Aliansi LSM Jombang Dan Kado Manis Diujung Jabatan

Oleh : Saifudin

Pimpinan Redaksi Media Online TelusuR.ID

Empat bulan lagi masa jabatan Bupati Jombang berakhir. Lima tahun pengabdian segera berlalu. Banyak hal manis seputar prestasi kerakyatan telah dijejal. Namun coreng-moreng perjalanan tak terhindarkan. Tak ada gading yang tak retak. Hanya, ada baiknya, jika waktu tersisa berukir prestasi gemilamg.

Ini soal kasus ruko simpang tiga yang tertahan di ruang gelap. Ini soal rasio keilmuan yang dibuat rontok olehnya. Tak ada lagi regulasi, tak ada lagi konstruksi. Benar, peraturan dibuat memang untuk dilanggar. Bukan sebentuk pembangkangan, tapi semata-mata untuk menguji ruang kesakhihan itu sendiri.

Jika DPRD Jombang melalui pansusnya telah merekomendir penutupan ruko dan bahkan pengambilan paksa aset daerah dari penguasaan pihak ketiga, tampaknya itu masih dipahami sebatas coretan kertas tanpa makna. Pemkab tidak perduli. Dan rakyat melihat itu.

Ya. Rakyat melihat dengan jelas bahwa rekomemdasi Pansus DPRD yang dibuat berdasarkan mekanisme perundangan itu, yang dalamnya terserap duit rakyat untuk akomodasi dan anggaran rapat itu, ternyata tidak berarti apa-apa selain drama seremoni. Bukan salah DPRD, tapi ini soal rekom pansus yamg tidak dijalankan.

Tak kalah penting, BPK RI juga turut menerbitkan rekomendasi. BPK memerintahkan Pemkab untuk memungut retribusi sewa aset ruko simpang tiga sebagai pemenuhan PAD rentang 2017 hingga 2021 sekitar 5 milyar rupiah. Kali ini, rekom BPK direspon dengan SK Bupati tentang tarif sewa ruko. Dimana untuk sewa 5 tahun, tarif yang dipatok sekitar Rp 100 juta per unit ruko.

Namun, lagi-lagi itu hanya sebatas goresan warna di ataa kanvas. SK Bupati berujung tak bertaji. Penghuni ruko menolak bayar dan memilih jalan perlawanan. Pertentangan tak terhindarkan. Hingga akhirnya sebagian penghuni bersedia bayar, dan sebagian yang lain tetap melawan.

Mendapat tentangan seperti itu, Pemkab malah memilih leyeh–leyeh. Urusan menagih PAD dilimpahkan ke Korp Adhiyaksa dalam kapasitasnya sebagai pengacara negara terkait penyelematan aset daerah. Dimulai dari bidang Datun dan berlanjut ke bidang Intel serta sejak 4 bulan lalu masuk ke Pidsus, penanganan perkara oleh Korp Adhiyaksa terus berjalan entah sampai kapan.

Sementara itu, aksi penguasaan aset ruko simpang tiga oleh pihak ketiga terus berlangsung. Padahal jabatan Bupati tinggal empat bulan lagi. Padahal Pemkab dengan segala kewenangannya, memiliki semua instrumen yang dibutuhkan. Ada Satpol PP, ada Bagian Hukum, ada Bagian Aset, serta tersedia anggaran untuk menggandeng ahli jika diperlukan. Kurang apalagi?

Kecuali menyerahkan penanganan perkara ke tangan Kejaksaan, sepanjang perjalanan kasus, Pemkab nyaris tidak bersuara tentang duduk permasalahan sebenarnya. Tentang SHGB ruko yang habis masa berlaku sejak 2016. Yang berati sejak saat itu hak kepemilikan aset ruko simpang tiga kembali ke SHPL (Sertifikat Hak Pengelolaan), dan itu hanya dimiliki oleh Pemkab.

Sesederhana itu memang. Dan sejauh ini belum ada bantahan soal pemahaman (konstruksi) tersebut. Artinya, sejak SHGB habis masa berlaku dan kepemilikan kembali ke SHPL, sejak saat legalitas penghuni sudah tamat kecuali mereka membayar sewa kepada Pemkab. Bahwa kemudian muncul perlawan dengan berbagai dalih, tetap saja tidak membuat SHGB berlaku kembali, dan karenanya penghuni tidak lagi berhak menempati ruko.

Apalagi perlawanan dan protes pihak penghuni atas tidak diperpanjangnya SHGB oleh Pemkab yang dianggap bentuk wanprestasi itu sudah dilakukan gugatan ke Pegadilan dan berujung keok. Itu semakin memperteguh bahwa kepemilikan Pemkab atas aset ruko simpang tiga adalah keniscayaan. Jadi, hal hebat apa yang menjadikan Pemkab tidak berani berindak tegas?

Atas drama panjang yang sudah terjadi, Aliansi LSM Jombang akhirnya memilih melaporkan Bupati dan penghuni ruko ke nah tipikor. Para aktivis menilai Bupati tidak amanah soal pengelolaan aset daerah, dan penghuni ruko diduga melakukan penyerobotan. Apapun hasilnya, tindakan Aliansi LSM Jombang membawa persoalan ini ke ranah hukum adalah sebentuk kado manis untuk menandai akhir masa jabatan Bupati. (*)

JOMBANG, TelusuR.ID      –      Aliansi LSM Jombang akhirnya melaporkan Bupati dan penghuni ruko simpang tiga ke Polres Jombang, Selasa (9/5/2023). Dalam laporan itu, Bupati berstatus sebagai Terlapor/Teradu I dan penghuni ruko simpang tiga sebagai Terlapor/Teradu II. Keduanya diadukan dengan pasal berbeda.

Dalam pandangan Aliansi LSM Jombang, Bupati dengan kewenangannya dianggap telah melakukan pembiaran atau menyalahgunakan wewenang yang berakibat timbulnya kerugian negara. Hal ini karena sebagai pemegang SHPL, Bupati dinilai tidak melakukan tindakan terukur dan malah membiarkan aset Pemkab dikuasai pihak ketiga.

Akibatnya, Pemkab dirugikan milyaran rupiah karena sisi PAD dari ruko simpang tiga berlangsung macet. Tercatat, untuk rentang kelola 2017 hingga 2021, BPK RI telah merekomendir terjadi kerugian negara sekitar Rp 5 milyar. Dan itu belum tuntas. Sementara memasuki masa huni 2022 dan 2023 malah berlangsung misterius.

Beberapa kali dikonfirmasi terkait uang sewa ruko tahun 2022 dan 2023, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang, Suwignyo, tidak sekalipun bersedia memberikan keterangan. Sebaliknya, selalu saja ia berdalih bahwa perkara ruko simpang tiga sudah ditangani Korp Adhiyaksa.

Terbaru, Korp Adhiyaksa melalui Kasi Intel Deni Saputra Kurniawan malah meminta Disdagrin melaporkan uang sewa ruko tahun 2022 dan 2023. Bahkan Deni mengingatkan, jika data dimaksud tidak disetor, Disdagrin bisa ditersangkakan dengan pasal menghalamg-halangi proses hukum.

Dari sini, diduga kuat uang sewa ruko tahun 2022 dan 2023 belum terbayar. Seorang Sumber menegaskan, dugaan itu cukup kuat karena uang sewa sebelumnya belum terjadi pelunasan. Jika itu benar terjadi, tutur Sumber, maka Bupati sebagai pemegang SHPL benar-benar membiarkan ruko simpang tiga dikuasi pihak ketiga.

Sementara itu, penghuni ruko dilaporkan ke Polres karena diduga kuat telah melakukan tindak penyerobotan aset daerah. Terutama untuk masa hunian ruko tahun 2022 dan 2023. Dimana jika hal itu tidak dibarengi uang sewa, maka keberadaan penghuni terbilang ilegal dan itu setara dengan tindak penyerobotan aset negara.

Dalam laporannya ke Polres, Aliansi LSM Jombang menyebut untuk masa huni ruko 2022 dan 2023, status penghuni dipastikan tanpa legalitas sama sekali. Itu sedikit berbeda dengan masa hunian tahun 2017 hingga 2021. Dimana penghuni telah melakukan pembayaran sewa meski belum seluruhnya lunas.

Tanpa uang sewa, tegas Aliansi, berarti penghuni ruko terbilang sah dan meyakinkan telah melakukan tindak penyerobotan terhadap aset negara. Hal ini merujuk SHGB ruko simpang tiga sebagai satu-satunya legalitas penghuni, tercatat habis masa berlaku sejak 2016. Maka, tegas Aliansi, jika terbukti penghuni tidak membayar sewa untuk 2022 dan 2023, status mereka dipastikan liar.

Ditemui di kantor Polres Jombang saat mengirimkan surat pengaduan (Dumas), juru bicara Aliansi LSM Jombang Aan Teguh Prihanto, menegaskan bahwa tindakan melaporkan Bupati dan penghuni ruko ke ranah Tipikor merupakan bentuk akumulasi kekecewaan atas berlarut-latutnya penangangan ruko simpang tiga.

Aan bahkan berpandangan, bahwa dibanding penghuni ruko simpang tiga, bobot kesalahan Bupati terbilang lebih besar karena membiarkan apa yang seharusnya ditertibkan. “Kewenangan tidak difungsikan, kewajiban tidak dijalankan. Padahal jika Bupati mau, apa sih yang tidak mungkin? Biar bagaimanapun, Bupati adalah simbol kekuasaan, “tegasnya.

Begitu pun dengan penghuni ruko. Meski derajat kesalahan tidak sebesar Bupati, tutur Aan, namun para penghuni sepertinya tidak pernah sadar diri dan bahkan menikmati konflik. Mereka tetap ngotot menempati ruko meski tak lagi mengantongi legalitas. “Sebagai bentuk partisipasi ikut membangun bangsa, Aliansi meras perlu meluruskan itu melalui ranah Tipikor, “ujarnya. (red/din)

JOMBANG, TelusuR.ID      –      Dugaan penipuan dengan modus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terjadi di Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh, sampai saat ini penanganan perkara oleh polisi belum ada titik terang.

Proses penyelidikan sudah berjalan 3 bulan lebih. Sejumlah saksi juga sudah diperiksa, termasuk Kepala Desa Sukodadi. Terbaru, Inspektorat Jombang sudah menyerahkan hasil audit kasus tersebut kepada Polres Jombang, pekan lalu.

Dihubungi melalui sambungan seluler, Selasa (9/5/2023), Kepala Inspektorat Jombang Abdul Majid Nindyaagung, memastikan hasil audit kasus PTSL Sukodadi sudah diserahkan kepada Polres Jombang. Hanya saja, ia menolak memberikan penjelasan terkait hasil audit karena hal tersebut menjadi domain pihak penyidik.

Kasus dugaan penipuan berkedok program PTSL tersebut diduga merugikan banyak warga Sukodadi. Mereka rata-rata dipungut Rp 500 ribu oleh oknum yang mengatasnamakan diri sebagai panitia PTSL, meski sebenarnya program dimaksud tidak pernah ada.

“Dugaan penipuan terjadi pada 2020. Modus operandinya, para oknum mengaku sebagai panitia PTSL. Faktanya, setelah saya konfirmasikan ke kantor ATR/BPN Jombang, ternyata Desa Sukodadi tidak mendapat kuota untuk program tersebut, “tegas Arga Frasetyo, warga Desa Sukodadi.

Ditegaskan Arga, bahwa oknum yang mengatasnamakan panitia PTSL dan memungut biaya kepada mayoritas warga Desa Sukodadi tidak akan berani melakukan itu jika tidak ada yang memberi perintah. “Saya jamin terbentuknya panitia karena ada perintah, “tegasnya.

Arga tidak menyebut siapa pihak yang sudah memberikan perintah, namun dia melempar sinyal bahwa yang bisa memberikan perintah untuk pembentukan panitia PTSL adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan karena jabatannya.

Untuk itu, Arga berharap kepada Kapolres yang baru menjabat, agar kasus ini bisa terkuak dan segera  tertuntaskan. Sebagai warga Desa Sukodadi, Arga mengaku siap membantu pihak polisi jika dibutuhkan. Selain itu, Arga meminta agar saksi-saksi penting juga dimintai keterangan.

“Sejauh ini saya belum mendengar para saksi korban penipuan dimintai keterangan oleh polisi. Padahal mereka terbilang saksi mahkota yang bisa menguak dugaan penipuan tersebut, “ujar Arga.

Terpisah, juru bicara Aliansi LSM Jombang Aan Teguh Prihanto, menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mengawal kasus ini sampai tuntas. Aktivis berpenampilan gondrong ini berharap agar pihak kepolisian segera menuntaskan kasus ini, terutama oleh Kapolres yang baru.

“Sebenarnya kasus dugaan penipuan berkedok PTSL ini tidak termasuk kasus berat, namun sejauh ini progres yang dilakukan pihak kepolisian masih terbilang lamban, “ujar Aan.

Ia juga meminta agar kasus ini jangan sampai terbengkalai dan berujung hilang tanpa bekas. “Karena PTSL adalah program strategis dari pemerintah pusat untuk kepemilikan sertifikat tanah bagi rakyat. Jangan ada yang menodai, rakyat bisa marah, “Aan mengingatkan.

Disampaikan juga oleh Aan, bahwa jika dalam waktu 2 minggu kedepan tidak ada titik terang terkait penanganan kasus PTSL Sukodadi, maka tim advokasi Aliansi LSM Jombang akan melakukan audensi dengan Polda Jatim.

Senada dengan itu, seorang pakar hukum yang namanya enggan disebut menegaskan, bahwa pada kasus dugaan penipuan berkedok PTSL di Desa Sukodadi, peristiwa pidananya sudah cukup terang.

Terbukti, tuturnya, sejumlah oknum yang menyebut dirinya panitia dan memungut biaya ke warga, akhirnya mengembalikan uang tersebut.

“Disitulah tindak pidana itu terjadi. Sederhana kok, pengembalian uang itu berarti bentuk pengakuan bahwa program PTSL hanyalah kedok. Dan itu setara dengan penipuan. Karenanya Polisi bisa menersangkakan dan menahan mereka, “ujarnya.

Pakar hukum yang juga mantan politisi ini yakin jika sudah ada tersangka dan dilakukan penahanan, maka tabir kasus bisa diungkap. “Yakin. Jika sudah muncul tersangka dan dilakukan penahanan, pasti akan terkuak dalang dibalik peristiwa ini. Saat ini dalangnya masih bersiul riang, “ujarnya.

Terpisah, Kasat Rekrim Polres Jombang AKP Aldo Febrianto saat dimintai keterangan melalui sambungan seluler belum berhasil tersambung, Senin (8/5/2023). (red/din)