Menu
Beranda blog Halaman 357

Serahkan Bantuan Inkubator dan Fototerapi Gratis, Khofifah : Ikhtiar Muslimat NU Masifkan Penurunan AKB di Indonesia

Penulis
Alis Asmaun
-
0

SURABAYA, TelusuR.ID – Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa selaku ketua Pembina Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU ( YKM NU) menyerahkan bantuan inkubator dan fototerapi gratis kepada penerima manfaat melalui Muslimat NU Cabang Cirebon. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang memiliki bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).

“Alhamdulillaah ini dari Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU (YKM NU) ada inkubator yang bisa untuk membantu saudara-saudara kita yang melayani bayi dengan BBLR,” kata Khofifah yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU sekaligus Ketua Pembina YKM NU pada acara Hari lahir ke-77 Muslimat NU di Pendopo Kabupaten Cirebon, Ahad (23/7/2023).

Khofifah menjelaskan, bantuan ini merupakan bentuk perhatian Muslimat NU terhadap upaya penurunan angka kematian bayi (AKB) yang masih perlu perhatian beberapa daerah di di Indonesia. Dimana, program peminjaman inkubator dan fototerapi gratis ini telah diluncurkan oleh YKM NU sejak pertengahan Februari tahun 2020.

“Program ini akan terus disosialisasikan agar semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari bantuan ini, dan semakin banyak bayi yang dapat ditolong,” ujarnya.

Tokoh Nahdliyin Inspiratif versi Forkom Jurnalis Nahdliyin itu menambahkan, beberapa hal yang membuat bayi BBLR atau di bawah 2500 gram, antara lain status gizi ibu bayi sebelum dan saat hamil, berat badan ibu saat hamil, usia ibu saat sedang hamil, kondisi kesehatan ibu dan bayi prematur.

“Kalau tumbuh kembangnya terhambat, perkembangan otaknya terhambat nanti juga bisa membuat bayi ini terindikasi stunting,” imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan Khofifah, selain bantuan inkubator juga dibutuhkan para relawan yang bisa memahami berbagai informasi terkait BBLR dan bayi Kuning. Sekaligus terkait pentingnya informasi terkait penggunaan inkubator.

“Sehingga ketika ada bayi lahir dengan BBLR atau terindikasi penyakit kuning, relawan tersebut bisa segera menginformasikan adanya bantuan ini sekaligus mengedukasi cara penggunaannya,” terangnya.

“Mudah-mudahan program ini dapat lebih banyak memberikan manfaat dan menolong, menyelamatkan lebih banyak banyak bayi yang lahir dengan berat badan rendah dan bayi Kuning,” lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Khofifah mengatakan, sebagai organisasi perempuan terbesar di Indonesia, Muslimat NU harus ikut berperan terhadap penurunan angka stunting yang masih menjadi PR bangsa Indonesia.

“Untuk itu, di peringatan Harlah ke-77 Muslimat NU Kab. Cirebon ini ada substansi yang diusung, yakni ibu-ibu Muslimat menjadi Bunda asuh bagi anak-anak yang terindikasi stunting,” terangnya.

Khofifah menegaskan, stunting berkaitan dengan tumbuh kembang anak yang berpotensi memperlambat perkembangan otak, dan kecerdasan. Stunting diawali dengan kekurangan gizi dan juga berdampak pada terhambatnya tinggi badan anak.

“Banyak orang yang pendek tapi cerdas, tapi kalau yang stunting selalu pendek, tapi tidak berarti yang pendek itu stunting, jadi ada sisi kecerdasan, itulah yang harus kita jaga semua,” ucapnya.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menuturkan, sejak lama Muslimat NU telah menjalin partnership dengan lembaga-lembaga yang menjadi leading sector penanganan dan pencegahan stunting. Seperti Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten Kota.

“Sekarang berarti dengan DP3AK, mereka bisa memberikan partnership dengan apa yang menjadi tugas besar bangsa Indonesia hari ini antara lain adalah menurunkan stunting lebih signifikan lagi di tahun-tahun yang akan datang,” tuturnya.

Dihadapan lebih 5.000 jamaah Muslimat Cirebon, Gubernur Khofifah juga mengajak muslimat NU lebih perduli terhadap permasalahan stunting. Menurutnya banyak hal dapat dilakukan dalam mencegah stunting dimulai sejak di awal kehidupan.

Sementara itu, Bupati Cirebon Imron Rosyadi berharap muslimat NU Cirebon mengambil peran dengan masalah kesehatan termasuk penurunan stunting. Pasalnya wilayah Cirebon yang luas dimungkinkan adanya pendampingan kepada masyarakat oleh muslimat NU.

“Kami harap ada kerjasama dari pemerintah dan Muslimat NU. Dan, kami harap muslimat NU Cirebon mengambil peran membangkitkan kesadaran terhadap masyarakat,” kata Bupati Cirebon. (*)

Gus Fawait : Indonesia Emas 2045, Kuncinya Sejahterakan Guru

Penulis
Alis Asmaun
-
0

SURABAYA, TelusuR.ID – Di tahun 2045 mayoritas penduduk Indonesia ada pada usia produktif. Bonus demografi ini diproyeksikan sebagai Indonesia Emas.

Gus Muhammad Fawait, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur berharap Indonesia Emas 2045 harus dipersiapkan mulai saat ini. Karena itu peran guru sangat penting untuk mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045.

“Karena itu, salah satu kunci keberhasilan Indonesia Emas 2045 adalah dengan mensejahterakan guru,” kata Gus Fawait, Jumat (21/7/2023).

Tokoh Nahdliyin Inspiratif versi Forkom Jurnalis Nahdliyin ini mengingatkan, Generasi Indonesia Emas 2045 mayoritas adalah mereka yang saat ini masih berusia balita. Karena itu, para guru PAUD, TK mau pun RA menjadi ujung tombak dalam mempersiapkan generasi masa depan yang berkualitas.

Gus Fawait mengungkapkan beberapa hari ini pihaknya menemui beberapa Dewan Guru yang jumlahnya ada sekitar 1000 orang. Para guru itu berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Muslimat NU Cabang Kencong.

“Saya menyerap banyak masukan dari para Dewan Guru. Salah satu yang utama adalah masalah kesejahteraan guru,” ujar Fawait

Bendahara Gerakan Pemuda Ansor Jatim ini mengatakan, di negara maju gaji guru sangat tinggi. Karena itu kesejahteraannya sangat terjamin, sehingga mereka bisa mengajar dengan profesional.

Kondisi itu berbanding terbalik dengan kesejahteraan guru di Indonesia yang masih jauh dari sejahtera. Menurut Gus Fawait, guru di Indonesia bukan sekedar profesi tapi juga sebuah pengabdian. Karena itu mereka rela mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi hidup sebagai guru.

“Jangan heran kalau masih banyak guru yang gajinya hanya Rp150.000 per bulan tapi mereka tetap semangat mengajar dengan penuh keikhlasan. Bayangkan kalau gaji mereka cukup, dan kesejahteraan terjamin. Maka mereka akan mengajar dengan lebih fokus,” pungkas Gus Fawait.

Gubernur Khofifah Terbitkan Kepgub Tarif Ojek Online dan Taksi Online Jatim Per 10 Juli 2023

Penulis
Alis Asmaun
-
0

SURABAYA, TelusuR.ID – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang tarif ojek online (R2) dan taksi online (R4) di Jawa Timur telah ditetapkan pada Senin (10/7/2023) lalu.

Ada dua Kepgub yang ditandatangani Gubernur Khofifah pada 10 Juli 2023. Pertama, Kepgub untuk kendaraan R2 atau ojek online yakni Kepgub Nomor 188/291/KPTS/013/2023 tentang Pelaksanaan Pengawasan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

Serta yang kedua yaitu Kepgub untuk kendaraan R4 atau taksi online yakni Kepgub Jatim Nomor 188/290/KPTS/013/2023 tentang Tarif Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Jawa Timur.

“Alhamdulillah, minggu lalu, tepatnya 10 Juli 2023 saya sudah menandatangani Kepgub tentang tarif ojol maupun taksi online di Jatim. Dengan demikian, Kepgub tersebut sudah mulai berlaku sejak 10 Juli,” tegasnya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jum’at(20/7/2023).

Rinciannya, yaitu untuk Kepgub yang mengatur taksi online, memuat aturan tarif batas bawah sebesar Rp 3.800 per kilometer dan tarif batas atas sebesar Rp 6.500 per kilometer. Serta tarif minimal sebesar Rp 15.200 per kilometer yang harus dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh empat kilometer pertama.

Tokoh Nahdliyin Inspiratif versi Forkom Jurnalis Nahdliyin itu menjelaskan, tarif tersebut merupakan tarif yang sudah mendapatkan potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi dan sudah termasuk iuran wajib Asuransi Kecelakaan Penumpang dan Extra Cover Jasa Raharja.

Sedangkan Kepgub yang mengatur ojek online (kendaraan R2) memuat tentang biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2.000 per kilometer, biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.500 per kilometer, dan biaya jasa minimal dengan rentang Rp 8.000 – Rp 10.000.

Kedua Kepgub tersebut merupakan hasil dari kesepakatan bersama antara Pemprov Jatim, kelompok driver ojek dan taksi online, serta aplikator.

Gubernur Khofifah berharap dengan ditetapkannya kedua Kepgub ini bisa membuat ekosistem transportasi massal berbasis digital berjalan lebih baik dan mencegah persaingan tidak sehat antar aplikator. Selain itu, melalui Kepgub ini diharapkan kesejahteraan para driver bisa semakin meningkat.

“Dengan ditetapkannya kedua Kepgub ini, saya harap semua pihak bisa menjalankannya dengan baik. Sehingga kesejahteraan para driver ojek dan taksi online bisa semakin meningkat,” ujarnya.

“Saya juga telah menginstruksikan Dishub Jatim untuk segera melakukan sosialisasi di tingkat daerah dalam waktu dekat agar Kepgub ini bisa dijalankan dengan baik,” lanjutnya.

Tak hanya sosialisasi, Gubernur Khofifah menegaskan Kepgub yang telah ditetapkan tersebut memiliki ketetapan hukum sehingga siapapun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi.

“Selain menggencarkan sosialisasi, saya juga telah memerintahkan jajaran untuk mengawasi pelaksanaan kedua Kepgub tersebut. Bila ada yang tidak mematuhinya akan ditindak dengan tegas,” pungkasnya. (*)

Menghapus Data Sirup Apa Bagian Dari SOP?

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG, TelusuR.ID      –      Aneh. Sejumlah kegiatan APBD Sekretariat DPRD Jombang tahun 2023 yang sebelumnya diketahui muncul pada sirup LKPP, hari ini tiba-tiba lenyap. Belum diketahui, raibnya data dari lapak lembaga otoritas itu disebabkan apa. Juga, belum diketahui sejak kapan persisnya data itu hilang.

Secara umum, data yang hilang.berkaitan dengan pos tunjangan Dewan. Mulai tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan representatif, tunjangan reses, tunjangan operasional pimpinan dewan, dan seterusnya.

Seorang Sumber menyebut, hilangnya data tunjangan DPRD dari lapak sirup LKPP diduga sebagai bentuk pengamanan dari upaya kontrol dan sikap kritis sejumlah elemen masyarakat, terutama pegiat jurnalistik dan LSM.

Sebelumnya, sejumlah LSM seperti GeNaH (Generasi Nasional Hebad) pimpinan Hendro Suprasetyo, kemudian FRMJ (Forum Rembug Masyarakat Jombang) pimpinan Joko Fatah Rokhim, serta Aliansi LSM Jombang yang merupakan gabungan LSM KOMPAK, LSM Almatar, LSM Pospera, dan LPK RI BAI, tercatat cukup getol menyorot dana tunjangan DPRD.

Bahkan LSM GeNaH sampai saat ini masih dalam upaya menempuh mekanisme KIP (Komisi Informasi Publik) di Surabaya. Hal ini dilakukan karena Setwan dan BPKAD memilih “menolak” memberikan keterangan soal kegiatan appraisal tunjangan perumahan DPRD Jombang tahun 2021 yang disinyalir menyedot pagu Rp 100 juta.

Dokumen DPA Sekretariat DPRD Jombang tahun anggaran 2023.

Tidak hanya menolak, kedua instansi Pemkab ini bahkan sempat berbeda sikap atas berlangsungnya kegiatan appraisal. BPKAD menyebut appraisal dilakukan oleh Sucofindo, sementara Setwan menyebut appraisal lain. Hal ini mendorong GeNah melayangkan aduan ke Komisi Informasi Publik.

“Tidak masalah mereka tidak bersedia memberikan data appraisal. Itu hak mereka. Karenanya, kita tempuh saluran lain untuk mendapatkan informasi tersebut. Yang pasti, setelah data appraisal didapat, ranah gugatan akan kita tempuh untuk memastikan angka tunjangan perumahan dewan tidak kemahalan. Itu saja, “papar Hendro.

Terkait tindakan menghapus data APBD pada sirup LKPP 2023, seorang Sumber menyebut, tindakan seperti itu dinilai kuno. Karena harapan agar publik tidak tahu yang terjadi dengan dapur Sekretariat Dewan, dipastikan akan sia-sia. Bahkan lebih dari itu, Sekwan bisa terancam menabrak ketentuan LKPP.

Karena ketentuannya, tegas Sumber, setiap kegiatan APBD wajib dipublis di lapak sirup LKPP paling lambat 31 Maret pada setiap tahun anggaran berjalan. “Justru yang dilakukan Sekwan malah sebaliknya. Kegiatan yang sebelumnya sudah dipublis dilapak sirup, hari ini malah dihapus, “ujarnya.

Merujuk data sirup LKPP 2023, saat ini kegiatan APBD Sekretariat DPRD Jombang hanya menyisakan 182 kegiatan penyedia, serta 52 kegiatan swakelola. Untuk kategori penyedia dalam swakelola tidak ada perubahan alias kosong.

Total pagu anggaran untuk 182 kegiatan penyedia dan 52 kegiatan swakelola hanya menembus kisaran Rp 29 milyar. Sementara DPA Sekretriat DPRD Jombang tahun 2023 jatuh di angka Rp 75 milyar atau tepatnya Rp 75.208.954.381.

“Dengan demikian hampir 60 persen anggaran Sekretariat DPRD Jombang tidak dipublis dilapak sirup LKPP 2023. Salah satunya ya karena pos tunjangan dewan ditarik dari peredaran. Pertanyaannya, apa alasan Setwan melakukan itu? Apakah ini yang disebut SOP? “ujarnya. (din)

 

Soal Mamin, Sekwan Dinilai Masih “Setengah Hati”

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG, TelusuR.ID      –      Melalui saluran berita, Sekretaris DPRD Jombang Bambang Sriyadi, akhirnya melempar klarifikasi terkait belanja mamin (makanan dan minuman) tahun anggaran 2023. Bambang merasa perlu melakukan itu untuk meluruskan pemberitaan yang dinilainya miring.

Dalam klarifikasinya, Bambang mengkalim sudah melaksanakan anggaran kegiatan sesuai SOP (Standart Operasional Procedure). Khusus untuk mamin, ia menyebut penetapan rencana kegiatan sudah direview oleh Inspektorat dan dievaluasi oleh Gubernur Jawa Timur.

Belum diketahui, apa yang dimaksud Bambang dengan SOP. Jika itu merujuk pada ketentuan pasal 65 Peraturan DPRD Jombang 1/2020 tentang tata tertib DPRD Jombang, dimana dewan mendapat jatah reses 3 kali dalam setahun, tentu klaim Bambang soal SOP sama sekali tidak salah.

Namun, sergah seorang Sumber, itu baru satu poin. Sementara di gedung dewan masih banyak kegiatan lain yang seharusnya juga berbasis SOP. Salah satunya adalah belanja mamin. Tentu SOP (pengadaan) mamin tidak merujuk pada tatib dewan, tetapi tunduk pada Perpres 16/2018 beserta aturan turunannya.

“Apa tatib dewan boleh mengatur soal pengadaan barang dan jasa pemerintah? Kalau memang boleh, tolong sebutkan pasalnya beserta cantolan konstruksinya? Sekali pun ada, misalnya, tetap saja induk regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah Perpres dan Peraturan LKPP, “urainya.

Terkait polemik paket mamin senilai Rp 1.140.000.000 yang belakangan diklaim bagian dari kegiatan reses, tutur Sumber, Setwan dinilai andil membuat kesalahan. Hal ini karena keterangan pada deskripsi paket tidak menyebut soal reses, tetapi hanya berlabel belanja mamin rapat.

Data sirup menjelaskan bahwa paket dilaksanakan dengan metode Dikecualikan.

Sumber menilai, model deskripsi seperti ini cenderung dimaksudkan untuk pengaburan paket. Padahal sirup LKPP adalah sebentuk produk hukum. “Jadi apa yang muncul di sirup, itulah yang terbaca sebagai dokumen publik. Lagi pula, apa tujuan Setwan menutupi rincian kegiatan? “sergahnya.

Meski deskripsi paket tidak ada keterangan reses, namun kebutuhan mamin tetap terbaca. Sebagaimana klarifikasi Bambang, paket tersebut ternyata butuh 24 ribu nasi kotak dan 24 ribu kue kotak. Angka ini muncul, karena Bambang menyebut detail kegiatan adalah 3 (lokasi) x 2 (kegiatan) x 80 (kotak) x 50 (anggota dewan) = 24 ribu kotak.

Dengan satuan harga nasi kotak Rp 30 ribu (atau harga tertinggi sesuai Perbup), maka anggaran yang diperlukan untuk nasi kotak (30.000 x 24.000) adalah Rp 720.000.000. Begitu pun dengan kue kotak. Dengan tarif per kotak Rp 17.500, maka angka yang muncul adalah Rp 420.000.000.

“Sebagaimana klarifikasi Bambang, bahwa per kotak nasi adalah Rp 30 ribu dan per kotak kue adalah Rp 17.500, maka untuk 24 ribu kotak dibutuhkan dana Rp 1.140.000.000. Berarti anggaran terserap habis dong? Karenanya, Setwan diminta untuk bersedia buka dokumen pencairan, “ujarnya.

Mamin Kok Dikecualikan

Dalam klarifikasinya, Bambang sama sekali tidak menjelaskan kenapa pengadaan 24 ribu nasi kotak dan kue kotak untuk kegiatan reses dewan itu dilaksanakan dengan metode Dikecualikan. Padahal Peraturan LKPP 5/2021 dengan gamblang menyebut mamin tidak termasuk yang bisa Dikecualikan.

“Inilah yang disebut klarifikasi setengah hati. Satu sisi Bambang nampak begitu cakap mengurai tatib dewan terkait jatah reses 3 kali dalam setahun, tapi disisi lain tidak sedikitpun menjelaskan kenapa mamin bisa Dikecualikan, “protesnya.

Secara umum, tegas Sumber, metode Dikecualikan berarti pengadaan mamin dilakukan dengan pembelian langsung. Tapi sifatnya beda dengan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung yang terikat batasan pagu dan syarat khusus. Intinya, metode Dikecualikan punya kebebasan lebih dari PL.

Jika Pengadaan Langsung terikat aturan pembelian Rp 10 juta butuh dukungan nota, maksimal pembelian Rp 50 juta butuh kwitansi, di atas Rp 50 juta hingga Rp 200 juta butuh dukungan SPK alias perlu menggandeng rekanan. Sedang Penunjukan Langsung pagunya tidak terbatas, hanya saja harus mengantongi syarat khusus.

Pada metode Dikecualikan, tutur Sumber, aturan tersebut sama sekali tidak berlaku. Dengan demikian pembelian mamin bisa dilakukan seenaknya. Sehingga untuk penetapan tarif dan pemilihan penyedia rawan terjadi “permainan”.

“Selain diduga menyimpang karena paket dilaksanakan dengan metode Dikecualikan, pertanyaan besarnya adalah beranikah Setwan membuka dokumen pembelian mamin untuk publik? Hal ini penting untuk memastikan validasi harga. Dan itulah yang disebut SOP, “ujarnya. (din)

Petani Grobogan Dukung Gus Muhaimin Calon Presiden 2024, Dinilai Bisa Wujudkan Kesejahteraan

Penulis
Alis Asmaun
-
0

Grobogan, TelusuR.ID – Ketua Umum PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), Muhaimin Iskandar mendapat berbagai dukungan atas pencalonannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2024. Salah satunya dukungan dari relawan petani di Kabupaten Grobogan.

Aspirasi para petani Grobogan ini seirama mendukung pria asal Kabupaten Jombang yang akrab dipanggil Gus Muhaimin maju sebagai kandidat bakal calon presiden dalam kontestasi demokrasi lima tahunan tersebut.

Mereka berharap nantinya Gus Muhaimin bisa menyampaikan seluruh aspirasi para petani terutama petani di Indonesia dan pada khususnya kelompok tani perempuan.

Niken Mayasari, salah satu tokoh petani perempuan di Kabupaten Grobogan menilai Gus Muhaimin dapat mewujudkan kesejahteraan petani. Baik penataan dari hulu ke hilir yang berpihak kepada masyarakat desa yang bergerak dalam bidang pertanian.

“Keberpihakan itu harus diwujudkan sebagai bentuk kongkret perjuangan. Petani butuh pupuk murah dan tersedia, juga jaminan harga pasca panen dan juga akses permodalan untuk memperluas produktifitas,” ujar Niken, Minggu (16/07/2023) dalam keterangan tertulis kepada TelusuR.id

Sementara, dukungan yang sama tersebut juga dilontarkan, Abdul Wahid salah satu petani desa Menduran kecamatan Brati Grobogan. Ia mendukung Gus Muhaimin lantaran dinilai sanggup merealisasikan keberpihakannya terhadap petani.

“Dengan harapan presiden yang akan datang memiliki keberpihakan yang tinggi kepada petani, bukan hanya soal ketersediaan pupuk tapi juga harus ada jaminan harga pasca panen,” tutur Wahid.

Dengan adanya jaminan harga, lanjut dia, kesejahteraan petani bisa ditopang dan ini bisa menarik generasi muda untuk bertani. Selama ini sering kali hasil panen bagus, tetapi harganya hancur, akibatnya berdampak sektor pertanian tidak menarik bagi generasi muda.

“Kejadian seperti itu bisa dihindari dengan jaminan dari presiden selaku kepala pemerintahan,” pungkasnya.

Ini Tips Membuat Bakso Daging yang Empuk ala Bucin

Penulis
Alis Asmaun
-
0

SURABAYA, TelusuR.ID – Bakso atau pentol adalah makanan keseharian yang sudah akrab dengan masyarakat Indonesia. Banyak pelaku UMKM yang mengandalkan menu ini. Namun tak semua bakso yang dikonsumsi empuk seperti keinginan umumnya orang. Seringkali kita mendapati bakso yang keras atau alot.

Bunda Cindy, pengusaha kuliner bakso memberi tips membuat bakso daging yang empuk. Ia mengungkapkan, pemilihan daging menjadi kunci untuk mendapatkan bakso yang empuk. Ia menyebut daging yang dipilih sebaiknya bagian paha belakang sapi terluar, biasa disebut gandik.

“Saat giling daging juga harus menggunakan batu es. Kuncinya daging harus fresh. Bukan daging campur lemak,” kata perempuan yang akrab disapa Bucin ini, Jumat (14/7/2023).

Perempuan asli Wonogiri yang telah tinggal puluhan tahun di Surabaya itu menjelaskan, komposisi bumbu juga harus tepat. Dengan begitu, teksturnya crunchy tapi lembut.

Owner Bakso Bucin Wiyungan ini juga menambahkan, untuk mendapatkan kualitas bakso yang bagus, komposisi daging harus diperhatikan.

“Komposisi daging 90 persen, sementara bumbu dan tepung 10 persen. Ini baru bisa disebut bakso daging asli,” ujarnya.

Bucin melanjutkan, soal tekstur bakso sebenarnya bergantung selera masing-masing konsumen. Menurutnya, ada yang suka bakso empuk, keras dan kenyal.

Menurut Bucin, umumnya konsumen menginginkan rasa daging yang dominan pada bakso. Karena itu komposisi dagingnya harus tinggi.

“Kalau komposisi dagingnya tinggi, otomatis baksonya berasa daging, bukan bakso tepung,” pungkasnya. (*)

Gus Fawait Dorong Penanggulangan Bencana Sinergi dengan Pengentasan Kemiskinan

Penulis
Alis Asmaun
-
0

SURABAYA, TelusuR.ID – Baru saja kita berduka atas bencana banjir lahar dingin serta tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Lumajang dan Malang. Kondisi ini mendapat empati Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur, Muhammad Fawait.

Politikus muda yang akrab disapa Gus Fawait itu mengungkapkan apresiasi atas langkah tanggap Gubernur Khofifah dalam mengatasi dampak bencana. Menurutnya, bencana alam ada yang terjadi alamiah, tapi ada juga yang bisa dikelola atau diminimalisir. Karena itu, pihaknya mendorong penanggulangan bencana bisa sinergi dengan pengentasan kemiskinan.

“Ada bencana alam yang tidak bisa dihindari seperti erupsi gunung berapi. Tapi ada juga bencana alam yang bisa diminimalisir, seperti banjir dan tanah longsor. Karena itu, kami mendorong ada kebijakan pemerintah dalam pengelolaan manajemen bencana,” kata Gus Fawait, Rabu (12/7/2023) kepada TelusuR.id.

Anggota DPRD Jatim asal daerah pemilihan Jember dan Lumajang ini menjelaskan, untuk bencana banjir atau tanah longsor terjadi karena lingkungan hidup rusak. Hal itu terjadi karena penebangan hutan untuk motif ekonomi, baik oleh masyarakat mau pun pengusaha.

Karena itu pihaknya berharap ada intervensi dari pemerintah, baik pemprov dan pemda untuk membuat program minimalisir bencana bersinergi dengan pengentasan kemiskinan. Langkah ini bisa dimasukan dalam program yang didukung APBD.

“Masyarakat di sekitar hutan bisa dibina untuk ikut melestarikan alam, tapi tetap mendapat manfaat ekonomis dari keberadaan hutan,” ujar Bendahara GP Ansor Jatim ini.

Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif versi Forkom Jurnalis Nahdliyin ini menilai dengan adanya program yang terpadu antara pelestarian lingkungan dengan pengentasan kemiskinan, maka keterlibatan masyarakat menjadi mutlak. Masyarakat tidak lagi menjadi obyek tapi subyek.

Gus Fawait melanjutkan, masyarakat di sekitar wilayah hutan adalah yang terdampak langsung bila terjadi bencana. Karena itu perlu ada program berkesinambungan, sistematis dan terukur dalam penanggulangan bencana dengan program populis lainnya. Apalagi saat ini di DPRD sedang dibahas Raperda RTRW. Ini bisa menjadi momentum untuk pemetaan wilayah dan inventarisir masalah.

“Pemerintah harus memindahkan masyarakat yang ada di wilayah rawan bencana ke wilayah yang aman untuk meminimalisir dampak bencana dan korban jiwa. Untuk itu, harus ada program pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat. Sebab, selama ini masyarakat yang ada di wilayah rawan bencana, mata pencahariannya justru ada di zona itu,” pungkas Kandidat Doktor Ekonomi Unair tersebut.

Bising dan Macet, Penasehat YRKI Jatim Minta Maaf kepada Warga Surabaya

Penulis
Alis Asmaun
-
0
puluhan ribu Kingers hadir dalam Jambore III YRKI Jawa Timur di Pagoda Tian Ti, Kenjeran. Kegiatan itu juga diisi dengan pemberian apresiasi kepada para veteran. foto : istimewa.

SURABAYA, TelusuR.ID – Akhir pekan lalu, puluhan ribu Kingers atau penggemar sepeda motor Yamaha RX King memadati ruas-ruas jalan di kota Surabaya. Perkumpulan Yamaha RX King Indonesia (YRKI) Jawa Timur menggelar Jambore III pada 8 – 9 Juli di Pagoda Tian Ti di kawasan Kenjeran Park Surabaya.

Deni Prasetya, Penasehat YRKI Jatim mengungkapkan estimasi Kingers yang hadir ada sekitar 20.000 orang. Padahal estimasi awal hanya sekitar 2.500 orang. Membludaknya para Kingers itu sempat membuat macet dan bising sejumlah ruas jalan di kota Surabaya.

“Atas kemacetan dan kebisingan yang terjadi saat pelaksanaan jambore, kami haturkan permintaan maaf kepada warga kota Surabaya. Kami juga berterima kasih kepada Pemkot Surabaya atas dukungannya dalam Jambore YRKI III di Kenjeran Park,” kata Deni, Selasa (11/7/2023).

Deni menyampaikan, banyak pula sisi positif yang terjadi selama pelaksanaan Jambore YRKI di Surabaya. Diantaranya, tingkat hunian hotel di Surabaya sangat tinggi. Sebab, meski panitia menyiapkan tenda untuk peserta jambore, tapi banyak yang memilih menginap di hotel.

Ia melanjutkan, belum lagi rumah makan dan usaha kuliner yang ada di Kenjeran dan seputaran Kota Surabaya. Semuanya penuh oleh peserta jambore yang malaksanakan wisata kuliner. Tentunya para peserta yang datang membelanjakan uangnya di Surabaya.

“Perputaran uang selama pelaksanaan jambore cukup tinggi. Itu bisa dilihat dari tingginya tingkat hunian hotel dan penuhnya rumah makan. Ini sisi positif yang berasal dari peserta Jambore,” ujar anggota DPRD Jatim itu.

Kader muda GP Ansor Jatim asal Kencong ini mengatakan, meski Jambore YRKI ini tingkat Jawa Timur, tapi banyak peserta dari seluruh nusantara juga hadir. Untuk pengurus, tercatat ada Ketua Bro Heroe (LAKCY), Sekretaris Bro Indra COKS, Bendahara Bro Anang (ROCK). Sebanyak 41 Club RX king yg ada di Jatim masuk di anggota YRKI Jatim.

Deni menambahkan, sejumlah artis juga tampil menghibur peserta jambore. Mulai band Power Metal, Cak Sodiq, New Monata, dan sejumlah penyanyi dangdut asal Jatim. Deni melanjutkan, di sela-sela agenda Jambore, pihaknya juga melakukan ziarah dan tabur bunga di makam Pahlawan.

“Kami juga sowan kepada para veteran perang kemerdekaan dan memberi bingkisan. Ini sebagai bentuk terima kasih kami atas perjuangan mereka sehingga hari ini kita bisa menikmati kemerdekaan,” pungkas anggota Parlemen Jatim asal Dapil Jember dan Lumajang tersebut.

Gubernur Khofifah : Bahasa Mengajarkan Nilai dan Norma Kehidupan serta Peradaban

Penulis
Alis Asmaun
-
0
Gubernur Khofifah membuka Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Daerah Jenjang SMA Tingkat Provinsi Jatim Tahun 2023 di Hotel Montana Dua, Kota Malang. foto : istimewa.

MalangKota, TelusuR.ID – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Daerah Jenjang SMA Tingkat Provinsi Jatim Tahun 2023 di Hotel Montana Dua, Kota Malang, Senin (10/7/2023) malam.

Pada kesempatan itu, Gubernur Khofifah menyampaikan pentingnya revitalisasi bahan ajar, metodologi serta peran guru bahasa daerah sebagai ujung tombak pembangunan karakter dan pelestarian budaya daerah.

Menurutnya, guru bahasa harus bisa mengajarkan karakter penuh kearifan ditengah gencarnya arus digital teknologi yang bisa menggerus berbagai kearifan lokal. Seperti cara berbicara atau menyampaikan pesan dengan sosok yang lebih tua, seumuran, dan yang lebih muda. Ada tata krama yang harus dijaga.

“Guru bahasa tidak sekedar transfer of knowledge tapi harus bisa transfer of attitude, juga transfer of value,” ungkapnya.

Tokoh Nahdliyin Inspiratif versi Forkom Jurnalis Nahdliyin ini menekankan, bahwa transfer of attitude ini adalah ruh dari semua keilmuan. Karena tingginya ilmu tanpa diikuti perilaku dan sikap yang baik akan menurunkan derajat keilmuan itu sendiri. Pelajaran bahasa daerah memang kategori muatan lokal. Tetapi bahasa daerah mengajarkan nilai, norma kehidupan sosial, sampai norma kehidupan kebangsaan dan tata krama nasional.

Ditambahkan, tuntutan bersikap sopan santun, tata krama, unggah ungguh, ada pada akar budaya dan terekspresikan melalui pelajaran bahasa dan budaya daerah. Salah satu hal yang menjadi fokus saat ini adalah komunikasi antara guru dan murid yang dibangun setara tetapi harus tetap menjaga sopan santun.

“Guru harusnya menjadi panutan dan teladan dan memberikan contoh karakter yang baik. Guru harus menjadi sosok yang siap untuk digugu dan ditiru,” tegasnya.

Untuk itu, Khofifah meminta ada satu hari dalam seminggu untuk berpakaian dan berbahasa Daerah. Sebab bahasa dan budaya adalah dua unsur interaksi sosial yang harus dijaga kelestariannya. Dicontohkan, bisa dalam sehari memakai baju daerah dan berbahasa Madura misalnya.

Di akhir, Khofifah berharap para guru selain mendidik anak-anak untuk cakap berbahasa daerah, juga mampu membuat mereka memahami akar budaya dan nilai-nilai sosial budaya serta kearifan masing-masing daerah.

“Dari peningkatan kompetensi ini mari kita didik anak-anak untuk bercakap Bahasa Daerah dan memahami akar budaya daerahnya. Terlebih, tiap daerah di Jatim memiliki budaya masing-masing. Madura beda, Banyuwangi beda, Mataraman beda, Arek beda dan pantura beda juga,” tukasnya.

“Mari kita fahami semua produk budayanya. Terutama tatakrama dan unggah ungguh yang menjadi bagian penting sebagai representasi budaya Jawa Timur,” pungkas Khofifah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Aries Agung Paewai mengatakan, kegiatan ini bertujuan agar para guru bisa menguasai Bahasa Daerah serta mengajarkan nilai, sikap dan perilaku. Sekaligus untuk mengembangkan kompetensi guru yang lebih profesional.

“Jika setiap Guru bisa menguasai Bahasa Daerah. Saya yakin, para siswa bisa menjaga nilai sikap, attitude dan bisa mengembangkan bahasa daerah,” ujarnya.

Peran guru daerah di sekolah, lanjutnya menjadi pendorong budaya daerah dan budaya lokal sesuai metode yang diharapkan. Ke depan, guru bahasa daerah haruslah kreatif di dalam menyampaikan metode pembelajaran.

“Guru bahasa daerah harus kreatif, terutama dalam proses pembelajarannya. Kita berharap siswa-siswa kita bisa mengamalkan budaya sosio kultural yang saat ini mulai tergerus budaya asing,” tutupnya

1...356357358...420Halaman 357 dari 420

PILIHAN EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI E POPULLARIZUAR

©