Perhimpunan Aktivis 98 memberikan mandat kepada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) untuk menuntaskan agenda reformasi 1998. foto : istimewa
JAKARTA, TelusuR.ID – Aktivis 98 yang terhimpun dalam Perhimpunan Aktivis 98 memberikan mandat kepada pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) untuk menuntaskan agenda reformasi 1998.
Mandat penuntasan agenda reformasi 1998 kepada Anies dan Muhaimin hasil dari Focus Group Discussion (FGD) Perhimpunan Aktivis 98, Rabu 11 Oktober 2023 di Jakarta.
Juru bicara Perhimpunan Aktivis 98, Fauzan Luthsa menjelaskan tujuan dilakukan FGD ini adalah untuk menentukan kepada siapa mandat penuntasan agenda reformasi 1998 akan diberikan.
“Kriterianya tentu yang senafas dengan tuntutan perjuangan reformasi 1998,” ujar eks aktivis Famred ini, dalam keterangannya, Kamis (12/10/2023).
Dijelaskan oleh Fauzan, ada 5 kriteria yang dirumuskan dalam FGD tersebut, yaitu ; bukan bagian dari rezim Orde Baru, terlibat aktif dalam pergulatan pergerakan pro demokrasi dan reformasi 1998, memiliki track record sebagai pemimpin yang bersih, tidak represif dalam menghadapi kritik, bukan pelanggar HAM, dan simbol persatuan bangsa.
“Berdasarkan kriteria tersebut, Perhimpunan Aktivis 98 memutuskan memberikan mandat penuntasan agenda reformasi 1998 kepada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar” jelas Fauzan.
Anggota presidium Perhimpunan Aktivis 98, Frans Immanuel Saragih menambahkan bahwa diberikannya mandat penuntasan agenda reformasi 1998 kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar karena kedua figur tersebut mampu melakukannya.
“Track record Anies dan Cak Imin sangat jelas dalam perjuangan menegakan demokrasi pasca Reformasi 1998” ujarnya.
Hadir dalam FGD para aktivis 98 diantaranya, Agung Nugroho mantan ketua komisariat SMID IISIP dan juga eks aktivis Komrad, Ulung Rusman koordinator Perhimpunan Aktivis 98 yang juga mantan aktivis Famred Untar, Agung Wibowo Hadi eks aktivis Forum Kota (Forkot) APP, Ivan Panusunan eks aktivis Famred ATST dan aktivis 98 lainnya yang hadir dalam acara tersebut
JOMBANG, TelusuR.ID – Situasi yang ditunggu itu akhirnya datang. Adalah pertemuan dengan Pj Bupati Jombang, Sugiat. Berlangsung diruang rapat Bupati selama satu jam lebih, Selasa (10/10/2023), pertemuan bertajuk audensi itu khusus untuk membahas perkembangan kasus ruko simpang tiga.
Pertemuan ini terbilang penting dan cukup ditunggu oleh Aliansi LSM Jombang. Hal ini karena latar belakang Pj Bupati yang merupakan petinggi BIN diyakini bakal mampu memecah kebuntuan. Sebelumnya, 2 Bupati tercatat tidak mampu menyelesaikan kasus ruko simpang tiga.
Rupanya, aura itu ada. Hanya, semua perlu waktu. Dalam pertemuan itu Pj Bupati nampak lebih banyak diam. Didampingi sederet Kepala OPD antaralain Bagain Hukum, Inspektorat, Disdagrin, Kominfo, dan Satpol PP, selama lebih satu jam Pj Bupati lebih memilih diam untuk mencermati paparan Aliansi LSM Jombang.
“Maaf, saya baru menjabat disini. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Silahkan disampaikan untuk saya pelajari. Yang pasti, sebagai Pj Bupati, saya harus mengayomi dan melayani semua pihak. Tentu, kita akan selesaikan semua masalah dengan tetap berpegang pada aturan berlaku, “ucap Sugiat membuka dialog.
Suasana audensi dengan Aliansi LSM Jombang. Nampak Pj Bupati serius mendengar paparan kasus ruko simpang tiga.
Paparan kasus dibuka oleh koordinator Aliansi LSM Jombang, Dwi Andika. Ia menandaskan bahwa setelah banyak hal sudah terlewati dalam 7 tahun perjalanan kasus, sudah selayaknya ruko simpang tiga ditutup. Selain untuk mencegah kerugian yang lebih besar, penutupan ruko juga diperlukan untuk mendongkrak wibawa Pemkab sebagai penyelenggara negara
Dwi lantas melempar 2 poin besar yang selayaknya dijadikan pertimbangan oleh Pemkab. Adalah soal upaya hukum pihak penghuni yang berujung kalah di pengadilan, serta tindakan penghuni yang menempati ruko tanpa sewa. “Dua hal ini cukup menjelaskan bahwa keberadaan penghuni terbilang liar. Pertanyaannya, kenapa Pemkab tidak berani menutup? “ujarnya.
Anggota Aliansi LSM Jombang, Aan Teguh Prihanto, menambahkan dari sisi psikologi pemimpin. “Secara hitungan diatas kertas, Pemkab tidak ada alasan untuk tidak menutup ruko. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Bupati sebelumnya. Bu Munjidah misalnya, mungkin karena beliau seorang santri, sehingga aspek kemanusiaan lebih ditonjolkan. Begitu kira-kira, “ujar Aan.
“Sedang pak Sugiat jelas beda. Dengan latar belakang pekerjaan yang biasa bertindak tegas (BIN, red), saya berharap tindakan terukur bisa segera diambil. Sebab, jika kasus ini dibiarkan berlarut-larut, kerugian yang ditanggung Pemkab bakal kian menumpuk dan tentu saja itu tidak sehat secara pemerintahan, “tegasnya.
Kepala Inspektorat Abdul Majid Nindiagung dan Kepala Disdagrin Suwignyo, memiliki pandangan yang hampir sama. Menurut mereka, sejauh ini upaya persuasif kepada penghuni sudah dilakukan. Salah satunya meminta mereka untuk membayar sewa. Namun upaya itu belum berhasil dan cenderung mendapat penolakan.
Salah satu alasannya, penghuni merasa tarif sewa ruko terlalu mahal. “Padahal itu (tarif) sudah menjadi ketetapan BPK dan juga sudah diperbupkan. Kalau pun harus dilakukan appraisal ulang, angkanya dipastikan tambah naik dan bukannya malah turun, “tegas Suwignyo.
Disamping itu, sambung Kepala Bagian Hukum Pemkab Jombang Yauma Sifa, penghuni merasa bahwa bangunan ruko adalah milik mereka. Sedang Pemkab hanya memiliki tanah. “Padahal jika merujuk LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK, bangunan ruko itu jelas milik Pemkab. Itu terbukti dari angka 5 milyar yang dipatok BPK, “tegas Kasatpol PP Thonsom Trenggono.
Menanggapi itu semua, penasehat Aliansi LSM Jombang Wibisono, menegaskan saat ini bukan lagi waktunya membahas materi kasus. Tapi yang diperlukan adalah tindakan tegas dari pihak Pemkab. Bagi Wibisono, peristiwa hukum ruko simpang tiga sudah selesai.
Hal itu merujuk pada satu fakta hukum bahwa gugatan pihak penghuni sudah kalah di Pengadilan. “Dengan fakta tersebut, maka penghuni tidak lagi mengantongi alas hak. Berikutnya, untuk masa sewa 2022 dan 2023, penghuni dipastikan tidak bayar. Sehingga status penghuni lebih tepat disebut penyerobot aset, “paparnya.
Disisi lain, lanjut Wibisono, kasus ruko simpang tiga tidak bisa dipandang hanya sebentuk sengketa biasa. Hal ini karena ada konsekuensi target PAD didalamnya. “Pertanyaannya, jika ruko tidak segera ditutup, lalu siapa yang bakal menanggung beban PAD sewa ruko yang terus membengkak? Apakah Pemkab yang akan menanggungnya? Dengan mekanisme apa? “tegas Wibisono.
Setelah mendengarkan paparan dari Aliansi LSM Jombang dan kepala OPD selama satu jam lebih, Pj Bupati Sugiat, lantas menutup dialog dengan kalimat yang menjanjikan penyelesaian kasus. “Terimakasih sudah memberi masukan. Saya pastikan masalah ini akan kita selesaikan. Tapi saya perlu sedikit waktu untuk melakukan telaah. Saya tidak perduli siapapun yang membackingi kasus ini. Jangan coba-coba dengan saya, “pungkasnya. (din)
Tiga Purnawirawan Jenderal TNI/Polri Dampingi Roadshow Ahmad Syaikhu di Jatim. foto : istimewa.
SURABAYA, TelusuR.ID – Roadshow pemenangan PKS yang dilakukan Presiden dan Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) Ahmad Syaikhu dan KH Muslih Abdul Karim semakin mantap dengan dihadiri para jenderal TNI Polri purnawirawan yang turut membakar semangat anggota dan pengurus PKS di 8 daerah di Jatim.
Tiga jenderal purnawirawan itu, yaitu Irjen Pol (purn) Drs Sukrawardi Dahlan, Mayjen TNI Purn Endang Sodik, Laksma Purn Fitri dan Irjend Pol (Purn) DR (HC) HM Amhar Azeth, Drs SH MM.
Para Jenderal purnawirawan tersebut mendampingi rombongan presiden PKS sejak Jumat hingga Ahad (6-8 Oktober 2023), mengunjungi 8 kabupaten kota, yaitu Malang, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Ponorogo , Magetan, dan Ngawi.
Dalam kesempatan bertemu dengan anggota, simpatisan dan pengurus PKS di delapan daerah itu, para jenderal purn memaparkan alasan bergabung dengan PKS.
Irjen Pol Purn Sukrawardi Dahlan misalnya. Pria lulusan Akpol tahun 1983 itu menyampaikan bahwa berjuang di PKS adalah perjuangan untuk Indonesia.
“Semua visi misi PKS mengalir dari Pancasila dan pembukaan UUD 45. Jika ada yang punya pandangan aneh tentang PKS, dia tidak memahami PKS dan Pancasila dan UUD45. Membesarkan PKS berarti membesarkan Indonesia,” ujarnya.
Sementara Mayjen TNI Purn Endang Sodik punya dua alasan bergabung dengan PKS. Pertama, ia melihat bahwa PKS adalah partai yang konsisten.
Alasan kedua, ia menyebut lebih ke kepentingan pribadi. “Alasan pribadinya, jika dihisab Allah dan ditanya siapa temanmu? Jawabannya, temannya PKS, orang-orang sholeh. Ini kepentingan akhirat,” ujarnya.
Endang sebenarnya mengaku pernah berfikir total pensiun usai purna tugas, namun niat itu diurungkan, karena ia melihat Indonesia masih perju diperjuangkan.
Terakhir, DR (HC) HM Amhar Azeth, Drs SH MM melihat bahwa perjuangan di bidang politik adalah bagian dari ibadah.
“Ibadah ritual memang penting, namun ibadah sosial tidak kalah penting. Politik ini salah satunya,” tegasnya.
Amhar mengaku beberapa kali ditawari partai lain untuk bergabung. Namun ia merasa tidak tertarik. Baginya bergabung dengan PKS menyejukkan.
“Saya seperti teringat masa kecil saya, yang saat itu saya sering tidur di masjid, berkomunikasi dengan orang-orang di sana, menyenangkan sekali,” katanya.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengomentari bergabungnya para jenderal purnawirawan ke PKS ini. Ia bahkan menyampaikan sebanyak 104 jenderal dan perwira tinggi purnawirawan TNI-Polri yang menyampaikan siap berjuang dengan PKS.
“Dulu hanya satu jenderal yang berjuang bersama PKS. Saat ini ada 104 jenderal dan perwira tinggi purnawirawan yang siap berjuang bersama PKS. Ini momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Syaikhu.
Syaikhu juga menyampaikan bahwa saat ini banyak tokoh dari beragam latar belakang bergabung dengan PKS.
Menurutnya, alasan para jenderal purnawirawan itu bergabung dengan PKS karena melihat PKS sebagai partai yang konsisten memperjuangkan kedaulatan NKRI.
“Padahal mereka bisa saja menikmati sisa usianya dengan bersantai-santai di rumah, memelihara hewan peliharaan, merawat tanam dan seterusnya. Tidak perlu capek-capek berjuang,” kata Syaikhu.
Bergabungnya para purnawirawan TNI-Polri itu diyakini Syaikhu dalam rangka untuk penguatan kemenangan PKS dan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) sebagai presiden-wakil presiden di Pemilu 2024 mendatang.
Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan juga menyatakan hal serupa, di Jawa Timur, menurutnya saat ini juga banyak mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat.
“Beragam latar belakang, kiai dan habaib, akademisi, purnawirawan juga pengusaha. Dari emak-emak dan generasi milenial dan gen z juga banyak mendukung PKS, alhamdulillah,” kata Irwan.
Surabaya, TelusuR.ID – Relawan Dewan Pimpinan Daerah Prabowo Budiman Bersatu (DPD-Prabu) Jawa Timur menggelar silaturahmi dengan Partai Golkar Jatim. Zainal Abidin Koordinator Relawan Prabu Jatim beserta pengurus diterima langsung oleh Sarmuji Ketua Partai Golkar Jatim. Pertemuan berlangsung di kantor Golkar Jatim jalan A Yani Surabaya.
Pembicaraan berlangsung hangat terkait dengan pembentukan relawan Prabowo yang sudah bermunculan di sejumlah Kabupaten dan Kota di Jawa TImur.
Pengurus Prabu Jatim saat bersilaturahmi dengan Partai Golkar Jatim, Minggu (8/10/2023)
Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal termasuk melakukan koordinasi dan bersinergi dalam memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024-2029 di Jatim.
“Kami tadi membahas mulai pemetaan, bedah dapil kekuatan dan titik lemah basis pendukung Prabowo dan akan menjadikan prioritas kerja” kata Zainal usai pertemuan, Minggu (8/10/2023).
Dalam kesempatan tersebut Partai Golkar Jatim siap memfasilitasi program politik Prabu dengan menghadirkan Budiman Sudjatmiko termasuk persiapan deklarasi Prabu Jatim di Surabaya.
Gus Salam menerima kunjungan silaturahim Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, bersama Kang Irwan di Ponpes Denanyar Jombang. foto : istimewa.
JOMBANG,TelusuR.ID – Untuk konsolidasi kemenangan PKS di Pemilu 2024, Presiden dan Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS Jatim selama tiga hari berkunjung di Jawa Timur. Salah satu agendanya berkunjung ke Pondok Pesantren Al Risalah Mambaul Maarif Denanyar Jombang, 7 Oktober 2023.
Kunjungan rombongan PKS yang ditemani oleh Ketua dan Sekretaris DPW PKS Jawa Timur, Irwan Setiawan dan Ahmadi. Keduanya juga didampingi Pengurus DPD PKS Jombang.
Salah satu agenda kunjungan adalah mengunjungi para tokoh. Salah satunya mengunjungi pengasuh, KH Abdul Wahab Khalil dan KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam di Ponpes Al Risalah Mambaul Maarif Denanyar Jombang.
Dalam pertemuan itu, Gus Salam berpesan agar PKS terus melanjutkan kebiasaan silaturahimnya ke pondok-pondok pesantren untuk menemui para kiai.
“Silaturahim ke pondok-pondok pesantren seperti ini harus terus dilakukan,” kata Gus Salam dalam keterangannya, Sabtu (7/10/2023).
Ia kemudian mengapresiasi posisi PKS yang selama sepuluh tahun menjadi oposisi pemerintah. Menurutnya dengan begitu, akan tercipta keseimbangan di negeri ini.
“Terima kasih silaturahimnya, sebagai upaya untuk terus berkomunikasi antar anak bangsa untuk terus menguatkan semangat persatuan dan menjaga ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathoniyah dan ukhuwah insaniyah sebagai landasan penting yang dibangun oleh founding father republik ini yang terus disuarakan pendiri NU. Semoga komunikasi yang terjalin terus berlanjut,” katanya.
Gus Salam kemudian menyampaikan keyakinannya bahwa pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar akan ditakdirkan menang dalam Pilpres mendatang.
“Terus bekerja sama menjaga suasana kondusif di Indonesia,” pesannya.
Sementara itu KH Abdul Wahab Khalil yang saat itu juga menemui rombongan Presiden PKS mengaku sangat mengenal PKS sebagai partai yang mempunyai anggota yang militan.
“Kami sangat mengenal PKS sebagai partai yang militan. Semoga terus terjaga, untuk kemenangan AMIN. Semoga semuanya bisa terhitung sebagai amal sholeh,” kata Kiai Wahab.
Ahmad Syaikhu dalam kesempatan itu menyampaikan akan terus berjuang memperbaiki negeri tercinta melalui jalur politik di kontestasi politik di 2024 dan akan berupaya memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Presiden dan Wakil Presiden di 2024.
“Terima kasih atas penerimaan Gus Salam dan juga Kiai Wahab yang penuh dengan kehangatan dan kekeluargaan,” kata Syaikhu.
Selain, mengunjungi Gus Salam dan Kiai Wahab di Ponpes Denanyar, rombongan PKS juga sowan ke Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar.
Dalam kesempatan itu, Kiai Marzuki memberikan hadiah berupa kitab berjudul “Al-Muqtathofat li Ahlil Bidayah” kepada para pengurus PKS. Kitab yang disusun sendiri oleh Kiai Marzuqi tersebut berisi tentang dalil-dalil akidah dan amaliah Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) yang biasa diamalkan oleh warga NU.
“Di pondok pesantren itu kegiatan utamanya ya ngaji kitab. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mengaji kitab ini. Kita langsung baca bab akidah ahlus sunnah wal jamaah yang ada di halaman tiga puluh satu,” kata Kiai Marzuki.
Selain mengaji, Kiai Marzuki bersama para petinggi PKS juga berdiskusi tentang upaya menguatkan komitmen kebangsaan dan sikap wasathiyah (moderasi) bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan yang menemani Presiden PKS menyampaikan kedekatannya dengan Ketua PWNU itu. Menurutnya, sudah sekitar 8 kali ia sowan ke kediaman KH Marzuki Mustamar.
“Saya sudah sering sowan ke ndalem Kyai. Ngaji kitab ke Kyai. Selain itu, saya juga sering mendapat undangan dari PWNU Jawa Timur. Setiap kali PWNU menggelar kegiatan, PKS Jatim selalu diundang,” kata pria 47 tahun yang lahir dari keluarga NU ini.
Selain sowan ke Kiai Marzuki, rombongan PKS juga berziarah ke makam pendiri NU KH Wahab Hasbullah dengan didampingi KH Sholahul Aam Wahib Wahab atau yang akrab dipanggil Gus Aam dan KH Ghozi Wahib Wahab, Cucu Kiai Wahab Hasbullah.
JOMBANG, TelusuR.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang dalam hal ini Komisi C menggelar hearing dengan warga Desa Tunggorono terdampak limbah debu Pabrik Pengolahan Kayu PT Layo Seng Fong, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jombang, Jumat (06/10).
Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi mengatakan, pihaknya ingin tetap memfasilitasi dan menjembatani warga terdampak dan pihak perusahaan juga Pemkab Jombang. Maka mengundang, PT Seng Fong, Kepala DLH dan Aparatur Desa untuk melakukan hearing bersama. Tampak pula petugas dari Kepolisian Jombang.
“DPRD Kabupaten Jombang melalui Hearing ini telah merekomendasikan keputusan bersama untuk ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan dalam mengatasi persoalan tersebut,” kata Mas’ud
Mas’ud mengungkapkan jika persoalan itu terjadi karena pihak perusahan tidak berkenan menemui masyarakat yang terdampak oleh limbah perusahaan pengolahan kayu tersebut. Lalu masyarakat Desa Tunggorono mengirim surat ke DPRD untuk dilakukan Hearing.
“PT Seng Fong itu tidak mau menerima, padahal itu warga Desa Tunggorono, semuanya datang ke sana. Padahal di situ ada Kapolsek, DLH, Camat sama Kades, tidak ditemui sama pihak pabrik,” bebernya.
Dari hasil pertemuan tersebut, telah disepakati bersama untuk ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan sebagai tanggung jawab atas lingkungan terdampak. Bahwa kesepakatan itu memberikan waktu selama 7 hari terhitung mulai hari ini.
Berikut Berita Acara Pertemuan atau Hearing Masyarakat Desa Tunggorono dan DPRD juga pihak Perusahaan PT Layo Seng Fong. Yang ditandatangani Ketua DPRD Mas’ud Zuremi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Desa Tunggoro, Kapolsek, Perwakilan PT Seng Fong.
Berdasarkan Surat Undangan Hearing DPRD Kabupaten Jombang bernomor : 005/886/415.14/2023 tentang Surat Permohonan yang dikirim oleh Kepala Desa Tunggorono. Bahwa Mensepakati, bahwa Pihak dari PT Seng Fong harus melakukan
1. Pembersihan Debu dari lingkungan masyarakat dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.
2. Menyelesaikan hal yang menjadi tuntutan masyarakat sebagaimana terlampir.
Adanya debu serbuk kayu yang dikeluhkan warga Dusun Tunggorono, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, mendapat perhatian dari wakil rakyat di gedung DPRD Jombang. Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi, meminta Komisi C bergerak cepat turut menyelesaikan polemik limbah debu serbuk kayu di Tunggorono.
Selain cek lokasi langsung, pihak perwakilan pabrik dan OPD terkait juga harus segera dipanggil.
”Selama ini belum ada laporan dari masyarakat terkait keluhan debu serbuk kayu. Tapi sudah menjadi atensi publik,” ujarnya.
Untuk itu, dia meminta agar Komisi C DPRD Jombang segera bersikap cepat untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan tersebut. ”Terkait limbah ini menjadi kewenangan dari Komisi C. Untuk itu saya minta Komisi C segera turun untuk meninjau lokasi bersama dinas,” tegas dia.
Menurut Mas’ud, persoalan debu serbuk kayu cukup serius dan sangat menganggu warga.
Terlebih, sudah banyak warga yang mengeluhkan sesak nafas, bahkan ada yang dirawat intensif di rumah sakit.
Politisi senior PKB ini menegaskan, pihak DLH sendiri juga sudah memberikan rekomendasi untuk menghentikan sementara aktivitas pabrik.
Namun sampai sekarang tidak dipantau perkembangannya.
Sehingga mereka tidak mengetahui jika warga masih dipaksa menghirup limbah debu serbuk kayu setiap waktu.
”Jadi ini harus dicek kembali kebenarannya,” tuturnya.
Eka Santosa, Sekjen Barisan Olot Masyarakat Adat (BOMA) Jawa Barat. foto : istimewa.
SURABAYA, TelusuR.ID – Mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo terpaksa harus berhadapan dengan hukum usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski begitu, ia dianggap telah banyak berkontribusi terhadap pertanian Indonesia.
Hal itu diungkapkan, Eka Santosa, Sekjen Barisan Olot Masyarakat Adat (BOMA) Jawa Barat. Menurutnya, dalam dunia politik dan pemerintahan, tak jarang para pemimpin dihadapkan pada berbagai tuduhan yang melekat pada nama mereka. Salah satunya adalah tuduhan korupsi, yang seringkali menjadi sorotan publik dan media.
Padahal, baginya, Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjadi sosok menteri yang memiliki banyak aspek positif bagi Indonesia. Ia sekaligus sosok yang telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan sektor pertanian di Indonesia. Kematangan dan integritas Syahrul dalam dunia pemerintahan membuatnya mampu mengemban jabatan menteri dengan begitu cakap. SYL sudah pernah menjajal semua jenis jabatan, mulai dari lurah hingga gubernur.
“Pak Syahrul Yasin Limpo dikenal sebagai seorang pekerja keras yang siap bekerja 24 jam sehari demi kemajuan pertanian Indonesia. Dedikasinya yang tinggi terhadap tugas-tugasnya telah menginspirasi banyak orang,” kata Eka dalam keterangannya, Sabtu (7/10/2023).
Eka menilai upaya SYL dalam mendukung pertanian di Indonesia juga tak bisa dianggap biasa-biasa saja. Sebagai menteri, Syahrul berkeliling Indonesia untuk memahami kebutuhan petani dari Sabang sampai Merauke. Menurut Eka, hal ini menunjukkan komitmen seoranh menteri untuk menjadikan pertanian sebagai salah satu pilar utama perekonomian negara.
“Pak Syahrul Yasin Limpo tidak hanya duduk di belakang meja, tetapi sering terjun langsung ke lapangan. Hal ini memungkinkannya untuk memahami persoalan di lapangan dan merumuskan solusi yang lebih efektif,” cetus mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat ini.
Pun, selama masa pandemi Covid-19, ketersediaan pangan tetap terjaga dengan baik di bawah kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo. Hal itu dianggap sebagai bukti nyata kemampuan Syahrul dalam mengelola krisis. Alhasil, kepemimpinan Syahrul diakui secara internasional dengan berbagai penghargaan prestisius. “Ini menunjukkan bahwa upayanya dalam memajukan pertanian diakui dan diapresiasi di tingkat global,” imbuh Eka.
Eka menekankan bahwa sangat penting untuk memberikan kesempatan kepada sistem hukum untuk bekerja dengan adil dan transparan. Prinsip praduga tak bersalah adalah hak dasar yang harus dihormati oleh semua pihak.
“Namun, kita juga tidak boleh melupakan kontribusi positif yang telah diberikan oleh Pak Syahrul Yasin Limpo dalam membangun pertanian Indonesia. Semua pihak harus bersikap adil dan obyektif dalam menilai situasi ini dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan keadilan,” saran mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.
Kemajuan pertanian selama era Syahrul Yasin Limpo juga sempat dipaparkan Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat, Entang.
Hingga tahun 2021, sektor pertanian mengalami pertumbuhan sekitar 1,84 persen dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional hingga sebesar 13,28 persen. Pada pertengahan tahun 2022, sektor pertanian juga menunjukan pertumbuhan positif 1,37 persen dan memiliki kontribusi hingga 12,98 persen terhadap perekonomian nasional.
“Sektor pertanian lebih mengejutkan bisa menjadi penyerap tenaga kerja sebanyak 5 juta selama pandemi Covid-19. Ketika sektor industri dan sektor lain melakukan rasionalisasi tenaga kerja, sektor pertanian sebaliknya menambah tenaga kerja pada masa pandemi,” sebutnya.
Sejumlah keberhasilan itu yang membuat Syahrul Yasin Limpo dinobatkan menjadi tokoh inspiratif pertanian. Penghargaan itu dianggap bukan sesuatu yang biasa karena harus melalui banyak kucuran keringat.
“Sejak tahun 2019 hingga 2021, pemerintah mampu menutup rapat-rapat keran impor beras. Selama 3 tahun berturut-turut, produksi petani padi di dalam negeri mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Bahkan BPS pun merilis kita surplus beras dengan angka yang cukup signifikan,” papar Entang.
Kisah sukses menggenjot produksi itu juga yang akhirnya membuat lembaga riset dunia sekelas IRRI memberi Piagam Penghargaan kepada pemerintah Indonesia sehingga berhak menyandang swasembada beras
JOMBANG, TelusuR.ID – DPRD Jombang menggelar rapat paripurna pengambilan sumpah janji anggota dewan hasil PAW hasil pelantikan Pergantian Antarwaktu (PAW) dari Fraksi PKSPERINDO
Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Jombang dari PKS Mustofa dipastikan sudah turun.
Merespon keluarnya SK itu, pimpinan DPRD setempat menggelar Paripurna PAW Mustofa yang meninggal dunia, Kamis (5/10/2023).
Dalam SK Gubernur yang keluar itu memuat poin agar segera dilakukan pengambilan sumpah jabatan, berkaitan dengan PAW anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mustofa yang meninggal dunia.
Ketua DPRD Jombang, Mas’ud Zuremi mengatakan paripurna digelar menyusul adanya SK dari Gubernur Jatim. Selain itu menjadi kesempatan bertatap muka langsung dengan PJ Bupati Jombang Sugiat.
“Sebenarnya agenda ada dua, pertama terkait ta’aruf dengan Pj. Bupati, kedua perihal pengambilan sumpah janji anggota dewan hasil PAW,” kata Mas’ud Zuremi, Jumat (6/10/2023).
Rangkaiannya, dikatakan Mas’ud, seusai ta’aruf, pimpinan majelis sidang paripurna membacakan SK PAW Mustofa dari PKS.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, almarhum Mustofa meninggal dunia beberapa waktu lalu. Melalui paripurna hari ini, Muhammad Fatkur Rozi ditetapkan sebagai pengganti,” jelasnya.
Sementara itu, terkait sudah dilantiknya yang bersangkutan sebagai wakil rakyat. Ketua Dewan menyebut jika Muhammad Fatkur Rozi sudah bisa langsung menjalankan tugas. Termasuk, menerima hak-hak sebagai anggota DPRD Jombang.
“Begitu diambil sumpah, kami pastikan jika sudah bisa menjalankan tugas. Termasuk pula, menerima hak-haknya sebagai anggota DPRD Jombang,” tegasnya
Kepastian itu, dikatakan Mas’ud, mengacu pada aturan atau regulasi yang ada. Yakni mengamanatkan bagi semua anggota DPRD yang dilantik sebelum tanggal 15, sudah bisa menjalankan amanah.
“Dalam aturan yang berlaku menyebutkan bahwa semua anggota DPRD yang dilantik sebelum tanggal 15, sudah bisa langsung menjalankan tugas. Termasuk menerima hak-haknya meliputi gaji dan lain-lain,” pungkas politisi PKB ini.
JOMBANG, TelusuR.ID – DPRD Jombang menggelar rapat paripurna pengambilan sumpah janji anggota dewan hasil PAW hasil pelantikan Pergantian Antarwaktu (PAW) dari Fraksi PKSPERINDO.
Selain itu, para wakil rakyat juga menyambut kunjungan Pj Bupati Jombang Sugiat yang melakukan taa’ruf dengan anggota dewan.
Silaturahim dan perkenalan Pj Bupati Jombang dilakukan kepada Anggota DPRD Jombang serta undangan dari berbagai pihak yang turut hadir di ruang paripurna.
Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi menambahkan, kegiatan tadi ada dua agenda. Pertama, terkait dengan ta’aruf Pj Bupati Jombang Sugiat dan pelantikan anggota DPRD Jombang hasil PAW dari fraksi PKSPERINDO.
”Sebenarnya agenda hari ini ada dua. Pertama, terkait ta’aruf dengan Pj bupati. Yang kedua, perihal pengambilan sumpah janji anggota dewan hasil PAW,” paparnya.
Sementara itu di kesempatan yang sama dijelaskan oleh Sugiat selaku Pj Bupati Jombang,
”Sejak ditugaskan sebagai Pj bupati, memang belum pernah ada pertemuan secara khusus dengan wakil rakyat. Bertepatan dengan adanya rapat paripurna, hal itu kami lakukan,” pungkasnya.
”Anggota DPRD kan mitra kita,” ujar Pj Bupati Jombang Sugiat.
Ia menambahkan, untuk kemajuan Jombang, antara eksekutif dan legislatif harus saling bersinergi ke depannya.
Karena eksekutif tidak bisa bekerja sendiri. ”Saya sebagai eksekutif tentu tidak bisa bekerja sendiri apabila tidak dengan mitra. Tentu sesuai dengan tugas dan fungsinya,” tegasnya.
Sugiat berharap, sinergitas antara eksekutif dan legislatif selama ini yang sudah terbangun baik, ke depan terus ditingkatkan.
Tentu ini juga untuk pembahasan APBD 2024 yang saat ini sedang disusun. ”Sekarang sudah proses tunggu jadwal,” ungkapnya.
