SURABAYA, TELUSUR.ID – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memimpin Apel Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang digelar di halaman Kantor Sekretariat Daerah, Selasa (17/3/2026). Dalam amanatnya, Khofifah menekankan pentingnya koordinasi kolektif lintas sektor guna memastikan penyelenggaraan mudik Lebaran 1447 Hijriah berjalan aman dan nyaman.
Langkah ini diambil menyusul adanya proyeksi lonjakan mobilitas masyarakat yang luar biasa pada tahun ini. Berdasarkan hasil survei, diperkirakan sebanyak 24,9 juta orang atau sekitar 17,3% dari total pemudik nasional akan masuk ke wilayah Jawa Timur, dengan puncak arus mudik diprediksi jatuh pada 18 Maret 2026.
“Kesiapsiagaan telah kita bangun melalui rapat koordinasi berlapis. Kami berharap seluruh proses mudik berjalan lancar, sehingga masyarakat bisa selamat dan bahagia merayakan lebaran bersama keluarga di kampung halaman,” ujar Gubernur Khofifah.
Selain aspek keamanan lalu lintas, Khofifah juga memberikan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem. Periode mudik tahun 2026 ini diperkirakan berbarengan dengan fenomena hidrometeorologi yang dapat memicu bencana banjir serta tanah longsor di sejumlah titik rawan.
Pemerintah Provinsi Jatim pun mengambil langkah progresif dengan menyiapkan skema Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) melalui jalur udara. Skema ini akan dilaksanakan selama 10 hari, terhitung sejak 16 hingga 24 Maret 2026, untuk mengendalikan intensitas hujan di jalur-jalur utama mudik.
“Sebelumnya kita telah sukses melakukan OMC pada periode Desember hingga Februari. Kali ini kembali kita lakukan agar saat momen silaturahmi nanti, masyarakat bisa beraktivitas dengan suasana yang lebih nyaman dan aman dari gangguan cuaca,” jelasnya.
Gubernur juga menginstruksikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Perhubungan Jatim untuk berkoordinasi total dengan BMKG. Koordinasi ini sangat krusial sebagai langkah preventif dalam menjaga keselamatan warga yang melakukan perjalanan wisata di wilayah Jawa Timur.
Untuk memfasilitasi warga, Pemprov Jatim kembali menghadirkan program mudik gratis yang mencakup berbagai moda transportasi. Tercatat sebanyak 9.320 orang akan diberangkatkan menggunakan bus dan kapal laut, lengkap dengan kuota pengangkutan 200 unit sepeda motor.
Khofifah menegaskan bahwa program ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah dalam menyediakan layanan transportasi yang terjangkau. Ia pun meminta sinergi antar-OPD hingga kepala Rumah Sakit Pemprov Jatim tetap terjaga demi melakukan percepatan pelayanan jika terjadi kendala di lapangan.
Di sisi lain, Gubernur juga mengumumkan pemberlakuan pola kerja Work From Anywhere (WFA) secara terbatas dan selektif bagi ASN. Ketentuannya, maksimal 50% pegawai dapat melaksanakan WFA, sementara instansi pelayanan publik langsung tetap diwajibkan bekerja dari kantor.
“WFA bukan berarti libur atau santai-santai. Kebijakan ini harus dibarengi dengan tanggung jawab tinggi terhadap produktivitas kerja. Seluruh kepala OPD wajib memandu dan memastikan layanan publik tetap berjalan prima,” tegas mantan Menteri Sosial tersebut.
Selain pola kerja, Khofifah mengingatkan larangan keras penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi atau mudik. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Surat Edaran Gubernur mengenai pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi pada masa hari raya.
Ia meminta seluruh kendaraan dinas diparkirkan di kantor masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku. ASN diharapkan menjadi teladan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas sebagai aparatur negara dengan tidak menggunakan fasilitas jabatan secara tidak semestinya.
Menariknya, skema WFA ini juga disebut sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi geopolitik global yang memicu lonjakan harga minyak dunia hingga 102 dollar per barel. Efisiensi anggaran dari kebijakan ini nantinya akan dialihkan untuk intervensi kemiskinan ekstrem di Jawa Timur.
Sebagai penutup, Khofifah berpesan agar ASN menjaga toleransi, mengingat Lebaran tahun ini berdekatan dengan Hari Raya Nyepi. Ia meminta agar pelaksanaan takbiran dilakukan dengan bijak, terutama di wilayah dengan populasi umat Hindu yang besar, guna menjaga harmoni antarumat beragama.
