SURABAYA, TELUSUR.ID – Pendiri Kaisar Bauksit Nusantara Grup (Kabantara Grup) HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy menargetkan perusahaannya pada tahun 2026 mendatang, melakukan ekspansi penguasaan konsesi tambang Bauksit di tiga Provinsi.

“Area kerja penguasaan konsesi tambang bauksit Kabantara Grup meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kepulauan Riau,” ujar Gus Lilur, sapaan karibnya, dalam keterangan tertulis kepada Telusur.id, Kamis (25/12).

Pengusaha Nasional asal Situbondo ini mengungkapkan, ekspansi di Provinsi Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Ketapang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak dan Kabupaten Kayong Utara.

Ia melanjutkan, ekspansi di Provinsi Kalimantan Tengah meliputi Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Katingan. Sedangkan untuk ekspansi di Provinsi Kepulauan Riau ada di Kabupaten Bintan.

“Sehingga total ekspansi awal Kabantara Grup ada di tiga provinsi dan sebelas kabupaten,” ujar pengusaha pegiat filantropi tersebut.

Santri Pengusaha alumni Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang itu mengatakan, setelah menuntaskan penguasaan konsesi tambang bauksit di tiga provinsi dan sebelas Kabupaten, pihaknya akan membangun smelter.

Kabantara Grup berencana membuat Smelter Alumina di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Serta opsi lain di salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, yang melimpah cadangan batubaranya.

“Bauksit bahan baku smelter Alumina atau alumunium akan dikirim dari Kalbar, Kalteng dan Kepri. Sedangkan batubara sebagai bahan bakar smelter dikirim dari tambang batubara sekitar smelter,” pungkasnya.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Komisi B DPRD Jombang melakukan peninjauan langsung ke Pasar Ploso dan Pasar Buah usai proyek rehabilitasi rampung Rabu, (24/12) kemarin.

Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi pasar di lapangan sekaligus mengecek pembagian lapak bagi para pedagang.

Ketua Komisi B DPRD Jombang, Anas Burhani, mengatakan peninjauan ini penting untuk memastikan tidak ada persoalan yang tersisa setelah pasar direhabilitasi.

Menurutnya, salah satu fokus utama adalah memastikan seluruh pedagang mendapatkan lapak dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

“Setelah rehabilitasi selesai, kami turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya. Kami ingin memastikan pembagian lapak sudah klir,” ujar Anas, dikutip Telusur.id, Kamis (25/12).

Dari hasil peninjauan, Komisi B menemukan beberapa persoalam termasuk masih ada pedagang di Pasar Buah yang belum mendapatkan lapak. Persoalan tersebut langsung dibahas bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang serta paguyuban pedagang pasar.

“Dari hasil keputusan di lapangan, pedagang yang tidak kebagian lapak akhirnya dimasukkan ke dalam area pasar. Jadi persoalan sudah selesai,” terangnya.

Anas menambahkan, Komisi B tidak ingin setelah direhabilitasi, pasar justru ditinggalkan pedagang. Hal tersebut pernah terjadi di beberapa pasar lain di Kabupaten Jombang.

“Kami turun untuk memastikan tidak ada masalah ke depan. Jangan sampai pasar yang sudah diperbaiki malah sepi dan ditinggalkan pedagang. Harapan kami, setelah direhabilitasi, pasar menjadi lebih nyaman baik untuk pedagang maupun pembeli,” jelasnya.

Selain pembagian lapak, Komisi B juga memastikan bahwa pekerjaan proyek rehabilitasi benar-benar telah selesai sesuai perencanaan.

Sementara itu, Kepala Disdagrin Jombang, Suwingnyo, menegaskan bahwa penataan ulang Pasar Ploso juga menjadi solusi bagi pedagang yang selama ini berjualan di trotoar.

Kata dia, seluruh pedagang yang berada di luar area pasar akan dipindahkan masuk ke dalam.

“Pedagang yang selama ini berjualan di trotoar akan dipindahkan masuk ke dalam pasar. Dengan begitu, tidak ada lagi aktivitas jual beli di luar area pasar,” tegasnya.

Ia pun meminta komitmen semua pihak agar setelah penataan selesai, tidak muncul pedagang baru yang kembali berjualan di tempat yang tidak semestinya.

“Kami minta setelah pedagang masuk ke dalam, tidak ada lagi pedagang baru yang muncul di luar. Ini penting supaya penataan yang sudah dilakukan tidak sia-sia dan wajah Pasar Ploso tetap rapi,” tambahnya.

Untuk menjaga ketertiban, Disdagrin Jombang akan menggandeng paguyuban pedagang pasar serta unsur Muspika setempat untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan.

“Kami melibatkan paguyuban pasar dan Muspika agar pengawasan berjalan konsisten. Harapannya, tidak ada lagi pedagang yang berjualan di luar area pasar,” pungkasnya.

Boyolali ,TelusuR.ID – Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Kodim 0724/Boyolali bersinergi dengan Polres Boyolali menggelar patroli malam di sejumlah titik strategis wilayah Kabupaten Boyolali, Selasa (23/12/2025) malam.

Patroli gabungan ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hari. Adapun sasaran patroli meliputi gereja-gereja, pusat keramaian, ruas jalan utama, serta lokasi-lokasi yang dinilai rawan terjadinya gangguan kamtibmas.

Dandim 0724/Boyolali Letkol Inf Dhanu Anggoro Asmoro, S.E., melalui Pasiops Kodim 0724/Boyolali Kapten Inf Muslih, menyampaikan bahwa patroli malam merupakan wujud nyata kepedulian TNI dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah, khususnya menjelang momentum Natal dan Tahun Baru yang identik dengan meningkatnya aktivitas masyarakat.

“Melalui patroli ini, kami ingin memastikan situasi Kabupaten Boyolali tetap aman dan kondusif, sehingga masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan tenang dan penuh rasa aman,” ungkap Kapten Inf Muslih.

Ia menambahkan, Kodim 0724/Boyolali akan terus memperkuat sinergi dengan Polres Boyolali serta unsur terkait lainnya. Selain itu, peran aktif masyarakat juga diharapkan untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Dengan adanya patroli terpadu ini, diharapkan situasi kamtibmas di Kabupaten Boyolali selama perayaan Natal dan Tahun Baru dapat tetap terjaga, sehingga seluruh rangkaian perayaan berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif.

(Agus Kemplu)

Sragen, TelusuR.ID = Dalam upaya mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan hasil produksi pertanian, Sertu Ikhsan Sucianto Babinsa Desa Slendro beserta Anggotat Koramil 12/Gesi Kodim 0725/Sragen terus mengoptimalkan kegiatan penyemprotan tanaman padi di wilayah binaannya,Rabu (24/12/2025). Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap serangan hama dan penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman padi.

Babinsa bersama petani turun langsung ke area persawahan untuk membantu proses penyemprotan serta memberikan pendampingan kepada petani. Penyemprotan dilakukan secara tepat waktu dan sesuai anjuran, sehingga diharapkan mampu melindungi tanaman padi dari hama seperti wereng, penggerek batang, dan penyakit tanaman lainnya.
Selain membantu secara langsung, Sertu Ikhsan juga memberikan imbauan kepada petani agar menggunakan pestisida sesuai dosis yang dianjurkan serta memperhatikan keselamatan kerja saat penyemprotan. Hal ini penting agar tanaman tetap sehat dan lingkungan tetap terjaga.

Ikhsan menegaskan bahwa pendampingan pertanian merupakan bagian dari peran TNI dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan. Dengan adanya kerja sama yang baik antara Babinsa dan petani, permasalahan di lapangan dapat segera diatasi.

Melalui optimalisasi penyemprotan padi ini, diharapkan tanaman padi dapat tumbuh dengan baik dan hasil panen petani meningkat. Babinsa pun berkomitmen untuk terus mendampingi dan membantu petani demi terwujudnya kesejahteraan petani di wilayah binaan.

(Agus Kemplu)

SURABAYA, TELUSUR.ID – Puluhan kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya Raya mengambil langkah proaktif dengan memperdalam kemampuan literasi media sikapi dinamika sebaran informasi ditengah derasnya arus digitalisasi.

Melalui kerja sama dengan Rumah Literasi Digital (RLD), mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya mengikuti pelatihan jurnalistik intensif di Balai RW RLD, Jalan Kaca Piring 6, pada Selasa (23/12/2025).

Ketua GMNI Surabaya Raya, Ni Kadek Ayu Wardani, menegaskan bahwa penguasaan teknologi komunikasi adalah keharusan bagi aktivis masa kini. Ia memandang kemampuan jurnalistik bukan sekadar teknis kepenulisan, melainkan alat perjuangan di ruang digital.

“Kami ingin kader GMNI tidak hanya piawai berorganisasi, tetapi juga memiliki keahlian teknis untuk mewarnai ruang digital dengan konten berkualitas dan berintegritas,” ujar mahasiswi Untag Surabaya ini.

Pelatihan ini menghadirkan kurikulum komprehensif yang membedah jurnalistik dari akar sejarah hingga teknik konvergensi masa kini.

Ketua Forkom Jurnalis Nahdliyin (FJN), Didi Rosadi, mengawali materi dengan memaparkan sejarah jurnalistik dari masa ke masa hingga adaptasi teknologi dalam dunia pers.

Sementara itu, Redaktur Suara Merdeka Jatim, Andika Ismawan, memberikan tips menulis berita daring yang cepat tanpa mengabaikan kelayakan publikasi.

Satu hal yang menjadi daya tarik utama adalah materi optimasi mesin pencari atau SEO. Fathcur Rahman, seorang Master Web, membagikan strategi agar artikel mudah terindeks oleh Google namun tetap menggunakan bahasa yang humanis dan nyaman dibaca.

Tidak ketinggalan, aspek visual turut dibedah oleh Ali Masduki dari Pewarta Foto Indonesia (PFI) Surabaya. Peserta dibekali teknik memproduksi foto jurnalistik yang mampu bercerita untuk memperkuat daya tarik pembaca di media daring.

Sebagai puncak kegiatan, para peserta langsung diterjunkan dalam sesi praktik. Panitia menyediakan narasumber dan model khusus agar peserta dapat mempraktikkan langsung teori wawancara serta pengambilan foto yang telah dipelajari.

Pada sesi akhir pelatihan, setiap peserta diwajibkan menyusun satu artikel berita lengkap dengan foto penunjang.

Langkah nyata ini diharapkan mampu mencetak jurnalis warga dari kalangan mahasiswa yang siap menyajikan informasi yang akurat dan edukatif bagi masyarakat luas.

Menanggapi antusiasme peserta, PIC Rumah Literasi Digital (RLD), Lukman, menuturkan bahwa pihaknya sangat terbuka untuk kerja sama di masa mendatang. Ia menegaskan bahwa RLD berkomitmen menjadi wadah edukasi digital bagi organisasi kepemudaan.

“Kami siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk terus meningkatkan literasi digital di Surabaya. Pelatihan ini adalah awal untuk mencetak jurnalis warga yang lebih kritis dan kompeten,” tandasnya.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Rampungnya proyek pembangunan Pasar Buah area Sub Terminal dan Rehabilitasi Pasar Ploso menyisakan ketidakadilan bagi pedagang setempat.

Diketahui, proyek rehabilitasi Pasar Ploso tersebut menelan anggaran Rp 3,9 miliar, sementara pembangunan Pasar Buah di area Sub Terminal Ploso Rp 3,5 miliar.

Keduanya dimulai 18 Juli dan berakhir 15 Desember. Khusus Pasar Ploso sempat molor dua hari hingga 17 Desember, dan kontraktor dikenai denda berjalan.

Sementara, penataan pedagang juga masih terbilang semrawut. Para pedagang yang hampir berpuluh tahun menunggu lapak dagangannya ini hanya diberikan tempat yang tidak semestinya.

Dalam edaran kertas kuning bertuliskan ‘Lorong’ tanpa kejelasan pasti maksud sesungguhnya dari pihak pengelola pasar tersebut. Sebagian tercantum nomor lapak, namun sebagian sudah ditempati oleh pedagang lainnya.

Penataan dan surat edaran itu dinilai oleh LBHAM merupakan suatu bentuk arogansi atau kesewenang-wenangan pajabat pemerintah sehingga mengakibatkan hilangnya kedaulatan yang dimiliki pedagang pasar.

Direktur LBHAM (Lembaga Bantuan Hak Asasi Manusia), Faizudin FM menyoroti kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Kabupaten Jombang yang menaungi pasar berpotensi melanggar Konstitusi.

Pertama: Undang-Undang Dasar (UUD) 1945: UUD 1945, sebagai hukum tertinggi di Indonesia, menjamin hak asasi manusia (HAM), termasuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi.

Kedua : Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM): Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 merinci berbagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Ketiga : Hukum Internasional: Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR), yang mengikat negara untuk menghormati dan melindungi HAM.

Keempat : Hukum Administrasi Negara: Kebijakan publik harus didasarkan pada prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur – AABB), yang mencakup prinsip keadilan, kepatutan, dan kemanusiaan.

“Dari persoalan itu, kami merasa perlu untuk melakukan pembelaan terhadap para pedagang pasar Ploso. Apa yang menimpa pedagang pasar Ploso, itu bentuk nyata atau bukti adanya diskriminasi terhadap pedagang pasar Ploso,” ujar Gus Faiz sapaan karibnya, Rabu (24/12).

Dia pun mendorong kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Perdagangan, Gubernur Jatim, Bupati Jombang, DPR RI, DPRD Jatim dan DPRD Jombang untuk turun langsung melihat persoalan dengan bijak dan adil.

“Kami meminta agar ada perhatian serius. Beliau-beliau bisa turun gunung guna melakukan audit total, baik audit proyek Revitalisasi maupun audit kebijakan,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, proyek rehabilitasi pasar ploso dan pembangunan pasar buah sub terminal hampir selesai. Namun, sejumlah pedagang masih diliputi kekhawatiran belum mendapatkan kios dagang.

Salah satu pedagang buah-buahan, Yusuf Effendi mengaku cemas tidak mendapat jatah kios/lapak di lokasi baru, meski sudah menemui mantri pasar maupun dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten Jombang.

“Saya ini pedagang lama sampai sekarang saya tidak mendapat kios/lapak di pasar baru yang di timur jalan. Padahal, saya sudah bertemu mantri pasar, juga ke dinas perdagangan dan perindustrian Jombang, jawabnya gedung baru pasar ploso sudah penuh,” ujar Yusuf.

Selain menemui pihak terkait, ia juga mengirim surat melalui pos meminta surat permohonan salinan aturan teknis pemanfaatan fasilitas pasar termasuk aturan teknis pembagian kios/lapak, dan aturan teknis pendataan pedagang pasar sesuai regulasi yang ada.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Aksi sepihak pembongkaran bangunan SDN Mojongapit 3 yang merupakan aset pemerintah oleh Kepala Desa dan Aparatur Desa untuk Gerai Kopdes Merah Putih diduga tidak sesuai mekanisme dan perundang-undangan.

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Agus Purnomo pun menepis pernyataan Kepala Desa Mojongapit, yang menyebut pihaknya telah memberikan izin pendirian Gerai Kopdes Merah Putih dengan merobohkan gedung sekolah tersebut.

“Kaitannya dengan aset sesuai mekanisme dan regulasi,” tutur Sekda Agus Purnomo, Selasa (23/12) dikutip Telusur.id.

Pembongkaran bangunan SDN Mojongapit 3, Kabupaten Jombang oleh aparat desa untuk pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) juga disesalkan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Suli Daim merasa prihatin dan menyesalkan tindakan sembrono aparat desa yang tiba-tiba membongkar bangunan SDN Mojongapit 3 yang merupakan aset pemerintah itu.

“Pendirian Kopdes Merah Putih memang harus dilakukan karena kan itu tujuannya untuk kepentingan masyarakat desa. Saya apresiasi semangat para aparat desa untuk mewujudkan dan mendirikan Kopdes Merah Putih di desanya. Tapi tentu pendirian dan pembangunan infrastrukturnya harus jelas dan tidak mengorbankan lainnya,” tegas politisi senior asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini pada lensaindonesia di Surabaya, Jumat (19/22/2025).

Diketahui, pernyataan Kepala Desa (Kades) Mojongapit itu dilontarkan saat menemui warga yang menolak pembangunan gerai Kopdes Merah Putih dengan aksi sembrono merobohkan gedung SDN Mojongapit 3 yang merupakan aset pendidikan.

Menurut keterangan sejumlah warga, saat itu Kades Mojongapit M Iskandar Arif mengatakan bila pihaknya menggunakan lahan SDN Mojongapit 3 untuk Kopdes Merah Putih karena sudah mendapat izin dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang.

“Pak Lurah bilang kalau sudah izin Sekda. Dan Pak Bupati Warsubi konco plek-nya,” ungkap seorang warga yang meminta namanya tidak disebutkan dalam berita.

“Katanya pembangunan Koperasi Merah Putih di SDN Mojongapit 3 itu sudah disetujui seluruh warga melalui Musdes, nyatanya yang diundang ikut Musdes itu hanya perangkat desa, tokoh masyarakat dan RT, RW saja, tidak ada semua warga yang ikut Musdes. Warga di Dusun Weru ini tidak pernah memberi persetujuan apa-apa,” ungkap pria yang juga menjadi wali murid di SDN Mojongapit 3 ini.

Sekda Agus Purnomo berharap dalam kaitannya dengan penggunaan aset dan pengambilan keputusan aparatur pemerintahan desa harus sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan.

“Kami berharap kepada rekan-rekan setiap tindakan, melangkah dan mengambil keputusan sesuai mekanisme, tentunya pedomani perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Pihaknya juga menegaskan mendukung penuh mewujudkan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Termasuk pendirian Kopdes Merah Putih.

“Kami mendukung penuh mewujudkan Asta Cita, dan pendirian Kopdes Merah Putih,” tandasnya.

Pemerintah Kabupaten Jombang kaitannya dengan pembangunan daerah mendukung penuh dan menyelaraskan dalam mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI. Salah satunya pembangunan ekonomi dari desa.

Asta Cita menjadi peta jalan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada kesejahteraan, keadilan, dan kedaulatan bangsa.

JOMBANG, TELUSUR.ID – Suasana hangat dan penuh semangat menyelimuti Ruang Bung Tomo Gedung Pemkab Jombang pada Selasa (23/12/2025) pagi. Pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Jombang berkumpul untuk merayakan puncak resepsi HUT ke-26 DWP dengan tema besar: “Peran Strategis Dharma Wanita Persatuan dalam Pendidikan Anak Bangsa untuk Indonesia Emas 2045.”

Acara dibuka dengan penampilan drama musikal kolaborasi antara siswa TK Pertiwi 1 dengan siswa SLB Tunas Harapan 2 Peterongan. Penampilan ini menjadi simbol inklusivitas dan kasih sayang yang menjadi fondasi perjuangan DWP di bawah naungan Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Jombang.

Dalam sambutannya, Ketua DWP Kabupaten Jombang, Ny. Lilik Agus Purnomo, menyampaikan pesan mendalam dari Ketua Umum DWP Pusat. Beliau menegaskan bahwa peringatan HUT ini bukanlah sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum penguatan karakter bangsa yang dimulai dari rumah.

“Masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan teknologi, tetapi juga kekuatan keluarga. Apa yang kita tanam hari ini melalui kasih sayang dan pola asuh, itulah yang akan kita tuai di masa depan,” ujar Ny. Lilik.

Beliau juga menyampaikan rasa bangganya atas prestasi gemilang DWP Kabupaten Jombang yang berhasil meraih Terbaik Kedua tingkat Provinsi Jawa Timur dalam pelaporan e-reporting. “Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras, kekompakan, dan ketulusan ibu-ibu sekalian dalam menghidupkan organisasi,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Bupati Jombang, Abah Warsubi, selaku Penasehat DWP Kabupaten Jombang dalam arahannya memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi peran para istri ASN tersebut. Beliau menekankan bahwa perempuan adalah sosok tangguh yang menjadi pilar keberhasilan pembangunan daerah.

“Saya berharap DWP semakin solid dan mandiri. Ibu-ibu adalah pendamping sekaligus penyemangat. Di balik kesuksesan suami dan keberhasilan anak-anak, ada peran ibu yang luar biasa. Keluarga adalah ruang pertama dan utama dalam membentuk kualitas SDM Indonesia,” tutur Bupati Warsubi.

Beliau juga mendorong agar DWP terus beradaptasi dengan teknologi digital namun tetap menjaga kelembutan kasih sayang dalam mendidik generasi penerus.

Dalam acara yang juga dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang Ibu Yuliati Nugrahani Warsubi, Ning Ema Erfina istri Wakil Bupati Jombang Salmanudin, Sekdakab Jombang Agus Purnomo S.H., M.Si, serta Ketua Organisasi Wanita istri Forkopimda ini ditandai dengan prosesi potong tumpeng, serta penyerahan penghargaan bagi unsur pelaksana terbaik dalam sistem pelaporan e-reporting 2025.

Untuk Kategori Instansi, Juara 1 diraih oleh DWP Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2. DWP Perusahaan Air Minum Tirta Kencana Kabupaten Jombang, 3. DWP RSUD Kabupaten Jombang, 4. DPW Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), 5. DWP Inspektorat

Untuk Kategori Kecamatan, Juara 1 diraih oleh DWP Kecamatan Ploso, 2. DWP Kecamatan Peterongan, 3. DWP Kecamatan Ngoro.

Tak hanya soal administrasi, kemeriahan juga terlihat saat pengumuman pemenang Lomba Fashion Show Berkebaya yang dimenangkan oleh perwakilan dari Bagian Prokopim, Disnaker, hingga Kominfo, sebagai bentuk pelestarian budaya bangsa.

Rangkaian acara ditutup dengan penampilan Tari Nusantara yang dibawakan dengan energik oleh para pengurus DWP. Gerakan yang memadukan delapan lagu daerah, mulai dari Sinanggar Tulo hingga Rasa Sayange, menjadi simbol bahwa di tengah keberagaman, DWP Kabupaten Jombang tetap satu langkah, satu irama, menuju Jombang yang maju dan sejahtera.

Boyolali,TelusuR.ID — Kapten Inf Guntur Raharjo memimpin langsung kegiatan Tradisi Korp Raport Pindah Satuan yang berlangsung di Aula Makodim 0724/Boyolali, Jalan Padanaran, Desa Tegalmulyo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Selasa (23/12/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh para Perwira Staf Kodim 0724/Boyolali, para Danramil jajaran, serta seluruh prajurit Kodim 0724/Boyolali. Tradisi ini merupakan bentuk penghormatan dan apresiasi satuan kepada personel yang akan melanjutkan tugas di satuan baru.

Dalam sambutannya, Kapten Inf Guntur menyampaikan ucapan selamat sekaligus terima kasih kepada para prajurit yang pindah satuan atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan selama berdinas di Kodim 0724/Boyolali.

“Hal-hal baik yang telah diperoleh selama berdinas di Kodim 0724/Boyolali hendaknya dibawa dan diterapkan di satuan yang baru. Sementara hal-hal yang kurang baik agar ditinggalkan dan dijadikan pembelajaran untuk menjadi pribadi dan prajurit yang lebih baik,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, meskipun para prajurit telah berpindah satuan, diharapkan hubungan komunikasi dan silaturahmi tetap terjalin dengan baik. Menurutnya, lingkungan TNI AD sangatlah dinamis dan tidak menutup kemungkinan suatu saat akan kembali bertemu dan bertugas bersama.

“Ruang lingkup TNI sangat sempit, oleh karena itu tetaplah menjaga hubungan komunikasi yang baik di mana pun bertugas,” pesannya

Menutup amanatnya, Kapten Inf Guntur menekankan pentingnya faktor keamanan selama proses pergeseran, menjaga kesehatan, serta mampu menunjukkan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas di satuan baru. Ia juga berharap para prajurit dapat segera menyesuaikan diri dengan prosedur dan budaya kerja di tempat tugas yang baru.

Tradisi Korp Raport ini menjadi momen penuh makna sebagai bentuk kebersamaan, penghormatan, dan doa terbaik dari keluarga besar Kodim 0724/Boyolali kepada prajurit yang akan melanjutkan pengabdian di satuan selanjutnya.

(Agus Kemplu)

Surakarta, TelusuR.ID – Sambang wilayah merupakan suatu kegiatan rutin dari Aparat Teritorial terutama bagi seorang Babinsa terhadap warga binaan, dengan kegiatan ini Babinsa langsung dapat berinteraksi dengan warganya sehingga tercipta hubungan yang erat antara TNI dan Rakyat.

Hal inilah yang dilakukan Babinsa Kemlayan Koramil 03/Serengan Kodim 0735/Surakarta Serka Priyanto ditengah kegiatannya tetap melaksanakan komunikasi dengan warga binaan bapak Wijayanto di Rt 2 Rw 02 Kelurahan Kemlayan pada Selasa (23/12/2025) pukul 10.00 Wib.

Dalam kegiatan Sambang warga binaan, Babinsa mengajak warga untuk selalu menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan serta  tak lupa Babinsa selalu berikan motifasi positif bagi pelaku usaha kecil agar lebih maju, berkembang dan selalu inovatif, Tutur Serka Priyanto

Selain itu, tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mempererat hubungan silaturahmi antara Babinsa dengan warga binaan sekaligus untuk saling tukar informasi apabila ada permasalahan di wilayah, Tegasnya

(Agus Kemplu)