TelusuR.ID

Menu
Beranda blog Halaman 352

Kapolres Jombang Tingkatkan Silaturahmi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Pasca Pemilu 2024

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG, TelusuR.id – Pasca pemungutan suara pemilu 2024, Polres Jombang gencar melakukan kegiatan silaturahmi guna menjaga kamtibmas tetap kondusif.

Kali ini Kapolres Jombang AKBP Eko Bagus Riyadi didampingi oleh Wakapolres dan sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polres Jombang menerima kunjungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Lobi Mapolres setempat.

“Kegiatan silaturahmi ini bertujuan unutk mempererat silaturahmi dengan Para Tokoh Agama pasca pemungutan suara pemilu tahun 2024,” Ungkap AKBP Eko Bagus, Sabtu (09/03/2023).

Menurutnya, memperkuat silaturahmi dengan para Tokoh, baik itu Tokoh agama, Tokoh Masyarakat, maupun Tokoh Pemuda merupakan sebuah hal yang positif dalam menciptakan situasi Kamtibmas pasca pemungutan suara pemilu tahun 2024.

“Silaturahmi dengan Tokoh Agama mapun Tokoh masyarakat di kabupaten Jombang terus kami lakukan, guna mendinginkan situasi pasca pemungutan suara pemilu 2024,”ujarnya.

Sebagai orang nomor satu di jajaran Polres Jombang, Ia juga menjelaskan sinergitas antara Kepolisian dengan Tokoh lintas Agama merupakan salah satu cara menciptakan Kondusifitas di sebuah wilayah.

“Kami akan selalu berkomunikasi dengan para tokoh lintas agama guna terciptanya situasi yan aman dan damai pasca pemilu,”Tutupnya.

Sementara itu, KH. Mustain Hasan Pengasuh Ponpes Darul Uum Kepuhdoko Tembelang Jombang yang juga merupakan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Jombang mengatakan apabila kedua pihak yaitu kepolisian dan ulama bersinergi dengan baik maka tatanan kehidupan masyarakat akan berjalan baik.

“Alhamdulillah, Ulama dengan kepolisian sama-sama bertugas melayani masyarakat, apabila sinergi ini diterapkan berkelanjutan maka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan menjadi lebih baik,” jelasnya.

Ia berharap sinergitas ini terus terjalin untuk menjaga keamanan dan kondusifitas di wilayah hukum Polres Jombang.

“Semoga sinergitas ini terus terjalin untuk menjaga keamanan dan kondusifitas di wilayah hukum Polres Jombang,” pungkasnya

Raih “Trophy Adipura Kategori Kota Sedang” ke 14 kali, Pj Bupati Jombang arak piaa keliing kota

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG, TelusuR.id – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang dalam hal lingkungan hidup. Penghargaan Anugerah Adipura 2024 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali di raih Pemkab Jobang untuk ke 14 kalinya, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).

Kabupaten Jombang meraih anugerah Adipura dalam bidang lingkungan hidup level nasional “Trophy Adipura Kategori Kota Sedang”.

Pada Rabu (6/3/2024), Pj Bupati Jombang, Sugiat membawa piala Adipura itu keliling kota, mulai dari Tugu Adipura Jalan Gus Dur hingga berakhir di Alun-Alun Jombang.
Kirab Adipura menggunakan mobil terbuka tersebut sebagai wujud apresiasi kepada masyarakat Kota Santri yang telah berperan aktif dalam mendukung program kebersihan, dan pengelolaan sampah.

Sugiat mengungkapkan piala Adipura 2023 hasil kerja bersama masyarakat, kader lingkungan dan seluruh tenaga kebersihan, serta penggiat lingkungan.

Penghargaan Adipura diberikan atas komitmen pemerintah Kabupaten atau Kota dalam pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau secara berkelanjutan.

“Kita akan terus berkomitmen untuk bersama, berkolaborasi mewujudkan Jombang yang lebih baik, lebih bersih, indah dan nyaman, demi pembangunan merata dan berkelanjutan,” ujar Sugiat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Miftahul Ulum menambahkan Piala Adipura yang diraih itu untuk yang ke-14 sejak 2006. Penghargaan tersebut hasil dari penilaian KLHK terkait pengelolaan lingkungan di Kabupaten Jombang.

“Jadi penilaian ini hampir di semua fasilitas umum. Mulai dari perkantoran, pemukiman, pertokoan, fasilitas umum, taman, ruang publik, stasiun, terminal, bank sampah induk hingga bank sampah unit,” kata Miftahul Ulum.

Atas keberhasilannya meraih Piala Adipura itu, Miftahul Ulum menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Mulai dari jajaran Pemkab Jombang, masyarakat umum, kader lingkungan hingga kalangan pesantren.

“Penghargaan ini tentunya tidak mungkin kita dapatkan sendiri. Ini semua karena adanya support dari Bapak Bupati dan Pak Sekda serta semua masyarakat umum dan kader-kader lingkungan, tenaga kebersihan dan pondok pesantren semua berkolaborasi,” tutur pria yang akrab disapa Ulum ini.

DPRD Jombang Gelar Paripurna tentang empat Raperda Hak Inisiatif DPRD

Penulis
Alis Asmaun
-
0
sekdakab Jombang usai hadiri rapat paripurna dprd jombang

JOMBANG, TelusuR.id – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang  digelar pada rabu (6/3/2024). Rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan tentang empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Jombang.

Empat Raperda tersebut disampaikan langsung oleh Muhammad Muhaimin Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jombang Donny Anggun di DPRD Jombang. Dihadiri Pj Bupati Jombang, Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Perwakilan Forkopimda, Sekda, Asiaten, Staf Ahli, Kepala OPD, Direktur BUMD, Kabag dan Camat.q

Empat Raperda yang disampaikan pada paripurna tersebut adalah Raperda Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif, Raperda Pemajuan Kebudayaan dan Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jombang.

Berkenaan dengan Raperda Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Muhaimin mengatakan jika dalam menghadapi tantangan dan permasalahan ideologis di era globalisasi yang dapat menimbulkan ancaman bagi kebhinnekaan dan keutuhan bangsa, perlu ditingkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh penyelenggara pemerintahan daerah serta seluruh elemen masyarakat lainnya.

“Urgensi dibentuknya Raperda tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah untuk mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai Kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi Daerah yang berdasarkan pada indeks demokrasi Indonesia,” terang Muhaimin.

Selanjutnya terkait dengan Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif, menurutnya ekonomi kreatif di Kabupaten Jombang memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan inovasi, hingga penciptaan lapangan kerja.

“Maka dari itu Raperda ini perlu disusun sebagai dasar pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif seperti kewenangan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif, permasalahan promosi produk ekonomi kreatif, permasalahan terkait ketersediaan ruang pamer ekonomi kreatif dan peran serta masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif,” papar Muhaimin.

Tidak hanya itu, dari sisi kebudayaan, Muhaimin menyebut Pemkab Jombang perlu memiliki memiliki regulasi daerah yang secara khusus mengatur terkait pemajuan kebudayaan di daerah.

“Berdasarkan ketentuan Pasal 46 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan. Untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Jombang, maka perlu kebijakan pemajuan kebudayaan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Pemajuan Kebudayaan,” tuturnya.

Hal itu penting diwujudkan karena menurutnya kebudayaan daerah merupakan identitas daerah yang harus dilakukan pemajuan berdasarkan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang serta dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia sebagai hasil cipta rasa dan karsa manusia dalam memahami rahasia alam dengan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Terakhir terkait Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jombang, Muhaimin mengatakan perlu dilakukan penyesuaian dalam rangka sinkronisasi ketentuan terkait hak keuangan dan administratif anggota DPRD Jombang.

“Sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu menetapkan Perda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jombang,” rincinya.

Dari penyampaian empat Raperda Hak Inisiatif DPRD Tahun 2024, selanjutnya ia menyerahkan sepenuhnya kepada Pj Bupati Jombang guna dilakukan pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Harapan kami Raperda ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dan dapat bermanfaat bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Jombang pada umumnya,” tandasnya.

Seluruh Komisi DPRD Kabupaten Jombang Kunker ke DIY & Jawa Tengah, ini hasilnya

Penulis
Alis Asmaun
-
0
Kunjungan kerja DPRD Jombang di Jawa Tengah.

JOMBANG, TelusuR.id – Seluruh Komisi DPRD Kabupaten Jombang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke sejumlah tujuan di  DIY dan Jawa Tengah.

Kegiatan kunker DPRD Jombang itu, juga sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dalam badan musyawarah (Bamus).

Para wakil rakyat itu membahas terkait bahas dunia usaha, pupuk bersubsidi, pariwisata dan pemenuhan hak asuh Anak. Komisi A melakukan kunker ke Kabupaten Kulonprogo untuk membahas kebijakan dunia usaha.

“Kunker kami prioritaskan ke DPRD Kulonprogo, dengan fokus mengkaji kebijakan dunia usaha. Dari paparan yang kami dapat, iklim dunia usaha di sana sangat luar biasa,” kata Sekretaris Komisi A DPRD Jombang, Kartiyono, Senin, (26/2/2024).

Ia menjelaskan, salah satu indikator iklim usaha di Kulonprogo yang sangat luar biasa yakni terciptanya korelasi antara pengusaha besar dengan UMKM. Pemicunya tak lain, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMT) bisa menjadi mediator.

“Dari kacamata DPRD di sini (Kulonprogo,red), DPMT bisa menjadi mediator. Dalam artian antara pengusaha besar dengan UMKM, sehingga tercipta kepedulian,” ucapnya.

Sedangkan Komisi B DPRD Jombang melakukan kunker ke Kabupaten Sragen terkait pendistribusian pupuk subsidi. Mengingat, saat ini jumlah pupuk subsidi dari pusat untuk Jombang mengalami penurunan yang cukup banyak.

“Bagaimana pemkab melalui dinas terkait ini bisa ada program supaya petani ini tidak kekurangan pupuk. Dengan penganggaran pupuk cair maupun pupuk organic,” ucap Ketua Komisi B DPRD Jombang, Sunardi.

Sementara, Komisi C melakukan kunker ke Dinas PUPR Kabupaten Gunungkidul. Studi wilayah dilakukan untuk mengetahui kiat-kiat peningkatan sektor wisata di wilayah tersebut.

Studi wilayah sendiri dilakukan, untuk mengetahui kiat-kiat peningkatan sektor wisata di wilayah tersebut.

”Gunungkidul terbukti dapat memaksimalkan potensi wisata yang dimiliki. Salah satu penyebabnya, adanya dukungan dari semua pihak,”  kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Jombang Miftahul Huda.

Aktifnya bupati, lanjut Huda, melakukan lobi hingga tingkat dirjen maupun irjen agar mendapatkan bantuan khusus keuangan (BKK).

”Kunci sukses Gunungkidul dalam memaksimalkan semua potensi wisata, yakni insfrastruktur jalan. Untuk mewujudkan hal itu, bupati melakukan lobi hingga tingkat dirjen maupun irjen,” lanjutnya.

Sedangkan Komisi D DPRD Jombang, melakukan kunker ke Kabupaten Sleman, Jawa Tengah. Para wakil rakyat membahas tentang kebijakan pemerintah terkait dengan pemenuhan hak anak. Mulai dari pencegahan pernikahan dini agar tidak semakin banyak.

”Harus assesment, pendampingan terkait dengan masalah-masalah kasus anak-anak. Terutama masalah hamil di luar nikah dan sebagainya,” terang Ketua Komisi D DPRD Jombang Erna Kuswati.

Erna memaparkan, karena Kabupaten Jombang mendapat penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak kategori Nindya.

”Ini harapan kita memang semua anak yang ada di Kabupaten Jombang harus terpenuhi haknya,” pungkasnya

DPRD Jombang dorong Pemkab Jombang lebih Reaktif atasi ancaman DBD di Jombangq

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG, TelusuR.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang lebih reaktif mengatasi ancaman penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).

Hal itu lantaran dalam waktu dua bulan tercatat sudah empat nyawa melayang akibat penyakit DBD di wilayah Jombang

DPRD Jombang lewat Komisi D menegaskan pihaknya saat ini sedang mendorong Pemkab agar lebih serius menangani kasus DBD ini.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang M Syarif Hidayatullah menyebut penyakit ini tidak bisa dianggap remeh. Sekaligus mengantisipasi jatuhnya korban jiwa lebih banyak lagi kedepannya.

“Saya baca empat nyawa meninggal karena DBD dalam waktu dua bulan, tentu ini hal yang serius. Kami sangat prihatin dengan kondisi seperti ini,” ujarnya

Menanggapi tren kasus DBD di Kabupaten Jombang yang tinggi, ia mendesak pemkab agar melakukan tindakan konkret untuk mencegah korban DBD bertambah lebih banyak.

Ia mengatakan sampai saat ini masih belum melihat gerakan nyata dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Jombang untuk mengatasi penyakit ini.

Ia menyebutkan gerakan nyata itu seperti fogging atau penyemprotan asap untuk membunuh nyamuk sampai ke sarangnya.

Padahal menurutnya, langkah-langkah pencegahan itu sangat penting dalam kondisi seperti ini.

Termasuk dengan menggerakkan juru pemantau jentik (Jumantik) ke rumah-rumah warga.

“Gerakan nyata itu termasuk melakukan sosialisasi yang insentif di seluruh lingkungan,” imbuhnya.

Sementara itu, Dinkes Jombang melalui Plt Kepala, Syaiful Anwar mengatakan bahwa fogging dinilai kurang efektif untuk memberantas sarang nyamuk di lingkungan.

Ia menambahkan bahwa cara yang efektif adalah pemberantasan sarang nyamuk dengan cara 3M (Menguras penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mengubur benda yang bisa menampung air).

“3M itu cara paling efektif untuk membasmi sarang nyamuk,” kata dia.

Ia menjelaskan bahwa nyamuk aedes aegypti hanya bisa terbang dalam radius 100 meter dan mempunyai umur selama tiga minggu.

Jentik nyamuk jenis ini biasanya tumbuh di dalam air yang menggenang.

Maka dari itu pemberantasan sarang nyamuk yang paling efektif adalah dari keluarga.

“Kalau ada yang mengajukan fogging ya tetap kami fasilitasi, tapi fogging bukan salah satu cara yang efektif untuk memberantas sarang nyamuk,” ucapnya.

Sebelumnya diketahui selama bulan Februari 2024 ini, kasus DBD di Jombang meningkat pesat. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang menyatakan empat korban meninggal dunia dan tiga orang kritis.

Empat korban meninggal dunia itu antara lain satu anak SD asal Palrejo Kecamatan Sumobito, satu dari Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang, satu dari Desa Tugusumberjo Kecamatan Peterongan, dan satu balita usia tiga tahun dari Desa Betek Kecamatan Mojoagung.

Tingginya angka kasus kematian di RSUD Jombang disebabkan rata-rata pasien DBD yang datang dalam kondisi Dengue Shock Syndrome (DSS).

Sehingga kondisi kesehatan pasien sudah menurun seperti keringat dingin, tekanan darah turun, nadi melemah, dan menunjukkan tanda-tanda dehidrasi atau kurang cairan.

DBD biasanya muncul dengan tanda-tanda demam dan nyeri kepala depan, dan belakang telinga. Tingkat keparahan DBD bisa dikurangi dengan memberikan banyak cairan berupa susu.

Patroli Polisi di lokasi Banjir, Pastikan Kondisi Warga Aman

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JOMBANG, TelusuR.id – Hujan dengan intensitas tinggi membuat sejumlah sungai di Jombang meluap dan membuat sejumlah desa di 2 kecamatan banjir. Polres Jombang menurunkan anggotanya ke lokasi banjir guna mengantisipasi terjadinya gangguan kamtibmas.

Kapolres Jombang AKBP Eko Bagus Riyadi menugaskan Kasat Samapta Iptu Ahmad Aly Efendi untuk melaksanakan patroli ke pemukiman bersinergi dengan Forpimca dan BPBD di lokasi banjir, Yakni di Kecamatan Mojoagung dan Sumobito.

Dari hasil patroli itu, terdapat sejumlah desa yang masih tergenang banjir. Sedangkan beberapa diantaranya sudah surut total.

“di Kecamatan Mojoagung, Desa Kademangan banjir sudah surut, Gambiran banjir masih 20 cm, Betek 20 cm genangan air, Losari 20 cm genangan air. Di Kecamatan Sumobito, Dusun Guduk 20cm genangan air dan Desa Talun Lor 50cm genangan air. Tidak ada warga yang dievakuasi,” kata Iptu Ahmad Aly Efendi, Rabu (06/03/2024).

Disampaikan Iptu Ahmad Aly Efendi, banjir di Mojoagung disebabkan intensitas hujan yang tinggi pada Selasa (05/03/2024) pukul 21.00 WIB hingga dini hari tadi. Akibatnya, sungai Catak Banteng dan Sungai Pancir di Mojoagung meluap hingga masuk ke permukiman.

“Yang di kecamatan sumobito karena luapan air sungai terlalu deras sehingga meluap karena hujan lebat. Hal itu mengakibatkan luapan masuk ke area persawahan dan perkampungan. Namun tidak ada warga yang di evakuasi,” tandasnya.

Khofifah Ingatkan Masyarakat Tak Lakukan Panic Buying, Ramadhan dan Idul Fitri Stok Pangan Aman

Penulis
Alis Asmaun
-
0
Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024. foto: istimewa.

SURABAYA, TelusuR.id – Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadhan. Tidak hanya itu, Khofifah juga mengimbau masyarakat untuk tidak tergoda melakukan panic buying seperti yang sering dilakukan setiap menjelang bulan Ramadhan.

Sebab ditegaskannya bahwa jika ada panic buying yang dilakukan masyarakat justru akan berdampak negatif pada ketersediaan bahan pokok di pasaran.

Gubernur Jatim periode 2019-2024 ini meyakini bahwa pemerintah provinsi Jatim bersama forkopimda akan melakukan monitoring dan memastikan bahwa stok bahan pangan di Jatim aman. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran masyarakat yang memicu panic buying di pasaran.

“Saya yakin Pemerintah provinsi Jatim juga telah tegas mengatakan bahwa stok bahan pangan di Jatim aman jelang bulan Ramadhan hingga lebaran Idul Fitri. Bahkan stok untuk beras kondisinya aman hingga enam bulan. Sehingga masyarakat tidak perlu untuk panic buying, belanja persiapan ramadhan secukupnya dan jangan berlebihan,” tegas Khofifah, Rabu (6/3/2024).

Wanita yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU ini menegaskan bahwa adanya panic buying memicu gejolak di sistem pasar yang menganut sistem supply and demand. Ketika permintaan meningkat pesat akan berpengaruh pada supply. Dan jika supply berkurang maka harga akan naik. Sehingga penting menjaga untuk kondisi supply and demand tetap terkendali dan terjaga.

Khusus untuk komoditas beras.Sebagai informasi, per bulan lalu, Bulog yang memiliki 40 gudang dan 13 cabang di Divisi Regional Jatim memiliki stok beras hampir mencapai 135 ribu ton. Jumlah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Jatim hingga enam bulan ke depan.

“Selain itu pemerintah di sejumlah titik juga aktif menggelar operasi pasar yang itemnya bukan hanya beras tapi juga ada minyak goreng, gula hingga telur ayam. Sehingga tidak ada yang perlu menjadi kekhawatiran dalam hal pemenuhan kebutuhan bahan pokok di bulan Ramadhan bahkan sampai lebaran nanti, tegas Khofifah.

Tokoh Nahdliyin Inspiratif versi Forkom Jurnalis Nahdliyin ini membagikan tips untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadhan. Yang pertama adalah fisik yang fit. Dimana tubuh yang sehat adalah syarat utama untuk bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadhan dengan lancar.

“Persiapan menyambut Ramadhan yang terpenting adalah penyiapan fisik dan psikologis. Pastikan kondisi badan bugar dan sehat. Karena bulan Ramadhan membutuhkan fisik yang prima, mulai dari puasa, hingga tarawih membutuhkan badan yang sehat,” pungkas Khofifah.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Komite II DPD RI untuk segera undang Kementan,Kemendag & Bulog Terkait Kenaikan Harga Beras

Penulis
Alis Asmaun
-
0

JAKARTA, TelusuR.ID – Dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024 yang digelar di Nusantara V (5/3), DPD RI akan menindaklanjuti permasalahan kenaikan harga beras yang dinilai memberatkan masyarakat.

Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti aspirasi dan keluhan dari masyarakat yang ekonominya semakin terbebani akibat kenaikan harga beras secara signifikan yang terjadi beberapa waktu lalu.

Pimpinan DPD RI pun meminta Komite II DPD RI untuk segera mengundang kementerian dan lembaga terkait sebagai langkah untuk menekan kenaikan harga beras yang terjadi di masyarakat.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini terjadi kenaikan harga beras secara signifikan, kenaikan tersebut sangat mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok tersebut. Hal ini perlu dicari akar permasalahan dan solusi penyelesaian sehingga kenaikan harga beras dapat segera diatasi,” ucap Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ketika memimpin Sidang Paripurna DPD RI tersebut.

Terkait kenaikan harga beras, lanjut LaNyalla, berdampak pada daya beli masyarakat dan memberatkan perekonomian masyarakat. LaNyalla juga meminta agar permasalahan tersebut segera diselesaikan, apalagi sebentar lagi memasuki bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri yang merupakan momen kebutuhan akan beras dan bahan pokok lainnya akan meningkat di masyarakat.

“Terkait dengan hal itu, kami dari meja Pimpinan meminta Komite II untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan mengundang Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Badan Urusan Logistik, dan Badan Pangan melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat untuk meminta penjelasan dan klarifikasi terkait kenaikan harga beras tersebut,” ucapnya,

Terkait permasalahan kenaikan harga beras, Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh menilai salah satunya disebabkan oleh tidak tercukupinya berbagai fasilitas pertanian di daerah. Salah satunya adalah fasilitas irigasi pertanian yang tidak berjalan dengan baik, sehingga mempengaruhi tingkat produktivitas pertanian.

“Kalau masalah beras ini sebetulnya kita yakin Indonesia tidak akan kekurangan beras dan itu bisa dibuktikan di zaman Presiden Soeharto, sampai kita ekspor ke Italia. Tapi saat ini banyak fasilitas pertanian, khususnya persawahan yang terkendala karena perairan tidak membaik,” jelasnya.

Puteh juga mengatakan bahwa untuk meningkatkan produktivitas pertanian, pengadaan fasilitas pertanian harus diserahkan ke daerah. Karena sampai saat ini, pengadaan fasilitas pertanian masih terpusat di Kementerian Pertanian. Padahal menurut Puteh, pemerintah daerah yang lebih mengetahui kebutuhan di daerahnya.

“Jadi kesisteman kita masih perlu dievaluasi untuk ke depan. Sehingga pertanian yang ada di lapangan toh yang punya lahan daerah. Daerah itu kabupaten dan provinsi, jadi yang paling mungkin melakukan peningkatan produksi pangan itu masyarakat daerah, bukan di pusat,” imbuh Puteh yang merupakan Senator dari Aceh ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Berita / Artikel Asli : rmol

Sikapi Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 DPD RI Bentuk Pansus

Penulis
Alis Asmaun
-
0

Jakarta,TelusuR.ID – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.

Hal itu disepakati oleh para anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI Ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (5/3/2024) yang dipimpin oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

“Komite I yang membidangi soal Pemilu sudah menyatakan sikap terkait kecurangan dalam Pemilu 2024, tetapi ada usulan untuk pembentukan Pansus. Apakah dapat disetujui?,” tanya LaNyalla.

“Setuju…”

“Mohon Kesekjenan untuk memperhatikan dan mempersiapkan tindak lanjut pembentukan Pansus ini,” lanjut LaNyalla.

Pembentukan Pansus tersebut atas usulan yang disampaikan oleh Tamsil Linrung, anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan. Menurutnya, diperlukan tindaklanjut lebih jauh soal pengaduan tentang pelanggaran dan kecurangan pemilu tidak hanya sebatas disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

“Perlu lebih jauh berpikir untuk membuat Pansus pelanggaran atau kecurangan Pemilu. Jadi tidak sebatas di Komite I, tetapi dibuat lintas komite untuk semua menyampaikan pandangan-pandangannya. Karena mungkin kecurangan ini ada imbasnya kepada teman-teman anggota yang tidak terpilih sekarang,” ujar Tamsil Linrung.

qSeperti diketahui, DPD RI membentuk posko pengaduan dugaan pelanggaran Pemilu di setiap Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi. Upaya itu dilakukan untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024 agar tercipta pemilu yang demokratis, jujur-adil, bebas politik uang, dan legitimate.

Berdasarkan data yang diterima dari Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi, bahwa pengaduan yang masuk melalui posko adalah sebanyak 4 (empat) laporan, yaitu dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 2 laporan, Sumatera Utara sebanyak 1 laporan dan Maluku sebanyak 1 laporan.

Laporan yang masuk tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah disampaikan Bawaslu.

Disamping itu, mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat Pimpinan DPD RI meminta kepada Komite I untuk segera menindaklanjuti dengan mengundang KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri.

Jika dipandang perlu, dapat juga mengundang Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung, dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk

meminta penjelasan dan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran dan/atau kecurangan pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

Khofifah Sebut Partisipasi Pemilu 2024 Meningkat Adalah Wujud Antusias Masyarakat Sukseskan Demokrasi di Indonesia

Penulis
Alis Asmaun
-
0
Khofifah Indar Parawansa usai melaksanakan hak pilih pada pemilu 14 Februari 2024. foto : istimewa.

SURABAYA, TelusuR.id – Tingkat partisipasi warga Jatim dalam Pemilu tahun 2024 tembus 82% lebih. Bahkan berpotensi akan bertambah seiring dengan proses rekapitulasi yang masih berlangsung di KPU.

Atas hal ini Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih dan apresiasinya pada seluruh warga pemilih dari Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa warga Jatim turut serta dan aktif dalam pesta demokrasi yang turut menentukan masa depan bangsa Indonesia tersebut.

“Alhamdulillah jika dilihat datanya, partisipasi warga Jatim dalam Pemilu 2024 mencapai 82% lebih. Tentu kami menyampaikan terima kasih pada seluruh warga Jatim atas partisipasi dan antusiasnya dalam Pemilu 2024 yang menjadi penentu masa depan bangsa,” tegas Khofifah, Selasa (5/3/2024).

Lebih lanjut wanita yang juga Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 ini menegaskan bahwa tingginya paritispasi pemilih dari Jatim ini adalah hasil buah usaha dari semua pihak yang menyukseskan pemilu. Mulai dari KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah, Forkopimda, Media, dan juga seluruh elemen partai yang berupaya keras dalam menyosialisasikan pemilu di masyarakat. Sehingga masyarakat antusias untuk datang ke TPS dan menyuarakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu.

“Tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu bukan hanya penting dalam menentukan kemenangan paslon. Melainkan juga menunjukkan kualitas demokrasi negara kita. Dimana semakin tinggi partisipasi masyarakat, artinya masyarakat juga turut serta menyukseskan mekanisme demokrasi di Indonesia,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil hitung cepat, warga Jawa Timur berkontribusi besar dalam memenangkan pasangan capres cawapres nomor urut 2 yaitu Prabowo-Gibran dengan tingkat kemenangan signifikan. Yaitu dengan persentase kemenangan diatas 66%.

Terkait hal ini, Khofifah juga menyampaikan terima kasihnya. Tidak hanya itu, Khofifah juga telah menyampaikan aspirasi warga Jatim secara langsung pada Prabowo Subianto dalam pertemuan silaturahmi kebangsaan yang dihelat di Hambalang Bogor, Sabtu (2/3) lalu.

Tokoh Nahdliyin Inspiratif versi Forkom Jurnalis Nahdliyin ini mengungkapkan bahwa Jatim menjadi penentu dan penyumbang paling besar bagi kemenangan Prabowo-Gibran. Sehingga ia menitipkan pesan pada Prabowo jika nanti sudah menjabat sebagai Presiden RI agar memberikan perhatian lebih pada warga Jatim.

“Tentunya kami sampaikan pada Bapak Prabowo dalam pertemuan di Hambalang kemarin, agar mendukung kemajuan pembangunan di Jatim. Agar semakin besar perwujudan keadilan dan kesejahteraan yang diberikan pada seluruh warga Jatim,” tegas Khofifah.

Terutama juga karena posisi Jatim yang sangat penting bagi Indonesia. Dimana Jatim merupakan penyangga ekonomi kedua terbesar nasional, dan penyokong utama kemajuan ekonomi di wilayah Indonesia Timur.

“Apalagi nanti ketika ibu kota negara sudah berpindah di IKN, maka Jatim juga akan sangat strategis. Sekarang saja Jatim sudah menjadi lumbung pangan nasional dengan menyuplai kebutuhan pangan hampir 80 persen logistik untuk 16 provinsi di Indonesia,” tegas Khofifah.

Terakhir, Khofifah berpesan agar seluruh warga masyarakat turut mengawal jalannya proses rekapitulasi suara yang tengah berlangsung. Sebab menurutnya pengawalan dari masyarakat akan turut membuktikan integritas penyelenggaraan pemilu 2024.

“Kita percaya bahwa penyelenggara pemilu telah memberikan yang terbaik dan melakukan tugasnya dengan penuh integritas. Mari kita kawal bersama sebagai bentuk kepercayaan pada proses demokrasi yang berintegritas,” pungkas Khofifah.

1...351352353...434Halaman 352 dari 434

PILIHAN EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI E POPULLARIZUAR

©