SURABAYA, TELUSUR.ID – Ekosistem teknologi di Jawa Timur memasuki babak baru lewat gelaran FlutterFusion Conference 2026.

Bertempat di Auditorium Institut STTS (ISTTS) Surabaya, Sabtu (21/2), konferensi ini menjadi titik temu ratusan developer, mahasiswa, dan praktisi industri untuk merespons cepatnya evolusi Artificial Intelligence (AI) dan pengembangan aplikasi mobile.

Acara hasil kolaborasi GDGoC ISTTS, GDG Surabaya, dan komunitas Flutter Surabaya ini mengusung tema “The Vibe: Connection & Community”.

Bukan sekadar seminar, ajang ini dirancang sebagai motor penggerak bagi talenta digital lokal agar mampu bersaing di level global melalui penguasaan teknologi Flutter, Cloud, dan kecerdasan buatan.

“Kami menghadirkan FlutterFusion Conference sebagai ruang bertemunya ide murni dan kolaborasi nyata. Harapannya, ekosistem developer di Surabaya semakin solid dan mampu membuka peluang kerja sama yang lebih luas, baik di kancah nasional maupun internasional,” ujar Esther Irawati Setiawan, Google Developer Expert (GDE) AI/ML sekaligus Kepala Prodi Sistem Informasi Bisnis ISTTS.

Konferensi ini menghadirkan barisan pembicara kelas dunia yang mengupas tuntas pergeseran paradigma dalam dunia pemrograman.

Joshua De Guzman, GDE asal Filipina, memaparkan era baru Agentic Coding bagi pengguna Flutter dengan memanfaatkan Antigravity dan Gemini 3 Pro. Teknologi ini memungkinkan proses coding menjadi lebih intuitif dan otomatis.

Isu keamanan juga menjadi sorotan utama. Haidar Zamzam dari CISDI membedah strategi mengamankan aplikasi Flutter di tengah ancaman siber yang kian canggih pada era AI.

Sementara itu, Ibnu Sina Wardy memperkenalkan konsep Vibe Coding, sebuah pendekatan segar dalam membangun aplikasi yang lebih adaptif.

Selain paparan teknis, FlutterFusion Conference 2026 menjadi babak final bagi para peserta FlutterFusion Competition. Para mahasiswa terpilih mempresentasikan karya inovatif mereka di depan dewan juri dan peserta umum.

Sesi pitching ini membuktikan bahwa inovasi berbasis Flutter bukan lagi monopoli perusahaan besar, melainkan sudah merambah ke riset-riset kampus yang solutif.

Esther menambahkan bahwa sinergi antara akademisi dan praktisi seperti ini sangat krusial. Melalui kehadiran pakar seperti Joan Santoso yang membahas implementasi model AI pada perangkat (on-device ML) hingga Sidiq Permana yang mengulas Server Driven UI, peserta mendapatkan gambaran utuh mengenai standar industri saat ini.

Dengan berakhirnya konferensi ini, Surabaya kembali mempertegas posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan teknologi di Indonesia yang siap mencetak inovator digital masa depan.

JOMBANG,TelusuR.ID — Isu dugaan permintaan fee hingga 30 persen dari dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) Tahun Anggaran 2026 mendadak mengemuka dan menyeret nama anggota DPRD Jombang dari Fraksi PPP, Junita Erma Zakiyah. Kabar itu berembus cepat, memantik tanda tanya di tengah masyarakat.

Namun, tudingan tersebut dibantah tegas. Dengan nada prihatin, Junita memastikan bahwa dana hibah Pokir diterima secara utuh oleh lembaga penerima, tanpa potongan untuk kepentingan pribadi.

Ia mengaku tidak ingin isu tersebut berkembang menjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan. Untuk itu, ia memilih turun langsung menemui pengasuh pondok pesantren yang menjadi calon penerima hibah Pokir 2026.

“Saya menemui langsung pengasuh pondok pesantren yang akan menerima hibah 2026 dan diterima langsung oleh beliau. Saya sampaikan bahwa hibah Pokir itu diberikan secara utuh,” ujarnya, Sabtu (21/2).

Dalam pertemuan itu, ia menjelaskan secara rinci bahwa nilai hibah yang dicairkan sesuai dengan dokumen resmi pemerintah. Tidak ada pemotongan sebelum dana diterima lembaga.

Meski demikian, ia mengakui bahwa dana hibah memang tidak dapat dibelanjakan 100 persen untuk kegiatan fisik. Ada kewajiban administratif yang harus dipenuhi penerima hibah.

“Hibah itu diterima utuh, penuh. Tetapi tidak bisa dibelanjakan 100 persen, karena ada kewajiban pembayaran pajak dan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ),” jelasnya.

Menurutnya, komponen tersebut kerap disalahartikan sebagai potongan atau fee. Padahal, itu merupakan kewajiban sah dalam pengelolaan keuangan negara yang harus dipatuhi setiap penerima hibah.

“Atas nama pribadi, saya menyampaikan bahwa saya tidak pernah meminta untuk kepentingan pribadi saya,” tandasnya.

Penegasan serupa datang dari praktisi hukum Jombang, Syarahuddin, yang akrab disapa Reza. Ia menerangkan bahwa mekanisme hibah daerah diikat melalui Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang menjadi dasar hukum pencairan dana.

Menurutnya, nominal yang diterima lembaga penerima hibah mengacu pada angka yang tercantum dalam NPHD, bukan semata proposal awal yang diajukan.

“Intinya ada di NPHD, bukan permohonan. Proposal bisa saja berubah, tetapi kalau sudah di NPHD, nilainya pasti sesuai dengan yang dicairkan,” ujarnya.

Reza menambahkan, dana hibah memang diterima utuh. Namun di dalamnya terdapat komponen biaya sah seperti pajak, jasa konsultan perencanaan untuk hibah fisik, serta retribusi perizinan bangunan. Seluruhnya wajib tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

“Itu bukan potongan, melainkan komponen biaya yang sah dan wajib. Semua harus masuk dalam RAB dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Ia juga menilai, tudingan pemotongan dana sebelum pencairan tidak memiliki dasar hukum maupun administratif.

“Kalau belum cair, bagaimana mungkin dipotong? Semua mekanisme jelas dan bisa diverifikasi melalui NPHD,” pungkasnya. (din)

Kecemasan Status Elite dan Birokrasi Indonesia: Ketika Kekuasaan Pergi, Penghormatan Ikut Mati

Oleh: Ariady Achmad
(Founder teropongsenayan.com)

JAKARTA,TelusuR.ID – Di Indonesia, status sosial bukan sekadar penanda posisi, melainkan sumber legitimasi, pengaruh, dan rasa bermartabat. Jabatan—baik di ranah politik, birokrasi, maupun BUMN—sering kali menjadi identitas utama seseorang. Selama kursi kekuasaan diduduki, penghormatan mengalir deras. Namun ketika masa jabatan berakhir, peta sosial berubah drastis. Di situlah kecemasan status muncul secara telanjang.

Fenomena ini sangat kentara di kalangan elite dan birokrasi Indonesia.

Jabatan sebagai Identitas, Bukan Amanah

Dalam praktik keseharian, jabatan di Indonesia kerap diperlakukan bukan sebagai amanah sementara, melainkan identitas permanen. Seorang pejabat publik lebih dikenal karena posisinya daripada gagasan atau integritasnya. Dampaknya, relasi sosial yang terbangun bersifat struktural dan transaksional.

Selama menjabat:

akses terbuka lebar,
pendapat selalu didengar,
fasilitas negara mengiringi,
dan lingkar kekuasaan memberi rasa aman.

Namun begitu jabatan selesai—baik karena pensiun, pergantian rezim, atau reshuffle—situasi berubah cepat. Telepon berhenti berdering, undangan menghilang, dan ruang-ruang diskusi yang dulu terbuka mendadak tertutup.

Inilah bentuk nyata kecemasan status yang dialami banyak elite kita.

Pensiunan Pejabat dan Sunyinya Pengaruh

Tidak sedikit mantan pejabat tinggi—baik dari kementerian, lembaga negara, maupun kepala daerah—yang mengalami “kejutan sosial” setelah pensiun. Bukan karena mereka kehilangan kemampuan berpikir atau pengalaman, melainkan karena sistem sosial kita hanya menghargai jabatan aktif.

Dalam kerangka sosiologi klasik, Max Weber telah mengingatkan bahwa status sosial kerap dilekatkan pada legitimasi formal. Ketika legitimasi itu hilang, status ikut runtuh—meskipun kapasitas personal tetap utuh.

Akibatnya, sebagian mantan elite:

sulit menerima kenyataan sosial baru,
mengalami penurunan rasa percaya diri,
merasa “tidak dianggap”,
bahkan berupaya mempertahankan pengaruh melalui jalur informal.

Politik Pascajabatan: Antara Relevansi dan Kecemasan

Di ranah politik, kecemasan status sering termanifestasi dalam perilaku pascajabatan. Kita kerap menyaksikan mantan pejabat publik:

tetap ingin tampil dominan di ruang publik,
sulit berjarak dari kekuasaan,
atau terlibat manuver politik demi menjaga relevansi.

Fenomena ini bukan semata ambisi pribadi, melainkan refleksi dari budaya politik yang gagal memisahkan martabat manusia dari jabatan kekuasaan. Selama pengakuan sosial hanya diberikan kepada mereka yang “sedang berkuasa”, maka transisi kekuasaan akan selalu melahirkan kegelisahan.

Birokrasi dan Budaya Feodal Modern

Dalam birokrasi Indonesia, kecemasan status juga diperkuat oleh budaya feodal modern. Struktur hierarkis yang kuat membuat penghormatan sering kali mengalir vertikal, bukan horizontal. Jabatan menentukan:

cara disapa,
siapa yang didengar,
siapa yang dilayani.

Begitu seseorang tak lagi berada di puncak struktur, perlakuan sosial berubah drastis. Ini bukan sekadar soal etika birokrasi, tetapi cerminan kegagalan membangun budaya institusional yang menghormati manusia, bukan kursinya.

Elite, Kekuasaan, dan Modal Simbolik

Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu menyebut kehormatan dan prestise sebagai modal simbolik. Di Indonesia, modal ini sangat bergantung pada kedekatan dengan kekuasaan negara—baik melalui lembaga legislatif seperti DPR RI, eksekutif, maupun BUMN.

Masalahnya, modal simbolik ini jarang dibangun dari rekam jejak pemikiran, integritas, atau kontribusi jangka panjang. Ia dibangun dari posisi. Ketika posisi hilang, modal simbolik pun runtuh, meninggalkan kekosongan identitas.

Dampak Sosial yang Lebih Luas

Kecemasan status elite bukan persoalan pribadi semata. Ia berdampak sistemik:

menghambat regenerasi kepemimpinan,
memperkuat politik bayangan,
melanggengkan budaya kekuasaan tanpa jeda,
dan melemahkan keteladanan publik.

Masyarakat pun ikut belajar bahwa yang layak dihormati bukanlah nilai, melainkan posisi. Ini berbahaya bagi demokrasi dan kesehatan moral bangsa.

Mengoreksi Arah: Martabat Tidak Pensiun

Indonesia membutuhkan koreksi mendasar dalam cara memandang kekuasaan. Jabatan harus dikembalikan sebagai alat pengabdian, bukan sumber martabat. Penghormatan sosial seharusnya melekat pada:

integritas,
keberanian moral,
konsistensi nilai,
dan kontribusi nyata bagi publik.

Pejabat boleh pensiun. Kekuasaan pasti berganti. Tetapi martabat manusia tidak seharusnya ikut berakhir.

Penutup

Kecemasan status yang melanda elite dan birokrasi Indonesia adalah alarm sosial. Ia menandakan bahwa kita terlalu lama mengikat kehormatan pada jabatan dan uang. Selama pola ini dipertahankan, pergantian kekuasaan akan selalu melahirkan kegelisahan—bukan kedewasaan demokrasi.

Tantangan kita bukan menciptakan elite yang kuat, tetapi membangun masyarakat yang mampu menghormati manusia—bahkan ketika ia tak lagi berkuasa.

Wonogiri,TelusuR.ID – Suasana dapur sederhana di lokasi kegiatan TMMD Reguler ke-127 Kodim 0728/Wonogiri tampak hidup dan penuh semangat. Di tengah kesibukan memasak aneka hidangan berbuka puasa, terlihat Babinsa Desa Kembang Sertu Tri Samekta dengan sigap membantu dua warga, Bu Parmi (39) dan Bu Darsini (52). Kebersamaan mereka menciptakan momen hangat yang mencerminkan kedekatan antara TNI dan masyarakat.Sabtu (21/2/2026)

Dengan penuh ketulusan, Sertu Tri Samekta tak segan turun langsung ke dapur, membantu menggoreng ikan, menyiapkan bumbu, hingga membersihkan peralatan masak. Bagi Bu Parmi dan Bu Darsini, kehadiran Babinsa bukan hanya membantu meringankan pekerjaan, tetapi juga menjadi penyemangat tersendiri. Mereka mengaku sangat senang dapat berkontribusi menyediakan hidangan buka puasa bagi para anggota TNI yang sedang bertugas membangun desa.

Menu masakan yang disiapkan pun beragam, mulai dari ikan goreng hingga olahan lauk berbumbu yang menggugah selera. Semua disiapkan dengan penuh rasa kebersamaan dan kepedulian. Kegiatan ini bukan sekadar memasak, tetapi juga menjadi simbol gotong royong dan kekompakan antara warga dan aparat dalam mendukung suksesnya program TMMD.

Momen kebersamaan di dapur ini menjadi bukti bahwa kehadiran TMMD tidak hanya membawa pembangunan fisik, tetapi juga mempererat hubungan sosial antara TNI dan masyarakat. Kehangatan, kepedulian, dan semangat kebersamaan yang tercipta di balik dapur sederhana tersebut menjadi cerita inspiratif yang layak dikenang dan dibagikan kepada banyak orang.

(Agus Kemplu)

Wonogiri,TelusuR.ID – Kemanunggalan TNI dengan rakyat kembali terlihat nyata dalam kegiatan Satgas TMMD Reguler 127 Kodim 0728/Wonogiri yang berlangsung di wilayah Desa Kembang, Jatipurno, Wonogiri. Di tengah hamparan sawah hijau dan perbukitan, semangat gotong royong menjadi pemandangan yang menghangatkan hati. Warga dan prajurit bahu-membahu menyelesaikan pembangunan jalan desa yang selama ini menjadi akses vital bagi aktivitas masyarakat sehari-hari.Sabtu(21/2/2026)
‎
‎Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah ketika Prada Triyatno bersama warga, Bapak Muhlisin (60), terlihat kompak mengangkat karung semen. Dengan peluh yang bercucuran dan tenaga yang terkuras, keduanya tetap tersenyum dan saling menyemangati. Pemandangan sederhana ini menjadi simbol kuat bahwa kebersamaan antara TNI dan rakyat bukan sekadar slogan, melainkan nyata hadir di tengah masyarakat.
‎
‎Pengerjaan pengecoran jalan terus dikebut meskipun berlangsung di bulan puasa. Rasa lelah dan dahaga tidak menjadi penghalang bagi para prajurit dan warga untuk tetap bekerja maksimal. Mereka tetap menjaga ritme pekerjaan agar target pembangunan bisa tercapai tepat waktu. Semangat pengabdian dan keikhlasan terlihat jelas dalam setiap ayunan sekop dan dorongan gerobak yang mengangkut material.
‎
‎Kisah kebersamaan ini bukan hanya tentang pembangunan fisik jalan desa, tetapi juga membangun jalan hati antara TNI dan rakyat. Kehadiran Satgas TMMD memberikan harapan baru bagi warga, sekaligus mempererat persaudaraan yang sudah terjalin. Inilah bukti bahwa dengan semangat gotong royong, segala tantangan dapat dilalui, dan masa depan desa yang lebih baik semakin dekat untuk diwujudkan.

(Agus Kemplu)

Jacob Ereste :Warisan Kerajaan Mataram Islam Yang Langgeng Berlanjut Sampai Sekarang

TelusuR.ID – Jika kerajaan Mataram Islam dapat dibilang sudah ada sejak Sultan Panembahan Senopati atau Panembahan Sutawihaya — 1587 – 1601 — maka kerajaan Mataram Islam yang berjaya pada 400-an tahun silam itu di Nusantara juga menandai mulainya kejayaan Isalam di Nusantara dengan keberhasilan menyatukan wilayah Jawa Tengah sebagai pusat kerajaan setelah runtuhnya Majapahit.

Peralihan dari Kerajaan Mataram Kuno menuju Kerajaan Mataram Islam berlangsung selama beberapa abad, pada tahun 1016 akibat serangan dari Kerajaan Wurawari yang jarang disebut dalam sejarah. Kerajaan Mataram Kuno — Medang — semasa Empu Sendok menandai Kerajaan Mataram Kuno dengan memindahkan Kerajaan Mataram Kuno ke Jawa Timur hingga menjadi Kerajaan Medang digantikan oleh Kerajaan Kahuripan yang dilakukan oleh Airlangga di Kediri.

Dan pada abad ke-12, Kerajaan Kahuripan digantikan oleh Kerajaan Kediri yang didirikan oleh Jayabaya. Lalu seabad kemudian, Kerajaan Kediri digantikan oleh Kerajaan Singasari yang didirikam oleh Ken Arok. Baru pada adad ke-13, Kerajaan Singasari digantikan oleh Kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Rajaraja Wijaya. Dua abad kemudian (abad ke-15) Kerajaan Majapahit runtuh digantikan oleh Kerajaan Demak yang didirikan oleh Raden Fatah hingga dimulainya cikal bakal Kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16 dengan tampilnya Kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Sultan Agung. Begitulah perjalanan Kerajaan Mataram Kuno menuju Kerajaan Matatam Islam yang ditandai perubahan besar pengaruh agama Hindu-Budha yang semula dominan mulai beralih ke kepada agama Islam yang bertumbuh dan semakin pesat berkembang di Jawa menghadirkan perubahan struktur sosial dan politik dalam masyarakat Jawa yang cukup besar pengaruhnya di Nusantara ketila itu.

Kerajaan Matatam Islam yang didirijan oleh Panembahan Senopati pada tahun 1587, jadi merupakan titik balik dalam sejarah Nusantara. Lalu mulailah kekuasaan Kerajaan Mataram Islam dilakukan oleh Sultan Agung yang berjaya pada 1613 – 1645 karena mampu memperluas wilayah dan memperkuat pengaruh Islam di Nusantara. Namun sejarah mencatat, Raja Islam Mataram Islam yang pertama adalah Ki. Ageng Pemanahan — di Kota Gede — kemudian digantikan oleh putranya Sultan Panembahan Senopati yang dikenal juga dengan nama Sutawijaya. Namun sumber lain menyebut bahwa Raja Mataram Islam pertama adalah Sultan Panembahan Senopati yang berkuasa pada 1587-1601.

Jejak sejarah Kerajaan Mataram Kuno dimulai oleh Sanjaya 732-760, terus dilanjutkan oleh Rajai Panangkaran 760-780 sebagai penganut Budha yang kuat yang ditandai dengan membangun Candi Kalasan. Setelah itu, kerajaan Mataram Kuno dilanjutkan oleh Rakai Panunggalab 780-800, lalu Rakai Warak 800-820, Rakai Garung 820-846 dan Rakai Pikatan 846-855 yang dikenal sebagai penganut agama Hindu yang kuat hingga membangun Candi Prambanan.

Raja Mataram Kuno berikutnya adalah Rajai Kayuwangi 855-885, kemudian Balitung 885-910, Dahyang Kairina 910-919 hingga Mpu Sindok 919-929 yang memindahkan Ibu Kota Kerajaan Mataram Kuno ke JawaTimur. Dalam tiga periode berikutnya sebagai bagian akhir dari Kerajaan Mataram Kuno adalah Sri Isyana TunggWijaya 929-947, lalu Makutawabgsawardhana 947-990 hingga berakhir kerajasn Mataram Kuno setelah Raja Mataram Kuno dijabat oleh Dharnawangsa Teguh 990-1016.

Konon keambrukan Kerajaan Mataram Kuno disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari serangan Wurawari pada tahun 1016 hingga berakibat kerusakan besar dan meiemahnya kekuasaan Kerajaan Mataram Kuno. Disamping itu adanya konflik internal terkait dengan pengraruh agama

Hindu dan Budha serta masalah konflik dan persaingaan di dalam keluarga. Akibatnya Mataram Kuno mengalami kemerosotan ekonomi yang diikuti oleh menurunnya produksi pertanian. Dan puncak ambruknya Kerajaan Mataram Kuno karena mendapat serangan dari Kerajaan Wurawari pada tahun 1916. Sehingga Raja Mataram Kuno, Mpu Sendok memindahkan Ibu Kota Mataram Kuno ke Jawa Timur dengan nama Kerajaan Medang sebagai cikal bakal Kerajaan Kahuripan.

Kerajaan Wurawari sendiri diperkirakan berada di Cirebon, Jawa Barat. Sementara teori lain mengatakan Ku erajaan Wurawari berada di Wonosobo, Jawa Tengah. Jadi tak hanya masalah lokasi keberadaan dari Kerajaan Wurawari yang tidak jelad lokasinya, tapi rajanya pun tak ada dalam catatan sejarah. Namun dari penekusuran yang pasti, warisan Kerajaan Mataram Islam di Nusantara — yang kemudian menjadi Begara Kesatuan Republik Indonesia — terus langgeng dan berlanjut sampai sekarang di Nusantara — Indonesia.

Banten, 20 Februari 2026

Boyolali,TelusuR.ID — Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I Tahun 2025 Kodim 0724/Boyolali terus mengebut pengerjaan sasaran fisik berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Sriyanto, warga Dukuh Sidorejo RT 21 RW 03 Desa Mliwis, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jumat (20/02/26).

Program rehab RTLH tersebut dikerjakan personel Satgas TMMD bersama warga setempat melalui semangat gotong royong. Upaya percepatan pembangunan terus dilakukan agar sebelum penutupan TMMD, rumah milik Sriyanto dapat selesai tepat waktu dan siap dihuni dengan kondisi yang lebih layak.

Koordinator lapangan, Serma Wibowo, menjelaskan bahwa kegiatan rehab RTLH ini tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi tempat tinggal warga, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengerjaan dilakukan secara maksimal dengan memperhatikan kualitas bangunan serta target waktu yang telah ditetapkan.

“Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin agar rehab rumah ini selesai sesuai jadwal, sehingga warga dapat segera merasakan manfaatnya dan memiliki hunian yang lebih nyaman serta layak,” pungkasnya.

(Agus Kemplu)

JOMBANG, TELUSUR.ID – Bupati Warsubi, bersama Wakil Bupati Salmanudin, menggelar acara Doa Bersama dan Tasyakuran sederhana di Pendopo Kabupaten Jombang, Jumat (20/2/2026) sore. Acara yang berlangsung khidmat di tengah suasana bulan suci Ramadan 1447H/2026M ini dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh agama, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Jombang.

Dalam sambutannya, Bupati Warsubi menyampaikan bahwa peringatan satu tahun masa jabatan ini adalah momentum tasyakuran sekaligus wujud syukur atas ridho Allah SWT. Beliau mengungkapkan rasa terima kasih atas segala kelancaran yang diberikan dalam mengemban amanah masyarakat selama setahun terakhir.

Bupati Warsubi juga mempertegas komitmen kuatnya untuk terus melangkah maju dalam mewujudkan visi besar ‘Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua’. Beliau memastikan bahwa seluruh roda pemerintahan akan tetap selaras dalam mencapai cita-cita tersebut.

Dalam satu tahun kepemimpinannya, Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Gus Salman telah menorehkan sederet prestasi prestisius, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Beberapa di antaranya adalah mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kali ke-12 secara berturut-turut, meraih posisi Terbaik Ketiga dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat Jawa Timur, dan mendapatkan penghargaan atas capaian intervensi spesifik stunting Terbaik Regional 1 di tahun 2025.

Bupati Warsubi juga mengajak seluruh aparatur negara untuk menyatukan komitmen, tekad, dan tujuan demi memberikan pengabdian serta pelayanan terbaik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Beliau menekankan bahwa kunci utama keberhasilan pembangunan terletak pada kerja keras kolektif seluruh komponen masyarakat yang didukung oleh kondisi sosial yang kondusif.

Acara tersebut diawali dengan Istighotsah yang dipimpin langsung oleh KH. Cholil Dahlan, dilanjutkan dengan mauidhoh hasanah dan doa, serta pemotongan tumpeng yang diserahkan kepada KH. Nur Hadi (Mbah Bolong) bersama KH. Cholil Dahlan. Selanjutnya, acara ditutup dengan ramah tamah buka puasa bersama.

Bupati Warsubi berharap agar ia dan Wakil Bupati senantiasa dikaruniai kesehatan dan kekuatan lahir batin dalam melanjutkan amanah kepemimpinan ini. “Mohon doanya agar kami senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam melanjutkan amanah ini, sehingga dapat menghadirkan perubahan dan kemajuan yang lebih baik bagi Kabupaten Jombang,” pungkasnya.

Sragen,TelusuR.ID – Gerakan Indonesia ASRI merupakan gerakan nasional yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, rapi, tertata, dan indah di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan tersebut wujud nyata kepedulian bersama untuk menjaga bumi pertiwi tetap hijau, bersih, dan nyaman bagi generasi kini maupun yang akan datang, namun berdampak besar seperti menanam pohon, mengelola sampah, menjaga sungai, dan merawat ruang terbuka hijau, kita membangun Indonesia yang sehat dan berkelanjutan.

Kodim 0725/Sragen bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Polres menggelar Gerakan Kerja Bakti Kolaborasi untuk Indonesia ASRI (Aman Sehat Resik Indah). Di pasar Bunder Sragen. Jumat, 20/02/2026.

Saat Apel pelaksanaan kegiatan Bupati Sragen Sigit Pamungkas, S.IP. M.A. mengatakan “Pada tanggal 2 februari 2026 kami dari Forkompimda di undang oleh bapak presiden, dan beliau menyampaikan pentingnya kebersihan di lingkungan dan daerah masing-masing”

“Presiden menyampaikan bahwa kita ini belum dapat memberikan lingkungan yang bersih, Untuk itu beliau menginstruksikan untuk melaksanakan kurve kerja bakti, Setelah pengarahan dari beliau saat itu dari setiap instansi sudah bergerak masing-masing untuk langsung menjalan apa yang diamanahkan oleh bapak presiden Prabowo”

“Kegiatan ini sebagai bentuk kolaborasi, Kegiatan ini Tidak semata mata bertopang kepada pemerintah akan tetapi seluruh masyarakat juga harus berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan, keamanan dan kenyamanan, Banyak kegiatan yang bisa laksanakan untuk gerakan ASRI, Bapak ibu mari kita semangati kegiatan ini bersama-sama, Hari ini kita fokus di area sekitar pasar bunder, yang terakhir sukses selalu selamat menjalankan ibadah puasa” pungkas Bupati.

Hal senada juga disampaikan oleh Dandim 0725/Sragen Letkol Inf Dindin Rohidin, S.IP “Gerakan ini bukan sekadar program, tetapi budaya baru budaya peduli lingkungan, cinta kebersihan, dan tanggung jawab terhadap alam”

“Dari sekolah, kantor, komunitas, hingga ruang publik, karena Indonesia yang maju dimulai dari lingkungan yang terjaga. Karena masa depan yang cerah lahir dari alam yang lestari”

“Bagi TNI hal tersebut bukanlah hal baru karena Kodim Sragen sering melaksanakan kegiatan tersebut” jelas Dandim.

(Agus Kemplu)

SURABAYA, TELUSUR.ID – Khofifah Indar Parawansa dilantik menjadi Gubernur Provinsi Jawa Timur bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025.

Genap setahun di hari ini, banyak torehan prestasi yang dicapai oleh Khofifah Indar Parawansa dalam memimpin Provinsi Jawa Timur untuk periode yang kedua.

Salah satu prestasi yang diraih adalah opini tertinggi penilaian Ombudsman 2025 yang diberikan kepada Pemprov Jawa Timur. Selain Pemprov Jawa Timur, ada tujuh Pemkot dan Pemkab yang meraih predikat kualitas tertinggi, yakni Pemerintah Kota Blitar, Pemkot Malang, Pemkot Mojokerto, Pemkab Jember, Pemkab Gresik, Pemkab Bojonegoro, dan Pemkab Sidoarjo.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur secara resmi menyerahkan hasil Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 kepada 16 pemerintah daerah di Jawa Timur di Ruang Jaya Baya, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kamis (19/2/2026).

Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur, Triyoga Muhtar Habibi, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para kepala daerah yang hadir.

“Kami berharap hasil ini segera dipelajari dan ditindaklanjuti guna perbaikan pada penilaian Opini tahun 2026. Kami juga mendorong kepala daerah untuk memberikan reward kepada pegawai di unit layanan yang telah menunjukkan kinerja luar biasa,” kata Habibi.

Bersamaan dengan hasil tersebut, Ombudsman RI juga melampirkan surat dari Ketua Ombudsman RI yang memuat tiga mandat utama bagi kepala daerah. Pertama, melakukan pembinaan kepada pimpinan dan pegawai pada unit pelayanan publik yang memperoleh nilai kualitas pelayanan antara 0 hingga 77,99.

“Kedua, mempertahankan konsistensi kepatuhan terhadap produk pengawasan Ombudsman berupa tindakan korektif, saran perbaikan, saran penyempurnaan, dan rekomendasi guna mewujudkan tata kelola pelayanan yang baik, adil, dan transparan,” ujar Habibi.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Jatim, Achmad Azmi Musyaddad, mengingatkan bahwa penilaian tahun 2026 akan segera dimulai pada pertengahan tahun ini.

Azmi mengungkapkan Opini Ombudsman RI merupakan transformasi dari penilaian kepatuhan tahun-tahun sebelumnya dengan instrumen yang lebih komprehensif.