Menu
Beranda blog Halaman 378

50 M DAK Disdik Nganjuk Diduga Menyimpang

Penulis
Alis Asmaun
-
0
foto/image by surya.co.id

NGANJUK, TelusuR.ID   –   Pelaksanaan paket Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2022 oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Nganjuk diduga menyimpang. Ini karena DAK sebesar Rp 50,6 milyar yang dialokasikan untuk rehab dan pembangunan sarpras sejumlah SDN dan SMPN tersebut dilaksanakan secara swakelola tipe 1.

Merujuk ketentuan Peraturan LKPP (Perlemb) Nomer 3 Tahun 2021 tentang pedoman swakelola, tegas seorang sumber, yang dimaksud dengan Swakelola tipe 1 adalah pengadaan barang dan jasa yang direncanakan, dilaksanakan, serta diawasi sendiri oleh KLPD (Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah) selaku penanggungjawab anggaran.

“Ini artinya DAK dikerjakan sendiri oleh Disdik Nganjuk yang dibantu pihak sekolah. Maka pertanyaannya, apakah Disdik punya kompetensi (kemapuan tehnis) untuk mengerjakan paket tersebut? Bagaimana mungkin OPD yang didalamnya hanya berisi tenaga didik dan tenaga administrasi bisa mengerjakan proyek konstruksi? “nada sumber bertanya.

“Ini bukan saja soal salah kaprah, tapi saya juga melihat ada kesengajaan untuk menabrak aturan demi meraup keuntungan pribadi, “tambahnya. Karenanya, tegas sumber, Aparat Penegak Hukum perlu melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang keputusannya disinyalir merugikan negara itu.

Sumber menduga, tindakan “menabrak aturan” yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nganjuk itu lebih bermotifkan kepentingan ekonomi atau demi mengeruk keuntungan pribadi. Meski semua perlu pembuktian, namun metode swakelola tipe 1 cukup memberikan ruang untuk itu. Salah satunya adalah, tegas sumber, dari aspek belanja bahan material.

Dituturkan, kebutuhan bahan material (seperti semen, pasir, batu, bata, kayu, dan besi) pada swakelola tipe 1 umumnya dibelanjakan sendiri oleh pelaksana paket (dalam hal ini Disdik). Dengan mekanisme seperti itu, lanjut sumber, maka belanja bahan material dalam jumlah besar yang biasanya terjadi cashback (bonus atau potongan harga) akan masuk ke kantong pribadi.

Disisi lain, pelaksanaan swakelola tipe 1 yang dikerjakan oleh OPD seringkali terjadi bias. Yakni tidak murni dikerjakan pihak dinas, melainkan ada keterlibatan pihak rekanan dibalik itu.Tentu, praktik ini tidak akan kasat mata. Pihak rekanan cukup mengontrol pekerjaan dari jauh seraya membangun deal-deal tertentu dengan pihak dinas.

Sejauhmana dugaan penyimpangan bercorak cashbacak dan subkon proyek tersebut bisa dipastikan kebenarannya? Hingga berita ini ditulis, Senin (21/11/2022), konfirmasi dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk belum berhasil dikantongi. Juga, investigasi yang dilakukan Telusur.id belum sampai pada kesimpulan akhir.

Sebenarnya, tutur Sumber, DAK Fisik Bidang Pendidikan yang dilangsungkan secara swakelola memang sah. Pasal 8 ayat 2 Permendikbudristek 3/2022 tentang petunjuk operasional DAK 2022 adalah cantolannya. Hanya jika pilihannya adalah swakelola, lanjutnya, maka seharusnya bukan swakelola tipe 1 yang dipilih, melainkan swakelola tipe 2, tipe 3, atau tipe 4.

Pada swakelola tipe 2, tutur Sumber, pelaksanaan swakelola menjadi benar karena pelaksananya adalah OPD lain (biasanya Dinas Cipta Karya) yang dipastikan memiliki kompetensi tehnis. Sedang swakelola tipe 3 dan tipe 4 juga dipastikan benar, karena Ormas dan Pokmas dipastikan memiliki keterkaitan tupoksi atau sudah mengantongi kompetensi kegiatan.

Memang, lanjut Sumber, berdasarkan petunjuk operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan 2022, pelaksanaan swakelola tipe 1 dimungkinkan adanya tenaga pendamping. Dan itu dimaksudkan agar pekerjaan konstruksi tidak keluar dari ketentuan. Namun demikian, sergah Sumber, kapasitas tenaga pendamping lebih kepada fungsi pengawasan, bukan tenaga tenaga ahli bidang konstruksi. (red/din).

30 Grup Akan Berlaga di Grand Final Gus Muhaimin Festival Al Banjari

Penulis
Alis Asmaun
-
0

SURABAYA, TelusuR.ID – Sebanyak 30 Grup Al-Banjari terbaik dari berbagai daerah kabupaten/kota se- Jawa Timur akan berlaga di Grand Final Gus Muhaimin Festival Al-banjari di Grha GD Jl. Gayungsari Timur No 33 Surabaya pada tanggal 3 Desember mendatang.

Tiga puluh grup tersebut merupakan hasil seleksi pelaksanaan Gus Muhaimin Festival Al-Banjari yang diikuti oleh 402 grup di 6 zona Jawa Timur, diantaranya zona Sidoarjo, Lumajang, Pasuruan dilaksanakan tgl 11-13 November 2022 sedangkan Kabupaten Blitar, Bojonegoro, Pamekasan tgl 18-19 November 2022. Setiap zona terdiri dari berapa kabupaten/kota sekitar.

Setiap zona dipilih 5 grup terbaik untuk kemudian berangkat ke Surabaya mengikuti grand Final. Setiap grup mendapatkan uang transport sebesar Rp 2,5 juta dan akan memperebutkan total hadiah sebesar 250 Juta.

“Alhamdulillah pelaksanaan gelombang pertama berjalan lancar, hari ini untuk gelombang kedua di Bojonegoro dan Pamekasan juga terpantau lancar,” kata Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, Anik Maslachah dalam keterangannya, Ahad (20/11/2022).

Anik menuturkan bahwa tujuan dari pelaksanaan Gus Muhaimin Festival Al-Banjari merupakan wujud apresiasi Ketua Umum PKB Gus Muhaimin kepada para pegiat Al-Banjari daerah. Sebab, kegiatan tersebut merupakan wujud dari ukhuwah Islamiyah, meningkatkan kecintaan umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW.

“Ketum kita menaruh perhatian terhadap banjari, nguri-nguri budaya yang sempat terhalang karena covid-19 kemarin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi,” ujar Tokoh Nahdliyin Inspiratif 2022 versi Forkom Jurnalis Nahdliyin itu.

Ia menjelaskan, sisi lain dari kegiatan Gus Muhaimin Festival adalah untuk meningkatkan jalinan silaturahmi antar warga Jawa Timur. Intensitas pertemuan dalam ruang budaya diyakini mampu memperkuat nilai-nilai persatuan di tengah masyarakat.

“Insya Allah dengan event ini rasa persaudaraan sesama pecinta kebudayaan semakin menguat,” pungkas kader perempuan NU pertama yang menjadi pimpinan DPRD Jatim tersebut. (*)

Gus Fawait Dukung Masa Jabatan Kades 9 Tahun

Penulis
Alis Asmaun
-
0

SURABAYA, TelusuR.ID – Wacana masa jabatan kepala desa (kades) diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun terus bergulir. Wacana itu bergulir atas usulan Asosiasi Kepala Desa-Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (AKD-APDESI).

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur, Muhammad Fawait mendukung perpanjangan masa jabatan kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun dan dapat dipilih kembali diperiode kedua. Karena itu, ia setuju UU Desa direvisi, terutama pasal tentang masa jabatan kepala desa.

“Pilkades secara langsung adalah bentuk demokrasi yang paling tua di negeri ini. Namun rawan konflik dan berpotensi menimbulkan perpecahan. Karena itu, perlu perpanjangan masa jabatan kades untuk menghindari polarisasi di masyarakat,” tutur pria yang akrab disapa Gus Fawait itu, dalam keterangannya, Ahad (20/11/2022).

Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif Jawa Timur 2020 versi Forkom Jurnalis Nahdiyin ini mengungkapkan, dengan perpanjangan masa jabatan kades akan berdampak positif bagi pembangunan desa. Sebab, akan lebih banyak waktu dalam melakukan pembangunan desa.

Gus Fawait melanjutkan, selama ini di setiap pemilihan kades terjadi polarisasi yang kuat di tingkat massa. Tak jarang, masyarakat desa terbelah sekalipun pilkades sudah selesai.

“Selama ini butuh 2 – 4 tahun untuk rekonsiliasi pasca pilkades. Sehingga waktu untuk konsolidasi dan penataan organisasi relatif kurang. Ketika menjelang akhir masa jabatan, kades sudah harus mempersiapkan diri untuk kembali berkompetisi di pilkades berikutnya. Jadi praktis kurang waktu untuk melakukan pembangunan,” ujar Bendahara GP Ansor Jatim ini.

Politikus muda yang digadang layak menjadi pendamping Khofifah Indar Parawansa dalam Pilgub Jatim 2024 ini menjelaskan, peran kades sangat signifikan dalam pembangunan nasional. Karena desa merupakan ujung tombak pemerintahan nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Fawait menilai perlu menjaga stabilitas di tingkat desa, sehingga pembangunan desa menjadi maksimal. Dengan begitu perekonomian desa terus tumbuh dan kesejahteraan masyarakat pun semakin baik.

“Sangat penting menjaga stabilitas desa untuk memastikan pembangunan bisa berjalan. Apalagi Bapak Presiden Jokowi sudah mengingatkan 2023 ekonomi gelap karena sistem ekonomi terbuka. Karenanya, peran desa harus diperkuat,” pungkas alumnus Fakultas Ekonomi Unair tersebut. (*)

Ribuan Umat Muslim di Polres Jombang Doakan Pilkades Aman Dan Damai

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG, TelusuR.ID – Ribuan umat muslim di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, berkumpul dan bersholawat bersama di mako Polres Jombang untuk mendoakan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2022 berjalan aman dan damai, Kamis malam (17/11/2022).

Sedikitnya ada 7 desa dari 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang bakal melaksanakan Pilkades serentak pada Senin 21 November 2022 lusa.

Tabligh akbar Polres Jombang bersholawat dalam rangka pengamanan pilkades serentak kabupaten Jombang dan tasyakuran HUT Korps Brimob ke 77 tahun 2022 itu bersama jamiyah Sholawat Seribu rebana Kabupaten Jombang.

Kapolres Jombang AKBP Moh Nurhidayat berharap sholawat Nabi itu mendapatkan syafaat sehingga diberikan kemudahan dan keberkahan.

“Kegiatan ini kami laksanakan sebagai doa bersama sinergitas antara Pemda, TNI, Polri dan Forkopimda, ada kehakiman, kejaksaan juga hadir di sini menyatukan doa bersama semoga wilayah Kabupaten Jombang aman guyub rukun semua,” kata Kapolres dalam sambutannya.

Kapolres mengatakan dengan kegiatan positif seperti itu bisa menjadi virus yang menyebar hingga seluruh pelosok di Kabupaten Jombang. Ia pun mengajak semua berdoa yang hadir diberikan kenikmatan, kesehatan, keselamatan dan penuh keberkahan.

“Selain mendoakan Jombang aman, kegiatan ini juga tasyakuran HUT Korps Brimob ke 77,” tandas Kapolres Jombang.

Sementara itu, pimpinan sholawat seribu rebana, KH Nurhadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa bersholawat itu artinya berdoa. Jadi, kata dia, bersholawat itu sebagai bentuk memohon kepada Allah, semoga Pilkades Jombang nanti berjalan aman, lancar dan damai.

“Bapak Kapolres mengundang kita semuanya di sini untuk bersimpuh di hadapan Allah SWT sambil membaca sholawat. Kita meminta kepada SWT semoga Jombang dalam pilihan kepala desa nanti diberi Allah selamat tanpa bala’ dan musibah,” kata Mbah Bolong sapaan akrab Kiai Nurhadi.

Dikatakan Mbah Bolong, suatu daerah walaupun rakyatnya rusak tapi Allah menganugerahkan pemimpin yang dapat Hidayah, menghadiahkan pemimpin yang mau memberikan petunjuk pada rakyatnya, maka apapun rakyat itu lama-lama akan menjadi baik.

“Kita beruntung di Jombang ini Bupati kita adalah ibunya yang seyakinnya pemimpin yang membawa Hidayah, kita Yakin dipimpin Pak Kapolres yang Insyaallah beliau Jombang aman dan tenteram,” ujarnya.

Dari pantauan, ribuan umat Muslim tampak khusuk membacakan shalawat Nabi Muhammad SAW sembari diiringi tabuan musik seribu rebana. Tidak hanya itu, umat muslim juga bersama-sama membacakan kalimat Basmalah.

Turba ke Madura, GPK Jatim Silaturahmi ke Pengurus Partai dan Pondok Pesantren

Penulis
Alis Asmaun
-
0

SURABAYA, TelusuR.ID – Setelah melaksanakan orientasi visi-misi dengan pengurus baru di kantor DPW PPP Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Kakbah Jatim langsung tancap gas. Pada 19 November 2022, pengurus GPK Jatim turun ke bawah (turba), silaturahmi ke DPC PPP dan PC GPK serta sowan ke Pondok Pesantren di Madura.

Pertemuan tersebut dilakukan seluruh Pengurus Cabang di Pulau Madura, antara lain, DPC PPP dan PC GPK Kabupaten Bangkalan, DPC PPP dan PC GPK Kabupaten Sampang, DPC PPP dan PC GPK Kabupaten Pamekasan, DPC PPP dan PC GPK Kabupaten Sumenep.

“Ini bagian dari konsolidasi GPK sebagai sayap PPP sekaligus garda terdepan partai,” kata Ketua PW GPK Jatim, Mujtahidur Ridho dalam keterangannya, Ahad (20/11/2022).

Politikus muda PPP yang akrab disapa Gus Edo itu menambahkan, pihaknya juga berkesempatan sowan ke beberapa Ponpes di Pulau Madura, diantaranya; Pondok Pesantren Syaikhona Kholil Demangan Bangkalan, Ponpes Tanwirul Islam Sampang, Ponpes As-Syahidul Kabir Sumber Batu Pamekasan, dan Ponpes Nasyrul Ulum Sumenep.

Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif Jatim 2022 versi Forkom Jurnalis Nahdliyin ini menegaskan, pemilu 2024 sudah di depan mata. Karena itu, ia mengingatkan seluruh kader fokus menyongsong pemilu dengan mengerahkan seluruh tenaga, tidak boleh menoleh ke belakang lagi, satukan tekad, kompak dan jaga soliditas. Karena tugas utama GPK memenangkan PPP dan menjadi garda terdepan kader elektoral

“Hari ini saya bersama para pengurus wilayah silaturahmi ke pengurus cabang dan sowan ke para kiai pondok pesantren di Madura sekaligus melaporkan agenda PW GPK Jatim yang telah kita lalui,” tutur Ketua Umum PP IPNU 2003 – 2006 itu.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Edo juga meminta doa para kiai agar GPK Jatim bisa lebih baik dan PPP sukses di Pemilu 2024. Gus Edo juga berkomitmen GPK satu komando di bawah PPP dan para kiai pondok pesantren.

“Kita berdiskusi bagaimana strategi kemenangan Pemilu. Pengurus Cabang dan para Kiai juga memberikan pandangan dan meminta saya untuk terus keliling silaturahmi ke pesantren-pesantren yang merupakan cikal bakal awal berdirinya PPP,” ujar Gus Edo.

Ia menjelaskan, konsolidasi ini juga mengevaluasi kepengurusan di semua tingkatan.

“GPK khususnya PPP tidak saja harus menang dalam Pemilu 2024, tetapi juga menambah kursi di legislatif dan memenangkan pilkada serentak tahun 2024,” tegasnya.

Ia mengingatkan pentingnya memberi perhatian dan menggarap generasi muda, karena ceruk segmen pemilih ini akan sangat besar di Pemilu 2024. Begitu juga segmen pemilih perempuan, harus menjadi perhatian dari kader-kader GPK Jawa Timur.

Edo mengatakan, segmen pemilih anak-anak muda dan perempuan perlu mendapatkan perhatian khusus dari GPK dan PPP, mengingat jumlahnya sangat besar pada Pemilu 2024. Pasti banyak anak-anak milenial yang nanti akan menggunakan hak pilihnya yang pertama. Sehingga penting bagi GPK untuk memperkuat basis di kalangan anak-anak muda.

“Skala prioritas saat ini adalah konsolidasi perkuat mesin organisasi secara menyeluruh, denga terus bergerak dan berinovasi yang produktif,” pungkas Gus Edo. (*)

Halaqoh Aswaja dan 4 Rekomendasi Pergunu Tuban Saat Bertemu Ketua DPRD

Penulis
Alis Asmaun
-
0

TUBAN, TelusuR.ID – Pimpinan Cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PC Pergunu) Kabupaten Tuban menggelar Halaqoh Aswaja dengan tema “Kiprah Guru NU Dalam menyongsong 1 Abad NU dan Membangun Peradaban Dunia di gedung DPRD kabupaten setempat, pada Minggu (20/11/2022). Selain menggelar halaqoh, Pergunu juga menggelar audiensi langsung dengan Ketua DPRD Tuban.

Sebanyak 4 tuntutan atau rekomendasi yang dibawa Pergunu Tuban kepada Ketua DPRD. Empat tuntutan itu penting disampaikan, mengingat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban hari ini dinilai kurang perhatian pada guru, terutama berstatus swasta. Selanjutnya, pemerintah juga dinilai tak melanjutkan program munaqosah yang sebelumnya diterapkan oleh pemimpin daerah terdahulu.

Ketua PC Pergunu Kabupaten Tuban, Nur Anif Wijaya menyatakan, halaqoh Aswaja ini tentu demi meningkatkan SDM para guru dibawah naungan Nahdlatul Ulama. Harapannya, nanti bisa menjadikan madrasah atau sekolah yang diampuh semakin maju serta dapat meningkatkan kualitasnya.

“Harapan kami dengan tema yang kami usung, bisa menjadikan para pendidik yang tergabung dalam Pergunu bisa semakin profesional dalam menjalankan tugasnya,” ungkapnya.

Anif begitu disapa memaparkan, pihaknya tak hanya sekedar menggelar halaqoh. Akan tetapi, pada kesempatan tersebut Pengurus Pergunu juga menggelar audiensi secara langsung dengan Ketua DPRD, Miyadi mengenai desas-desus pendidikan.

Sebanyak 4 rekomendasi yang diberikan, diantaranya terkait Bosda Madin sharing anggaran antara Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Tuban, yang dari Provinsi tetap 6 bulan cair dan Pemkab hanya 1 bulan. Rekomendasi kedua, mengenai Bosda SD/MI, MTs/SMP Swasta yang dulu ada, sekarang hilang dan tidak Jelas kelanjutannya.

Tak hanya itu, perekrutan P3K tidak menyeluruh dalam penempatan, swasta tidak kebagian tenaga P3K. Terakhir, terkait ujian Munaqosah anak SD yang menjadi syarat masuk SMP dengan melampirkan syahadah pendidikan keagamaan TPQ/Madin) perlu dilanjutkan.

“Karena dengan munaqosah bisa membangun kualitas pendidikan agama pada anak didik,” ucap Anif penuh optimis.

Sementara itu, Ketua DPRD Tuban, Mohammad Miyadi menyatakan, sebagai kader NU yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD berjanji akan menyampaikan 4 rekomendasi pada pimpinan daerah hari ini. Apapun yang direkomendasikan oleh Pergunu pastinya akan dibahas dengan pihak eksekutif. Terutama, terkait Bosda Madin, Bosda untuk siswa SD/MI, MTs/SMP Swasta yang dulu ada.

“Saya juga akan meminta kepada bupati hari ini agar ujian Munaqosah tetap diadakan. Karena untuk menumbuhkan karakter anak yang religius. Namun, untuk yang PPPK sebaiknya tetap dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan pihak Kemenag. Karena di dua institusi itu masih bisa ada jalur ke PPPK,” beber Miyadi sapaan akrabnya.

Selanjutnya, ia berharap, melalui kegiatan halaqoh tersebut bisa menjadikan guru di Pergunu semakin lebih profesional. Selain itu, kapasitas SDM juga terus meningkat, sebab dengan diskusi dan pertemuan ini saling bertukar informasi serta tambah wawasan.

“Kegiatan ini sangat bagus, apalagi dengan tema menyongsong 1 Abad NU dan Membangun Peradaban Dunia. Sehingga, peran guru ini harus terus ditingkatkan,” pintanya.

Bupati Jombang Berangkatkan 1600 Warga Muhammadiyah Ke Muktamar Surakarta

Penulis
Alis Asmaun
-
0
Bupati Jombang saat memberikan sambutan

JOMBANG, TelusuR.ID –  Sebanyak 1600 warga Ormas Muhammadiyah jombang di berangkatkan bupati Jombang  Hj Mundjidah Wahab, (Jombang, 18/11/22). Pemberangkatkan warga muhamadiyah kabupaten jombang untuk mengikuti muktamar ke surakarta mulai tanggal 18 november  Hingga  20 november 2022 dengan tema ” Majukan Indonesia Mencerahkan Semesta”

Dalam acara tersebut di hadiri oleh sekdakab Jombang bapak Agus Poernomo dan beberapa pimpinan OPD di Jombang. Sebelum prosesi pemberangkatan tersebut dimulai para penggembira muktamar di kumpulkan di pendopo kabupaten jombang dan di  awali dengan doa yang di pimpin oleh bapak Abdul Rozaq dengan harapan selama kegiatan mulai dari pemberangkatan sampai selesai dan tiba di rumah dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Foto Achmad Taufik Hanafi, SE, MM

Dalam kesempatan tersebut Wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jombang Achmad Taufik Hanafi, SE, MM.  Penggembira muktamar dibatasi oleh panitia pusat, Kita tetap waspada kondisi covid 19, untuk itu kita warga Muhammdiayah Jombang diberikan kuota 1600, saat ini yang hadir di batasi lagi akibat kapasitas tidak cukup sehingga di batasi sekitar 15 bus dan 4 mini bus pada pemberangkatan tersebut.

Secara keseluruhan 24 bus dan ada tambahan satu lagi sehingga 25  bus besar, 2 bus kecil, 6 elf  serta 10 kendaraan pribadi, pemberangkatan ini di lakukan secara bergelombang untuk  mengurangi kemacetan  di jalan. Suport dari bupati Jombang  sangat membantu kelancaran dalam acara muktamar ,”tutur Ahmad Attaufik Hanafi.

foto bersama Bupati Jombang dan OPD Pemkab Jombang

Bupati Jombang  Hj Mundjidah mengatakan pemberangkatan delegasiJombang menuju Muktamar Surakarta ini berdasarkan jadwal akan digelar selama 3 hari sampai dengan 20 November mendatang. Menurutnya para delegasi ini merupakan bentuk partisipasi dan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Muktamar Surakarta.

“Dengan kehadiran delegasi Jombang dan delegasi dari daerah lain, diharapkan Muktamar yang diselenggarakan kali ini dapat lebih semarak dan lebih meriah,” kata Ibu Bupati, saat melepas rombongan di Pendopo Kabupaten Jombang, Jumat (18/11/2022).

Lebih jauh, Ibu Bupati Hj Mundjidah berharap para delegasi yang berasal dari Jombang dapat menjaga keamanan dan ketertiban selama jalannya rangkaian Muktamar. Sikap ini sebagai langkah untuk menjaga nama baik Kabupaten Jombang.

“Kami doakan, semoga Muktamar berlangsung lancar dan sukses. Kepada rekan-rekan asal Jombang mari bersama mensukseskan jalannya Muktamar di Surakarta ini. Yang lebih penting lagi pulangnya membawa informasi dan gagasan baru untuk kemajuan Jombang,” tandasnya

Sebagai informasi acara tersebut di hadiri oleh para tokoh daerah Muhammadiyah maupun Aisiyiyah yang ada di Kabupaten Jombang dan yang tak kalah pentingnya adalah para dewan guru sekolah Muhammadiyah yang penuh semangat dalam mengikutinya, salah satunya adalah sekolah yang ada di Kecamatan Jogoroto mulai dari sekolah tingkat TK hingga tingkat SMK yang sudah menyiapkan keberangkatan sejak pagi .

Sebut saja, Mama  Ila sapaan di sekolah dalam wawancara dengan team telusur.id  menuturkan sangat senang dan bangga sekali sebagai guru SMK Muhammadiyah Jogoroto yang diajak ikut dalam memeriahkan muktamar, sehingga  sebelum mengikuti acara ini kita profesional  mas,  harus menyiapkan kebutuhan menu di rumah bekal anak dan orang tua dirumah biar tenang dan bisa mencerna acara selama mengikuti kegiatan ini. ”ben gak mumet mikir ndek rumah mas mosok acara disini pikiran di rumah” celoteh mama Ila. *(nash)*

Seorang Wartawan Dipolisikan Pengusaha Galian C Setelah Meliput Demo

Penulis
Alis Asmaun
-
0

MOJOKERTO, TelusuR.ID ~ Tugas jurnalistik telah dilindungi oleh undang undang pers no 40 tahun 1999, dan diperkuat dengan adanya perjanjian kerja sama (PKS) antara dewan pers dan polri, bahwa tidak bisa serta merta seorang jurnalistik dilaporkan terkait produk jurnalistiknya, regulasi yang digunakan harus melalui dewan pers,(14/11/2022)

Hariato seorang jurnalis dari media seputarindonesia.co.id dilaporkan ke Polres Kabupaten Mojokerto oleh Khoirul Anwar, yang diduga pengusaha tambang galian C dengan sangkaan pasal 310 dan 318 KUHP, Harianto dilaporkan karena meliput aktifitas demo penolakan tambang galian c yang dilakukan warga Dusun Sawoan Desa Sawoo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto pada tanggal 20 oktober 2022.

Saat kami mintai keterangan seusai pemeriksaan,Harianto melalui kuasa hukumnya Samsul, SH mengatakan,” pihak kepolisian memanggil klien kami untuk dimintai keterangan terkait adanya laporan melakukan provokasi dan pencemaran nama baik pengusaha tambang, provokasi yang dimaksud yaitu menghasut warga Desa Sawoo untuk melakukan demo penolakan aktifitas galian c, ada 12 pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik ke klien kami” ungkap Samsul SH.

Lebih lanjut Samsul, SH yang merupakan pendiri LBH PRN menjelaskan, “pihak kepolisian memeriksa klien kami bukan sebagai jurnalis tapi sebagai provokator warga, meskipun diketahui bahwa klien kami bukan warga setempat dan bukan kapasitas beliau untuk melakukan provokasi, klien kami hadir dibalaidesa Sawoo murni sebagai seorang jurnalistik, dan sudah pernah merilis berita demo sebelumnya, jadi kami merasa pihak penyidik ini memaksakan pasal yang disangkangkan” ungkap beliau.

Sedangkan menurut Harianto, “pemeriksaan terhadap saya adalah kriminalisasi terhadap jurnalistik, ini adalah kemunduran Demokrasi di Kabupaten Mojokerto, demo Warga Desa Sawo mengenai penolakan aktifitas tambang galian c sudah pernah saya rilis, waktu mediasi dibalaidesa antara warga dan pihak pengusaha tambang, saya hanya berada di luar balaidesa, dan bukan kapasitas saya untuk melakukan provokasi ataupun orasi seperti yang dituduhkan” ucapnya.(dian)

Demo Tolak Penanaman Tebu, Pesanggem Malah “Ditakuti” Penutupan Lahan

Penulis
Alis Asmaun
-
0

LAMONGAN, TelusuR.ID   –   Hutan untuk kesejahteraan rakyat, nampaknya masih sebatas jargon. Terbukti, pada hari Minggu (13/11/2022), sekitar 50 lebih warga desa Ganggang Tingan, Kabupaten Lamongan, melakukan aksi penolakan atas rencana KPH Jombang yang akan melakukan penanaman tebu di petak 151 seluas 21 hektar. 

Penolakan dilakukan, karena warga yang tergabung dalam Pesanggem tersebut mengaku bahwa penanaman tebu di areal yang selama ini menjadi penyangga bagi hulu sungai lamong akan berdampak buruk pada lingkungan sekitar. Salah satunya, karena petak 151 itu berupa sebentuk lereng dengan kemiringan 30 derarat. 

“Ini akan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar, “keluh Setu, Ketua LMDH Ganggang Tingan, ditengah aksi demo. “Idealnya, tanaman tebu harus didukung curah hujan sebesar 2000 mm/per tahun, sedang di areal ini curah hujan hanya berkisar 1700 mm/per tahun. Lalu kekurangannya diambilkan dari mana? “tambah Setu. 

Dalam orasinya, Setu meminta agar pembukaan lahan tebu pada petak 151 segera ditutup. Setelah melakukan orasi, warga meninggalkan lokasi petak 151 dan melanjutkan kegiatan dengan mendatangi kantor RPH (Resort Polisi Hutan) Tingan. Disana, Asper/KBKBH Ploso Timur, Jasmidi, yang merupakan perwakilan dari KPH Jombang sudah menunggu. 

Menanggapi keluhan warga, Jasmidi mengatakan akan menampung setiap keluhan dan tuntutan dari warga. Hanya jika kerusakan lingkungan dijadikan alasan penolakan tanaman, kata Jasmidi, maka seluruh lahan seluas 88 hektar yang selama ini ditanami jagung oleh Pesanggem akan ditutup juga. 

“Baik ditanami tebu maupun jagung, keduanya sama-sama berdampak pada lingkungan sekitar. Karenanya, jika tanaman tebu ditolak, maka atas nama keadilan, seluruh lahan yang sudah ditanami jagung akan ditutup juga, “tegas Jasmidi yang menurut warga dianggap sebagai bentuk “ancaman”. 

Warga pun merespon. Jasmidi diminta menerbitkan berita acara penutupan lahan seluas 88 hektar yang sudah digarap Pesanggem sejak lama. Sayangnya Jasmidi berkelit dengan mengatakan bahwa untuk menerbitkan berita acara yang diminta warga, itu bukan kewenangannya. 

“Kalau sudah ada berita acara kan enak. Kita tinggal meneruskan ke Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bentuk laporan dan pengaduan, “ujar Jali, perwakilan dari warga. “Sebaiknya jangan menvonis dulu. Silahkan diuji dengan mendatangkan ahli. Kalau ternyata tebu tidak berdampak buruk ya monggo, “tambah Jali. 

Seorang aktivis lingkungan asal Lamongan menyebut, permasalahan ini muncul lebih dipicu akibat kebijakan Perhutani yang berniat menyokong arahan presiden terkait pangan. Hal ini terlihat dari Peraturan Menteri LHK Nomer: P-81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang kerjasama penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan. 

Dalam kaitan itu, Perhutani telah mengandeng 7 mitra strategis antaralain PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PT WDM, PT GMM, PT URS dan PT KTM untuk pengembangan tanaman tebu dengan luas lahan yang diizinkan seluas 24813 hektar yang tersebar di 19 KPH Perum Perhutani. 

Masih menurut aktivis tersebut, pada tahun 2021, lahan yang ditanam tebu mencapai luasan 574 hektar dan paling banyak dilakukan di KPH Jombang. Dimana pada musim tebang tahun ini Wamen I BUMN Pahala Mansyuri tercatat ikut hadir menyaksikan kegiatan tersebut. 

Pada tahun 2022, luas lahan yang ditanami tebu mencapai kisaran 1758 hektar dengan mekanisme Agroforesty Tebu Mandiri (ATM) dan 3122 hektar dilakukan sinergi antara BUMN dengan PTPN Holding. Bagi KPH Jombang, tutur aktivis, program ATM ini seolah jadi andalan. 

Dengan luas tanam mencapai 378 hektar pada 2021, tutur aktivis, pihak KPH Jombang mengklaim telah menyetor pendapatan sekitar Rp 15 milyar. Karenanya, pihak KPH Jombang terkesan memaksakan segala cara untuk memenuhi target yang dipatok. Salah satunya seperti yang dialami Pesanggem desa Ganggang Tingan. 

“Pelaksanaan program ATM harusnya didahului sosialisasi terlebih dulu. Tapi tidak demikian dengan desa Ganggang Tingan. Pesanggem yang sejak lama beraktivitas dikawasan hutan tidak pernah diajak ngomong. Tiba-tiba petak 151 mau ditanami tebu. Anehnya, ketika diprotes, semua lahan malah mau ditutup. Tapi dimintai legalitas penutupan, tidak berani, “ujarnya. (Tik)

Melalui Ludruk Satpol PP Jombang Sosialisasikan Gempur Rokok Ilegal

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG, TelusuR.ID – Pemkab Jombang melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang bersama Kantor Bea Cukai Kediri, kembali menggelar Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal, Rabu (19/10/2022) malam. Kali ini, pelaksanaan yang digelar di Lapangan PG Tjoekir Jombang, dikemas dengan menggelar kesenian tradisional Ludruk.

Pada acara  ini dihadiri Wakil Bupati Jombang Sumrambah, Kepala satpol PP Jombang Thonsom  Pranggono, Perwakilan Bea Cukai Kediri, Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Dansatradar 222 Ploso, Ketua Tim Penggerak PKK dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Sumobito. Sementara pertunjukan ludruk, dimainkan grup ludruk Jombang Jaya asal Megaluh.

”Saya sangat berterima kasih kepada Kantor Bea Cukai Kediri yang telah bekerja sama dengan Satpol PP Jombang sehingga terselenggaranya acara ini,” ujar Wakil Bupati Sumrambah.

Sumrambah berharap sosialisasi yang digelar dengan media kesenian tradisional ini dapat mengena dan mengedukasi secara efektif kepada masyarakat tentang peraturan percukaian khususnya pemberantasan rokok ilegal. ”Kita harus sadar, dengan membeli rokok yang bercukai, kita turut berkontribusi pada bangsa dan negara, begitu pun sebaliknya,” pungkasnya.

Selanjutnya Kepala Satpol PP Jombang Tomson Pranggono dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi kali ini kembali digelar dengan pementasan kesenian ludruk. ”Hal ini agar masyarakat tidak bosan apabila dikemas dalam acara ludruk ini,” kata Tomson.

Selain itu, pihaknya juga memberikan sejumlah hadiah kepada warga yang datang. Selain untuk menarik minat masyarakat juga untuk menambah meriahnya suasana. ”Kita tentu berharap kegiatan ini benar-benar efektif dan mengena,” ujarnya .

Dalam kesempatan ini, perwakilan Kantor Bea Cukai Kediri Fungsional Pemeriksa Bea Cukai Kediri Rudi Suprianto menjelaskan, rokok ilegal merupakan rokok yang tidak sesuai dengan ketentuan dan undang-undang. Yaitu, salah satunya pembuat rokok tanpa izin atau polosan.

”Sebelum memproduksi rokok harus memiliki izin yaitu Nomer Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan pengurusannya gratis, namun harus memenuhi syarat,” ujarnya.

Rudi juga menjelaskan, barang kena cukai itu pembuatannya perlu dikendalikan sebab ada dampak negatifnya. Barang kena cukai seperti rokok, miras dan alkohol murni. Jika melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai undang-undang, yaitu Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39/2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Sedangkan bagi pengedar atau penjual akan dikenakan Pasal 54 serta bagi pemalsu pita cukai atau pita cukai bekas dikenakan Pasal 55.

”Sanksi pembuat rokok ilegal dipenjara minimal 1 sampai 5 tahun penjara dan ditambah denda minimal 2 sampai 10 kali nilai cukai yang harus dibayar,” imbuhnya.

Sedangkan bagi pengedar atau penjual juga sama dikenakan sanksi penjara 1 sampai 5 tahun dan ditambah denda 2 sampai 10 kali nilai cukai yang harus dibayar. ”Pembuat pita cukai palsu dikenakan sanksi 1 sampai 8 tahun penjara dan ditambah denda 10 sampai 20 kali nilai cukai yang harus dibayar,” tambahnya.

Mengenai ciri rokok ilegal antara lain tidak ada pita cukai (polos), rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas serta pita cukai tidak sesuai dengan jenis rokok atau salah peruntukan. ”Dampak rokok ilegal yaitu campurannya tidak jelas sehingga lebih membahayakan kesehatan, tidak ada pemasukan untuk negara serta menyebabkan pabrik rokok legal gulung tikar sehingga meningkatnya angka pengangguran,” pungkasnya.

1...377378379...414Halaman 378 dari 414

PILIHAN EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI E POPULLARIZUAR

©