Sragen, TelusuR.ID – Anggota Koramil 13/Sukodono Kodim 0725/Sragen bersama petugas kesehatan Puskesmas melaksanakan pendampingan dan sidak makanan dan minuman (Mamin) ringan serta obat-obatan kadaluarsa di wilayah Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen 10 Desember 2025 .

Peltu Muhammad Nurdin, Batuud Tangen, menyampaikan bahwa tujuan kegiatan sidak ini adalah untuk mencegah peredaran Mamin dan obat-obatan yang sudah kedaluwarsa, karena dapat menyebabkan keracunan dan gangguan kesehatan bagi masyarakat. “Kami menyidak agar barang-barang yang tidak layak dikonsumsi tidak beredar lagi, terutama karena Mamin adalah kebutuhan sehari-hari banyak orang,” ungkapnya.

Selama sidak, tim menemukan beberapa produk Mamin yang sudah melewati masa kadaluwarsa bahkan masih dipajang dan dijual di beberapa kios maupun mini market. Selain itu, juga ada produk yang kemasannya rusak atau tidak memiliki label tanggal kadaluwarsa yang jelas.

Setelah menemukan produk bermasalah, tim langsung menghimbau kepada para pedagang untuk rutin melakukan pengecekan barang yang dijual. “Kami harap pedagang lebih cermat dan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Jangan sampai masyarakat membeli barang yang sudah kadaluarsa dan berbahaya,” tutur Peltu Nurdin.

Dia juga menambahkan bahwa kegiatan pemantauan Mamin akan terus dilakukan secara teratur di setiap toko dan kios bersama petugas kesehatan setempat, untuk memastikan keamanan pangan bagi warga Kecamatan Tangen.

(Agus Kemplu)

JOMBANG, TelusuR.ID – Di sebuah ruang pertemuan Kantor BPJS Kesehatan Jombang, Selasa (9/12/2025), perbincangan hangat tentang kesehatan tidak hanya berkutat pada pelayanan medis, tetapi juga pada satu hal yang kerap luput dari perhatian: kesehatan informasi.

Hari itu, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPD IWOI) Kabupaten Jombang bersua dengan manajemen BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto–Jombang. Audiensi sederhana, namun sarat makna, karena keduanya sepakat bahwa informasi yang benar adalah bagian tak terpisahkan dari pelayanan publik yang berkualitas.

Kepala Bagian SDM dan Humas BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto–Jombang, Budi Setiawati, yang hadir bersama Kepala BPJS Kesehatan Jombang, Suhartina Perwirawati, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif IWOI Jombang yang membuka ruang dialog dan kolaborasi.

“Penyebaran informasi yang optimal tentang program dan layanan BPJS Kesehatan merupakan bagian dari komitmen kami dalam memberikan kepuasan kepada peserta,” tuturnya. Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi, peran media menjadi semakin strategis, terutama untuk menyosialisasikan program prioritas pemerintah sekaligus meminimalkan penyebaran hoaks yang kerap membingungkan masyarakat.

Dari pihak IWOI Jombang, Agus Pamuji, Ketua DPD, menegaskan bahwa audiensi ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan bagian dari agenda organisasi untuk memperkuat hubungan dengan para pemangku kebijakan.

“IWOI Jombang hadir untuk memperkenalkan diri sekaligus menegaskan komitmen kami dalam mendukung program pembangunan pemerintah. Peran kami sederhana namun penting: menyebarkan informasi yang benar dan akurat, sebagaimana amanat Undang-Undang Pers,” ujarnya mantap.

Nada yang sama disampaikan Ronny Brown, Humas IWOI Jombang. Ia menyoroti betapa krusialnya akurasi informasi dalam konteks pelayanan publik saat ini.

“Di era keterbukaan informasi, kredibilitas menjadi kunci. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang baik, dan pada saat yang sama, berhak memperoleh informasi yang akurat tentang layanan tersebut. Di sinilah media harus berdiri tegak, mencegah hoaks dan membangun kepercayaan publik,” kata Ronny.

Pertemuan yang dihadiri jajaran pengurus IWOI Jombang ini pun ditutup dengan kesepahaman bersama: menjaga arus informasi yang transparan, sehat, dan bertanggung jawab. Ke depan, sinergi ini akan ditindaklanjuti melalui berbagai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia wartawan, seperti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Jurnalistik Go To School (GTS), yang menjadi fokus kerja IWOI Jombang.

Sebuah langkah kecil, namun berarti, untuk memastikan bahwa layanan kesehatan tidak hanya hadir di ruang pelayanan, tetapi juga sampai ke tengah masyarakat melalui informasi yang jernih dan dapat dipercaya. (brown)

Sragen, TelusuR.ID – Akses layanan kesehatan yang merata hingga pelosok desa menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Melalui program Dokter Spesialis Keliling (SPELING), masyarakat kini tak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pelayanan medis dari dokter spesialis. Program ini menyasar wilayah pedesaan yang sulit dijangkau, termasuk di Balai Desa Sumberejo Kec.Mondokan, Selasa ( 09/12/2025).

Kehadiran Babinsa menjadi bagian penting yang tak bisa dipisahkan. Sertu Purwanto, Babinsa dari Koramil 14/Mondokan, tampak aktif mendampingi jalannya kegiatan.

Peran Babinsa dalam kegiatan ini bukan hanya sebatas pengamanan, tetapi turut membantu koordinasi antara tim medis dan perangkat desa, memastikan informasi layanan sampai ke masyarakat, serta membantu warga dalam proses pemeriksaan.

“Kami ingin memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari layanan ini. Mulai dari kehadiran dokter spesialis hingga proses pemeriksaannya harus berjalan lancar,” ungkap Purwanto.

Adapun layanan yang diberikan dalam program SPELING meliputi Poli ObGyn (Kandungan dan Kebidanan), Poli Penyakit Dalam, Poli Kejiwaan, dan Poli Paru. Layanan ini langsung diberikan di balai desa atau fasilitas kesehatan terdekat di desa, sehingga warga tidak perlu repot menuju rumah sakit di kota.

(Agus Kemplu)

Boyolali,TelusuR.ID – Kepedulian terhadap masyarakat sudah menjadi napas seorang aparat teritorial. Sebagai ujung tombak TNI di wilayah, Babinsa dituntut hadir di tengah warga serta sigap membantu setiap kesulitan yang terjadi di lingkungannya.

Hal inilah yang ditunjukkan oleh Babinsa Koramil 14/Klego Kodim 0724/Boyolali, Serma M. Khabib, saat bergotong-royong membantu pengecoran pondasi rumah milik warga di Desa Gondanglegi, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Selasa (9/12/25).

Tanpa ragu, Serma M. Khabib ikut turun langsung bekerja bersama warga. Menurutnya, budaya gotong royong merupakan kekuatan utama masyarakat dalam meringankan setiap beban hidup.

“Sebagai makhluk sosial, sangat penting bagi kita untuk saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Kesulitan sebesar apapun akan terasa ringan jika dipikul bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebagai Babinsa dirinya terpanggil untuk selalu hadir memberikan bantuan nyata kepada masyarakat, terutama saat warga membutuhkan tenaga tambahan dalam kegiatan pembangunan.

“Semoga semangat kebersamaan dan kegotong-royongan yang sudah terjalin di masyarakat Gondanglegi terus terjaga. Ini bukan hanya membantu pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat persatuan dan kekompakan warga,” pungkasnya.

Kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari warga setempat, yang mengaku senang karena TNI selalu hadir dan membantu tanpa pamrih. Gotong royong pun berlangsung penuh kebersamaan, menjadi contoh nyata sinergi antara aparat TNI dan masyarakat.

(Agus Kemplu)

Tradisi Ulang Tahun Ala Aspirasi Indonesia,

Dirangkai Tausyiah Prof. Dr. H. Eggy Sudjana

Oleh: Jacob Ereste

TelusuR.ID – Di sebuah rumah sederhana namun sarat semangat perjuangan di Jalan Pati No. 26, Menteng, Jakarta Pusat, suasana siang itu terasa berbeda. Bukan sekadar perayaan ulang tahun, tetapi sebuah perjumpaan rasa, pikiran, dan cita-cita. Di sanalah Aspirasi Indonesia—organisasi berbasis kaum perempuan yang dikenal aktif dalam berbagai aksi sosial dan pergerakan—merayakan ulang tahun tiga sosok penting sekaligus: Prof. Dr. H. Eggy Sudjana, Bunda Jatiningsih, dan Yeti.

Perayaan yang berlangsung pada Selasa, 9 Desember 2025 itu digagas secara kreatif oleh para “emak-emak pergerakan” Aspirasi Indonesia di bawah komando Bunda Wati Salam, sosok motor penggerak yang tak lelah menghidupkan denyut organisasi perempuan yang kerap hadir di garis depan berbagai aksi di Ibu Kota.

Alih-alih pesta seremonial, ulang tahun ini diracik dalam suasana reflektif. Sebuah tausyiah langsung disampaikan oleh Prof. Dr. H. Eggy Sudjana, SH., M.Si—aktivis senior yang lebih senang disebut sebagai pengacara, meski kiprahnya sebagai akademisi dan pengajar di berbagai perguruan tinggi masih terus ia jalani hingga kini.

Eggy Sudjana bukan nama asing dalam dunia pergerakan dan intelektual Islam. Sejak masa kuliah di Universitas Jayabaya, ia telah menapaki jalan aktivisme. Pernah menjabat sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun Bogor (1989–1990), ia juga menandai perjalanan intelektualnya dengan melahirkan sejumlah buku yang sarat pemikiran Islam dan keberpihakan pada nilai keadilan.

Dalam tausyiahnya yang disampaikan dengan gaya santai, komunikatif, dan penuh kehangatan, Eggy mengajak hadirin memaknai ulang arti ulang tahun. Ia menyinggung dua istilah yang jarang dibicarakan bersamaan: happy birthday dan happy deathday.

“Hari kelahiran dan hari kematian,” tuturnya, “sejatinya sama-sama patut disambut dengan kesadaran dan kegembiraan. Kematian tidak perlu diratapi, sebagaimana kelahiran tidak sekadar dirayakan. Keduanya adalah bagian dari perjalanan manusia.”

Namun, lanjutnya, kegembiraan dalam menyambut kematian hanya mungkin jika sepanjang hidup diisi dengan perbuatan baik—amal yang memberi manfaat bagi sesama. Pesan sederhana namun mengena itu disambut khidmat oleh para anggota Aspirasi Indonesia, yang mayoritas adalah perempuan, duduk melingkar dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan.

Usai tausyiah, acara berlanjut pada agenda organisasi. Achmad Syahroni tampil mewakili KSA (Koperasi Sejahtera Aspirasi) untuk memulai sosialisasi program GPPSA—Gerakan Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam—khususnya pengelolaan air baku yang dirancang sebagai proyek percontohan berbasis ekonomi kerakyatan. Program ini diharapkan memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi anggota Aspirasi Indonesia, agar perjuangan idealisme tetap berpijak pada kekuatan nyata.

Dalam penutup acara, Bunda Wati Salam menyampaikan apresiasi kepada seluruh pendukung dan pejuang Aspirasi Indonesia. Ia menyebut secara khusus Rachnadi dan Andi Boxer, yang selama ini berkontribusi besar, termasuk dalam mengampanyekan penetapan 15 Maret sebagai hari libur nasional untuk memperingati Hari Internasional Anti-Islamofobia—sebuah resolusi PBB yang disahkan pada 15 Maret 2022 dan didukung lebih dari 100 negara.

Aspirasi Indonesia juga telah menyiapkan agenda lanjutan. Dalam rangka memperingati Hari Ibu, organisasi ini akan kembali “menggedor langit Jakarta” melalui pawai dan aksi damai pada momentum Car Free Day di sepanjang Jalan Thamrin, Jakarta, pada 20 Desember 2025. Seluruh anggota, pendukung, dan simpatisan direncanakan turun bersama, menghadirkan atraksi dan pertunjukan yang diyakini akan menyedot perhatian publik Ibu Kota.

Semua itu bermuara pada satu harapan: agar pada 15 Maret 2026, pemerintah Indonesia menetapkan hari tersebut sebagai hari libur nasional—sebuah penanda sikap bangsa terhadap kemanusiaan, toleransi, dan keadilan.

Menteng, 9 Desember 2025

JOMBANG, TELUSUR.ID – Momentum Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2025, FRMJ mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri dan Pemkab Jombang untuk melaporkan dugaan korupsi.

Sebelum bergeser ke depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang untuk menyuarakan dugaan penyimpangan anggaran yang mereka soroti.

Di Kejari Jombang, FRMJ menyerahkan tiga dokumen laporan dugaan tindak pidana korupsi yang disebut terjadi di tiga lokasi berbeda.

Ketua FRMJ, Joko Fatah Rokhim, menyebut pelaporan itu adalah bentuk desakan agar penegakan hukum berjalan lebih tegas dan transparan.

“Kami hadir untuk memastikan kasus-kasus dugaan korupsi tidak berhenti di meja laporan. Kami meminta segera ada tindak lanjut,” ujar Fatah, Selasa (9/12).

Kepala Kejari Jombang, Dyah Ambarwati, yang menyambut kedatangan massa aksi mengapresiasi penyampaian laporan tersebut.

Ia memastikan seluruh informasi yang masuk akan ditelaah sebelum diputuskan langkah penanganannya.

“Tiga laporan sudah kami terima dan masih bersifat rahasia. Semuanya akan diproses sesuai mekanisme yang ada,” tutur Dyah saat dikonfirmasi media.

Setelah serahkan dokumen dugaan korupsi, massa bergeser ke Kantor Pemkab Jombang. Mereka diterima langsung Inspektur Inspektorat, Abdul Majid Nindyagung, dan memberi penjelasan mekanisme pengawasan pemerintah daerah.

Agung menyatakan bahwa kritik maupun laporan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam penegakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dia juga menyebut, setiap masukan dari masyarakat, LSM, maupun media adalah bahan evaluasi yang sangat berarti.”Kami bertanggung jawab memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan aturan,” terangnya.

Ia juga mengingatkan para perangkat desa dan aparatur pemerintahan agar patuh pada peraturan, terutama jelang momentum Harkodia. Menurutnya, potensi kecurangan muncul ketika aparat melanggar norma dan ketentuan.

“Kalau taat pada aturan, tidak akan muncul persoalan. Fraud itu muncul karena ada pelanggaran,” tandasnya.

Agung mengungkapkan bahwa tugas Inspektorat fokus pada proses pengawasan internal dan pemberian rekomendasi jika ditemukan indikasi penyimpangan.

Namun, ia enggan membeberkan nilai kerugian negara yang berhasil dikembalikan selama 2025 karena tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan hal itu.

“Soal angka kerugian yang dipulihkan, kami tidak berwenang menyampaikan itu,” pungkasnya.

JAKARTA, TELUSUR.ID – Rapat Pleno PBNU yang terdiri dari Mustasyar, A’wan, Syuriyah dan Tanfidziah telah menetapkan KH. Zulfa Mustofa menjadi Penjabat Ketua Umum PBNU pada Selasa (9/12/2025) malam.

Penetapan Kiai Zulfa disambut positif sejumlah pihak, salah satunya Poros Muda NU. Koordinator Nasional Poros Muda NU, Ramadhan Isa berharap KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya legowo dengan keputusan Pleno PBNU tersebut.

“KH. Zulfa Mustofa sosok yang tepat menjadi Pj Ketum PBNU. Beliau orang yang karakternya sejuk dan egaliter, bisa diterima berbagai unsur di PBNU. Saya yakin Kiai Zulfa bisa membuka komunikasi dengan Gus Yahya,” kata Ramadhan Isa, Rabu (10/12/2025).

Kader muda NU yang akrab disapa Dhani ini mengatakan, sudah beberapa pekan Ini roda organisasi di PBNU dalam kondisi yang tidak normal. Karena itu, ia berharap dengan Kiai Zulfa bisa segera menormalisasi kembali PBNU.

Ia berharap kepada Gus Yahya bisa ikhlas menerima kenyataan dengan penetapan Pj Ketum PBNU. Karena itu tak perlu ada perlawanan hukum yang tentu akan mengganggu jalannya organisasi.

“NU ini organisasi yang didirikan para ulama. NU punya jalannya sendiri dalam menyelesaikan masalah, seperti tabayyun,” tutur alumni Pesantren Daarul Rahman, Jakarta itu.

Menurut Dhani, cukup sudah berkonflik. Saat ini saatnya bekerja menggerakkan roda organisasi. Banyak agenda-agenda besar ke depan, diantaranya peringatan 100 Tahun NU pada 31 Januari 2026.

Dhani mengingatkan sebagai struktur tertinggi di organisasi, PBNU harus stabil. Kalau terus berkonflik akan berdampak pada struktur di bawah, mulai PW, PC, MWC, Ranting hingga Anak Ranting.

“Apalagi saat ini adalah Bencana Alam Sumatera yang luar biasa dampaknya. Saatnya PBNU menghentikan konflik dan fokus penanganan bencana,” pungkasnya.

Untuk diketahui, rapat pleno PBNU dibuka secara resmi oleh Rais Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar, dihadiri dua Wakil Rais Aam KH Afifuddin Muhadjir dan KH Anwar Iskandar. Bahkan sejumlah dzuriyah muassis NU duduk dikursi kehormatan.

Hadir pula beberapa tokoh NU dari jajaran Syuriah maupun tanfidziyah, seperti Rais Syuriyah PBNU KH Cholil Nafis, Ketua PBNU KH Fahrur Razi, Waketum PBNU KH Zulfa Mustofa, Ketua PBNU sekaligus Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, Bendum PBNU Gudfan Arif.

Selain Rais ‘Aam dan dua wakilnya, KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir. Hadir pula dzurriyah muassis NU seperti KH Hasib Wahab Chasbullah (Tambakberas).

Ada juga Ketua PWNU Jatim (Gus Kikin) yang notabene dzurriyah dari KH Hasyim Asy’ari (Tebuireng). KH Mustofa Agil (Kempek), Ajengan Ubaidillah Ruchiyat (Cipasung).

SURABAYA, TELUSUR.ID – Owner PT Ranggalawe Pendiri Tuban (Rapetu), HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy membuktikan ucapannya yang akan melaporkan Khilmi Anggota DPR RI Dapil Jatim X ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Laporan resmi itu disampaikan Penasehat Hukum PT Rapetu, Ide Prima Hadiyanto didampingi Aidil Kamil Marzuki pada 8 Desember 2025. Laporan ke MKD itu dianggap cukup untuk menjadi sebuah laporan.

“Laporan MKD DPR-RI Nomor : 58, Tertanggal 8 Desember 2025 diterima langsung oleh Subbag Administrasi Perkara MKD DPR RI atas nama Cahyo Bagaskara dan ditandatangani Kabag Sekretariat MKD, Nelly Andalia. Teradu tercatat atas nama Khilmi A-130 Fraksi Gerindra Dapil Jatim X,” terang Ide Prima Hadiyanto, dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

Pengacara muda ini mengungkapkan, MKD DPR RI sudah menyampaikan akan menindak lanjuti Laporan dari Dirut PT. Ranggalawe Pendiri Tuban. Karena Laporan Dirut PT. Ranggalawe Pendiri Tuban, dianggap sudah memenuhi unsur untuk sebuah Laporan di MKD DPR RI untuk ditindak lanjuti.

Ia menjelaskan, Dirut PT. Rapetu Tidak dimintai Keterangan seperti di Kepolisian. Permintaan keterangan langsung di Sekretariat terkait laporan tersebut.

“Pihak Sekretariat MKD meminta bukti-bukti yang harus dilampirkan dalam laporan, seperti ijin PT, dan bukti Panggilan Polisi,” lanjutnya.

Ide Prima Hadiyanto melanjutkan, pokok pengaduan juga sudah tercatat jelas dalam tanda terima pengaduan yakni laporan dugaan pelanggaran kode etik atas tindakan teradu atas nama Khilmi.

Khilmi yang diduga sebagai pemilik dari PT Cemara Laut Persada (CLP) yang mencatut PT Ranggalawe Pendiri Tuban sebagai pemasok hasil tambang ilegal.

“Teradu terancam sanksi mulai teguran, dinonaktifkan hingga yang terberat diberhentikan sebagai Anggota DPR RI. Kami berharap Khilmi segera disidang oleh majelis MKD,” tegas Ide.

Terpisah, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur membenarkan telah memberi kuasa kepada pengacaranya untuk melaporkan Khilmi ke MKD DPR RI.

Menurutnya, selain dugaan pelanggaran etik, apa yang dilakukan Khilmi juga masuk delik pidana. Karena itu, pihaknya juga sudah menunjuk pengacara untuk melaporkan Anggota DPR RI tersebut ke Mabes Polri.

Santri Pengusaaha Alumni Ponpes Mambaul Maarif Denanyar ini menegaskan, pencatutan nama perusahaannya itu tentu merugikan secara materi dan imateril. Pasalnya, Khilmi mendapat keuntungan dari penambangan ilegal yang mencatut nama PT Rapetu.

“Saya haqqul Yakin Majelis Hakim MKD akan menjatuhkan sanksi terberat kepada Khilmi yakni pemberhentian sebagai anggota DPR RI. Sebab, apa yang dilakukan masuk kategori pelanggaran etik berat,” pungkas pengusaha nasional asal Situbondo tersebut.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, KH Hasib Wahab Hasbullah (Gus Hasib) menilai konsesi tambang tidak perlu dikembalikan ke pemerintah.

Menurutnya, itu merupakan karunia Tuhan yang bisa menjadi manfaat dan berkah bila dikelola dengan benar. Kata dia, konsesi tambang dari pemerintah ini bisa menguatkan kemandirian ekonomi kepada jamiyah NU.

Putra Pendiri Nahdlatul Ulama KH Wahab Chasbullah ini menyampaikan pendapatnya bahwa konsesi tambang tidak perlu dikembalikan ke pemerintah.

Karena menurutnya, itu bentuk apresiasi pemerintah Indonesia atas peran organisasi NU dalam membangun negara dan kemerdekaan.

Dilain hal terkait tata kelola tambang, Gus Hasib, sapaan karibnya ini juga berpesan agar pengelolaan konsesi tambang harus dilaksanakan dengan baik agar tidak membawa masalah di kemudian hari.

Ia juga menyarankan perlunya tim atau membentuk satgas pengelolaan konsesi tambang. Yaitu terdiri dari berbagai unsur di kepengurusan PBNU dan juga kalangan profesional, akuntan publik, mitra pengelolaan yang kredible dan lain sebagainya.

“Tim Satgas itu bisa 7 atau 9 orang dari unsur Tanfidziyah, Syuriyah dan Badan Perekonomian NU. Ini harus dilibatkan agar pengelolaan ini serius dan transparan,” ujar Gus Hasib saat di Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, dikutip RMOLJatim, Selasa 9 Desember 2025.

Ia juga tidak memungkiri bahwa konsesi tambang ini memicu konflik di tubuh PBNU. Karena itu, ia meminta agar tata kelola konsesi tambang dibenahi dan dijalankan secara amanah dan transparan.

“Memang dirasakan ada, adanya konsesi tambang ini ada kisruh (di tubuh PBNU). Namanya rezeki besar itu bisa jadi nikmat juga bisa jadi laknat. Makanya kita ambil jalan rahmatnya. Oleh karena itu cara pengelolaannya harus transparan,” ucapnya.

Diketahui, Mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menilai sebaiknya konsesi tambang itu dikembalikan kepada pemerintah. Pendapat itu disampaikan Kiai Said usai bersilaturahmi dengan Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan para kiai sepuh serta sejumlah mustasyar PBNU di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12).

Menurutnya, pengembalian konsesi tambang kepada pemerintah itu, perlu dilakukan demi menghindari madharat yang semakin nyata bagi jam’iyah. Pandangan ini menurutnya merupakan hasil dari evaluasi yang jernih terhadap dinamika terakhir di PBNU.

Konflik internal yang muncul di tubuh PBNU, kemudian munculnya perdebatan mengenai tata kelola, serta polemik yang melebar ke ruang publik telah menimbulkan kegaduhan yang merugikan organisasi.

“Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” katanya.

Sragen, TelusuR.ID – Dalam upaya menjaga keharmonisan dan kedamaian di tengah masyarakat, Serma Sumartana Babinsa Desa Guworejo Koramil 02/Karangmalang Kodim 0725/Sragen melaksanakan kegiatan komunikasi sosial (Komsos) dengan tokoh agama di wilayah binaannya. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat tali silaturahmi sekaligus memperkokoh persatuan antarumat beragama, Senin (08/12/2025).

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Sumartana menyampaikan bahwa peran tokoh agama sangat penting dalam menjaga ketentraman wilayah. Melalui ceramah, pembinaan rohani, dan keteladanan, tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam mengajak umat untuk menjaga kerukunan serta menjauhi segala bentuk provokasi yang dapat memecah persaudaraan.

Sumartana juga mengajak tokoh agama untuk terus bersinergi bersama aparat dalam menyampaikan pesan-pesan positif kepada jamaah, seperti pentingnya toleransi, sikap saling menghargai, serta memperkuat persatuan bangsa. Dengan adanya komunikasi yang baik, diharapkan setiap potensi gesekan atau isu sensitif dapat segera diatasi melalui dialog dan pendekatan persuasif.

Bapak Nur Rochim selaku Tokoh agama yang ditemui menyambut baik kegiatan Komsos tersebut. Mereka menyampaikan komitmen untuk selalu mendukung terciptanya situasi yang aman dan harmonis melalui pembinaan umat dan kerja sama yang solid dengan aparat kewilayahan.

Melalui kegiatan ini, Sumartana berharap kedamaian umat dapat terus terjaga. Komsos bersama tokoh agama bukan hanya mempererat hubungan, tetapi juga menjadi jembatan dalam membangun lingkungan yang rukun, damai, dan saling menghormati.

(Agus Kemplu)