JOMBANG, TELUSUR.ID : Lembaga Bantuan Hak Asasi Manusia (LBHAM) menyoroti tragedi bunuh diri yang dilakukan oleh seorang siswa kelas IV sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.
Direktur LBHAM, Gus Faiz, menyatakan bahwa tragedi ini sangat kontras dengan program politik Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggerus APBN dengan anggaran yang sangat besar.
Gus Faiz menilai bahwa Presiden Republik Indonesia telah absen atau lalai menjalankan amanah UUD 1945 dan UU HAM dengan tidak memprioritaskan anggaran pendidikan yang berpihak pada keluarga miskin.
“Dilihat saja, secara nilai pun jauh dibawah anggaran MBG,” kata Gus Faiz yang juga Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Praja Putra di Jombang, dikutip Telusur.id Kamis (5/2/2026).
Ia menambahkan bahwa sangat ironis jika di tengah-tengah banyak orang berebut pengelolaan MBG, ada salah satu siswa SD yang meminta uang untuk membeli buku dan pena seharga kurang dari Rp 10.000 dan dijawab bahwa tidak punya2 uang.
“Memang tidak mudah, nilai uang segitu terasa sulit bagi mereka yang tergolong masyarakat miskin,” ujarnya.
LBHAM mendorong kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia, terutama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk tidak diam dan segera melakukan kepedulian sosial dan mengaktifkan perlindungan sosial yang tepat sasaran, terutama saat budgeting.
Ia juga mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk segera melakukan investigasi sistem budgeting antara Eksekutif dan Legislatif.
Gus Faiz juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergandengan tangan dalam penegakan UUD NRI 1945 dan UU HAM, khususnya terkait hak kehidupan dan pendidikan yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Menurut Gus Faiz, pendidikan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas hak pendidikan seseorang.
“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD untuk memenuhi hak tersebut,” pungkasnya.
Dengan demikian, LBHAM berharap bahwa tragedi bunuh diri siswa SD di Ngada dapat menjadi alarm keras bagi Presiden Republik Indonesia untuk segera mengambil tindakan dan memprioritaskan anggaran pendidikan yang berpihak pada keluarga miskin.
