JOMBANG,TelusuR.ID — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Jombang menggelar forum diskusi literasi terbatas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jombang, Kamis (18/12/2025). Kegiatan berlangsung di ruang rapat Kantor Bappeda, Jalan KH Wahid Hasyim, Jombang Kota.
Audiensi tersebut dihadiri Kepala Bappeda Kabupaten Jombang, Hartono, didampingi para pejabat struktural, yakni kepala bidang dan kepala seksi. Sementara dari DPD IWOI Jombang hadir Ketua Agus Pamuji, Sekretaris Ratno Hadi Siswanto, Bendahara Titin, SE, Ust. H. Muhtazuddin, SH, Roni Brawn, Krisma, SH, Widodo, serta Ust. Abu Bakar, SAg. Suasana diskusi berlangsung terbuka dan konstruktif, membahas isu strategis pengelolaan anggaran Tahun Anggaran 2025.
Pertanyaan kritis disampaikan oleh Roni Brawn, wartawan Popularitas News, dengan menyoroti data akuntabilitas dan capaian kinerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bappeda. Seluruh pertanyaan tersebut dijawab secara lugas dan komprehensif oleh Kepala Bappeda Hartono.
Menanggapi sorotan terkait realisasi Belanja Modal tahun 2025 yang baru mencapai 51,65 persen dari target sebesar Rp390,96 miliar, Hartono menjelaskan bahwa capaian tersebut tidak semata-mata dinilai dari besaran serapan anggaran. Menurutnya, Bappeda lebih menekankan evaluasi berbasis hasil (outcome) dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Memang terdapat penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 82,81 persen. Namun kami tidak hanya mengejar angka serapan, melainkan memastikan efektivitas program dan kualitas output,” ujar Hartono.
Ia menambahkan, rendahnya serapan belanja modal dipengaruhi dinamika teknis yang muncul setelah perencanaan ditetapkan, seperti kendala pembebasan lahan dan kesiapan proses lelang. Hartono menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan kegagalan pemetaan perencanaan, melainkan bentuk kehati-hatian dalam menjaga kualitas pelaksanaan.
“Beberapa proyek kami nilai belum sepenuhnya Ready to Implement (RTI) di tengah perjalanan. Daripada dipaksakan dan berisiko menimbulkan persoalan kualitas maupun hukum, kami memilih melakukan evaluasi atau penundaan,” jelasnya.
Hartono juga menegaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang memberikan ruang evaluasi terhadap program yang dinilai tidak efektif atau menghadapi kendala eksternal.
“Kami tidak ingin mengejar serapan 100 persen jika output fisik tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Bappeda Jombang saat ini melakukan audit internal terhadap proses perencanaan RKPD. Fokus evaluasi diarahkan pada penguatan kesiapan teknis sejak awal, termasuk penyelesaian Detail Engineering Design (DED), pembebasan lahan, serta perizinan sebelum penetapan anggaran.
“Kami akan memperketat indikator SMART dalam perencanaan dan memperkuat sinkronisasi antara Bappeda sebagai perencana dengan perangkat daerah sebagai pelaksana, agar hambatan teknis dapat dimitigasi sejak dini,” pungkas Hartono.
Sementara itu, Sekretaris DPD IWOI Jombang, Ratno Hadi Siswanto, menyampaikan apresiasi atas respons cepat dan keterbukaan Bappeda Jombang dalam menerima audiensi. Ia menilai diskusi yang berlangsung selama lebih dari dua jam tersebut memberikan manfaat strategis bagi kedua belah pihak.
“Pertemuan ini sangat baik, saling bertukar informasi yang akurat terkait pelaksanaan dan serapan anggaran APBD 2025. Ini bagian dari upaya bersama membangun Kabupaten Jombang yang lebih maju, adil, dan sejahtera,” ujar Ratno Hadi Siswanto, yang juga Kepala Biro SPJ News.com. (gus)
