JOMBANG, TelusuR.ID – Bersama Pemerintah Kabupaten Jombang, DPRD Jombang secara resmi mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026. Adapun total anggaran di Tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp2,6 triliun, dengan fokus pada pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Bupati Jombang Warsubi menegaskan, APBD bukan sekadar hitungan angka, melainkan instrumen penting untuk menjalankan roda pembangunan daerah.
“Pemerintah daerah hadir untuk melayani rakyat secara lebih baik, lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Semua kebijakan 2026 berangkat dari dokumen perencanaan yang sudah disepakati, mulai RKPD, Kebijakan Umum APBD, hingga PPAS,” tegas Warsubi. Senin 29 September 2025.
Lebih lanjut Abah Bupati Warsubi memaparkan, Pendapatan daerah 2026 ditargetkan sebesar Rp2,49 triliun. Dari jumlah itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan Rp760,65 miliar. PAD tersebut bersumber dari, pajak daerah Rp314,04 miliar, retribusi daerah Rp428,04 miliar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp10,24 miliar. Terakhir lain-lain PAD yang sah Rp8,32 miliar.
Sementara untuk pendapatan transfer, nilainya jauh lebih besar yakni Rp1,73 triliun. Rinciannya Rp1,59 triliun berasal dari pemerintah pusat dan Rp131,49 miliar dari antar daerah.
“Dari sisi belanja, R-APBD Jombang 2026 disiapkan sebesar Rp2,60 triliun,” katanya. Anggaran itu terbagi untuk belanja Operasi Rp1,805 triliun, belanja Modal Rp150,06 miliar, belanja Tidak Terduga Rp18,19 miliar, belanja Transfer Rp626,89 miliar.
Alokasi ini diarahkan pada empat prioritas pembangunan strategis. Pertama, peningkatan kualitas SDM. Kedua, penguatan kemandirian desa dan harmoni sosial. Ketiga, penguatan tata kelola pemerintahan. “Keempat, pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kualitas lingkungan hidup,” ungkapnya.
Warsubi menjelaskan, meski pendapatan ditargetkan Rp2,49 triliun, angka ini masih lebih kecil dibanding belanja Rp2,60 triliun. Akibatnya, APBD 2026 mengalami defisit Rp109,56 miliar.
Namun, defisit tersebut tidak menjadi hambatan serius. Pemerintah Kabupaten Jombang sudah menyiapkan strategi penutupannya melalui pembiayaan netto sebesar Rp109,56 miliar. Sumber pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2025 senilai Rp109,69 miliar serta pinjaman jangka pendek RSUD Jombang Rp20 miliar. Pada sisi lain, juga disiapkan pengeluaran pembiayaan Rp20 miliar untuk pembayaran pokok utang RSUD.
“Dengan formula ini, struktur APBD 2026 kembali dalam posisi aman berimbang antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan,” katanya.
Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji menekankan pembahasan R-APBD 2026 masih panjang. Namun ia optimistis arah pembangunan tahun depan bisa berjalan mulus.
“Target kami, pembangunan 2026 sejalan dengan Asta Cita Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin Yazin. Fokusnya jelas: kesejahteraan rakyat Jombang. DPRD siap mengawal agar semua program terealisasi,” kata Hadi.
