SURABAYA, TelusuR.ID – Nusa Bangsa Indonesia (NBI) yang dipimpin oleh HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur sebagai Ketua Umum, mengapresiasi ketegasan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menindak tegas terhadap anggotanya yang terlibat kasus korupsi. Hal itu membuktikan TNI memiliki komitmen serius dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Menurut Ketua Harian NBI Holding, Sugiharto ketegasan tersebut setidaknya bisa dilihat dari, pertama Panglima TNI menandatangani langsung surat penahanan terhadap Kepala Basarnas RI periode 2021-2023 Marsdya Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto yang terlibat korupsi dan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu lalu.
Tidak sampai disitu, keseriusan itu juga ditunjukkan hari ini Penyidik Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dan KPK menggeledah kantor Basarnas, Jakarta Pusat, Jumat, (04/08/2023).
Panglima TNI juga menjelaskan kalau pihaknya akan terus berkoordinasi dengan KPK dalam penanganan kasus tersebut. Bahkan, beberapa waktu lalu Yudo sudah bertemu dengan Ketua KPK Firli Bahuri terkait penanganan kasus itu.
” Apa yang dilakukan oleh Panglima TNI langkah tepat, kita apresiasi. Ketegasan itu akan menjawab keraguan masyarakat bahwa TNI komitmen dalam pemberantasan korups, termasuk yang melibatkan anggotanya. Meski pelakunya bintang 3,” jelas pria yang akrab disapa Totok kepada media. Jumat, (04/08/2023).
Selain itu, lanjut mantan Ketua Umum BADKO HMI Jatim ini, apa yang dilakukan oleh Panglima TNI adalah contoh nyata penegakan hukum.
” Ini bisa menjadi contoh bagi institusi lain bahwa siapapun yang terlibat kasus korupsi harus ditindak tegas. Dan masyarakat harus mendukung langkah ini,” tandasnya.
Pihaknya juga berharap penanganan kasus tersebut terus berjalan sesuai hukum yang berlaku, dan siapapun yang terbukti bersalah harus dihukum sebarat-beratnya.
” Kita akan pantau terus kasus ini, dan kami berharap pelakunya bisa dijerat dengan pasal yang berlaku, agar ada efek jera. Tidak boleh ada kata ampun bagi pelaku korupsi di negeri ini,” pungkasnya.
JOMBANG, TelusuR.ID – Menjelang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024 serta Pilpres dan pemilihan legislatif sudah semakin dekat. Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Kabupaten Jombang melakukan ikrar netralitas dan mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2024 untuk menjamin terjaganya netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Suwignyo selaku kepala dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Jombang membacakan ikrar netralitas pegawai aparatur sipil negara Disdagrin Kabupaten Jombang dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilu dan pemilihan di tahun 2024, pada apel pagi yang dilaksanakan di halaman kantor dinasnya (21/6/23).
Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas ASN di instansi masing-masing dalam melaksanakan pelayanan publik baik sebelum, selalu maupun sesudah pemilu dan pemilihan di tahun 2024.
Menghindari konflik kepentingan tidak melakukan praktek intimidasi dan ancaman pada pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak pada pasangan calon tertentu .
Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian. serta berita bohong.
Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. demikian ikrar ini kami buat dan dilaksanakan dengan penuh integritas dengan rasa tanggung jawab dalam rangka mewujudkan integritas pegawai ASN yang bermartabat beretika dan demokratis demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI.
Ikrar yang di bacakan tersebut sinergis karena ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut termaktub bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Setelah membacakan integritas kepada anggotanya pada pelaksanaan apel pagi tanggal 21 Juni tahun 2023, Suwignyo juga menyampaikan bahwasanya ASN dapat memberikan contoh kepada masyarakat dalam menyikapi pesta demokrasi dengan bijak.
“Kita akan menjadi contoh kepada masyarakat bahwa ASN netral, tidak berpihak, kita akan selalu memfasilitasi masyarakat agar mampu melaksanakan pesta demokrasi dengan baik lancar aman tanpa ada kendala apapun,” pesan Suwignyo saat apel pagi di halaman kantor dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Jombang
SURABAYA, TelusuR.ID – Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah soko guru ekonomi nasional. UMKM terbukti tangguh dalam menghadapi kondisi ekonomi sesulit apa pun, termasuk saat krisis moneter dan pandemi yang baru saja usai.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur, Gus Muhammad Fawait mengatakan pondasi perekonomian nasional ditopang oleh sektor UMKM. Karena itu, ia mendukung pelaku UMKM untuk tetap eksis. Hal itu ia tunjukan dengan hadir dalam pembukaan kedai bakso Bucin Wiyungan di kawasan Wiyung, Surabaya.
“Saya mendukung pelaku UMKM seperti Bakso Bucin Wiyungan. Apalagi rasanya sedap dan Insya Allah barokah,” kata Gus Fawait, Senin (24/7/2023).
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Hudiyono mengungkapkan, pihaknya mendukung segala potensi wisata yang ada di Jatim. Tentunya termasuk wisata kuliner seperti kedai bakso Bucin Wiyungan.
Menurutnya, potensi wisata kuliner masih sangat besar dan bisa terus dikembangkan. Ini tentu akan membuka lapangan kerja dan mendongkrak ekonomi.
“Apalagi ini bakso, kuliner yang sangat familiar bagi masyarakat Indonesia. Saya apresiasi usaha bakso Bucin Wiyungan ini,” ujar Hudiyono.
Sementara itu, Bunda Cindy menjelaskan, dirinya mempunyai misi agar masyarakat bisa menikmati bakso daging sapi asli yang nikmat tapi tidak mahal. Selain itu, bakso daging sapi ini juga memiliki gizi yang tinggi.
Perempuan yang akrab disapa Bucin ini berharap bakso konsep prasmanan yang ia tawarkan bisa diterima masyarakat. Sebab itu, ia menyajikan menu bakso yang bervariasi.
“Saya juga berharap bakso Bucin Wiyungan ini bisa diterima masyarakat dan terus berkembang, sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja,” pungkas warga kecamatan Wiyung tersebut. (*)
SURABAYA, TelusuR.ID – Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa selaku ketua Pembina Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU ( YKM NU) menyerahkan bantuan inkubator dan fototerapi gratis kepada penerima manfaat melalui Muslimat NU Cabang Cirebon. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang memiliki bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).
“Alhamdulillaah ini dari Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU (YKM NU) ada inkubator yang bisa untuk membantu saudara-saudara kita yang melayani bayi dengan BBLR,” kata Khofifah yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU sekaligus Ketua Pembina YKM NU pada acara Hari lahir ke-77 Muslimat NU di Pendopo Kabupaten Cirebon, Ahad (23/7/2023).
Khofifah menjelaskan, bantuan ini merupakan bentuk perhatian Muslimat NU terhadap upaya penurunan angka kematian bayi (AKB) yang masih perlu perhatian beberapa daerah di di Indonesia. Dimana, program peminjaman inkubator dan fototerapi gratis ini telah diluncurkan oleh YKM NU sejak pertengahan Februari tahun 2020.
“Program ini akan terus disosialisasikan agar semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari bantuan ini, dan semakin banyak bayi yang dapat ditolong,” ujarnya.
Tokoh Nahdliyin Inspiratif versi Forkom Jurnalis Nahdliyin itu menambahkan, beberapa hal yang membuat bayi BBLR atau di bawah 2500 gram, antara lain status gizi ibu bayi sebelum dan saat hamil, berat badan ibu saat hamil, usia ibu saat sedang hamil, kondisi kesehatan ibu dan bayi prematur.
“Kalau tumbuh kembangnya terhambat, perkembangan otaknya terhambat nanti juga bisa membuat bayi ini terindikasi stunting,” imbuhnya.
Lebih lanjut disampaikan Khofifah, selain bantuan inkubator juga dibutuhkan para relawan yang bisa memahami berbagai informasi terkait BBLR dan bayi Kuning. Sekaligus terkait pentingnya informasi terkait penggunaan inkubator.
“Sehingga ketika ada bayi lahir dengan BBLR atau terindikasi penyakit kuning, relawan tersebut bisa segera menginformasikan adanya bantuan ini sekaligus mengedukasi cara penggunaannya,” terangnya.
“Mudah-mudahan program ini dapat lebih banyak memberikan manfaat dan menolong, menyelamatkan lebih banyak banyak bayi yang lahir dengan berat badan rendah dan bayi Kuning,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Khofifah mengatakan, sebagai organisasi perempuan terbesar di Indonesia, Muslimat NU harus ikut berperan terhadap penurunan angka stunting yang masih menjadi PR bangsa Indonesia.
“Untuk itu, di peringatan Harlah ke-77 Muslimat NU Kab. Cirebon ini ada substansi yang diusung, yakni ibu-ibu Muslimat menjadi Bunda asuh bagi anak-anak yang terindikasi stunting,” terangnya.
Khofifah menegaskan, stunting berkaitan dengan tumbuh kembang anak yang berpotensi memperlambat perkembangan otak, dan kecerdasan. Stunting diawali dengan kekurangan gizi dan juga berdampak pada terhambatnya tinggi badan anak.
“Banyak orang yang pendek tapi cerdas, tapi kalau yang stunting selalu pendek, tapi tidak berarti yang pendek itu stunting, jadi ada sisi kecerdasan, itulah yang harus kita jaga semua,” ucapnya.
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menuturkan, sejak lama Muslimat NU telah menjalin partnership dengan lembaga-lembaga yang menjadi leading sector penanganan dan pencegahan stunting. Seperti Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten Kota.
“Sekarang berarti dengan DP3AK, mereka bisa memberikan partnership dengan apa yang menjadi tugas besar bangsa Indonesia hari ini antara lain adalah menurunkan stunting lebih signifikan lagi di tahun-tahun yang akan datang,” tuturnya.
Dihadapan lebih 5.000 jamaah Muslimat Cirebon, Gubernur Khofifah juga mengajak muslimat NU lebih perduli terhadap permasalahan stunting. Menurutnya banyak hal dapat dilakukan dalam mencegah stunting dimulai sejak di awal kehidupan.
Sementara itu, Bupati Cirebon Imron Rosyadi berharap muslimat NU Cirebon mengambil peran dengan masalah kesehatan termasuk penurunan stunting. Pasalnya wilayah Cirebon yang luas dimungkinkan adanya pendampingan kepada masyarakat oleh muslimat NU.
“Kami harap ada kerjasama dari pemerintah dan Muslimat NU. Dan, kami harap muslimat NU Cirebon mengambil peran membangkitkan kesadaran terhadap masyarakat,” kata Bupati Cirebon. (*)
SURABAYA, TelusuR.ID – Di tahun 2045 mayoritas penduduk Indonesia ada pada usia produktif. Bonus demografi ini diproyeksikan sebagai Indonesia Emas.
Gus Muhammad Fawait, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur berharap Indonesia Emas 2045 harus dipersiapkan mulai saat ini. Karena itu peran guru sangat penting untuk mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045.
“Karena itu, salah satu kunci keberhasilan Indonesia Emas 2045 adalah dengan mensejahterakan guru,” kata Gus Fawait, Jumat (21/7/2023).
Tokoh Nahdliyin Inspiratif versi Forkom Jurnalis Nahdliyin ini mengingatkan, Generasi Indonesia Emas 2045 mayoritas adalah mereka yang saat ini masih berusia balita. Karena itu, para guru PAUD, TK mau pun RA menjadi ujung tombak dalam mempersiapkan generasi masa depan yang berkualitas.
Gus Fawait mengungkapkan beberapa hari ini pihaknya menemui beberapa Dewan Guru yang jumlahnya ada sekitar 1000 orang. Para guru itu berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Muslimat NU Cabang Kencong.
“Saya menyerap banyak masukan dari para Dewan Guru. Salah satu yang utama adalah masalah kesejahteraan guru,” ujar Fawait
Bendahara Gerakan Pemuda Ansor Jatim ini mengatakan, di negara maju gaji guru sangat tinggi. Karena itu kesejahteraannya sangat terjamin, sehingga mereka bisa mengajar dengan profesional.
Kondisi itu berbanding terbalik dengan kesejahteraan guru di Indonesia yang masih jauh dari sejahtera. Menurut Gus Fawait, guru di Indonesia bukan sekedar profesi tapi juga sebuah pengabdian. Karena itu mereka rela mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi hidup sebagai guru.
“Jangan heran kalau masih banyak guru yang gajinya hanya Rp150.000 per bulan tapi mereka tetap semangat mengajar dengan penuh keikhlasan. Bayangkan kalau gaji mereka cukup, dan kesejahteraan terjamin. Maka mereka akan mengajar dengan lebih fokus,” pungkas Gus Fawait.
SURABAYA, TelusuR.ID – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang tarif ojek online (R2) dan taksi online (R4) di Jawa Timur telah ditetapkan pada Senin (10/7/2023) lalu.
Ada dua Kepgub yang ditandatangani Gubernur Khofifah pada 10 Juli 2023. Pertama, Kepgub untuk kendaraan R2 atau ojek online yakni Kepgub Nomor 188/291/KPTS/013/2023 tentang Pelaksanaan Pengawasan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan Dengan Aplikasi.
Serta yang kedua yaitu Kepgub untuk kendaraan R4 atau taksi online yakni Kepgub Jatim Nomor 188/290/KPTS/013/2023 tentang Tarif Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Jawa Timur.
“Alhamdulillah, minggu lalu, tepatnya 10 Juli 2023 saya sudah menandatangani Kepgub tentang tarif ojol maupun taksi online di Jatim. Dengan demikian, Kepgub tersebut sudah mulai berlaku sejak 10 Juli,” tegasnya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jum’at(20/7/2023).
Rinciannya, yaitu untuk Kepgub yang mengatur taksi online, memuat aturan tarif batas bawah sebesar Rp 3.800 per kilometer dan tarif batas atas sebesar Rp 6.500 per kilometer. Serta tarif minimal sebesar Rp 15.200 per kilometer yang harus dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh empat kilometer pertama.
Tokoh Nahdliyin Inspiratif versi Forkom Jurnalis Nahdliyin itu menjelaskan, tarif tersebut merupakan tarif yang sudah mendapatkan potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi dan sudah termasuk iuran wajib Asuransi Kecelakaan Penumpang dan Extra Cover Jasa Raharja.
Sedangkan Kepgub yang mengatur ojek online (kendaraan R2) memuat tentang biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2.000 per kilometer, biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.500 per kilometer, dan biaya jasa minimal dengan rentang Rp 8.000 – Rp 10.000.
Kedua Kepgub tersebut merupakan hasil dari kesepakatan bersama antara Pemprov Jatim, kelompok driver ojek dan taksi online, serta aplikator.
Gubernur Khofifah berharap dengan ditetapkannya kedua Kepgub ini bisa membuat ekosistem transportasi massal berbasis digital berjalan lebih baik dan mencegah persaingan tidak sehat antar aplikator. Selain itu, melalui Kepgub ini diharapkan kesejahteraan para driver bisa semakin meningkat.
“Dengan ditetapkannya kedua Kepgub ini, saya harap semua pihak bisa menjalankannya dengan baik. Sehingga kesejahteraan para driver ojek dan taksi online bisa semakin meningkat,” ujarnya.
“Saya juga telah menginstruksikan Dishub Jatim untuk segera melakukan sosialisasi di tingkat daerah dalam waktu dekat agar Kepgub ini bisa dijalankan dengan baik,” lanjutnya.
Tak hanya sosialisasi, Gubernur Khofifah menegaskan Kepgub yang telah ditetapkan tersebut memiliki ketetapan hukum sehingga siapapun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi.
“Selain menggencarkan sosialisasi, saya juga telah memerintahkan jajaran untuk mengawasi pelaksanaan kedua Kepgub tersebut. Bila ada yang tidak mematuhinya akan ditindak dengan tegas,” pungkasnya. (*)
JOMBANG, TelusuR.ID – Aneh. Sejumlah kegiatan APBD Sekretariat DPRD Jombang tahun 2023 yang sebelumnya diketahui muncul pada sirup LKPP, hari ini tiba-tiba lenyap. Belum diketahui, raibnya data dari lapak lembaga otoritas itu disebabkan apa. Juga, belum diketahui sejak kapan persisnya data itu hilang.
Secara umum, data yang hilang.berkaitan dengan pos tunjangan Dewan. Mulai tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan representatif, tunjangan reses, tunjangan operasional pimpinan dewan, dan seterusnya.
Seorang Sumber menyebut, hilangnya data tunjangan DPRD dari lapak sirup LKPP diduga sebagai bentuk pengamanan dari upaya kontrol dan sikap kritis sejumlah elemen masyarakat, terutama pegiat jurnalistik dan LSM.
Sebelumnya, sejumlah LSM seperti GeNaH (Generasi Nasional Hebad) pimpinan Hendro Suprasetyo, kemudian FRMJ (Forum Rembug Masyarakat Jombang) pimpinan Joko Fatah Rokhim, serta Aliansi LSM Jombang yang merupakan gabungan LSM KOMPAK, LSM Almatar, LSM Pospera, dan LPK RI BAI, tercatat cukup getol menyorot dana tunjangan DPRD.
Bahkan LSM GeNaH sampai saat ini masih dalam upaya menempuh mekanisme KIP (Komisi Informasi Publik) di Surabaya. Hal ini dilakukan karena Setwan dan BPKAD memilih “menolak” memberikan keterangan soal kegiatan appraisal tunjangan perumahan DPRD Jombang tahun 2021 yang disinyalir menyedot pagu Rp 100 juta.
Dokumen DPA Sekretariat DPRD Jombang tahun anggaran 2023.
Tidak hanya menolak, kedua instansi Pemkab ini bahkan sempat berbeda sikap atas berlangsungnya kegiatan appraisal. BPKAD menyebut appraisal dilakukan oleh Sucofindo, sementara Setwan menyebut appraisal lain. Hal ini mendorong GeNah melayangkan aduan ke Komisi Informasi Publik.
“Tidak masalah mereka tidak bersedia memberikan data appraisal. Itu hak mereka. Karenanya, kita tempuh saluran lain untuk mendapatkan informasi tersebut. Yang pasti, setelah data appraisal didapat, ranah gugatan akan kita tempuh untuk memastikan angka tunjangan perumahan dewan tidak kemahalan. Itu saja, “papar Hendro.
Terkait tindakan menghapus data APBD pada sirup LKPP 2023, seorang Sumber menyebut, tindakan seperti itu dinilai kuno. Karena harapan agar publik tidak tahu yang terjadi dengan dapur Sekretariat Dewan, dipastikan akan sia-sia. Bahkan lebih dari itu, Sekwan bisa terancam menabrak ketentuan LKPP.
Karena ketentuannya, tegas Sumber, setiap kegiatan APBD wajib dipublis di lapak sirup LKPP paling lambat 31 Maret pada setiap tahun anggaran berjalan. “Justru yang dilakukan Sekwan malah sebaliknya. Kegiatan yang sebelumnya sudah dipublis dilapak sirup, hari ini malah dihapus, “ujarnya.
Merujuk data sirup LKPP 2023, saat ini kegiatan APBD Sekretariat DPRD Jombang hanya menyisakan 182 kegiatan penyedia, serta 52 kegiatan swakelola. Untuk kategori penyedia dalam swakelola tidak ada perubahan alias kosong.
Total pagu anggaran untuk 182 kegiatan penyedia dan 52 kegiatan swakelola hanya menembus kisaran Rp 29 milyar. Sementara DPA Sekretriat DPRD Jombang tahun 2023 jatuh di angka Rp 75 milyar atau tepatnya Rp 75.208.954.381.
“Dengan demikian hampir 60 persen anggaran Sekretariat DPRD Jombang tidak dipublis dilapak sirup LKPP 2023. Salah satunya ya karena pos tunjangan dewan ditarik dari peredaran. Pertanyaannya, apa alasan Setwan melakukan itu? Apakah ini yang disebut SOP? “ujarnya. (din)
JOMBANG, TelusuR.ID – Melalui saluran berita, Sekretaris DPRD Jombang Bambang Sriyadi, akhirnya melempar klarifikasi terkait belanja mamin (makanan dan minuman) tahun anggaran 2023. Bambang merasa perlu melakukan itu untuk meluruskan pemberitaan yang dinilainya miring.
Dalam klarifikasinya, Bambang mengkalim sudah melaksanakan anggaran kegiatan sesuai SOP (Standart Operasional Procedure). Khusus untuk mamin, ia menyebut penetapan rencana kegiatan sudah direview oleh Inspektorat dan dievaluasi oleh Gubernur Jawa Timur.
Belum diketahui, apa yang dimaksud Bambang dengan SOP. Jika itu merujuk pada ketentuan pasal 65 Peraturan DPRD Jombang 1/2020 tentang tata tertib DPRD Jombang, dimana dewan mendapat jatah reses 3 kali dalam setahun, tentu klaim Bambang soal SOP sama sekali tidak salah.
Namun, sergah seorang Sumber, itu baru satu poin. Sementara di gedung dewan masih banyak kegiatan lain yang seharusnya juga berbasis SOP. Salah satunya adalah belanja mamin. Tentu SOP (pengadaan) mamin tidak merujuk pada tatib dewan, tetapi tunduk pada Perpres 16/2018 beserta aturan turunannya.
“Apa tatib dewan boleh mengatur soal pengadaan barang dan jasa pemerintah? Kalau memang boleh, tolong sebutkan pasalnya beserta cantolan konstruksinya? Sekali pun ada, misalnya, tetap saja induk regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah Perpres dan Peraturan LKPP, “urainya.
Terkait polemik paket mamin senilai Rp 1.140.000.000 yang belakangan diklaim bagian dari kegiatan reses, tutur Sumber, Setwan dinilai andil membuat kesalahan. Hal ini karena keterangan pada deskripsi paket tidak menyebut soal reses, tetapi hanya berlabel belanja mamin rapat.
Data sirup menjelaskan bahwa paket dilaksanakan dengan metode Dikecualikan.
Sumber menilai, model deskripsi seperti ini cenderung dimaksudkan untuk pengaburan paket. Padahal sirup LKPP adalah sebentuk produk hukum. “Jadi apa yang muncul di sirup, itulah yang terbaca sebagai dokumen publik. Lagi pula, apa tujuan Setwan menutupi rincian kegiatan? “sergahnya.
Meski deskripsi paket tidak ada keterangan reses, namun kebutuhan mamin tetap terbaca. Sebagaimana klarifikasi Bambang, paket tersebut ternyata butuh 24 ribu nasi kotak dan 24 ribu kue kotak. Angka ini muncul, karena Bambang menyebut detail kegiatan adalah 3 (lokasi) x 2 (kegiatan) x 80 (kotak) x 50 (anggota dewan) = 24 ribu kotak.
Dengan satuan harga nasi kotak Rp 30 ribu (atau harga tertinggi sesuai Perbup), maka anggaran yang diperlukan untuk nasi kotak (30.000 x 24.000) adalah Rp 720.000.000. Begitu pun dengan kue kotak. Dengan tarif per kotak Rp 17.500, maka angka yang muncul adalah Rp 420.000.000.
“Sebagaimana klarifikasi Bambang, bahwa per kotak nasi adalah Rp 30 ribu dan per kotak kue adalah Rp 17.500, maka untuk 24 ribu kotak dibutuhkan dana Rp 1.140.000.000. Berarti anggaran terserap habis dong? Karenanya, Setwan diminta untuk bersedia buka dokumen pencairan, “ujarnya.
Mamin Kok Dikecualikan
Dalam klarifikasinya, Bambang sama sekali tidak menjelaskan kenapa pengadaan 24 ribu nasi kotak dan kue kotak untuk kegiatan reses dewan itu dilaksanakan dengan metode Dikecualikan. Padahal Peraturan LKPP 5/2021 dengan gamblang menyebut mamin tidak termasuk yang bisa Dikecualikan.
“Inilah yang disebut klarifikasi setengah hati. Satu sisi Bambang nampak begitu cakap mengurai tatib dewan terkait jatah reses 3 kali dalam setahun, tapi disisi lain tidak sedikitpun menjelaskan kenapa mamin bisa Dikecualikan, “protesnya.
Secara umum, tegas Sumber, metode Dikecualikan berarti pengadaan mamin dilakukan dengan pembelian langsung. Tapi sifatnya beda dengan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung yang terikat batasan pagu dan syarat khusus. Intinya, metode Dikecualikan punya kebebasan lebih dari PL.
Jika Pengadaan Langsung terikat aturan pembelian Rp 10 juta butuh dukungan nota, maksimal pembelian Rp 50 juta butuh kwitansi, di atas Rp 50 juta hingga Rp 200 juta butuh dukungan SPK alias perlu menggandeng rekanan. Sedang Penunjukan Langsung pagunya tidak terbatas, hanya saja harus mengantongi syarat khusus.
Pada metode Dikecualikan, tutur Sumber, aturan tersebut sama sekali tidak berlaku. Dengan demikian pembelian mamin bisa dilakukan seenaknya. Sehingga untuk penetapan tarif dan pemilihan penyedia rawan terjadi “permainan”.
“Selain diduga menyimpang karena paket dilaksanakan dengan metode Dikecualikan, pertanyaan besarnya adalah beranikah Setwan membuka dokumen pembelian mamin untuk publik? Hal ini penting untuk memastikan validasi harga. Dan itulah yang disebut SOP, “ujarnya. (din)
Grobogan, TelusuR.ID – Ketua Umum PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), Muhaimin Iskandar mendapat berbagai dukungan atas pencalonannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2024. Salah satunya dukungan dari relawan petani di Kabupaten Grobogan.
Aspirasi para petani Grobogan ini seirama mendukung pria asal Kabupaten Jombang yang akrab dipanggil Gus Muhaimin maju sebagai kandidat bakal calon presiden dalam kontestasi demokrasi lima tahunan tersebut.
Mereka berharap nantinya Gus Muhaimin bisa menyampaikan seluruh aspirasi para petani terutama petani di Indonesia dan pada khususnya kelompok tani perempuan.
Niken Mayasari, salah satu tokoh petani perempuan di Kabupaten Grobogan menilai Gus Muhaimin dapat mewujudkan kesejahteraan petani. Baik penataan dari hulu ke hilir yang berpihak kepada masyarakat desa yang bergerak dalam bidang pertanian.
“Keberpihakan itu harus diwujudkan sebagai bentuk kongkret perjuangan. Petani butuh pupuk murah dan tersedia, juga jaminan harga pasca panen dan juga akses permodalan untuk memperluas produktifitas,” ujar Niken, Minggu (16/07/2023) dalam keterangan tertulis kepada TelusuR.id
Sementara, dukungan yang sama tersebut juga dilontarkan, Abdul Wahid salah satu petani desa Menduran kecamatan Brati Grobogan. Ia mendukung Gus Muhaimin lantaran dinilai sanggup merealisasikan keberpihakannya terhadap petani.
“Dengan harapan presiden yang akan datang memiliki keberpihakan yang tinggi kepada petani, bukan hanya soal ketersediaan pupuk tapi juga harus ada jaminan harga pasca panen,” tutur Wahid.
Dengan adanya jaminan harga, lanjut dia, kesejahteraan petani bisa ditopang dan ini bisa menarik generasi muda untuk bertani. Selama ini sering kali hasil panen bagus, tetapi harganya hancur, akibatnya berdampak sektor pertanian tidak menarik bagi generasi muda.
“Kejadian seperti itu bisa dihindari dengan jaminan dari presiden selaku kepala pemerintahan,” pungkasnya.
SURABAYA, TelusuR.ID – Bakso atau pentol adalah makanan keseharian yang sudah akrab dengan masyarakat Indonesia. Banyak pelaku UMKM yang mengandalkan menu ini. Namun tak semua bakso yang dikonsumsi empuk seperti keinginan umumnya orang. Seringkali kita mendapati bakso yang keras atau alot.
Bunda Cindy, pengusaha kuliner bakso memberi tips membuat bakso daging yang empuk. Ia mengungkapkan, pemilihan daging menjadi kunci untuk mendapatkan bakso yang empuk. Ia menyebut daging yang dipilih sebaiknya bagian paha belakang sapi terluar, biasa disebut gandik.
“Saat giling daging juga harus menggunakan batu es. Kuncinya daging harus fresh. Bukan daging campur lemak,” kata perempuan yang akrab disapa Bucin ini, Jumat (14/7/2023).
Perempuan asli Wonogiri yang telah tinggal puluhan tahun di Surabaya itu menjelaskan, komposisi bumbu juga harus tepat. Dengan begitu, teksturnya crunchy tapi lembut.
Owner Bakso Bucin Wiyungan ini juga menambahkan, untuk mendapatkan kualitas bakso yang bagus, komposisi daging harus diperhatikan.
“Komposisi daging 90 persen, sementara bumbu dan tepung 10 persen. Ini baru bisa disebut bakso daging asli,” ujarnya.
Bucin melanjutkan, soal tekstur bakso sebenarnya bergantung selera masing-masing konsumen. Menurutnya, ada yang suka bakso empuk, keras dan kenyal.
Menurut Bucin, umumnya konsumen menginginkan rasa daging yang dominan pada bakso. Karena itu komposisi dagingnya harus tinggi.
