JOMBANG, TelusuR.ID     –     Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi LSM Jombang, Kamis (02/02/2023), disebut berujung mengecewakan. Bukan soal hasilnya, tegas Aan Ketua LSM POSPERA, tapi soal sikap pejabat Pemkab yang tidak pro aktif dan terkesan menghindar dari pendemo.

Demo menuntut penutupan ruko simpang tiga itu bahkan berujung menggelikan, tutur Aan, karena Pemkab hanya memasang Kadisdagrin sebagai negoisator. “Saya menduga ini bentuk kesengajaan. Sudah tahu Kadisdagrin tidak punya kapasitas menutup ruko tapi dipaksakan juga menemui pendemo, “ujarnya.

Fenomena nihilnya elit penguasa dari gedung Pemkab dengan dalih melangsungkan agenda dinas luar itu, tutur Aan, cenderung sebagai bentuk lain dari upaya menghindari pendemo. Ukurannya, kata Aan, selain surat pemberitahuan sudah dikirim 3 hari sebelumnya, pendekatan lewat sambungan telepon juga dilakukan.

“Dan mereka menjanjikan bakal menemui pendemo. Tapi yang terjadi malah diluar dugaan. Jika alasannya adalah agenda dinas luar, memang sepenting apa dibanding penyelesaian kasus ruko simpang tiga yang sudah 7 tahun menggantung. Jangan-jangan agenda dinas luar hanya dalih menutupi ketidakmampuan, “ujarnya.

Hal kontradiktif terjadi pada saat Pemkab didemo LSM GeNaH (Generasi Nasional Hebad) beberapa bulan lalu. Saat itu, Sekdakab dengan percaya diri menemui pendemo dan berjanji bakal melakukan tindakan tegas berupa penutupan ruko.

“Tapi hari ini apa yang terjadi? Jika pernyataan tersebut bukan bentuk pencitraan, setidaknya hari ini Sekda bersedia menemui pendemo sebagai bentuk komitmen dan integritas dia sebagai pejabat publik. Jika Pemkab tidak berani menutup ruko, biarlah kami yang melakukan. Tapi jangan menghindar dong, “tuturnya.

Sebagai atmosfir, dalam penanganan kasus ruko simpang tiga, sejauh ini Pemkab cenderung tidak melakukan apa-apa kecuali menyerahkan kasus ke pihak Kejaksaan. Ironisnya, untuk masa sewa tahun 2022 dan 2023, Pemkab bahkan belum melakukan apprasial untuk penetapan tarif sewa baru.

Seorang Sumber menyebut, terhadap belum diterbitkannya tarif baru sewa ruko, tarif lama memang masih bisa dipakai. Artinya untuk sewa ruko tahun 2022 dan 2023, SK Bupati tahun 2022 tentang tarif sewa ruko masih bisa digunakan. “Tapi itu artinya kan Pemkab tidak bekerja, “ujarnya.

Hal paling buruk sebagai dampak tidak bekerjanya Pemkab, tegas Sumber, sewa ruko tahun 2022 dan 2023 dipastikan tidak tertagih. “Bagaimana tertagih, wong piutang yang lama belum lunas. Ini buka lagi soal duit, tapi lebih kepada soal ketaatan. Nampaknya pihak penghuni tidak lagi takut dengan Pemkab, “tambahnya.

Dengan tidak tertagihnya masa sewa ruko tahun 2022 dan 2023 yang berarti menyeret penghuni kepada status liar, tegas Sumber, maka hal paling berbahaya adalah soal potensi berulangnya praktik pembiaran oleh Pemkab. “Ingat, kasus ini dimulai dari pembiaran. Dan hari ini praktik itu berpotensi terulang lagi, “tuturnya.

Terhadap ketidakjelasan dan kegamangan sikap yang ditunjukkan Pemkab tersebut, Ketua LSM GeNaH Hendro Suprasetya menduga, bahwa hal itu ada kaitan dengan kepentingan politik 2024. “Kalau bukan karena kepentingan politik, lalu kenapa Pemkab tidak berani bertindak tegas, “ujar Hendro.

“Empat indikasi antaralain tidak ada apprasial, tidak ada keberanian menutup ruko, mengulang praktik pembiaran, serta tidak berani menemui pendemo, adalah bukti bahwa retorika Pemkab soal penyelesaian kasus ruko simpang tiga hanyalah pepesan kosong, “tutur Sumber. (red/laput/udin)

JOMBANG, TelusuR.ID     –     Hari ini, Kamis, adalah hari kedua bulan Pebruari tahun ke 7 polemik ruko simpang tiga berlangsung. Pagi ini, guliran waktu menunjukkan pukul 10.00 wib. Di langit, matahari sudah terjinjing meski panasnya tidak menyengat.

Puluhan orang dengan atribut aktivis dan tentengan poster bernada kecaman dan satirisme, nampak berdiri dan menyesaki pintu gerbang kantor Pemkab Jombang. Mereka dalam skema melingkar membentuk barisan.

Menyusul, moncong pengeras suara dan pasukan Kuda Lumping mengambil posisi bak pasukan siap tempur. Mereka menatap tajam dan berhadap-hadapan dengan pagar manusia berlabel Polisi dan Satpol PP.

Selanjutnya, “Assalamualaikum. Selamat siang Jombang….., “lantang Dwi Andika dari atas tumpukan piranti sound system. Pentolan LSM Almatar ini membuka orasi dengan menahan gejolak. Suaranya memekik telinga. Menggema dan terlempar jauh ke ruang-ruang tempat para birokrat gedung Pemkab bekerja.

Pagi itu, Dwi Andika yang didaulat sebagai koordinator lapangan demo Aliansi LSM Jombang, melepas kemarahannya lewat pengeras suara. Sebagai rakyat Jombang, kejengkelannya memuncak melihat kekerdilan mental pejabat Pemkab yang tak kunjung menuntaskan kasus ruko simpang tiga.

“Sudah tujuh tahun ruko simpang tiga dibiarkan dalam penguasaan pihak ketiga. Sudah tujuh tahun tahun Pemkab tidak berani memungut sewa dan akhirnya jadi temuan BPK. Kenapa ini terjadi? Kenapa Pemkab tidak bernyali menghadapi segelintir penghuni? Ada apa ini woooooyyy…….., “protes keras Dwi kepada pejabat Pemkab.

Menyambung orasi Dwi Andika, Pentolan LSM POSPERA Aan Teguh Prihanto, mendobrak solusi. “Hari ini ruko simpang tiga harus dikosongkan dari penjarah aset rakyat. Karena hari ini dan tahun kemarin, para penghuni tidak lagi memiliki legalitas untuk tinggal. Mereka liar. Karenanya ruko harus dikosongkan. Harus dikosongkan. Harus! “pekiknya.

Aan lantas memblejeti mental pejabat Pemkab yang terkesan mengistimewakan penghuni yang terbukti tidak pernah ditindak. Dalam orasinya, Aan berpandangan bahwa ruko simpang tiga adalah milik rakyat yang dibangun dari uang pajak. “Saya rakyat Jombang. Saya juga pemilik ruko. Saya juga berhak menempati, termasuk para PKL, “tandasnya.

Mendapat giliran selanjutnya, Ketua LSM GeNaH (Generasi Nasional Hebat) Hendro Suprasetyo, dalam orasinya langsung menukik ke sisi politis kekuasaan. “Apa karena alasan politik ruko simpang tiga dibiarkan? Apa karena takut kehilangan dukungan ruko simpang tiga dikorbankan? “nadanya bertanya.

“Jika bukan karena alasan politis, lalu kenapa Pemkab tidak bernyali mengambil tindakan tegas. Ini bukan soal perkara sudah ditangani pihak Kejaksaan. Itu soal lain. Ini adalah soal penyelematan aset rakyat. Dan itu artinya harus dilakukan pengosongan ruko tanpa tawar-menawar, “lantang Hendro.

Upik, panggilan Lutfi Utomo, Ketua LSM KOMPAK yang sekaligus koordinator Aliansi LSM Jombang, langsung membombardir mental penguasa dengan tudingan tunduk pada kaum kapitalis. “Apakah ini yang dimaksud penguasa adalah pengusaha…… Apakah ini yang dimaksud penguasa adalah pengusaha…., “pekiknya sambil mengacungkan jari ke atas.

Aksi menuntut penutupan ruko simpang tiga yang berlangsung sekitar 2 jam itu nampak tidak mendapat tanggapan dari pejabat Pemkab. Bupati dan Sekda disebut tengah dinas luar ke suatu tempat. Pendemo akhirnya ditemui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jombang.

Hasilnya pun bisa ditebak. Sebagai Kadisdagrin yang tugasnya hanya memungut retribusi ruko, Suwignyo dipastikan tidak berani mengambil kebijakan strategis semisal penutupan ruko. “Tuntutan ini akan saya sampaikan kepada Bupati dan Sekda, “ujarnya mengakhiri pertemuan.

Demo kemudian dilanjut ke gedung dewan dan komplek ruko simpang tiga. “Hari ini, retorika bahwa Pemkab bakal menindak penghuni yang tidak bayar sewa, hanyalah pepesan kosong. Jangankan menindak, menemui pendemo saja tidak berani. Hari ini, retorika kosong yang dibangun Pemkab itu telah diobrak-obrik oleh Aliansi LSM Jombang, “tutur Sumber. (red/laput/udin)

JOMBANG, TelusuR.ID     –     LSM MRJ (Majelis Rakyat Jombang) melayangkan surat somasi I (kesatu) kepada Pemkab dan Kejari Jombang, Jumat (28/01/2023). Somasi dilakukan karena kinerja kedua instansi dinilai jauh dari kata memuaskan.

Rencananya, somasi kedua dan ketiga bakal dilayangkan pada pekan berikutnya menyusul tindakan yang diambil kedua instansi. Hingga pada puncaknya, LSM MRJ akan membawa urusan ke tahap lebih serius yaitu pelaporan hukum.

Lebih khusus, somasi dilakukan karena Pemkab dan Kejari Jombang dianggap tidak serius dalam penuntasan kasus ruko simpang tiga. “Sejak kasus ditangani pidsus, hingga hari ini belum ada perkembangan yang signifikan, “tegas Sadad, Sekretaris MRJ.

Ditemui dikantornya jalan Seroja 103 Jombang, Senin (30/01/2023), Sadad mengungkap maksud dari perkembangan signifikan itu yakni belum dilakukan penetapan tersangka atau sedikitnya penerbitan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) oleh Pidsus terkait kasus simpang tiga.

“Untuk sebuah kasus publik yang terbilang akut karena praktik pembiaran yang begitu masif, kinerja Kejari Jombang terkait penanganan kasus simpang tiga cenderung tidak jelas dan terkesan bertele-tele, “ujar Sadad.

Ukurannya, kata Sadad, hingga rentang bulan Januari habis atau dengan kata lain sudah satu bulan berkas berada di tangan Pidsus, tercatat belum ada penjelasan apapun kepada publik terkait perkembangan penanganan kasus.

“Masyarakat Jombang dibuat gagal paham oleh Kejari dengan sikap diamnya. Seharusnya ada progres yang disampaikan ke publik sekalipun bukan sebentuk penetapan tersangka atau sekedar guliran SPDP. Sehingga publik tahu duduk persoalan sebenarnya, dan bukannya malah diam seperti ini, “ujar Sadad.

Ditambah lagi, lanjutnya, kasus ini sudah berlangsung selama 7 tahun dan sudah sedemikian menyita perhatian publik Jombang, sehingga memicu keterdesakan cukup tinggi untuk segera diselesaikan. “Ada rasa keadilan yang sepertinya sengaja disepelekan, “tuturnya.

Sementara itu, lanjut Sadad, hingga memasuki tahun ke 7 guliran polemik, sikap Pemkab terkait penuntasan kasus ruko simpang tiga masih terbilang sama. Yakni belum beranjak dari aura kegamangan dan keraguan dalam menentukan sikap.

Hari ini, kata Sadad, dimana Pemerintahan Mundjidah-Ramba sudah mencapai puncak masa bakti (tinggal 8 bulan lagi), nampak belum muncul dobrakan yang signifikan dari Pemkab. Kecuali hanya menyerahkan kasus ke pihak kejaksaan, tuturnya, sejauh ini Pemkab terbilang tidak melakukan tindakan dengan bobot ekskutoral.

“Nyaris tidak bisa dipercaya Pemkab yang memiliki segalanya itu dengan gampang menyerahkan kasus ke kejaksaan. Justru untuk beberapa alasan, sikap seperti itu cenderung merupakan bentuk cuci tangan atau sikap menghindar dari resiko, “ujarnya.

Sadad menilai, Pemkab yang merupakan simbol Pemerintahan dan sekaligus simbol negara yang dilengkapi dengan instrumen kekuasaan, tidak seharusnya memilih sikap lari dari panggung. “Atas nama perundangan, seharusnya Pemkab tidak perlu ragu mengambil paksa ruko simpang tiga dari tangan penghuni. Tapi faktanya hal itu tidak pernah dilakukan, “tegas Sadad.

Tentu akan muncul ekses dan resiko yang tak terhindarkan. Salah satunya adalah kemungkinan pihak penghuni melayangkan aksi gugatan. Dan jika itu yang terjadi, tandas Sadad, sebenarnya itu hal biasa dan lebih merupakan sebentuk harga perjuangan.

“Gugatan itu hal biasa. Kenapa harus takut? Apalagi ini soal penegakan supremasi dan wibawa Pemkab? Kegamangan sikap tidak perlu terjadi karena Pemkab memiliki segalanya. Dari tenaga ahli urusan hukum, satpol PP, hingga kesediaan anggaran, semua dikantongi Pemkab. Jadi tidak ada alasan untuk memilih gamang kecuali berniat cuci tangan dan menghindar dari resiko, “urai Sadad.

Karena itu, tegas Sadad, pada puncak somasi nanti, LSM MRJ akan menyeret Pemkab ke ranah hukum atas dugaan tindak pembiaran serta indikasi menghilangkan aset daerah. “Termasuk Kejaksaan, kita akan melaporkan ke Komisi Kejaksaan atas kinerjanya yang bertele-tele, “tandasnya. (red/laput/udin).

JOMBANG, TelusuR.ID     –     Menyikapi penyelesaian kasus ruko simpang tiga yang kian bertele-tele dan malah memicu kompleksitas baru, Aliansi LSM Jombang yang merupakan gabungan 4 LSM yaitu KOMPAK, Almatar, LPKRI BAI, dan POSPERA, akan mengelar aksi turun jalan pada hari Kamis (02/02/2023).

Demo akan dimulai dari kantor Pemkab, kemudian dilanjut ke gedung wakil rakyat, dan akan berakhir di kompleks ruko simpang tiga. “Dari simpang tiga kita lanjut ke kantor Kejaksaan, bukan untuk demo, tapi mengirim surat audensi kepada Kajari Jombang, “tegas Aan Teguh Prihatno, Ketua LSM POSPERA (Posko Perjuangan Rakyat) kepada Telusur.id, Selasa (31/01/2023).

Sebagaimana release aksi yang disampaikan kepada wartawan, aksi turun jalan oleh Aliansi LSM Jombang itu mengusung 4 tuntutan. Yakni, (1) Meminta Pemkab berani bertindak tegas untuk melakukan penutupan ruko simpang tiga. (2) Meminta Pemkab tidak melakukan perpanjangan kontrak dengan kelompok penyewa lama.

(3) Meminta Pemkab tidak menerbitkan kontrak baru dengan pihak penghuni sebelum masalah audit temuan BPK terselesaikan. Serta, (4) Meminta agar ruko simpang tiga secepatnya dikosongkan dari penghuni.

Ketua LSM KOMPAK Jombang Lutfi Utomo yang didaulat sebagai koordinator aksi menegaskan, keputusan menggelar aksi turun jalan pada hari Kamis itu sedikitnya dipicu oleh 2 hal.

Yakni proses penanganan perkara oleh Kejari Jombang yang terkesan bertele-tele dan jauh dari makna tegak lurus. Serta melihat sikap Pemkab yang cenderung bergantung kepada Kejaksaan tanpa dibarengi upaya inisiasi yang mengarah pada penyelesaian kasus.

“Setelah deadline pada penghujung 2022 lalu terbukti piutang penghuni hanya mampu tertagih kurang dari 20 persen, hingga saat ini Pemkab nyaris tidak melakukan apa-apa dan malah cenderung pasif soal penyelesaian ruko simpang tiga, “tegas Upik, panggilan akrab Lutfi Utomo, kepada wartawan.

Yang mengerikan, tandas Upik, untuk masa sewa ruko tahun 2022 dan 2023 dipastikan tidak tertagih karena piutang lama belum terlunasi. “Logikanya tidak mungkin terbayar. Sehingga status penghuni pada 2022 dan 2023 terbilang liar, dan itu artinya terjadi pengulangan praktik pembiaran oleh Pemkab, “urainya.

“Karena itu demi memastikan kasus tidak berlangsung berlarut-larut dan berhenti sebatas obral retorika dan janji manis belaka, Aliansi LSM Jombang dengan tegas meminta Pemkab berani melakukan penutupan ruko. Itu poin pentingnya, “tegas Upik.

Terhadap kemungkinan bakal muncul.ekses dan resiko hukum atas penutupan ruko yang mungkin dilayangkan pihak penghuni, tegas Upik, itu hal biasa yang tidak perlu dirisaukan dan itu hanya sebentuk harga yang harus dibayar kaitannya dengan penegakan supremasi dan wibawa Pemkab. “Memangnya kalau digugat terus kiamat? “Upik bernada satir.

Sementara kaitannya demo juga dialamatkan ke gedung wakil rakyat, tegas Upik, ini lebih kepada bentuk bahwa anggota dewan juga harus bertanggungjawab secara moral atas kasus yang berlangsung. Bukan sekedar menerbitkan rekom pansus, tapi anggota dewan juga perlu partisipatif dalam tindakan terukur demi menyelamatkan aset rakyat.

Hingga berita ini ditulis, Selasa (31/01/2023), surat pemberitahuan demo oleh Aliansi LSM Jombang sudah dikirim ke Polres Jombang. “Sebagai rakyat Jombang, kita sudah bosan dengan janji manis dan retorika yang muter-muter. Situasi ini harus diakhiri. Dan Pemkab harus bernyali menutup ruko, serta jangan lagi bersembunyi di ketiak Kejaksaan, “sorot Aan, Ketua LSM POSPERA. (red/laput/udin)