Jombang, TelusuR.ID – Komisi D DPRD Kabupaten Jombang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Sumber Graha Sejahtera (SGS), pabrik plywood di Jombang, Jumat (19/9/2025).
Sidak ini digelar setelah muncul keluhan buruh terkait pembayaran upah yang tidak penuh, melainkan dilakukan secara bertahap.
Dalam pertemuan yang melibatkan manajemen perusahaan, DPRD, serta Tim Pembina Syarat Kerja dari Dinas Tenaga Kerja Jombang, sejumlah persoalan perusahaan ikut dibahas.
Manajer PT SGS, Taufik Rizal Sutisna, menyampaikan bahwa unit produksi di Jombang saat ini tengah merugi hingga Rp120 miliar atau sekitar 35 persen.
Meski begitu, perusahaan berupaya menutup kerugian dengan menyewa mesin baru sekaligus memperhatikan kebutuhan dasar pekerja, termasuk penyediaan air minum bersih sesuai SOP.
“Memang sistem pembayaran gaji dilakukan dengan cara dicicil. Tapi jarak antar-cicilan paling lama tiga hari,” jelas Taufik.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi D DPRD Jombang, Rahmat Agung Saputra, menekankan pentingnya transparansi manajemen kepada karyawan. “Komunikasi harus jelas, jangan sampai menimbulkan keresahan di kalangan buruh,” ujarnya.
Komisi D juga merekomendasikan adanya forum komunikasi rutin antara manajemen dan pekerja agar kebijakan perusahaan bisa disosialisasikan dengan baik tanpa merugikan pihak buruh.
Sebelumnya, Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ), Hadi Purnomo, mengungkapkan bahwa buruh sudah dua tahun menerima gaji tidak penuh sesuai jadwal.
“Seharusnya tanggal 1 gaji dibayar penuh, tapi kenyataannya tanggal 5 baru terima 50 persen,” keluhnya saat hearing di DPRD Jombang, Senin (15/9/2025).
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, menegaskan persoalan tersebut sudah dilimpahkan ke Komisi D untuk ditangani. “Paling lambat hasilnya akan kami sampaikan hari Rabu,” katanya.
