Sragen,TelusuR.ID – Wujud kepedulian terhadap kesejahteraan petani terus ditunjukkan Babinsa Koramil 12/Gesi Kodim 0725/Sragen Sertu Ikhsan Sucianto dengan turun langsung ke sawah membantu proses pemotongan padi milik warga di wilayah binaannya Dukuh Kedawung Rt 17 Desa Slendro Kecamatan Gesi, Senin (23/02/2026).

Di tengah teriknya matahari, Sertu Ikhsan Sucianto bersama para petani tampak bersemangat memotong padi yang telah menguning dan siap dipanen. Kehadirannya tidak hanya membantu mempercepat proses panen, tetapi juga memberikan motivasi serta semangat kebersamaan kepada para petani.

Ikhsan menyampaikan bahwa keterlibatannya dalam kegiatan panen merupakan bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan serta upaya mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. “Kami selalu siap membantu warga, terutama saat musim panen seperti ini. Semoga hasil panen tahun ini melimpah dan berkualitas,” ujarnya.
Selain membantu memotong padi, Ikhsan juga mengingatkan para petani agar memperhatikan proses perontokan dan penyimpanan gabah dengan baik guna menjaga kualitas hasil panen serta meminimalisir kerugian.

Para petani mengaku senang dan terbantu dengan kehadiran Babinsa di sawah. Kerja sama dan gotong royong yang terjalin membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Melalui kegiatan ini, diharapkan panen dapat berjalan lancar dan sukses, serta hasilnya mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

(Agus Kemplu)

JAKARTA, TELUSUR.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani sepakat jika pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja harus dilakukan paling lambat dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ketentuan tersebut merupakan regulasi yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan telah dikomunikasikan kepada Komisi IX DPR RI.

“Kalau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan sudah dikomunikasikan kepada Komisi IX, THR paling lambat harus dibayarkan 2 minggu sebelum hari raya. Ini yang harus ditegaskan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Siapa yang melanggar harus diberikan sanksi,” ungkap Irma saat ditemui oleh Parlementaria usai agenda Rapat Paripurna Ke-14 Penutupan Masa Sidang III Tahun Persidangan 2025-2026, di Komplek Senayan, Jakarta, dikutip Telusur.id Senin (23/2/2026).

Ia menjelaskan, ketentuan tersebut berlaku tegas khususnya bagi sektor swasta. Adapun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), mekanisme pembayaran berbeda karena bersumber dari anggaran pemerintah.

“Kalau Pak Purbaya menyampaikan itu untuk ASN karena uangnya memang dari pemerintah tapi kalau untuk sektor swasta, maka yang perlu digarisbawahi adalah semua pengawas ketenaga kerjaan tidak boleh main-main lagi soal ini. Harus betul-betul menjadi pengawas ketenaga kerjaan,” ujar legislator yang berasal dari dapil Sumatera Selatan II.

Menurut Irma, DPR RI akan melakukan pengawasan agar tidak ada lagi perusahaan yang menunda atau mengabaikan kewajiban pembayaran THR kepada karyawan. Ia juga menegaskan, toleransi waktu pembayaran sudah sangat jelas, yakni dua minggu sebelum hari raya. Bahkan, menurutnya, pembayaran satu minggu sebelum hari raya pun seharusnya tidak lagi terjadi.

“Kalaupun paling lambat-lambatnya pun 1 minggu itu sudah tidak boleh lagi sebetulnya. Toleransinya sudah jelas, 2 minggu sebelum hari Raya. Jadi kalau ada yang melanggar memang harus ada ketegasan dari Kementerian Tenaga Kerja untuk memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan tersebut,” pungkasnya.

Irma juga menekankan bahwa Kementerian Tenaga Kerja harus tegas dalam memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar ketentuan pembayaran THR. Ia berharap, dengan adanya pengawasan yang ketat, hak-hak pekerja dapat terpenuhi dan kesejahteraan mereka dapat terjamin.

DPR RI dan Kementerian Tenaga Kerja akan terus memantau pelaksanaan pembayaran THR kepada pekerja di seluruh Indonesia. Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan jika ada perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan pembayaran THR.

Dengan adanya ketentuan yang jelas dan pengawasan yang ketat, diharapkan pembayaran THR dapat dilakukan dengan lancar dan tepat waktu, sehingga pekerja dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan gembira dan sejahtera.

JAKARTA, TELUSUR.ID – Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan Makan Bergizi Gratis (MBG). Thobib memastikan penyaluran zakat dilakukan sesuai dengan ketentuan Syariat.

Zakat yang dihimpun disalurkan kepada delapan ashnaf (golongan) sebagaimana diatur dalam Surat Al-Taubah ayat 60. Delapan ashnaf itu terdiri atas: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

“Tidak ada kebijakan zakat untuk MBG. Kami pastikan penyaluran zakat dilakukan sesuai Syariat dan peraturan perundang-undangan. Zakat diperuntukkan bagi delapan golongan ashnaf sebagaimana tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60 serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” tegas Thobib Al Asyhar di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Menurut Thobib, dalam Pasal 25 UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, diatur bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Sementara pada pasal 26, ditegaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

“Zakat adalah amanah umat yang harus dijaga dan disalurkan sesuai ketentuan Syariat. Hak para mustahik adalah prioritas dalam setiap kebijakan pengelolaan dana zakat,” lanjutnya.

Thobib juga menegaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ).

“Saya mengajak masyarakat untuk menyalurkan zakatnya pada lembaga pengelola zakat yang memiliki izin resmi dari pemerintah, baik Baznas maupun LAZ. Untuk akuntabilitas, kinerja mereka juga diaudit oleh auditor independen secara berkala,” tandasnya.

Dengan demikian, masyarakat dapat yakin bahwa zakat yang disalurkan akan tepat sasaran dan bermanfaat bagi yang berhak menerimanya.

Thobib juga mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak benar tentang zakat. “Kami pastikan bahwa penyaluran zakat dilakukan sesuai dengan ketentuan Syariat dan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Kementerian Agama akan terus memantau dan mengawasi penyaluran zakat untuk memastikan bahwa zakat disalurkan kepada yang berhak dan sesuai dengan ketentuan Syariat.

SURABAYA, TELUSUR.ID – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi Jawa Timur karena menjadi salah satu provinsi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) terbanyak di Indonesia.

“Jatim merupakan salah satu provinsi yang terbanyak memiliki SPPG yang telah bersertifikat SLHS,” kata Zulhas di Surabaya, dikutip Telusur.id, Senin (23/2/2026).

Zulkifli menekankan SLHS merupakan aspek yang penting bagi SPPG untuk menjamin mutu dan kualitas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproduksi dan didistribusikan kepada masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis pun telah mengamanatkan seluruh pihak terkait untuk menjamin keamanan dan mutu pangan pada setiap rantai pasok MBG.

Di Surabaya saja, kata dia, lebih dari setengah dari total SPPG sebanyak 2.110 SPPG telah mengantongi SLHS. Oleh sebab itu, ia mendorong percepatan penerbitan SLHS untuk SPPG guna memastikan standar keamanan pangan terpenuhi.

Zulkifli juga meminta adanya penguatan monitoring pemenuhan gizi bagi seluruh penerima manfaat MBG agar kualitas layanan tetap terjaga. Ia turut menekankan pentingnya dukungan dan sinergi seluruh pihak mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa.

Menurut dia, keterlibatan Badan Gizi Nasional (BGN), gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, hingga kepala dinas menjadi kunci agar program MBG berjalan optimal, tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dengan demikian, program MBG dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Zulkifli berharap, dengan adanya SLHS, masyarakat dapat yakin bahwa makanan yang mereka konsumsi aman dan bergizi.

Kementerian Pangan akan terus memantau dan mengawasi pelaksanaan program MBG untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan adanya kerja sama dan dukungan dari semua pihak, diharapkan program MBG dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Wonogiri, TelusuR.ID – Cuaca yang tak menentu, terkadang diguyur hujan deras hingga membuat medan menjadi licin dan berlumpur, tidak sedikit pun menyurutkan semangat kebersamaan antara TNI dan rakyat. Justru dalam kondisi penuh tantangan itu, kekompakan dan gotong royong mereka semakin kuat dan membawa keberkahan.

Kendati dibawah guyuran hujan dan udara dingin di bawah lereng Gunung Lawu, tepatnya di Desa Kembang, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri, personel Satgas TMMD ke-127 Kodim 0728/Wonogiri bersama masyarakat tetap semangat mengerjakan jalan sepanjang 500 meter dengan lebar 4 meter yang menghubungkan antar desa. Senin (23/2/2026).

Dengan penuh semangat, Anggota Satgas TMMD dan warga setempat melaksanakan pekerjaan memperkeras dan merapikan badan jalan yang menjadi akses utama menuju permukiman warga.

Jalan tersebut diharapkan mampu memperlancar distribusi hasil pertanian sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi bagi masyarakat setempat.

Keterangan yang disampaikan personel Satgas TMMD Sertu Supriadi mengatakan, kekompakan gotong royong ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam membangun insfrastruk pedesaan.

“Meski udara pegunungan yang dingin dan berkabut serta diguyur hujan tidak menyurutkan kita untuk terus membangun jalan ini,” kata Sertu Supriadi.

Lebih lanjut, Sertu Supriadi mengatakan, kondisi medan memang cukup berat, apalagi saat hujan turun. Tapi, demi kepentingan masyarakat dan percepatan pekerjaan ini, maka Satgas bersama masyarakat tetap semangat dalam bekerja.

(Agus Kemplu)

Wonogiri, TelusuR.ID – Masih dalam suasana bulan suci Ramadan 1447 H/2026 M, Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 yang dilaksanakan oleh Kodim 0728/Wonogiri melaksanakan rehabilitasi Masjid Al Huda di Desa Kembang, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri, Senin (23/2/2026).

Masjid Al Huda selama ini menjadi pusat kegiatan ibadah dan keagamaan masyarakat setempat. Menyadari pentingnya fungsi tersebut, Satgas TMMD melakukan perbaikan guna meningkatkan kenyamanan dan kelayakan bangunan, sehingga warga dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk, terutama saat pelaksanaan shalat tarawih di bulan Ramadan.

Saat ini, pengerjaan telah memasuki tahap perbaikan bagian dalam bangunan. Pembenahan meliputi plafon serta penataan interior agar kondisi Masjid semakin bersih, rapi, dan nyaman digunakan.

Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan secara gotong royong antara personel Satgas TMMD dan warga. Kebersamaan tersebut mencerminkan sinergi yang kuat antara TNI dan masyarakat dalam mendukung pembangunan desa, baik fisik maupun nonfisik.

Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD ke-127 Kodim 0728/Wonogiri Letkol Inf Rodricho Ivan Pattihahuan, menyampaikan bahwa rehabilitasi ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kebutuhan spiritual masyarakat.

“Di bulan Ramadan, kami ingin memastikan tempat ibadah dalam kondisi baik agar masyarakat dapat beribadah dengan nyaman dan tenang. Melalui TMMD, kami berupaya hadir dan memberikan manfaat nyata bagi warga,” ujarnya.

Sementara itu, Suwarno selaku Kepala Desa Kembang menyampaikan apresiasi atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Ia berharap, dengan kondisi masjid yang semakin baik, kegiatan ibadah dan keagamaan selama Ramadan dapat berlangsung lebih optimal serta semakin mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.

(Agus Kemplu)

Kuala Lumpur, TelusuR.ID – Ketua Umum Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) mengajak seluruh pemuda di kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) untuk menjaga stabilitas politik dan memperkuat solidaritas antarbangsa di tengah dinamika geopolitik global yang semakin memanas.

Ajakan tersebut disampaikan dalam momentum silaturahmi bersama para pimpinan organisasi kepemudaan ASEAN di Malaysia, (Senin, 23 Februari 2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketum FABEM menegaskan bahwa persatuan pemuda ASEAN merupakan kunci utama dalam menjaga ketahanan kawasan.

Menurutnya, apabila terjadi gejolak politik di kawasan ASEAN, maka hal tersebut dapat menjadi celah bagi bangsa-bangsa predator untuk melakukan intervensi, baik dalam bentuk tekanan ekonomi, pengaruh politik, bahkan potensi intervensi militer demi memperluas kepentingan ekonomi dan geopolitik mereka.

“ASEAN harus tetap solid. Pemuda tidak boleh terpecah oleh kepentingan jangka pendek. Kita harus menjadi benteng moral dan intelektual kawasan,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa organisasi kepemudaan (ASEAN) harus tampil sebagai pelopor stabilitas kawasan. Peran pemuda sangat strategis dalam membangun dialog lintas negara, memperkuat kerja sama ekonomi kawasan, serta mendorong terciptanya perdamaian dunia.

Ketum FABEM berharap sinergi antarorganisasi pemuda di negara-negara ASEAN terus diperkuat melalui forum diskusi, kolaborasi program, dan gerakan bersama yang berorientasi pada stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta persatuan kawasan.

“Pemuda ASEAN harus menjadi garda terdepan dalam menjaga perdamaian regional. Stabilitas kawasan adalah fondasi bagi kemajuan bersama dan kontribusi nyata bagi perdamaian dunia,”

JOMBANG, TELUSUR.ID – Isu dugaan potongan dana hibah daerah atau Pokok Pikiran (Pokir) DPRD hampir setiap tahun menjadi konsumsi publik. Berbagai persepsi berkembang, bahkan tak jarang memunculkan anggapan negatif di tengah masyarakat.

Praktisi hukum Jombang, Syarahuddin, yang akrab disapa Reza, menilai kondisi ini terjadi karena belum meratanya pemahaman publik tentang mekanisme hibah yang sebenarnya telah diatur ketat dalam sistem hukum dan administrasi negara.

Reza menegaskan, mekanisme hibah daerah tidak berjalan liar atau tanpa kontrol. Seluruh proses diikat oleh regulasi dan dokumen hukum resmi yang menjadi dasar pencairan dan pertanggungjawaban dana.

Kata dia, kunci utama mekanisme tersebut adalah Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dokumen ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kontrak resmi antara pemerintah daerah dan lembaga penerima hibah.

“Nilai hibah itu pasti sesuai NPHD, bukan proposal awal. Proposal itu sifatnya usulan dan bisa berubah dalam proses verifikasi. Tetapi ketika sudah ditetapkan dalam NPHD, itulah angka final yang sah secara hukum dan menjadi dasar pencairan,” ujar Reza dikutip Telusur.id, Senin (23/2/2026).

Ia menjelaskan, proposal hibah memang menjadi pintu masuk pengajuan. Namun sebelum ditetapkan menjadi NPHD, dokumen tersebut melewati serangkaian tahapan, mulai dari evaluasi administratif, verifikasi kebutuhan, hingga penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.

Dengan demikian, lanjut dia, nilai yang tercantum dalam NPHD merupakan hasil perencanaan yang terukur, bukan angka yang ditetapkan secara sembarangan.

Reza juga meluruskan kesalahpahaman yang kerap muncul terkait anggapan adanya “pemotongan” dana hibah. Menurutnya, dana hibah ditransfer secara utuh ke rekening dari pemerintah ke lembaga penerima sesuai nilai dalam NPHD. Namun dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat komponen biaya sah yang memang harus dipenuhi.

“Komponen tersebut meliputi kewajiban pajak, biaya perencanaan teknis, hingga retribusi perizinan bangunan atau administrasi lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan. Itu bukan potongan. Itu bagian dari komponen biaya yang memang harus direncanakan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Semua sah dan bisa dipertanggungjawabkan,” terangnya.

Secara administratif, seluruh penggunaan dana hibah tercatat dan diaudit. Setiap rupiah yang dikeluarkan wajib memiliki dasar hukum, perencanaan, dan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Sistem ini memastikan dana publik tidak bergerak tanpa pengawasan.

Reza menilai tudingan adanya pemotongan dana sebelum pencairan tidak logis, baik dari sisi hukum maupun tata kelola keuangan daerah. “Secara sederhana, kalau dana belum cair, bagaimana mungkin dipotong? Semua proses bisa diverifikasi melalui dokumen resmi, terutama NPHD. Itu dokumen kunci,” jelasnya.

Dengan pemahaman yang utuh, ruang spekulasi dapat ditekan dan digantikan oleh literasi administrasi yang benar. Pada akhirnya, akuntabilitas pengelolaan dana hibah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tumbuh dari masyarakat yang memahami bagaimana sistem itu bekerja.

Wonogiri, TelusuR.ID – Personel Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa (Satgas TMMD) ke – 127 Kodim 0728/Wonogiri bersama warga Des Kembang terus kejar target dalam pengecoran jalan untuk menyukseskan pembangunan sarana jalan Program TMMD reguler di wilayah Kecamatan Jatipurno.

Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim 0728/Wonogiri Kapten Inf Jumadi, Minggu (22/2/2026), menyampaikan semangat gotong-royong nampak terlihat personel Satgas TMMD dan masyarakat Wonogiri menyelesaikan seluruh pekerjaan sasaran fisik yang ada, sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan.

“Dengan suasana hari Minggu yang merupakan hari libur ditambah cuaca yang cukup dingin di lereng kaki Lawu, anggota Satgas TNI,Polri dan masyarakat tampak bersemangat menyelesaikan pengerjaan pengecoran jalan,” katanya.

Ia menyampaikan, selama kegiatan TMMD berlangsung, Satgas TMMD Kodim 0728/Wonogiri bersama warga Desa Kembang terus menerus mengerjakan pembangunan fisik walaupun bulan Ramadhan namun suasana puasa tidak mengendorkan niatnya untuk tetap bekerja.

Ia menuturkan, anggota Satgas dan masyarakat sangat gembira di saat bulan penuh berkah ini dapat melakukan ibadah dengan bentuk kerja untuk kepentingan masyarakat di Desa Kembang.

“Terima kasih, saya ucapkan kepada seluruh masyarakat dusun se-Desa Kembang yang tanpa kenal lelah untuk dapat menyukseskan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) sesuai target yang ditetapkan,” katanya.

Karim (68) salah satu warga Dusun Kembang di lokasi pembangunan jalan, mengucapkan rasa syukurnya, di mana waktu bulan puasa dapat membantu anggota TNI dalam pengecoran jalan. Bulan puasa tidak menyurutkan semangat saya untuk membantu pengecoran jalan cor blok.

“Hari libur yang seharusnya saya gunakan untuk bersama keluarga, namun melihat semangat saudara TNI bekerja rasanya tidak elok kalau kami berdiam diri di rumah,” katanya

“Seberat apapun pekerjaan bila dibarengi dengan niat yang kuat akan terasa lebih ringan. Diharapkan kolaborasi antara Satgas TMMD Reguler dan warga masyarakat di lapangan akan menjadi sebuah bentuk kemanunggalan TNI dengan rakyat,” katanya.

(Agus Kemplu)

Wonogiri, TelusuR.ID – Salah satu wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. Melalui program ini, TNI bersama masyarakat terus bergotong royong membangun sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan warga.

Hal itu tampak jelas di Desa Kembang, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri, dimana adukan semen dan tumpukan batu terus dikerjakan untuk pembangunan talud masjid dengan volume Panjang 13 meter dan tinggi 2,5 meter.

Satgas TMMD ke 127 Kodim 0728/Wonogiri bersama warga setempat bahu-membahu mempercepat pengerjaan sasaran fisik program TMMD yang secara resmi dibuka oleh Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, pada Selasa (10/2/2026) lalu.

Salah satu fokus utama kegiatan kali ini adalah pembangunan talud masjid, yang menjadi infrastruktur penting untuk menghindari longsor saat musim hujan. Dengan semangat tinggi, personel Satgas dan masyarakat bekerja tanpa kenal lelah demi mencapai target penyelesaian sesuai jadwal yang telah ditentukan.

“Semua sasaran harus rampung sebelum penutupan TMMD, terutama pembangunan jalan sebagai sasaran utama,” ujar Kapten Inf Budiono selaku Danramil Jatipurno, Minggu (22/2/2026).

Setiap hari, anggota Satgas bersama warga secara bergantian melansir material batu menuju lokasi pembangunan talud. Setibanya di lokasi, material langsung digunakan untuk membuat pondasi secara gotong royong antara TNI dan masyarakat.

Menurut Danramil, kekompakan dan sinergi antara Satgas TMMD dan warga menjadi kunci utama dalam mempercepat proses pembangunan di lapangan.

“Saya yakin seluruh anggota Satgas TMMD bersama warga sudah terbiasa dan profesional dalam bekerja. Mereka tahu cara memperkirakan waktu dan ritme kerja agar semua sasaran selesai tepat waktu. Terus kebut pekerjaan dan tetap semangat,” pungkasnya.

(Agus Kemplu)