya menyampaikan dana bagi hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah berdasarkan angka persentase tertentu.

Dana itu, bisa digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi.

”Kebijakan penyaluran DBH berdasarkan penerimaan rill memberikan ketidakpastian penerimaan daerah yang menyebabkan perubahan pada besaran pendapatan daerah yang berpengaruh pada pelaksanaan di APBD,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi mengatakan, untuk pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023 tinggal satu kali paripurna.

”Seperti agenda pembahasan raperda lainnya, pembahasan masih berlanjut pada tahap pandangan akhir (PA) fraksi yang rencananya akan segera diagendakan,” pungkas Mas’ud.

DPRD Jombang Gelar Paripurna Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023

0

Jombang, TelusuR.ID – DPRD Jombang gelar rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, pada Senin (13/5) .

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi.

Tampak hadir Pj Bupati Jombang Sugiat, jajaran Forkopimda, seluruh anggota DPRD serta kepala perangkat daerah di lingkup Pemkab Jombang.

Pj Bupati Jombang Sugiat mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kabupaten Jombang tahun anggaran 2023 yang berbasis akrual mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

”Alhamdullilah Pemkab Jombang berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang kesebelas,” katanya.

Dikatakannya, hal ini tentu tidak lepas dari kerja keras legislatif, eksekutif dan semua pihak yang terkait di dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan APBD.

”Kami mengucapkan terima kasih atas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan APBD sehingga kegiatan APBD terkawal dengan baik dan menghasilkan ragam penghargaan seperti opini WTP,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi mengatakan, setelah audit BPK dan meraih opini WTP ditindaklanjuti pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah.

”Agenda ini merupakan agenda tahunan yang harus dilaksanakan,” katanya.

Diungkapkannya, saat ini masih dilakukan paripurna penyampaian nota penjelasan bupati. Setelahnya dilanjutkan dengan paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi.

”Setelah itu, jawaban bupati dan pandangan akhir fraksi. Jadi pembahasan ini masih panjang,” pungkas Mas’ud.

Bahas Kesiapan Draf Raperda, Bapemperda DPRD Jombang Undang sejumlah perangkat daerah Lingkup Pemkab

0

Jombang, TelusuR.ID – Bertempat di gedung DPRD Jombang, Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Jombang undang sejumlah perangkat daerah (PD) di lingkup Pemkab Jombang, Pada Senin (6/5/2024). Hal ini terkait dengan kesiapan draf rancangan peraturan daerah (Raperda) yang bakal dibahas pada caturwulan ke dua.

Sejumlah perangkat daerah nampak hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) tersebut. Di antaranya dinas pertanian, bappeda, dan Bagian Hukum Setdakab Jombang.

”Kami mengajak rapat dengar pendapat (RDP) ingin mengetahui kesiapan draf raperda yang akan dibahas,” ujar Ketua Bapemperda DPRD Jombang Muhamad Muhaimin.

Dirinya memaparkan, sejumlah raperda yang bakal pada catur wulan ke kedua di antaranya raperda Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

Raperda Ketahanan Pangan dan PKL.

”Dari pernyataan masing-masing kepala OPD tadi, sebagian draf memang sudah siap,” katanya.

Setelah pertemuan ini, pihaknya ingin melakukan pembahasan lebih dalam lagi.

”Jadi, kami juga ingin mengetahui isi draf masing-masing raperda itu. Sehingga kami agendakan lagi,” katanya.

Sedangkan, RPJPD ada pansus DPRD untuk melakukan pembahasan secara khusus dan mendalam.

”Kalau RPJPD kami akan bahas lagi bersama pansus,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kabag Hukum Jombang Yaumasyifa mengatakan, rapat kali ini merupakan pembahasan awal terkait pembahasan raperda.

”Tadi ada sejumlah raperda yang bakal kita bahas. Ini pembahasan awal,” ungkapnya.

Komisi D DPRD Jombang Kunker ke DPRD Kabupaten Pasuruan, ini yang dibahas

0
Komisi D DPRD Jombang saat melakukan kunker ke DPRD Kabupaten Pasuruan

Jombang, TelusuR.ID – Dalam upaya memajukan olahraga di Kabupaten Jombang. Seluruh anggota Komisi D Jombang melakukan kunjungan Kerja ke DPRD Kabupaten Pasuruan untuk membahas penganggaran olahraga.

Ketua Komisi D DPRD Jombang Erna Kuswati mengungkapkan, kunker kali ini khusus membahas strategi pemerintah dalam penganggaran di bidang olahraga.

”Untuk penganggarannya sama dengan kita,” katanya.

Anggaran yang diberikan pemerintah dalam bentuk hibah yang diserahkan ke masing-masing cabang olahraga di Jombang.

”Yang membedakan di sana, banyak sekali industri yang siap memberikan dukungan melalui CSR-nya,” katanya.

Menurutnya, apabila hal ini juga dilakukan di Jombang, maka masalah anggaran sedikit terpecahkan.

Hanya saja hal ini perlu campur tangan pemerintah.

”Jadi ini juga harus ada peran penting pemerintah agar perusahaan bisa memberikan bantuan untuk cabang olahraga,” tuturnya.

Karena menurutnya, anggaran ini sangat penting untuk memunculkan bibit-bibit atlet yang berprestasi.

”Karena memang pembinaan maupun mengadakan kegiatan tentu membutuhkan anggaran,” pungkas Erna.

Bahas digitalisasi UMKM, Komisi B DPRD Jombang Kunker ke DPRD Kota Malang 

0
Komisi B DPRD Jombang saat kunker ke DPRD Kota Malang

Jombang, TelusuR.ID – Perhatian Komisi B DPRD Jombang terhadap berbagai tantangan dan problematika pengembangan UMKM di Jombang terus berlanjut.

Hal ini bisa dilihat dengan keseriusan para anggota dewan dengan belajar ke DPRD Kota Malang terkait pengembangan UMKM.

Ketua Komisi B DPRD Jombang Sunardi mengatakan, kunjungan kerja kali ini membahas terkait dengan digitalisasi UMKM.

”Ke depan UMKM di Kabupaten Jombang harus bisa lebih menguasai digital dan pasar modern,” katanya.

Terlebih lagi, saat ini merupakan era digitalisasi.

Sehingga, tidak boleh tertinggal atau hanya puas dengan hasil yang sudah didapat saat ini.

”Kalau kita tidak mau berkembang pastinya akan tertinggal dengan yang lain,” ungkapnya.

Sehingga, hal ini harus ada peran dari pemerintah untuk memberikan pembinaan-pembinaan ke UMKM di Jombang agar lebih mengenal digital.

”Dengan begitu produk UMKM di Jombang ini bisa mengimbangi produk-produk modern,” katanya.

Hal ini juga perlu pembelajaran untuk UMKM agar mereka mulai dari pengemasan dan lain sebagainya, tandas Sunardi.

 

Bahas jaminan kesejahteraan dan kesehatan penyelenggara pemilu, Komisi A DPRD Jombang Kunker ke DPRD Kabupaten Pasuruan

0
Komisi A DPRD Jombang saat melakukan kunker ke DPRD Kabupaten Pasuruan

Jombang, TelusuR.ID – Dalam kunker kali ini, Komisi A DPRD Jombang khusus membahas terkait jaminan kesejahteraan dan kesehatan penyelenggara pemilu.

Untuk Mempelajari mekanisme jaminan kesejahteraan dan kesehatan penyelenggara pemilu, Komisi A DPRD Jombang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kabupaten Pasuruan.

Ketua Komisi A DPRD Jombang Andik Basuki Rahmat mengatakan, penyelenggara pemilu ini merupakan ujung tombak suksesnya pelaksanaan pemilu.

Hanya saja, saat ini masih belum ada perhatian lebih untuk mereka.

”Jadi, kami ingin ke depan harus ada perhatian lebih kepada para penyelenggara pemilu,” katanya.

Salah satunya memberikan satu jaminan kesejahteraan maupun kesehatan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

”Karena penyelenggara pemilu kerjanya sangat keras bahkan sampai ada yang tumbang dan meninggal tapi tidak ada perhatian untuk mereka,” katanya.

Untuk itu, pihaknya melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Pasuruan.

Di Kabupaten Pasuruan sendiri, Andik menyebut akan mememberikan jaminan untuk penyelenggara pemilu.

Untuk tindak lanjutnya, pihaknya akan melakukan rapat dengar pendapat (RPD) dengan KPU, BPJS, dan OPD terkait.

”Bagaimana mekanisme agar penyelenggara pemilu ini bisa tercover BPJS ketenagakerjaan, atau mungkin ada jaminan lainnya,” pungkas Andik.

Komisi C DPRD Jombang Kunker ke DPRD Kota Malang,ini yang di bahas

0
Komisi C DPRD Jombang saat melaksanakan kunker ke DPRD Kota Malang

Jombang, TelusuR.ID – Komitmen terhadap peningkatan infrastruktur di Kabupaten Jombang,  Komisi C DPRD Jombang melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Malang terkait penganggaran infrastruktur.Agar pembangunan infrastruktur di Jombang dapat dinikmati rakyat Jombang dengan lebih baik.

”Sebenarnya mekanisme untuk penganggaran di semua daerah itu sama,” ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Jombang Miftahul Huda.

hanya saja, masih ada satu persoalan yang sering dijumpai pada saat penganggaran tersebut.

”Terkadang program yang diusulkan pemerintah itu sama dengan pokir (pokok-pokok pikiran) anggota DPRD sehingga terjadi tumpang tindih,” katanya.

Terlebih lagi, hal tersebut diketahui pada saat APBD sudah didok atau disahkan.

”Sehingga dalam pelaksanaan harus memilih salah satu anggaran yang digunakan,” bebernya.

Menurutnya, hal ini yang harus bisa diminimalisir.

Dengan begitu, harapan pembangunan di Jombang ini bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat.

”Harus ada klasifikasi program pemerintah, program pokir dan lain sebagainya. Sehingga dalam penganggaran itu tidak ada lagi yang tumpang tindih,” pungkas Huda.